Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira menanggapi rencana pemerintah menyusun kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Andreas mengatakan UU ini perlu adanya aturan penyelesaian pelanggaran HAM berat hingga pencegahan pelanggaran HAM.

"UU ini perlu untuk adanya penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu, perlindungan HAM masa kini dan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM masa yang akan datang," kata Andreas kepada wartawan, Rabu (11/12/2024).

Andreas menyebut UU tersebut sudah pernah disusun, namun dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah proses judicial review. Andreas mengatakan perlu diajukan kembali jika memang rencana pembentukan UU KKR telah matang.

"UU ini dulu adalah inisiatif DPR yang kemudian sudah diundangkan, dan diajukan JR ke MK menyangkut pasal tertentu, tetapi oleh MK malah dibatalkan UU," ujar Andreas.

"Oleh karena itu, kalau memang serius sebaiknya pemerintah mengambil inisiatif untuk mengajukan kembali," lanjutnya.

Sebelumnya Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, mengungkap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan penyusunan kembali rancangan UU KKR. Dia mengatakan UU ini akan menjadi dasar penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu.

"Pemerintahan baru, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, tanpa mengenal batas waktu surut ke belakang," ujar Yusril saat sambutan di acara puncak peringatan hari HAM sedunia Kemenham di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12).

(fca/eva)

JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong kembali menulis surat. Kali ini, surat yang diunggah di akun media sosial Instagram dan X (sebelumnya Twitter) Tom terkait Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang diperingati setiap 10 Desember.

Pada postingan tersebut tertulis bahwa akun tersebut sementara ini dikelola oleh tim atas arahan Tom melalui kuasa hukumnya. Banyak yang menyukai postingan tersebut, salah satunya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan 23.865 lainnya di Instagram.

Kuasa Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir telah mengizinkan SINDOnews untuk mengutip surat kliennya tersebut. "Iya boleh, Mas," kata Ari dikonfirmasi SINDOnews, Rabu (11/12/2024).

Berikut surat Tom Lembong terkait Hari HAM Sedunia 2024

Hak untuk punya pekerjaan yang baik dan penghasilan yang layak. Hak untuk hidup sehat, terdidik dan bahagia. Hak untuk punya wibawa sebagai manusia, dapat menjalankan hidup sesuai nilai-nilai yang jujur dan baik, sebagaimana diajarkan semua agama.

Membela hak-hak ini yang sepanjang karir saya di pemerintahan dan di politik menjadi cita-cita saya, karena ini semua hak yang bagi saya mendasar, hak yang asasi. Hidup di dalam tahanan semakin membuka mata dan membuka hati saya pada nasib warga kita yang masih belum bisa mendapat keadilan.

Jutaan warga kita yang rindu kebebasan dari tekanan keuangan, rindu bebas dari penyakit, rindu untuk bebas dari kehinaan. Seperti saya pun merindukan kebebasan yang dirampas dari saya.

Saya akan tetap setia di garis rakyat, terutama yang tertindas dan yang terpinggirkan. Selamat Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.


Foto/X Tom Lembong



Tidak sedikit netizen yang mengomentari postingan surat Tom Lembong di media sosial X. Umumnya, mereka memberikan dukungan kepada Tom Lembong yang kini ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas kasus dugaan korupsi impor gula.

?Semangat terus pak tom dan team, semangat juga buat istri pak tom yg selalu setia mendampingi. Tuhan tidak tidur,? cuit @HNahdi*** dikutip pada Rabu (11/12/2024).

?Tetap perjuangkan kebenaran pak...Tuhan YME ga akan diam untuk anda,? kata @fajar43***.

?PERCAYALAH, siapa menghakimi, dia akan dihakimi. Jelang Natal semoga Bro Tom Lembong, keluarga dan para PH senantiasa dlm lindungan Tuhan. Amen,? ujar @albert54***.

?Semoga pak Tom dan keluarga selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kebenaran akan menang, Aamiin,? ujar @merahr***.

Jakarta -

Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dan Hari Hak Asasi atau HAM Sedunia 2024, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengajak seluruh lapisan masyarakat memerangi praktik-praktik korupsi. Menurutnya tindakan korupsi bukan hanya melanggar hukum, melainkan juga kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

"Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan terhadap HAM. Korupsi telah mengambil hak masyarakat melalui perampasan keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat," kata Abdullah dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

"Karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sering kali hilang akibat korupsi," lanjutnya.

Hari Antikorupsi Sedunia atau Hari Antikorupsi Internasional (International Anti-Corruption Day) diperingati setiap tanggal 9 Desember yang ditetapkan melalui Konvensi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan mulai berlaku pada tahun 2005.

Pada tahun 2024 ini, PBB mengambil tema 'Uniting with Youth Against Corruption: Shaping Tomorrow's Integrity' atau 'Bersatu dengan Pemuda Melawan Korupsi: Membentuk Integritas Masa Depan' untuk peringatan Hakordia. Sedangkan Indonesia melalui KPK mengambil tema 'Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju' pada Hari Antikorupsi Sedunia 2024.

Kembali ke Abdullah. Dia menyampaikan pemberantasan korupsi di Indonesia bisa memberi dampak keadilan sosial dan mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Pasalnya korupsi tidak hanya melukai keuangan negara tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial yang tajam.

"Dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat kecil yang semakin sulit mengakses layanan dasar. Maka menjadi kewajiban para pemangku kepentingan untuk memastikan peningkatan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," sebut Abdullah.

Selain itu, ia juga menyebut korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan keberlanjutan bangsa. "Perilaku korupsi tidak hanya kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan yang mendalam di masyarakat," imbuh dia.

Menurut Abdullah, Hakordia harus menjadi momen refleksi untuk memperkuat komitmen melawan korupsi. Tentunya melalui pendekatan hukum yang tegas, berkeadilan, dan efektif.

"Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Oleh karenanya, penegakan hukum harus berorientasi pada efek jera, tetapi tetap berlandaskan prinsip keadilan," tutur dia.

Sementara Hari HAM Sedunia atau World Human Rights Day diperingati setiap tanggal 10 Desember. Tahun ini merupakan peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-76 tahun, sejak ditetapkannya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada 1948.

Dalam momen Hari HAM Sedunia, Abdullah berharap penegakan hukum kasus-kasus korupsi dapat mengembalikan hak-hak masyarakat yang terabaikan karena tindak-tindak korupsi.

"Penegak hukum harus memastikan penyelamatan keuangan negara dari tindak korupsi. Ini demi menjaga hak-hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara," ucap Abdullah.

(maa/eva)

“Pemerintahan baru, di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di ma

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyusun kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menghadirkan dasar hukum penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Yusril menyampaikan pernyataan itu dalam momentum puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 yang diselenggarakan Kementerian HAM di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (10/12) malam.

“Pemerintahan baru, di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, tanpa mengenal batas waktu surut ke belakang,” kata dia.

Menurut Yusril, undang-undang yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu lahir dari hasil pembelajaran dari pengalaman Afrika Selatan. Yusril bercerita, ia dengan sejumlah tokoh HAM dan pejabat Kementerian Hukum dan HAM ketika itu datang ke Afrika Selatan untuk mempelajari pengalaman negara itu menyelesaikan kasus HAM.

“Dengan diilhami pengalaman-pengalaman Afrika Selatan, kita berhasil membentuk Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu. Walaupun dalam perjalanan belakangan, seluruh undang-undang itu dibatalkan oleh MK,” kata dia.

Akibat pembatalan itu, imbuh Yusril, cukup banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak dapat diselesaikan. Hingga kemudian Presiden Ketujuh RI Joko Widodo meneken peraturan terkait penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.

Terlepas dari itu, Menko menegaskan bahwa pemerintahan baru berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Dia pun mengajak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan HAM di masa lalu sambil menatap masa depan.

“Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda Pemerintah baru sekarang untuk kita majukan di masa depan,” katanya.

Diketahui bahwa MK membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK, dalam pertimbangannya, menilai bahwa rumusan norma maupun kemungkinan pelaksanaan norma yang ada di dalam UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak memiliki kepastian hukum untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan.

Putusan MK itu dibacakan dalam sidang pleno Kamis, 7 Desember 2006 yang dipimpin Ketua MK ketika itu Jimly Asshiddiqie. Sementara itu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna (sekarang Ketua Majelis Kehormatan MK) mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion).

Menurut Palguna, permohonan uji materi yang diajukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB) itu seharusnya tidak dapat diterima.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Ini adalah persoalan kolektif yang mencerminkan wajah masyarakat kita

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Novita Hardini mengatakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang diperingati pada 10 Desember, Selasa ini, harus menjadi momen refleksi bersama untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Namun kenyataannya, perempuan dan anak masih sering menjadi korban kekerasan yang merongrong rasa kemanusiaan kita," kata Novita dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga serangan terhadap nilai moral dan sosial. Setiap bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, merenggut hak mereka untuk hidup aman dan bermartabat.

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, dia mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi setiap hari. Empat bentuk kekerasan yang menjadi perhatian utama adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online (KBGO), dan femisida.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, untuk terlibat aktif dalam menciptakan solusi nyata. Pendidikan dan sosialisasi yang masif adalah hal yang penting untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Laporkan kekerasan, dukung korban, dan didik generasi muda kita dengan nilai-nilai hormat, empati, dan keberanian melawan ketidakadilan. Ini adalah langkah kecil yang akan membawa perubahan besar," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Israel telah melakukan genosida. Membantai rakyat Gaza dan ingin merampas tanah Palestina

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengajak semua pihak untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2024 pada 10 Desember sebagai momentum untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

Sebab, kata dia, Israel bukan sedang berperang melainkan melakukan genosida dengan terus meluluhlantakkan Jalur Gaza.

"Israel telah melakukan genosida. Membantai rakyat Gaza dan ingin merampas tanah Palestina," terang Deng Ical, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menuturkan bahwa Israel terus membombardir Gaza sejak 7 Oktober 2023. Hingga kini, ratusan ribu warga Palestina terluka, dan puluhan ribu jiwa meninggal dunia.

"Kekejaman Israel sudah di luar batas kemanusiaan," ucapnya.

Menurut dia, pembantaian yang dilakukan Israel telah di luar nalar kemanusiaan. Untuk itu, dia menilai sudah tidak ada lagi HAM di Gaza sebab Israel sudah mengabaikan sisi-sisi hak asasi manusia (HAM).

Dia pun menyerukan agar genosida di Gaza harus dihentikan, oleh karenanya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) harus lebih berani bersikap terhadap Israel.

"Israel harus dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Semua negara harus mendukung usulan itu," ujar mantan Wakil Wali Kota Makassar itu.

Dia menegaskan bahwa Indonesia akan terus bersama Palestina, serta mengajak semua pihak lainnya untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.

"Indonesia akan terus melawan penjajahan di atas muka bumi. Konstitusi sangat jelas mengamanatkan bahwa penjajahan harus dihapuskan," tuturnya.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia 2024 diperingati hari ini. Mantan Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab, pun berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menyelesaikan tiga pekerjaan rumah (PR) HAM. Apa saja?

"Pandangan saya, di hari HAM ini sepertinya pemerintahan Prabowo-Gibran mesti membereskan beberapa PR yang tempo hari ditinggalkan oleh Pak Jokowi, gitu lho, kenapa PR itu penting dibereskan? Supaya pemerintahan hari ini memang bekerja untuk HAM," ujar Amiruddin kepada detikcom, Selasa (10/12/2024).

Amiruddin mengatakan ada tiga PR utama yang harus segera diselesaikan dan diperbaiki pemerintahan kali ini. PR pertama, Amiruddin meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada aparat. Sebab, menurut Amiruddin Komnas HAM sering mendapat aduan tentang perilaku aparat yang dinilai masyarakat meresahkan.

Kemudian PR kedua adalah pemerintah diharapkan membuat program jelas untuk memenuhi hak korban pelanggaran HAM berat. Amiruddin berharap program mengenai hak korban ini dibuat jelas dan harus dilaksanakan.

"Kedua, PR yang harus betul-betul dibereskan sesegera mungkin yaitu memenuhi hak-hak korban pelanggaran HAM berat yang serius, artinya pemerintahan ini mesti men-deliver program untuk para korban dengan program yang jelas. Bukan sekedar janji-janji, tapi betul-betul program yang jelas," katanya.

Lalu, PR ketiga adalah Prabowo diminta menciptakan suasana aman dan damai di Papua. Menurutnya, kasus di Papua tidak terlalu mendapat perhatian khusus dari pemerintah sebelumnya.

"PR yang sangat mendesak dan PR besar sesungguhnya yaitu menciptakan situasi kondusif dan damai di Papua, supaya korban tidak jatuh terus. Tiga ini kan di masa Pak Jokowi agak kurang diperhatikan, saya berharap pemerintahan hari ini membereskan PR-PR ini," ucapnya.

Selain itu, dia juga berharap Presiden Prabowo Subianto membuat Peraturan Presiden (Perpres) baru mengenai pemulihan korban. Hal ini bertujuan untuk memperbarui Keppres sebelumnya.

"Kan penyelesaian kasus HAM Pak Jokowi membuat Keppres bahwa akan memulihkan hak-hak korban. Itu kan terbengkalai, yaitu PR besar hari ini adalah bagaimana hak korban itu betul-betul bisa terpenuhi maksimal di masa pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo sepertinya perlu mengeluarkan Peraturan Presiden yang baru ya," ucapnya.

Harapan untuk Kementerian HAM

Terkait adanya Kementerian HAM, Amiruddin berharap Kementerian HAM segera merampungkan program-programnya ke depan. Dia berharap Kementerian HAM benar-benar membenahi infrastuktur pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.

"Kementerian ini kan harus sebagai eksekutif menyelesaikan masalah. Jadi kita harap Kementerian HAM punya semacam road map atau blue print pemajuan dan perlindungan HAM," katanya.

Terakhir, Amiruddin juga meminta pemerintah menjamin demokrasi berjalan baik di Indonesia.

"Satu lagi yang mesti jadi perhatian Presiden, HAM ini kan bisa berjalan baik kalau demokrasinya berjalan baik. Pemerintahan ini mesti ada komitmen menjaga demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia," pungkasnya.

(zap/dhn)

Jakarta (ANTARA) - Pada momentum peringatan hari HAM sedunia, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Antonius PS Wibowo menekankan perlunya penguatan program psikososial untuk pemulihan korban pelanggaran HAM berat (PHB) masa lalu.

“Bersama organisasi pendamping korban, LPSK membersamai para korban untuk melakukan pemulihan. Mereka membantu mendata, melakukan assessment, menguatkan para korban PHB hingga menyalurkan bantuan,” tutur Antonius, dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Harapan LPSK terkait penguatan program psikososial dilatarbelakangi oleh keterbatasan anggaran LPSK di tengah harapan pemulihan dari korban dan keluarga korban yang terus meningkat.

LPSK sesuai mandat UU 31 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan kepada korban PHB berupa bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial, dan psikologis.

Bahkan, Antonius mengingatkan, program perlindungan LPSK dalam tindak pidana PHB tidak memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu sebagaimana pemberian kompensasi dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Para korban yang telah mendapatkan surat keterangan/ketetapan sebagai korban PHB dari Komnas HAM, dapat diberikan pemulihan oleh LPSK.

Jumlah permohonan dari korban dan keluarga korban PHB ke LPSK hingga November 2024 berjumlah 835 pemohon. Sedangkan, terlindung LPSK pada 2024 sebanyak 1.238 orang. Mereka terbanyak dari Jawa Tengah (662 orang), DI Yogyakarta (335 orang), Sumatera Barat (100 orang), Jawa Timur (35 orang), DKI Jakarta (32 orang), Jawa Barat (27 orang).

“Mereka rata-rata kondisinya sangat rentan, baik secara fisik maupun ekonomi. Akibat tindak pelanggaran HAM masa lalu yang dialaminya, korban dan keluarga korban perlu diperhatikan. Selama ini banyak korban membutuhkan bantuan medis dan psikososial ke LPSK,” ujar Antonius.

Berdasar jumlah layanan pada terlindung PHB sejak 2012-2023, bantuan paling tinggi diberikan pada bantuan medis (4.398), psikologis (644), dan psikososial 104.

Berdasar tantangan pemulihan LPSK selama ini yang penuh keterbatasan anggaran, Anton menegaskan perlunya komitmen politik yang komprehensif oleh pemerintah sekarang untuk membuat kebijakan khusus untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban negara untuk memberikan pemenuhan pemulihannya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menggelar puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-76. Menteri HAM, Natalius Pigai, menyebut baru kali ini peringatan Hari HAM Sedunia digelar meriah di Indonesia.

"Dalam perjalanan kehidupan dan karier saya, baru kali ini saya melihat Hari Hak Asasi Manusia dimeriahkan dengan semangat gegap gempita," ungkap Pigai saat menyampaikan sambutan di acara yang digelar di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024).

Pigai menyebut kegiatan ini merupakan langkah serius Kementerian HAM dalam mengingatkan kepentingan HAM bagi masyarakat. Dia mengungkap bahwa dirinya merupakan sosok yang berasal dari pihak yang membela kepentingan HAM.

"Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat serius dan pertama kali kita selenggarakan sebagai sebuah kementerian, jadi kita berdiri tegak. Saya datang dari pembelaan civil society, saya mampir di mana-mana, Komnas HAM, kembali lagi pembelaan, sekarang saya Menteri," sebut Pigai.

Dia pun merasa senang bahwa KemenHAM dapat melaksanakan kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia ke-76. Dia turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menciptakan Kementerian HAM dalam kabinetnya.

Dalam acara ini, turut hadir Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Kegiatan kita ditonton dari Sabang sampai Merauke, baru kali ini dalam sejarah perjuangan saya sebagai Human Rights Defender. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto, terima kasih bangsa Indonesia, telah menghadirkan kementerian ini. Komunitas hak asasi manusia hari ini berdiri tegak, tidak lagi berada di pinggiran," ungkapnya.

(jbr/jbr)

Itu artinya apa? Artinya HAM dianggap sangat penting bagi bangsa ini karena HAM adalah titik temu peradaban antara nilai-nilai fundamental bangsa, berpijak kepada Pancasila dan juga nilai-nilai yang dianut di dunia internasional

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai HAM karena 50 persen dari poin Astacita yang diusung menyangkut tentang hal-hak asasi.

"Dari delapan poin (Astacita), khususnya yang menyangkut tentang HAM itu adalah empat poin. 50 persen dari poin Astacita adalah menyangkut tentang HAM," kata Pigai dalam sambutannya saat puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa malam.

Pigai menjelaskan, HAM bahkan ditempatkan dalam poin pertama Astacita, yakni tepatnya memperkokoh Pancasila, demokrasi, dan HAM. Selain itu, hak-hak penyandang disabilitas juga ditekankan dalam poin Astacita keempat serta poin keenam dan kedelapan yang menyangkut hak tentang ekonomi, sosial, dan budaya.

"Itu artinya apa? Artinya HAM dianggap sangat penting bagi bangsa ini karena HAM adalah titik temu peradaban antara nilai-nilai fundamental bangsa, berpijak kepada Pancasila dan juga nilai-nilai yang dianut di dunia internasional," imbuh Pigai.

Menurut Pigai, menghormati dan menegakkan HAM merupakan tanggung jawab konstitusional bagi Pemerintah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga telah mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak asasi setiap warga negaranya. Implementasi dari tanggung jawab Pemerintah tersebut ditegaskan, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045.

"Dalam misi pembangunan sampai dengan tahun 2045, salah satu sasarannya menyebutkan bahwa pembangunan diarahkan pada terwujudnya supremasi yang berkeadilan, berkepastian, bermartabat, dan berlandaskan HAM untuk mencapai Indonesia Emas 2045," sambung dia.

Lebih lanjut, Pigai menyebut, pembentukan Kementerian HAM merupakan salah satu potret keseriusan pemerintahan baru dalam pembangunan HAM. Komitmen itu tidak hanya sekadar tertulis dalam Astacita, tetapi juga melalui program-program prioritas.

Menteri HAM mengatakan, sedikitnya ada 15 poin membangun HAM dalam Astacita dan program prioritas Pemerintah, yaitu prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender, penguatan demokrasi dan jaminan kebebasan sipil, hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kemudian, perlindungan kelompok rentan (perempuan, anak, difabel, dan lansia), hak atas rasa aman, kesehatan, pangan, pendidikan, kehidupan yang layak, perumahan, air, pekerjaan, lingkungan hidup yang sehat, budaya, dan reforma agraria.

"Itulah sebenarnya semua aspek HAM menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk lima tahun mendatang, 2024–2029, semua menyangkut HAM," tegasnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan ada sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan luar negeri (LN) sepanjang tahun 2024.

Ia mengungkapkan, berdasarkan catatan akhir tahun Komnas HAM, sebanyak 2.305 kasus itu telah diterima dan ditangani oleh Komnas HAM untuk ditindaklanjuti.

"Sebanyak 2.050 kasus diterima oleh Komnas HAM melalui Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Jakarta," kata Atnike dalam kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, kata dia, sebanyak 255 kasus lainnya diterima oleh enam Sekretariat Jenderal Komnas HAM di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua.

Aduan yang diterima, lanjut dia, melalui pos/surat, datang langsung, daring, surel, proaktif, dan audiensi.

"Setelah itu, didistribusikan ke pemantauan sejumlah 709, mediasi sejumlah 213, diberikan saran atau upaya lain sejumlah 682, dan 701 aduan bersifat tembusan," katanya.

Atnike menambahkan, dalam penanganan aduan, Komnas HAM juga melakukan respons cepat berdasarkan informasi awal atau pengamatan atas dugaan pelanggaran HAM, dengan mengeluarkan surat respons cepat atau surat perlindungan.

Hal itu dilakukan berdasarkan berita atau informasi di media massa yang diduga merupakan peristiwa pelanggaran HAM dan/atau sumber lain yang dapat diverifikasi.

Selain itu, tambah dia, respons cepat dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap peristiwa yang memenuhi kriteria seperti berdampak dan berpotensi meluas, serta diduga atau telah menimbulkan korban luka berat, korban jiwa maupun kerugian materi.

Bahkan, sebagai bentuk penanganan cepat, Komnas HAM telah mengeluarkan enam surat respons cepat atau surat perlindungan sepanjang tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), penanganan kasus dilakukan melalui fungsi pemantauan, pengawasan, dan penyelidikan, serta mediasi.

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember menjadi momentum seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak-hak dasar di Indonesia.

“Peringatan Hari HAM Sedunia harus menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara, tanpa terkecuali,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia menyebut peringatan Hari HAM Internasional harus menjadi pengingat bahwa semua individu memiliki hak asasi yang sama.

Oleh karena itu, semua pemangku kebijakan bertugas untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Dia pun menegaskan bahwa HAM merupakan fondasi penting bagi pembangunan bangsa yang inklusif dan berkeadilan sebab HAM tidak hanya soal kebebasan sipil dan politik.

"Tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan hak keadilan dalam hukum. Semua ini harus bisa didapatkan setiap warga negara Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, Puan menilai masih banyak tantangan pemenuhan HAM di Indonesia, terutama dalam memastikan bahwa kelompok-kelompok termarjinalkan tidak terpinggirkan.

Untuk itu, kata dia, Pemerintah harus lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat yang rentan seperti, perempuan kepala keluarga, anak-anak jalanan, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat, yang selama ini belum menjadi prioritas dalam setiap penyusunan kebijakan.

“Maka kami berharap pemerintah bisa memberi langkah konkret dalam memastikan masyarakat termarjinalkan mendapatkan hak-hak yang sama, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, dan sosial budaya,” tuturnya.

Ketua DPR RI dua periode itu menekankan bahwa negara wajib hadir untuk memenuhi hak semua lapisan masyarakat sebab setiap anak bangsa berhak bermimpi dan meraih cita-cita. Begitu pula masyarakat marjinal yang harus menjadi subjek pembangunan, tak hanya sekedar menjadi objek belas kasihan.

"Negara wajib hadir untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat miskin, serta lapangan kerja yang bermartabat untuk semua orang,” katanya.

Dia pun mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha, untuk bersama-sama mendukung pemenuhan HAM yang diupayakan negara demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Semua pihak harus mengambil peran dalam memastikan HAM ditegakkan di setiap aspek kehidupan. DPR akan terus mengawal kebijakan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat, dan saya berharap masyarakat juga ikut berperan aktif dalam menyuarakan isu ini,” ucapnya.

Senada dengan tema Hari HAM Sedunia 2024 "Our Rights, Our Future, Right Now", Puan mengatakan pemenuhan HAM bagi masyarakat harus bisa diberikan saat ini juga, termasuk bagi masyarakat yang terdampak perang seperti di Palestina hingga Ukraina.

“Hari HAM ini juga harus menjadi refleksi bagi masyarakat global bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Kita menyaksikan kejahatan kemanusiaan yang merampas hak-hak individu terus digencarkan,“ terangnya.

Dia menambahkan hadirnya Kementerian Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu upaya yang dapat membawa kemajuan dalam penegakan HAM di Indonesia.

“Kita berharap hadirnya Kementerian HAM dapat meningkatkan perbaikan mekanisme pengaduan HAM, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat marginal. Kami di DPR pun memfasilitasi dengan pembentukan Komisi baru terkait bidang HAM ini,” paparnya.

Dia berharap peringatan Hari HAM Sedunia 2024 dapat menjadi pengingat terhadap pentingnya persatuan dan kesetaraan dalam masyarakat.

DPR pun memastikan siap berkolaborasi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk terus memperjuangkan HAM demi dunia yang lebih baik.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen kita dalam menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi semua. Bersama, kita bisa memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan hak-haknya yang terpenuhi dan dihormati,” kata Puan.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024