Pemerintah mencalonkan dua pakar hukum internasional untuk berkiprah di Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) dan Komisi Hukum Internasional (ILC).

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arief Havas Oegroseno dalam arahan pers di Jakarta pada Jumat (9/5).

Dia mengatakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Eddy Pratomo dicalonkan sebagai hakim ITLOS untuk masa kerja 2026-2035 dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dicalonkan sebagai anggota ILC untuk periode 2028-2032.

Menurut Havas, Indonesia merupakan negara pihak dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) yang telah melaksanakan kewajiban hukumnya, tetapi belum ada warga negara Indonesia yang menjadi hakim di ITLOS.

Dia menambahkan bahwa pencalonan itu juga menjadi upaya Indonesia merefleksikan kepentingan negara-negara berkembang, terutama di kawasan Asia Tenggara.

"Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan akan sangat ideal apabila kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang atau negara kepulauan itu juga bisa terefleksikan di dalam komposisi hakim internasional hukum laut yang ada di Hamburg," kata Havas.

Terkait pencalonan Hikmahanto di ILC, Havas mengatakan sampai sekarang, belum ada hukum internasional yang mengatur dampak kenaikan permukaan air laut terhadap garis pantai suatu negara.

Kenaikan permukaan air laut, kata Havas, dapat berdampak pada kemunduran garis pantai, yang bisa mengakibatkan berubahnya garis pantai suatu negara.

"Ini belum definitif, belum final. Studinya sudah lama dilakukan dan Indonesia merasa perlu memiliki suara di dalam proses penyusunan norma baru dalam hukum internasional di bidang kenaikan permukaan air laut," kata dia.

Havas mengatakan jika Eddy dan Hikmahanto terpilih, maka jabatan mereka bersifat independen dan profesional, bukan mewakili negara.

ITLOS adalah pengadilan internasional independen yang dibentuk berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS).

Pengadilan itu bertugas menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan UNCLOS dan mengeluarkan putusan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, pelindungan lingkungan laut, dan isu-isu hukum maritim lainnya.

Berbasis di Hamburg, Jerman, ITLOS memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam pemanfaatan laut secara global.

ILC adalah lembaga yang mendorong perkembangan hukum internasional, yang terdiri dari 34 pakar hukum internasional yang dipilih setiap lima tahun oleh Majelis Umum PBB.

Berbasis di Jenewa, Swiss, lembaga itu memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB tentang pengembangan dan kodifikasi hukum internasional.

Hamburg: Warga Negara Indonesia (WNI) di Jerman Utara, khususnya pemuda Indonesia yang datang ke Jerman untuk belajar dan bekerja (ausbildung dan aupair) kerap mengalami depresi karena culture shock dan kurangnya sistem pendukung (support system) untuk membantu mereka menghadapi situasi yang sama sekali berbeda dengan situasi di tanah air.

Sebanyak 6.655 masyarakat Indonesia yang berada di wilayah kerja KJRI Hamburg harus menyesuaikan dengan situasi sosial dalam berinteraksi dengan warga lokal yang beragam pula. Derap kehidupan di Jerman yang sangat cepat pascacovid-19, membuat beberapa anggota masyarakat Indonesia merasa kerekatan dan perasaan kebangsaan semakin berkurang.

Merespons situasi tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan KJRI Hamburg, Jerman menjalin kerja sama strategis dalam acara Silaturahmi Kebangsaan yang diselenggarakan KJRI Hamburg, 11-13 September 2024. Kegiatan ini mengandung makna strategis dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila terhadap WNI di wilayah kerja KJRI Hamburg.
Dewan Pakar Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri BPIP, Darmansyah Djumala menuturkan, Pancasila merupakan solusi atas segala permasalahan sosial. Bukan hanya bagi Bangsa Indonesia, melainkan bagi masyarakat dunia secara universal.

“Pidato Bung Karno di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1960 yang berjudul ”To Build the World Anew” telah ditetapkan UNESCO sebagai Memory of The World. Ini berarti PBB mengakui bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang dapat diadopsi, baik oleh PBB maupun negara lain”, terang Djumala.

Ia menjelaskan, nilai-nilai kebaikan dalam Pancasila akan tetap kokoh bertahan dari masa ke masa sebagai kekuatan Bangsa Indonesia, termasuk bagi para diaspora di Jerman.

“Dengan Pancasila, Bangsa Indonesia tetap utuh dan mampu bertahan dalam kesatuan meski terjadi dinamika politik dunia. Berakhirnya Perang Dingin pada 1991 telah meruntuhkan Uni Soviet dan Yugoslavia. Arab Spring pada 2011 membuat banyak negara-negara Arab Timur Tengah bubar dan dilanda perang saudara. Namun di tengah gejolak politik dunia itu, Indonesia tetap utuh dengan Pancasila dan NKRI-nya,” ujar Djumala.

Djumala juga menguatkan para WNI agar selalu berpegang teguh kepada Pancasila untuk saling bergotong royong dalam menyelesaikan sejumlah persoalan selama tinggal di negara bagian yang memiliki keunggulan dalam industri penerbangan (Airbus dan Lufthansa Technik) ini. Ia juga berharap, WNI di Hamburg dapat selalu menjaga eksistensi Pancasila sebagai pedoman hidup yang menjadi citra diri sehingga kini mereka dihormati sebagai bangsa yang beretika dan dipandang positif oleh warga Jerman maupun pemerintah Jerman.

“Saat ini ideologi Pancasila menghadapi ancaman dari ideologi transnasional. Masyarakat Indonesia di Hamburg dapat mewaspadai hal tersebut karena dapat menyebabkan keterbelahan sosial dan bisa mencederai citra masyarakat Indonesia di luar negeri,” ungkap Djumala.

Di tengah intensnya hubungan antar-bangsa di dunia, masyarakat Indonesia di luar negeri sangat terekspose terhadap nilai-nilai baru yang dibawa oleh ideologi transnasional, yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. BPIP menilai, upaya menjaga ketahanan ideologis di kalangan masyarakat menjadi hal yang mendesak dalam pembinaan masyarakat Indonesia di luar negeri.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah mengajak masyarakat Indonesia di Braunschweig untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia di tanah rantau dengan senantiasa menghayati dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila.

“Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia yang sudah final dan tidak bisa diubah oleh siapapun dan sampai kapanpun. Bangsa Indonesia yang merdeka didirikan bukan karena atas pertimbagan mayoritas atau minoritas. Tapi bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang beraneka ragam suku, etnik, bahasa, budaya dan agama,” ungkapnya.

Basarah juga mengajak masyarakat Indonesia di luar negeri untuk mejaga keutuhan, persatuan dan kesatuan dengan menghormati perbedaan dan keberagaman.

KJRI Hamburg dan Perwakilan-Perwakilan Indonesia di luar negeri memainkan peran strategis untuk senantiasa menjaga kekompakan dan keharmonisan hubungan sosial sesama bangsa Indonesia di luar negeri. Untuk itu, Konjen KJRI Hamburg, Renata Siagian berharap pembinaan kepada para diaspora terus dilakukan guna memupuk ketahanan ideologi Pancasila di kalangan masyarakat Indonesia di luar negeri.

“Kurangnya pemahaman terhadap budaya Indonesia menyebabkan mereka yang lahir di Jerman menjadi kurang peka terhadap isyarat sosial dari keluarga mereka sendiri, maupun ketika berinteraksi dengan keluarga di tanah air,” ungkap Renata.

Ia menambahkan, dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat, KJRI menerima masukan mengenai concern orang tua yang menginginkan anak-anaknya dapat belajar Bahasa Indonesia, mengenal budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia, tanpa menutup diri terhadap hal-hal positif yang mereka pelajari di Jerman.

“Karena itu nilai-nilai tersebut perlu terus ditanamkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di Jerman,” tutup Renata.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Hamburg: Masyarakat Indonesia di Jerman pada umumnya dipandang positif oleh warga Jerman maupun pemerintah Jerman. Hal itu tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila yang sudah tertanam di dalam diri masyarakat Indonesia.

"Nilai-nilai tersebut perlu terus ditanamkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di Jerman," kata Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hamburg Renata Siagian ketika ramah Tamah dengan rombongan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Selasa, 10 September 2024 di Hamburg.

Renata berharap kedatangan BPIP dan MPR bisa menguatkan kembali ideologi Pancasila bagi masyarakat Indonesia di Hamburg.
Lebih lanjut dijelaskannya, hingga saat ini, tercatat sekitar 45 organisasi kemasyarakatan yang cukup aktif yang berada di wilayah kerja KJRI Hamburg. Organisasi kemasyarakatan tersebut terdiri dari; lima (5 ) organisasi profesi, 21 organisasi keagamaan, delapan (8) organisasi pelajar (PPI), tujuh (7) organisasi budaya dan tiga (3) organisasi daerah.

“Dengan murahnya biaya pendidikan di Jerman, semakin banyak WNI yang mengambil kesempatan untuk bersekolah di Jerman, mulai dari sekolah kejuruan (ausbildung) hingga Pendidikan tinggi di universitas, dan melakukan riset untuk mengambil S-3,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi, lanjut Renata, kedatangan WNI di Jerman Utara mulai besar dengan kedatangan para pelaut dan perawat. Sampai saat ini, sebagian WNI dan diaspora yang lahir di Jerman Utara sudah merupakan generasi ke-tiga dan ke-empat sejak kedatangan kakek/nenek mereka di Jerman Utara.

“Gelombang selanjutnya diperkirakan dikarenakan kerja sama di bidang teknologi dan pemberian beasiswa kepada anak-anak Indonesia oleh Departemen Riset dan Teknologi yang dipimpin mendiang B.J. Habibie,” terangnya.

Renata menegaskan, persepsi baik dari publik Jerman tersebut menjadi modal sosial penting untuk membangun kemitraan antara Indonesia dan Jerman.

Sementara itu Abib salah satu warga Indonesia yang bekerja di Hamburg menyatakan Masyarakat Indonesia diterima baik oleh warga Jerman. Komunitas-komunitas Masyarakat Indonesia secara berkala bertemu dan silaturahmi di Konjen atau di apartemen salah satu anggota.

Sebagai informasi KJRI Hamburg merupakan salah satu dari tiga perwakilan RI yang berada di Republik Federasi Jerman (RFJ) bersama KBRI Berlin dan KJRI Frankfurt. Wilayah kerja KJRI Hamburg meliputi wilayah Jerman bagian Utara dan Barat Laut dengan dua kota setingkat negara bagian dan memiliki status negara bagian khusus (Free Hanseatic City), yaitu Hamburg dan Bremen, dan dua negara bagian, yaitu Niedersachsen dan Schleswig-Holstein. Secara geografis, keempat negara bagian tersebut berbatasan dengan Laut Baltik, Laut Utara, serta memiliki akses di salah satu sungai penting Jerman, yaitu Sungai Elba.

Dari aspek ekonomi, keempat negara bagian memiliki keunggulan dalam industri penerbangan (Airbus dan Lufthansa Technik), kemaritiman (Meyer Werft dan Hapag Lloyd), otomotif (Volkswagen dan Mercedes-Benz), logistik (Hermes), life sciences, serta energi baru dan terbarukan. Sementara dari aspek sosial-budaya, wilayah kerja KJRI Hamburg menjadi lokasi bagi pusat riset, lembaga pendidikan, maupun institusi think tank yang berkualitas.

Berdasarkan data per 31 Agustus 2024, masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Hamburg berjumlah 6.655 orang (Hamburg – 2.194, Schleswig Holstein – 798, Bremen – 733, dan Niedersachsen – 2.930) dengan tren yang cenderung terus meningkat (2015: 3.937 orang; 2016: 4.597 orang; 2017: 4.494; 2018: 5.298; 2019: 5.422, 2020: 6.025, 2021: 6.124, 2022: 6.175).

Komposisi masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Hamburg cukup beragam dengan kalangan pelajar/mahasiswa menempati jumlah terbesar (38%), kemudian diikuti oleh kelompok Ibu/Bapak rumah tangga (17%) dan karyawan/profesional (12%). Selebihnya adalah dari kalangan dosen/akademisi, dokter, perawat, koki, rohaniawan, pensiunan dan lainnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)