JAKARTA, KOMPAS.com -Mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali, dalam waktu dekat akan diadili di Pengadilan Militer Amerika Serikat.

"Kasusnya Hambali yang kami dengar kabar dalam waktu dekat ini akan diadili oleh pihak militer Amerika Serikat," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, pada Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri nantinya hanya bisa memantau proses hukumnya guna memastikan persidangan berjalan sesuai kaedah hukum.

Karenanya, ia menyatakan bahwa rencana pemulangan Hambali masih terlalu jauh.

"Jadi, untuk bicara mengenai pemulangan, saya kira masih terlalu jauh ya. Karena proses peradilannya pun baru akan dimulai oleh pihak Amerika Serikat," ujar dia.

Sebelumnya, Yusril mengatakan, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.

Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002.

Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemulangan terpidana Reynhard Sinaga ke Indonesia bukan prioritas pemerintah. Yusril menyebutkan kasus Reynhard lebih banyak berkaitan dengan masalah pribadi.

"Kasus Reynhard itu lebih banyak merupakan kasus pribadi," kata Yusril di gedung Kemenko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan, berdasarkan aturan di Inggris, pemerintah Indonesia saat ini belum bisa berbuat banyak di perkara Reynhard. Reynhard disebut baru bisa mengajukan permohonan pengurangan penahanan setelah menjalani hukuman 30 tahun penjara, sementara dia sendiri telah divonis seumur hidup oleh pengadilan Inggris sejak 2020.

"Kita pun tidak bisa berbuat apa-apa oleh karena berdasarkan hukum Inggris, dia baru boleh mengajukan keringanan setelah 30 tahun dia menjalani hukuman. Jadi bahwa kita concern dan kita tahu persoalan itu dan kita pantau perkembangannya," jelas Yusril.

Menurut Yusril, pertimbangan tersebut membuat Reynhard tidak termasuk prioritas pemerintah Indonesia dalam memulangkan sejumlah narapidana WNI di luar negeri. Dia menyebutkan upaya memulangkan Reynhard ke Tanah Air masih jauh untuk dilakukan pemerintah.

"Tapi kalau untuk segera dilakukan exchange prisoner ataupun transfer prisoner itu kiranya masih jauh. Jadi tidak menjadi prioritas untuk dikerjakan oleh pemerintah sekarang," jelas Yusril.

Hambali Segera Diadili

Yusril juga menyinggung nasib terpidana kasus terorisme, Hambali, yang saat ini masih ditahan di penjara Guantanamo. Yusril mengatakan Hambali segera menjalani persidangan di pengadilan Amerika Serikat.

"Begitu juga dengan kasusnya Hambali yang kami mendengar kabar dalam waktu dekat ini akan diadili oleh pihak militer Amerika Serikat dan kita hanya memantau perkembangan itu," ujar Yusril.

Menurut Yusril, pemerintah Indonesia hanya akan mengawasi jalannya persidangan tersebut. Namun, sama seperti Reynhard, Hambali bukan termasuk prioritas narapidana yang akan dipulangkan pemerintah ke Tanah Air.

"Kita melalui Kementerian Luar Negeri akan memantau kasus itu dan memastikan bahwa segera proses hukum itu berjalan secara normal dan sesuai dengan kaedah-kaedah hukum yang berlaku karena bagaimanapun dia adalah wajah negara Indonesia. Jadi untuk bicara mengenai pemulangan saya kira masih terlalu jauh ya karena proses peradilannya pun baru akan dimulai oleh pihak Amerika Serikat," pungkas Yusril.

(ygs/fca)

JAKARTA, KOMPAS.com -Mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali, dalam waktu dekat akan diadili di Pengadilan Militer Amerika Serikat.

"Kasusnya Hambali yang kami dengar kabar dalam waktu dekat ini akan diadili oleh pihak militer Amerika Serikat," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, pada Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri nantinya hanya bisa memantau proses hukumnya guna memastikan persidangan berjalan sesuai kaedah hukum.

Karenanya, ia menyatakan bahwa rencana pemulangan Hambali masih terlalu jauh.

"Jadi, untuk bicara mengenai pemulangan, saya kira masih terlalu jauh ya. Karena proses peradilannya pun baru akan dimulai oleh pihak Amerika Serikat," ujar dia.

Sebelumnya, Yusril mengatakan, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.

Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002.

Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, merespons wacana predator seksual Reynhard Sinaga dipulangkan ke RI dari penjara Inggris. Agus menyebut hingga kini belum ada pembahasan terkait pemulangan Reynhard maupun pelaku bom Bali 2002, Hambali.

"Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga, maupun Hambali, untuk kembali ke Tanah Air," ujar Agus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Agus menyebut pihaknya juga bingung adanya wacana tersebut. Dia mengatakan di ranah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tak pernah ada pembahasan itu.

"Jadi sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan aja kepada sumbernya nggih," katanya.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya mengatakan pemulangan pelaku bom Bali 2002, Hambali, dan kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, bukan prioritas. Dia mengatakan pemerintah memprioritaskan membantu para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dijatuhi hukuman mati.

"Yang prioritas yang kita hadapi itu adalah banyak juga orang Indonesia yang dipidana mati di Saudi Arabia, di Malaysia, dan itu memang sudah sangat lama kasusnya. Saya kira kita akan memprioritaskan ini," kata Yusril di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Yusril mengatakan Reynhard baru bisa mengajukan keluar dari penjara setelah menjalani hukuman sekitar 40 tahun. Dia mengatakan hal itu membuat pemulangan Reynhard bukan prioritas.

"Jadi tidak menjadi suatu prioritas yang perlu kita selesaikan. Seperti halnya kasus-kasus yang lain yang mungkin perlu kita selesaikan ya," ujar Yusril.

Dia menyebutkan TKI yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi dan Malaysia jumlahnya lebih dari 50 orang. Dia mengaku sudah berbicara dengan pemerintahan Arab Saudi dan Malaysia mengenai TKI yang dipidana mati.

"Banyak sekali, di Saudi Arabia ada, di Malaysia aja ada lebih 50 warga Indonesia yang dipidana mati dan itu sudah lama, dan itu kita prioritaskan kita bahas untuk kita bicarakan juga dengan pemerintah Malaysia," ujar Yusril.

"Dan beberapa waktu lalu duta besar Arab Saudi juga datang ke kantor, kami juga singgung masalah ini. Menjadi sangat penting karena memang mereka ini TKI bekerja di luar negeri, kemudian terlibat kejahatan dan dijatuhi hukuman mati dan itu perlu segera kita selesaikan," sambungnya.

Yusril juga menjelaskan belum ada pembicaraan resmi terkait Hambali. Dia mengatakan tidak mudah untuk memeriksa kasus Hambali.

"Hambali pun belum ada pembicaraan apapun dan saat ini lagi kami pelajari. Jadi kasusnya memang tidak mudah memeriksanya, entahlah ada perubahan policy dari pemerintah Amerika Serikat terhadap orang-orang yang ditahan," kata Yusril.

"Jadi kasus Reynhard dan Hambali itu sebenarnya tidak menjadi prioritas untuk kita segera selesaikan dibandingkan dengan orang TKI atau WNI yang menerima hukuman mati di Malaysia dan Saudi Arabia," ucapnya.

(dwr/idn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan bahwa pemerintah belum pernah sama sekali membahas rencana pengembalian Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali dan Reynhard Sinaga ke Indonesia.

Hambali merupakan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang kini ditahan di penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.

Sementara Reynhard merupakan predator seksual yang tengah ditahan di Penjara Her Majesty's Prison Wakefield, penjara dengan keamanan tinggi di Inggris.

“Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga, maupun Hambali, untuk kembali ke Tanah Air,” kata Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus pun mengaku bingung dengan wacana pengembalian dua warga negara Indonesia yang kini tengah menjalani proses hukum di luar negeri tersebut.

Eks Wakapolri ini pun meminta awak media menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang melontarkan wacana tersebut.

Sebab, hingga saat ini belum ada pembahasan pengembalian Hambali dan Reynhard ke Indonesia.

“Jadi, sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan saja kepada sumbernya, nggih,” kata Agus.

Pernyataan Agus berbeda dengan apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril bilang, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.

Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum, di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002.

Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) juga tengah berupaya untuk memulangkan Reynhard Sinaga dari Inggris ke Tanah Air.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi, menyatakan bahwa upaya tersebut didorong oleh permohonan dari keluarga Reynhard agar anaknya bisa menjalani hukuman di Indonesia.

"Permintaan dari orangtua itulah yang memperkuat kita untuk melakukan repatriasi," kata Usmarwi dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Sebagai informasi, Reynhard Sinaga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Manchester pada 2020.

Ia dinyatakan bersalah atas 159 pelanggaran seksual, termasuk pemerkosaan terhadap 136 pria Inggris, dalam kurun waktu 2015 hingga 2017.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan bahwa pemerintah belum pernah sama sekali membahas rencana pengembalian Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali dan Reynhard Sinaga ke Indonesia.

Hambali merupakan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) yang kini ditahan di penjara militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Guantanamo.

Sementara Reynhard merupakan predator seksual yang tengah ditahan di Penjara Her Majesty's Prison Wakefield, penjara dengan keamanan tinggi di Inggris.

“Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga, maupun Hambali, untuk kembali ke Tanah Air,” kata Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Agus pun mengaku bingung dengan wacana pengembalian dua warga negara Indonesia yang kini tengah menjalani proses hukum di luar negeri tersebut.

Eks Wakapolri ini pun meminta awak media menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang melontarkan wacana tersebut.

Sebab, hingga saat ini belum ada pembahasan pengembalian Hambali dan Reynhard ke Indonesia.

“Jadi, sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan saja kepada sumbernya, nggih,” kata Agus.

Pernyataan Agus berbeda dengan apa yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril bilang, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.

Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum, di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002.

Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

Denpasar -

Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah bagi umat Islam. Di bulan ini, segala amal ibadah dilipatgandakan, doa-doa dikabulkan, dan dosa-dosa diampuni. Selain itu, bulan suci ini juga menjadi istimewa karena Al-Qur'an pertama kali diturunkan dan terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari seribu bulan.

Salah satu ibadah wajib di bulan Ramadan adalah puasa. Namun, dalam kondisi tertentu, seseorang diperbolehkan tidak berpuasa, seperti karena sakit, hamil, menyusui, atau sedang dalam perjalanan jauh.

Kewajiban ini tetap harus diganti di lain waktu melalui puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang dilakukan untuk menggantikan puasa Ramadan yang ditinggalkan. Pelaksanaannya bisa dilakukan sejak bulan Syawal hingga sebelum Ramadan berikutnya tiba, yaitu bulan Syaban.

Namun, bagaimana jika utang puasa belum dibayar hingga melewati satu atau bahkan dua kali Ramadan? Berikut ini adalah penjelasan hukum dan cara menggantinya berdasarkan pendapat para ulama.

Hukum Belum Membayar Utang Puasa

Allah SWT memberikan keringanan kepada umat Islam yang tidak mampu menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan ketentuan mereka wajib menggantinya di hari lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an:

"Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqarah: 184)

Namun, ada sebagian orang yang menunda-nunda qadha puasa hingga melewati Ramadhan berikutnya. Dilansir dari dalamislam berikut ini penjelasan lengkap mengenai hukum belum membayar hutang puasa.

1. Mengqadha Setelah Ramadhan Berikutnya

Jika seseorang tidak dapat mengganti puasanya sebelum Ramadan berikutnya karena udzur tertentu, seperti sakit berkepanjangan atau kondisi lainnya, maka ia tetap wajib mengqadha setelah Ramadan selesai.

Imam ibnu Baz rahimahullah pernah menjelaskan tentang kewajiban seseorang yang sakit dan tidak bisa membayar utang puasanya:

"Dia tidak wajib membayar kaffarah, jika dia mengakhirkan qadha disebabkan sakitnya hingga datang ramadhan berikutnya. Namun jika dia mengakhirkan qadha karena menganggap remeh, maka dia wajib qadha dan bayar kaffarah dengan memberi makan orang miskin sejumlah hari utang puasanya".

2. Mengqadha Tanpa Membayar Fidyah (Pendapat Ulama Hanafiyah)

Beberapa ulama, seperti ulama Hanafiyah dan Imam Al-Albani, berpendapat bahwa seseorang yang belum mengqadha puasa hanya perlu mengganti puasanya tanpa harus membayar fidyah. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa puasa yang ditinggalkan cukup diganti di lain hari tanpa menyebutkan kewajiban fidyah.

Namun, mereka yang menunda qadha puasa tanpa alasan yang sah tetap dianjurkan untuk:
· Bertaubat kepada Allah SWT atas kelalaiannya.
· Segera mengqadha puasa yang tertunda.
· Meningkatkan ibadah dan sedekah sebagai bentuk penyesalan.

Ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai membayar fidyah untuk hutang puasa. Para ulama hanafiyah berpendapat bahwa mereka tidak wajib bayar fidyah. Melainkan cukup mengqadha puasa. Imam al-Albani pun juga beranggapan sama. Menurut beliau tidak ada sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan secara gamblang tentang kewajiban membayar fidyah. Pendapat ini didasari oleh surat Al-Baqarah ayat 184:

"Barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain". (QS. Al-aqarah: 184)

3. Mengqadha dan membayar fidyah (pendapat ulama hanabilah, syafi'iyah, dan malikiyah)

Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa seseorang yang tidak membayar utang puasanya hingga datang Ramadan berikutnya wajib membayar fidyah. Fidyah diberikan dalam bentuk makanan pokok kepada fakir miskin sebanyak satu mud (sekitar 6 ons) per hari yang ditinggalkan.

Pendapat ini didasarkan pada praktik yang dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi, yang memberi makan orang miskin sebagai bentuk denda karena menunda qadha puasa tanpa alasan yang sah.

4. Cukup membayar fidyah

Bagi mereka yang tidak mampu berpuasa dalam jangka waktu lama, seperti orang lanjut usia atau ibu hamil dan menyusui yang khawatir terhadap kesehatan anaknya, mereka diperbolehkan hanya membayar fidyah tanpa perlu mengqadha.

Pendapat ini mengacu pada hadist yang berbunyi:

"Wanita hamil dan menyusui, jika takut terhadap anak-anaknya, maka mereka berbuka dan memberi makan seorang miskin." (HR. Abu Dawud)

Imam Nawawi juga mengatakan: "Para sahabat kami (ulama Syafi'iyah) mengatakan, 'Orang yang hamil dan menyusui, apabila keduanya khawatir dengan puasanya dapat membahayakan dirinya, maka dia berbuka dan mengqadha. Tidak ada fidyah karena dia seperti orang yang sakit dan semua ini tidak ada perselisihan (di antara Syafi'iyyah). Apabila orang yang hamil dan menyusui khawatir dengan puasanya akan membahayakan dirinya dan anaknya, maka sedemikian pula (hendaklah) dia berbuka dan mengqadha, tanpa ada perselisihan (di antara Syafi'iyyah).'" (Al-Majmu': 6-177)

Utang puasa Ramadan yang belum dibayar tetap harus ditunaikan. Jika seseorang memiliki uzur yang sah, ia cukup mengqadha puasa setelah Ramadan berikutnya. Namun, jika seseorang menunda dengan sengaja tanpa alasan yang jelas, beberapa ulama mewajibkan pembayaran fidyah sebagai denda.

Bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena kondisi tertentu, seperti lanjut usia atau sakit berkepanjangan, cukup membayar fidyah tanpa harus mengqadha. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk segera mengganti puasa yang tertinggal agar tidak menumpuk dan tetap mendapatkan pahala dari ibadah yang dijalankan.

(nor/nor)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemulangan predator seksual Reynhard Sinaga dan tersangka terorisme, Hambali bukan prioritas pemerintah saat ini.

Yusril menegaskan, pemerintah bukan hanya mengurusi dua kasus tersebut. Menurutnya, masih banyak WNI lain yang terjerat kasus di luar negeri.

"Tanggung jawab negara terhadap WNI, betapa pun memalukannya, tetap harus diperhatikan. Kami juga paham bahwa ada banyak kasus lain yang menimpa WNI di luar negeri. Kasus Reynhard sendiri belum ada pembahasan lebih lanjut," kata Yusril, Selasa (11/2/2025).

Yusril menjelaskan, terhadap Hambali yang saat ini ditahan di Guantanamo, pemerintah telah meminta Amerika Serikat segera mengadili yang bersangkutan. Namun, belum ada kejelasan dari kasus tahanan yang telah ditahan lebih dari dua dekade itu.

"Selain sebagai kasus terorisme, ini juga menjadi isu Hak Asasi Manusia. Pemerintah telah meminta agar Hambali diadili, tetapi sampai sekarang prosesnya belum berjalan. Pembahasan terkait pemulangannya pun belum ada," ujarnya.

"Tidak ada prioritas atas kasus ini, tetapi tetap menjadi perhatian pemerintah. Kami terus mengupayakan perlindungan bagi semua WNI, baik yang terlibat dalam kasus hukum berat maupun yang menghadapi ancaman hukuman mati," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut pemulangan Reynhard Sinaga dan Hambali, yang kini tersangkut kasus hukum di luar negeri, bukanlah prioritas pemerintah saat ini.

Untuk diketahui, Reynhard Sinaga adalah terpidana kasus kekerasan seksual yang kini menjalani masa hukumannya di Inggris. Sementara itu, Hambali atau bernama asli Encep Nurjaman adalah tersangka kasus terorisme atau Bom Bali I yang kini ditahan di Guantanamo, Amerika Serikat (AS).

Yusril menegaskan bahwa keduanya bukanlah prioritas utama pemerintah saat ini untuk dipulangkan ke Tanah Air.

Meski demikian, terang Yusril, pemerintah tetap mempertimbangkan kasus Reynhard dan Hambali. Dia menjelaskan bahwa saat ini perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada dua kasus tersebut.

"Tanggung jawab negara terhadap WNI, betapapun memalukannya, tetap harus diperhatikan. Kami juga paham bahwa ada banyak kasus lain yang menimpa WNI di luar negeri. Kasus ini menjadi ramai karena pemberitaan, tetapi pemerintah tidak hanya fokus pada kasus Reynhard dan Hambali, melainkan seluruh kasus WNI di luar negeri. Kasus Reynhard sendiri belum ada pembahasan lebih lanjut," jelasnya saat Rapat Kerja dengan DPR, dikutip dari siaran pers, Selasa (11/2/2025).

Khusus terkait dengan Hambali, Yusril menyebut dia telah ditahan di Guantanamo selama lebih dari dua dekade tanpa proses peradilan. Pemerintah RI sudah pernah meminta pemerintah AS agar mengadili Hambali.

Namun hingga saat ini, belum ada perkembangan signifikan terkait proses hukum Hambali. Yusril juga menyebut belum ada pembahasan soal pemulangan Hambali ke Indonesia.

"Tidak ada prioritas atas kasus ini, tetapi tetap menjadi perhatian pemerintah. Kami terus mengupayakan perlindungan bagi semua WNI, baik yang terlibat dalam kasus hukum berat maupun yang menghadapi ancaman hukuman mati," ucapnya.

Pada kesempatan terpisah, Yusril mengatakan bahwa terdapat sejumlah kasus yang lebih menjadi perhatian pemerintah. Misalnya, ada lebih dari 50 orang WNI di Arab Saudi dan yang dipidana mati. Puluhan orang WNI itu adalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang tersangkut kasus hukum di luar negeri.

"Menjadi sangat penting, karena memang mereka ini TKI, bekerja di luar negeri kemudian terlibat kejahatan dan dijatuhi hukuman mati, dan itu perlu segera kita selesaikan," kata mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menegaskan rencana pemulangan terpidana kejahatan seksual Reynhard Sinaga dari Inggris ke Indonesia bukan prioritas. Pun juga rencana untuk memulangkan tahanan kasus terorisme Hambali dari Penjara Guantanamo, Amerika Serikat (AS) ke Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Impimas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, masih banyak warga negara Indonesia lainnya yang dipenjara di luar negeri, yang lebih prioritas untuk dapat dikembalikan ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan Yusril, saat rapat kerja Kemenko Kumham Imipas bersama dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Bahwa rencana pemulangan Reynhard Sinaga narapidana kekerasan seksual di Inggris, serta Hambali tersangka terorisme yang ditahan di Guantanamo, bukanlah prioritas pemerintah saat ini,” kata Yusril melalui siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Yusril menjelaskan, sebagai otoritas di pemerintahan, masalah pemulangan Reynhard dari Inggris, dan Hambali dari tahanan AS memang tetap menjadi pembahasan di internal kementerian yang dipimpinnya. “Bahwa pemerintahan saat ini tetap mempertimbangkan kasus Reynhard dan Hambali. Namun secara keseluruhan, perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada kedua kasus tersebut,” ujar Yusril.

Menurutnya, sebagai pemerintah maupun penyelenggara negara, wajib dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia. Termasuk, kata dia, terhadap Reynhard dan Hambali yang hingga kini masih menjadi warga negara Indonesia.

“Tanggung jawab negara terhadap WNI (warga negara Indonesia), betapapun memalukannya, tetap harus diperhatikan,” ujar Yusril.

Akan tetapi Yusril menjelaskan, banyak juga warga negara Indonesia yang bermasalah hukum di negara-negara lain, yang juga menjadi perhatian pemerintah untuk bisa dipulangkan. “Pemerintah tidak hanya fokus pada kasus Reynhard dan Hambali. Melainkan seluruh kasus WNI di luar negeri,” ujar Yusril.

Kasus Reynhard hingga kini meski menjadi perhatian publik, tetapi belum ada pembicaraan tentang keputusan untuk memulangkan. Adapun terkait dengan kasus Hambali yang ditahan oleh AS, hingga kini, kata Yusril, mendesak agar segera disidangkan untuk keadilan dan penegakan HAM.

Dan terkait Hambali, Yusril memastikanbelum ada keputusan apapun terkait rencana permohonan untuk pemulangan. “Tidak ada prioritas dalam kasus-kasus ini. Tetapi tetap menjadi perhatian pemerintah. Dan kami terus mengupayakan perlindungan bagi semua WNI, baik yang terlibat dalam kasus-kasus hukum berat, maupun yang menghadapi ancaman hukuman mati,” terang Yusril.

Soal Hambali dan soal Reynhard, saya sudah menegaskan bahwa kasus kedua orang ini tidaklah menjadi prioritas bagi pemerintah untuk segera merepatriasi yang bersangkutan ke sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa rencana pemulangan narapidana kasus kekerasan seksual di Inggris, Reynhard Sinaga, dan tersangka terorisme yang ditahan di Guantanamo, Hambali, bukan menjadi prioritas utama pemerintah untuk dipulangkan saat ini.

"Soal Hambali dan soal Reynhard, saya sudah menegaskan bahwa kasus kedua orang ini tidaklah menjadi prioritas bagi pemerintah untuk segera merepatriasi yang bersangkutan ke sini," kata Yusril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikannya sebagai jawaban menanggapi pertanyaan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas Otto Hasibuan; dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertimbangkan kasus Reynhard dan Hambali sebab menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perhatian kepada warga negaranya, sekalipun berada di luar negeri.

"Betapa pun salah, betapa pun kita tidak suka dengan apa yang dia lakukan, bahkan dia mempermalukan kita, tapi tanggung jawab negara tidak terlepas terhadap hal itu karena setiap warga negara di mana pun menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perhatian, perlindungan dan pembelaan," ujarnya.

Terkait kasus Reynhard, Yusril menjelaskan bahwa menurut hukum yang berlaku di Inggris sendiri, yang bersangkutan baru boleh mengajukan permohonan keringanan setelah menjalani hukuman penjara selama 30 tahun.

"Bahkan kemungkinan sekiranya ada negara minta supaya ditransfer itu juga perlu waktu 30 tahun. Jadi enggak mudah karena memang kasus yang sangat berat," ucapnya.

Adapun terkait kasus Hambali yang telah ditahan di Guantanamo selama lebih dari dua dekade tanpa proses peradilan, Yusril menjelaskan bahwa pemerintah telah meminta pemerintah Amerika Serikat untuk segera mengadili yang bersangkutan, namun belum ada perkembangan signifikan terkait proses hukum Hambali hingga saat ini.

"Mengupayakan kepada pemerintah Amerika minta supaya yang bersangkutan diadili, tapi sampai hari ini tidak pernah diadili. Jadi itu juga masalah terorisme pada satu pihak, pada lain pihak masalah Hak Asasi Manusia juga. Kami belum ada satu pembicaraan yang agak rinci mengenai (pemulangan) Hambali," katanya.

Dia pun menyebut perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada dua kasus tersebut.

"Jadi lebih banyak kasus-kasus lain yang memang perlu ditangani, seperti ada sekitar 54 warga negara Indonesia yang dipidana mati di Malaysia, juga Arab Saudi," ucap dia.

Dia lantas menegaskan kembali, "Reynhard itu sudah saya jawab tidak menjadi prioritas bagi kita ya, karena kita menghadapi banyak sekali kasus-kasus serupa yang terjadi di Arab Saudi, maupun juga di Malaysia dan itu lebih prioritas kita selesaikan."

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemulangan pelaku bom Bali 2002, Hambali, dan kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, bukan prioritas. Dia mengatakan pemerintah memprioritaskan membantu para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dijatuhi hukuman mati.

"Yang prioritas yang kita hadapi itu adalah banyak juga orang Indonesia yang dipidana mati di Saudi Arabia, di Malaysia, dan itu memang sudah sangat lama kasusnya. Saya kira kita akan memprioritaskan ini," kata Yusril di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Yusril mengatakan Reynhard baru bisa mengajukan keluar dari penjara setelah menjalani hukuman sekitar 40 tahun. Dia mengatakan hal itu membuat pemulangan Reynhard bukan prioritas.

"Jadi tidak menjadi suatu prioritas yang perlu kita selesaikan. Seperti halnya kasus-kasus yang lain yang mungkin perlu kita selesaikan ya," ujar Yusril.

Dia menyebutkan TKI yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi dan Malaysia jumlahnya lebih dari 50 orang. Dia mengaku sudah berbicara dengan pemerintahan Arab Saudi dan Malaysia mengenai TKI yang dipidana mati.

"Banyak sekali, di Saudi Arabia ada, di Malaysia aja ada lebih 50 warga Indonesia yang dipidana mati dan itu sudah lama, dan itu kita prioritaskan kita bahas untuk kita bicarakan juga dengan pemerintah Malaysia," ujar Yusril.

"Dan beberapa waktu lalu duta besar Arab Saudi juga datang ke kantor, kami juga singgung masalah ini. Menjadi sangat penting karena memang mereka ini TKI bekerja di luar negeri, kemudian terlibat kejahatan dan dijatuhi hukuman mati dan itu perlu segera kita selesaikan," sambungnya.

Yusril juga menjelaskan belum ada pembicaraan resmi terkait Hambali. Dia mengatakan tidak mudah untuk memeriksa kasus Hambali.

"Hambali pun belum ada pembicaraan apapun dan saat ini lagi kami pelajari. Jadi kasusnya memang tidak mudah memeriksanya, entahlah ada perubahan policy dari pemerintah Amerika Serikat terhadap orang-orang yang ditahan," kata Yusril.

"Jadi kasus Reynhard dan Hambali itu sebenarnya tidak menjadi prioritas untuk kita segera selesaikan dibandingkan dengan orang TKI atau WNI yang menerima hukuman mati di Malaysia dan Saudi Arabia," pungkasnya.

(haf/haf)