JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Elita Budiati mendesak pembentukancoast guard untuk menjaga dan menegakkan hukum di laut menyusul banyaknya ancaman kapal asing dan kejahatan lintas negara.

Menurutnya, pembentukan coast guard makin penting lantaran Indonesia belum memiliki coast guard, sementara luas laut mencapai 65 persen dari luas daratan.

Terlebih, Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang saat ini menjaga keamanan laut tidak memiliki fungsi penegakan hukum.

"Saya tetap berpikir betapa pentingnya kita sebagai maritim mempunyai coast guard. Dan ini tentu saja tidak akan berhasil karena Bakamla ini sampai hari ini menurut saya bukan coast guard. Dia tidak punya kewenangan untuk penegakan hukum," kata Elita dalam rapat dengar pendapat dengan TNI AL di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

Elita menyampaikan, tidak adanya kewenangan Bakamla untuk memberi sanksi atas pelanggaran di laut membuat banyak keluhan yang masuk.

Ia tidak memungkiri, banyak kasus yang tak berujung setelah diamankan oleh Bakamla.

"Setelah ditangkap, diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penegakan hukum. Seterusnya, itu tidak ada koordinasi; di sini ada miskoordinasi, kita tidak tahu ke mana ujungnya kasus yang ditemukan," tuturnya.

Elita menilai, perlu koordinasi seluruh pihak, termasuk dengan TNI Angkatan Laut (AL) yang memiliki wewenang penegakan hukum.

Koordinasi juga diperlukan untuk menghilangkan ego sektoral yang saat ini masih terjadi.

"Sebenarnya tugas menjaga kedaulatan laut ini salah satunya adalah TNI AL, tapi mungkin kurang terekspos dan apakah di sini ada ego sektoral. Kalau menurut kami, sangat tinggi ego sektornya, Pak, karena terlihat sekali," bebernya.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) mengaku mendukung terbentuknya coast guard.

Pasalnya, coast guard sudah eksis di beberapa negara maju.

"Memang bentuknya coast guard-nya macam-macam. Di Australia itu ada maritime border coast protection, itu juga ada bermacam-macam. Ketuanya Angkatan Laut, komandannya tetap Angkatan Laut, gabungan, dia seperti Bakorkamla zaman dulu, itu efektif juga," bebernya.

"Nanti bagaimana fungsi dan tupoksinya seperti apa, kemudian pembagian kewenangannya seperti apa, mungkin perlu dirumuskan oleh kita semua supaya tidak terjadi tumpang tindih," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui bahwa penjaga keamanan laut Indonesia masih sangat lemah.

Hal itu disampaikan Yusril saat menjelaskan alasan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

“Kita sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ya. Tapi, coast guardkita sangat lemah, dibandingkan dengan negara-negara tetangga, dan itu juga perhatian kita bersama,” ujar Yusril, di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Yusril mencontohkan banyaknya kasus di wilayah perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Dari situ, dia merasa bahwa penjaga keamanan laut Indonesia tak sekuat negara lain.

“Banyak sekali terjadi kasus di sekitar perairan Natuna, di mana di situ ada coast guard dari China, Vietnam, Malaysia, negara-negara lain. Tapi, dibandingkan dengan mereka, coast guard kita ternyata lemah,” ungkap Yusril.

Menurut Yusril, lemahnya keamanan tersebut tidak terlepas dari banyak lembaga yang bertugas menjaga keamanan laut, tetapi kewenangan yang saling tumpang tindih.

Atas dasar itu, Yusril menekankan perlunya melakukan pembenahan lembaga yang berwenang dalam keamanan laut lewat regulasi baru.

“Dan saya kira memang harus segera kita benahi dari segi kelembagaan dan dari segi pengaturannya. Jadi juga mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum di laut. Tapi bukan dalam arti yang pertahanan keamanan perang,” kata Yusril.

Salah satu poin yang ditekankan dalam RUU Keamanan Laut adalah pembentukan satu badan baru non-militer yang diberikan kewenangan penuh untuk mengkoordinir dan menegakkan hukum di laut.

“Ya karena itu dirasakan perlu memiliki efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kita merapikan semua itu. Kemungkinan hanya ada satu badan yang diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum di laut, tapi non-militer sifatnya,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menggulirkan wacana penyusunan RUU Keamanan Laut dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Wacana ini dimunculkan dalam rangka mencari solusi atas tumpang tindih aturan dalam pengamanan perairan Indonesia.

“Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi, lebih dari 20 peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya,” ujar Yusril, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut yang diinisiasi oleh pemerintah.

Dia menilai undang-undang tersebut penting untuk menyelaraskan kewenangan berbagai lembaga yang saat ini masih tumpang tindih dalam pengelolaan keamanan laut.

"Undang-undang ini inisiatif dari pemerintah, sehingga di bapak-bapaklah undang-undang itu dikonsep, termasuk naskah akademiknya,” ujar TB Hasanuddin dalam rapat kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Selasa (11/2/2025).

“Peran lembaga-lembaga yang ada sekarang ini, yang belasan itu bertabrakan, tidak terjadi sinkronisasi satu sama lain. Nah, diharapkan dengan undang-undang yang akan datang, semua masalah itu terselesaikan," sambungnya.

Menurut TB Hasanuddin, salah satu poin yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU ini adalah efisiensi dan efektivitas birokrasi.

Dia menyoroti perlunya sistem pelayanan satu pintu dalam pengawasan dan pencegahan pemeriksaan berulang terhadap kapal dan aktivitas di laut.

"Efisiensi dan efektivitas birokrasi, termasuk pencegahan pemeriksaan berulang dan penguatan pengawasan menjadi satu pintu pelayanan. Kata ‘satu pintu pelayanan’ itu nanti kita jabarkan dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) undang-undang ini," ungkapnya.

Politikus PDI-P ini menambahkan bahwa dalam penyusunan RUU ini, kewenangan penuh bagi Sea and Coast Guard dalam penegakan hukum di laut harus diatur dengan jelas.

Lembaga yang hendak dibentuk tersebut harus memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga yang beroperasi di laut.

"Dari Menko Polhukam, hampir sama, berikan kewenangan Sea and Coast Guard untuk penegakan hukum di laut dan mengoordinasikan kementerian dan lembaga di laut," kata Hasanuddin.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa perlu ada kejelasan mengenai struktur personel dalam lembaga ini, terutama terkait status pegawai yang akan bertugas.

"Sekarang ini, sejak ada Bakamla, di dalamnya ada kepolisian, kejaksaan, KKP, tapi pelan-pelan sekarang didominasi oleh seluruhnya Angkatan Laut yang masih dinas aktif. Ke depannya seperti apa? Kami menyarankan agar kita pikirkan bersama bagaimana struktur personelnya," katanya.

Dia berharap ada kepastian apakah personel yang bertugas di Sea and Coast Guard berasal dari PNS lintas kementerian dan lembaga, atau justru lembaga baru dengan PNS yang direkrut secara khusus.

"Sehingga, kalau ada penempatan dari kepolisian, kejaksaan, KKP, atau Angkatan Laut, maka sistem meritnya harus jelas. Pangkat, karier, dan job description mereka juga harus diatur dalam undang-undang ini," jelas TB Hasanuddin.

Dalam kesempatan itu, TB Hasanuddin juga meminta agar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F Paulus, terlibat langsung dalam penyusunan RUU Keamanan Laut.

"Saran kepada pimpinan, dalam membahas RUU ini, mohon juga dilibatkan bapak-bapak dari kedua Kemenko ini, yang benar-benar memahami dan memberikan kontribusi positif dalam pembentukan undang-undang yang komprehensif," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menggulirkan wacana penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

Wacana ini dimunculkan dalam rangka mencari solusi atas tumpang tindih aturan dalam pengamanan perairan Indonesia.

“Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi, lebih dari 20 peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya,” ujar Yusril dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Menurut Yusril, terdapat ketidaksinkronan setiap regulasi tersebut yang akhirnya menyebabkan irisan kewenangan setiap instansi.

Kondisi tersebut pun akhirnya berdampak buruk pada efektivitas patroli dan penegakan hukum di laut.

“Ketidaksinkronan antara peraturan perundangan, antara lain irisan peraturan perundangan dengan terjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya,” kata Yusril.

Untuk membangun sistem keamanan laut yang lebih komprehensif, Yusril mengatakan, penguatan regulasi melalui penyusunan naskah akademik dan RUU Keamanan Laut patut dipertimbangkan.

Dia menyebutkan bahwa metode omnibus law bisa menjadi salah satu opsi untuk mempercepat penyusunan regulasi tersebut.

“Penguatan regulasi penyusunan naskah akademik dan RUU Keamanan Laut, mungkin dengan metode omnibus atau apa ya, kita pertimbangkan lah nanti mana yang lebih efektif dan lebih cepat kita kerjakan,” kata Yusril.

Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan ada 13 lembaga penegak hukum untuk mengurusi keamanan laut. Lodewijk mengusulkan dibentuknya satu aturan yang mengurusi keamanan laut.

"Kemudian banyak lembaga sebagai aparat penegak hukum di laut, ada 13 lembaga kalau kita lihat saat ini, 13 lembaga punya tugas masing-masing, punya wewenang masing-masing, dan dilindungi oleh UU dan, di antara 13 ini, 6 di antaranya punya armada, punya kapal," kata Lodewijk dalam rapat bersama Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

"Nah, di sinilah, dengan punya wewenang-aturan dilindungi oleh undang-undang, yang keluar adalah ego sektoral masing-masing," tambahnya.

Untuk itu, dirinya menyarankan agar dibuat coast guard yang bertugas sebagai koordinator. Politikus Golkar itu meyakini pimpinan coast guard nantinya mampu mengkoordinasi lembaga yang ada jika adanya peraturan yang mendasari.

"Kalau kita identifikasi persoalannya, sebenarnya kita harapkan ini kita harapkan artinya bagaimana koordinasi itu tegak. Pertanyaannya, kalau kita buat lembaga, ada 13 lembaga di situ yang berkaitan, apakah katakan kalau kita membuat coast guard, apakah ketua coast guard mampu mengkoordinir masalah itu?" ujar Lodewijk.

"Kalau kita sudah memberikan dia undang undang sebagai koordinator, seharusnya mampu," tambahnya.

Lodewijk juga menilai kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di laut. Mantan Danjen Kopassus itu pun mengatakan selanjutnya akan bertindak tegas.

"Kenapa kok di laut berat banget, nggak bisa seperti ini. Nah, ini ada dua kemenko yang berurusan itu. Percayalah, kami insyaallah kita tegas dengan yang terjadi saat ini," ungkapnya.

Selain itu, dirinya menyarankan dibentuknya satu regulasi khusus untuk mengatur penegakan hukum di laut, yakni rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut.

"Diperlukan satu regulasi khusus yang bersifat tunggal dan integratif untuk mengatur tata kelola di laut, pertama, perlu dirumuskan rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra serta Wakil Menko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus terkait sistem keamanan laut. Lodewijk mengatakan salah satu masalah sistem keamanan laut adalah koordinasi yang kurang baik.

Rapat tersebut digelar di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Awalnya Lodewijk menjelaskan ada sejumlah masalah yang telah diidentifikasi terkait sistem keamanan laut.

"Sistem keamanan laut menghadapi beberapa permasalahan, kalau kita identifikasi masalah. Pertama masih lemahnya koordinasi dalam penegakan hukum dan pola keamanan laut yang terpadu," kata Lodewijk.

Dia mengatakan ada berbagai pelanggaran yang terjadi di Indonesia seperti penangkapan ikan ilegal dan kejahatan lintas negara. Selain itu, ada regulasi keamanan laut yang belum tersusun secara menyeluruh.

"Regulasi keamanan laut yang belum tersusun secara komprehensif, kemudian berkelanjutan adaptif, responsif, dan inklusif. Itu belum ada," kata dia.

Kemudian, dia melanjutkan, lemahnya koordinasi antar-aparat penegak hukum di laut. Dia mencontohkan pernah ada lembaga Bakorkamla untuk koordinasi dan dihapus kewenangannya dan menjadi Bakamla.

"Tapi dibubarkan jadi Bakamla. Setelah Bakamla keluar wewenang koordinasi itu ada, tapi wewenang penegakan hukum tidak ada. Artinya, ya itu Bakamla ini jadi banci lagi," tuturnya.

Untuk itu, dia merekomendasikan regulasi tunggal untuk melatih tata kelola laut. Selain itu, perlu dibentuk sea and coast guard untuk menggantikan Bakamla.

"Perlu dibentuk sea and coast guard, jadi jangan Bakamla lagi, sea and coast guard Indonesia sebagai leading sector yang memiliki tugas dan wewenang mengoordinasikan penegakan hukum di laut," ungkapnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengakui bahwa penjaga keamanan laut Indonesia masih sangat lemah.

Hal itu disampaikan Yusril saat menjelaskan alasan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut.

“Kita sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia ya. Tapi, coast guardkita sangat lemah, dibandingkan dengan negara-negara tetangga, dan itu juga perhatian kita bersama,” ujar Yusril, di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Yusril mencontohkan banyaknya kasus di wilayah perairan Natuna yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Dari situ, dia merasa bahwa penjaga keamanan laut Indonesia tak sekuat negara lain.

“Banyak sekali terjadi kasus di sekitar perairan Natuna, di mana di situ ada coast guard dari China, Vietnam, Malaysia, negara-negara lain. Tapi, dibandingkan dengan mereka, coast guard kita ternyata lemah,” ungkap Yusril.

Menurut Yusril, lemahnya keamanan tersebut tidak terlepas dari banyak lembaga yang bertugas menjaga keamanan laut, tetapi kewenangan yang saling tumpang tindih.

Atas dasar itu, Yusril menekankan perlunya melakukan pembenahan lembaga yang berwenang dalam keamanan laut lewat regulasi baru.

“Dan saya kira memang harus segera kita benahi dari segi kelembagaan dan dari segi pengaturannya. Jadi juga mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum di laut. Tapi bukan dalam arti yang pertahanan keamanan perang,” kata Yusril.

Salah satu poin yang ditekankan dalam RUU Keamanan Laut adalah pembentukan satu badan baru non-militer yang diberikan kewenangan penuh untuk mengkoordinir dan menegakkan hukum di laut.

“Ya karena itu dirasakan perlu memiliki efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kita merapikan semua itu. Kemungkinan hanya ada satu badan yang diberikan kewenangan melakukan penegakan hukum di laut, tapi non-militer sifatnya,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menggulirkan wacana penyusunan RUU Keamanan Laut dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Wacana ini dimunculkan dalam rangka mencari solusi atas tumpang tindih aturan dalam pengamanan perairan Indonesia.

“Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi, lebih dari 20 peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya,” ujar Yusril, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mehendra merekomendasikan penetapan satu institusi sebagai penjaga keamanan laut (coast guard) Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum di laut.

"Menetapkan satu institusi sebagai coast guard kita yang mempunyai kegunaan penyidikan dalam kasus tindak pidana di laut," kata Yusril saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Hal tersebut menjadi salah satu poin dari sejumlah rekomendasi yang dipaparkannya guna membangun sistem keamanan laut yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif dan inklusif.

Ditemui usai rapat, Yusril lantas mengungkapkan bahwa kemungkinan hanya ada satu badan yang diberikan kewenangan dalam penegakan hukum di laut yang sifatnya non-militer atau tidak menyangkut pertahanan keamanan perang.

"Dia diberikan kewenangan untuk menjaga keselamatan di laut, keamanan di laut dalam artian non-militer, dan kemudian juga mengambil satu langkah-langkah penegakan hukum di laut seperti penyelundupan, kemudian juga pembajakan di laut," ucapnya.

Dia lantas melanjutkan, "Kami akan memilih yang paling pas untuk sebenarnya dia bisa menjadi satu lembaga sendiri, (namun) bisa juga dia berada di bawah satu institusi-institusi yang sebenarnya sudah ada dalam pemerintahan kita."

Yusril mengatakan bahwa penetapan satu institusi sebagai coast guard Indonesia penting dilakukan guna menghindari tumpang tindih kewenangan antarlembaga yang memiliki cakupan keamanan laut Indonesia.

"Selama ini kan memang ada yang di bawah kepolisian Polairud (Korps Kepolisian Perairan dan Udara), ada di bawah TNI Angkatan Laut, ada di bawah Kementerian Kelautan, ada (Kementerian) Perhubungan, ada Bakamla (Badan Keamanan Laut), dan lain-lain, KPLP (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai) juga," katanya.

Untuk itu, dia menyebut diperlukan pembenahan dari segi kelembagaan maupun pengaturan menyangkut lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum di laut demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Yang tidak begitu relevan, barangkali ya mungkin tidak perlu lagi terlibat. Kan demi efisiensi pemerintahan supaya tidak terjadi tumpang tindih. Kita tahu kan kita harus menghemat anggaran banyak sekali. Kalau tumpang tindih-tumpang tindih kan akhirnya banyak cost keluar, tapi efektivitas tidak terjamin," tuturnya.

Yusril mengatakan untuk dapat mewujudkan keberadaan coast guard Indonesia maka perlu dirumuskan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan Laut.

Dia pun berharap proses pembahasan RUU tersebut nantinya bergulir secara cepat dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2024-2029, mengingat kehadiran coast guard sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

"Kalau Bapak Presiden menyetujui dan memerintahkan kepada kami di Kemenko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendraft RUU ini insyaAllah dalam beberapa bulan akan dipersiapkan sebuah draft rancangan undang-undangnya untuk disepakati," kata dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut yang diinisiasi oleh pemerintah.

Dia menilai undang-undang tersebut penting untuk menyelaraskan kewenangan berbagai lembaga yang saat ini masih tumpang tindih dalam pengelolaan keamanan laut.

"Undang-undang ini inisiatif dari pemerintah, sehingga di bapak-bapaklah undang-undang itu dikonsep, termasuk naskah akademiknya,” ujar TB Hasanuddin dalam rapat kerja bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Selasa (11/2/2025).

“Peran lembaga-lembaga yang ada sekarang ini, yang belasan itu bertabrakan, tidak terjadi sinkronisasi satu sama lain. Nah, diharapkan dengan undang-undang yang akan datang, semua masalah itu terselesaikan," sambungnya.

Menurut TB Hasanuddin, salah satu poin yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU ini adalah efisiensi dan efektivitas birokrasi.

Dia menyoroti perlunya sistem pelayanan satu pintu dalam pengawasan dan pencegahan pemeriksaan berulang terhadap kapal dan aktivitas di laut.

"Efisiensi dan efektivitas birokrasi, termasuk pencegahan pemeriksaan berulang dan penguatan pengawasan menjadi satu pintu pelayanan. Kata ‘satu pintu pelayanan’ itu nanti kita jabarkan dalam DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) undang-undang ini," ungkapnya.

Politikus PDI-P ini menambahkan bahwa dalam penyusunan RUU ini, kewenangan penuh bagi Sea and Coast Guard dalam penegakan hukum di laut harus diatur dengan jelas.

Lembaga yang hendak dibentuk tersebut harus memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga yang beroperasi di laut.

"Dari Menko Polhukam, hampir sama, berikan kewenangan Sea and Coast Guard untuk penegakan hukum di laut dan mengoordinasikan kementerian dan lembaga di laut," kata Hasanuddin.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa perlu ada kejelasan mengenai struktur personel dalam lembaga ini, terutama terkait status pegawai yang akan bertugas.

"Sekarang ini, sejak ada Bakamla, di dalamnya ada kepolisian, kejaksaan, KKP, tapi pelan-pelan sekarang didominasi oleh seluruhnya Angkatan Laut yang masih dinas aktif. Ke depannya seperti apa? Kami menyarankan agar kita pikirkan bersama bagaimana struktur personelnya," katanya.

Dia berharap ada kepastian apakah personel yang bertugas di Sea and Coast Guard berasal dari PNS lintas kementerian dan lembaga, atau justru lembaga baru dengan PNS yang direkrut secara khusus.

"Sehingga, kalau ada penempatan dari kepolisian, kejaksaan, KKP, atau Angkatan Laut, maka sistem meritnya harus jelas. Pangkat, karier, dan job description mereka juga harus diatur dalam undang-undang ini," jelas TB Hasanuddin.

Dalam kesempatan itu, TB Hasanuddin juga meminta agar Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk F Paulus, terlibat langsung dalam penyusunan RUU Keamanan Laut.

Manchester City mengakhiri tren buruk usai berhasil mengalahkan West Ham dalam laga lanjutan Liga Inggris tadi malam. Man City menang dengan skor telah 4-1.

Laga yang digelar di Etihad Stadium tersebut juga menjadi akhir paceklik bagi sang striker Erling Haaland. Dia mencetak brace dalam laga tersebut. Kemenangan itu juga menjadi kemenangan beruntun bagi The Citizens. Sebelumnya City berhasil mengalahkan Leicester City.

Kevin De Bruyne cs terakhir kali menang secara beruntun di Liga Inggris pada Oktober 2024. Setelah itu Citiy seolah terbenam dengan runtutan kekalahan. Kemenangan ini menjadi tanda-tanda kebangkitan Manchester City. Meski begitu pelatih Man City, Pep Guardiola masih belum puas. Menurutnya performa skuadnya belum kembali.

"Tidak (kami belum kembali ke jalur yang benar). Kami senang menang, tetapi kami masih tidak seperti sebelumnya karena berbagai alasan. Hasil ini akan membantu. Kami berjuang, tetapi ini adalah pembebasan," kata Guardiola dilansir detikSport dari BBC.

Pep Guardiola menyebut West Ham mampu tampil apik di awal-awal laga. Timnya hanya beruntung dapat mendapatkan gol lebih dulu.

"Kami beruntung dengan gol pertama, mereka bermain lebih baik di menit-menit awal, kami bisa saja kalah satu atau dua. Gol kedua membantu kami, itu gol yang luar biasa, tetapi kami masih belum seperti sebelumnya," Guardiola menegaskan.

Video: Pep Guardiola Perpanjang Kontrak di Man City hingga 2026

Video: Pep Guardiola Perpanjang Kontrak di Man City hingga 2026