SOLO, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak aparat penegak hukum menggunakan pasal pemberatan pidana di Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU TPKS.

Desakan itu disampaikan oleh Komisioner KPAI Dian Sasmita merespons soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru perempuan kepada siswanya di Grobogan, Jawa Tengah.

Dian juga meminta pemenuhan hak anak korban atas restitusi.

"Kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang guru di Grobogan terhadap anak didiknya tidak dapat dinormalisasi, apa pun alasannya," kata Dian dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (10/1/2025).

Menurutnya, korban anak yang masih usia sekolah perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Pemenuhan hak anak untuk pendampingan dan pemulihan sangat penting untuk segera diberikan. Termasuk kebutuhan-kebutuhan spesifik lainnya.

Pelibatan tenaga profesional seperti pekerja sosial, konselor, psikolog juga penting dilakukan agar pemulihan anak dapat berkelanjutan dan komprehensif.

"Pemulihan juga perlu diberikan kepada keluarga korban. Agar mereka dapat berpartisipasi mendukung pemulihan anak," katanya lagi.

Kekerasan seksual di sekolah

Dian menyampaikan bahwa kekerasaan seksual di sekolah adalah hal yang serius.

Berdasarkan data Simfoni PPA 2023 mencatat ada 730 kasus kekerasaan seksual di sekolah. Kemudian 2024 terdapat 447 kasus.

"Lembaga pendidikan perlu mengembangkan kebijakan perlindungan anak, di mana memastikan setiap warga sekolah tidak melakukan kekerasan terhadap anak," kata dia.

Sebelumnya, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru perempuan kepada siswanya menggemparkan warga Grobogan, Jawa Tengah, Kamis (9/1/2025).

Guru berinisial ST (35) yang mengajar mata pelajaran agama di salah satu SMP di Kecamatan Karangrayung, Grobogan, Jawa Tengah nekat merayu siswanya untuk berhubungan intim layaknya suami-istri.

Sudah dua tahun terakhir, ST melecehkan siswanya tanpa diketahui orang lain saat korban masih duduk di bangku kelas IX SMP.

Dalam kurun waktu tersebut, ST sudah berhubungan badan sebanyak 10 kali dengan siswanya yang dilakukan di rumah pelaku.

Kami mendesak aparat penegak hukum untuk menggunakan pasal pemberatan pidana yang ada di UU Perlindungan Anak dan UU TPKS

Jakarta (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak agar aparat penegak hukum menerapkan pasal pemberatan pidana dalam memberikan sanksi terhadap oknum guru perempuan yang menjadi terduga pelaku kekerasan seksual terhadap siswanya di Grobogan, Jawa Tengah.

"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk menggunakan pasal pemberatan pidana yang ada di UU Perlindungan Anak dan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Termasuk pemenuhan hak anak korban atas restitusi," kata Anggota KPAI Dian Sasmita saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Dian Sasmita mengatakan dalam kasus ini ada relasi kuasa yang timpang antara guru dan korban yang mengakibatkan posisi anak kian rentan.

"Relasi kuasa yang timpang antara guru dan korban mengakibatkan posisi anak kian rentan. Ancaman, tekanan, manipulasi, dapat dilakukan para pelaku kekerasan agar tujuannya terpenuhi," katanya.

Pihaknya menegaskan kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang guru di Grobogan terhadap anak didiknya tidak dapat dinormalisasi, apapun alasannya, terlebih kekerasan tersebut telah dilakukan berulang-ulang.

"Pelaku seorang guru yang seharusnya menjadi pendidik, pembimbing, dan memberikan teladan, namun malah melakukan kekerasan," kata Dian Sasmita.

Sebelumnya, terungkap kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum guru perempuan terhadap siswanya di Grobogan, Jawa Tengah.

Guru agama berinisial ST (35) itu diduga melecehkan korban di rumah pelaku selama dua tahun sejak korban duduk di bangku SMP.

Korban tidak kuasa menolak keinginan pelaku karena pelaku mengancam akan memberikan nilai jelek kepada korban.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

GROBOGAN,iNewsMuria.id - Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas II B Purwodadi beragama Nasrani mendapatkan remisi khusus Natal 2024.

Menurut Kalapas Deny Fajariyanto melalui Humas Lapas Kelas II B Purwodadi, Grobogan, Mela Windarto, untuk pemberian remisi khusus Natal 2024 dilaksanakan secara serentak melalui zoom.

"Acaranya serentak se-Indonesia dipusatkan di Lapas Perempuan Bandung, Jawa Barat dengan Menteri Imigrari dan Pemasyarakatan (Imipas)," jelas Mela Windarto, ketika dihubungi Selasa (31/12/2024).

Untuk diketahui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) melalui Direktorat Pemasyarakatan memberikan remisi khusus Natal 2024 dan pengurangan masa pidana (PMP).

Remisi khusus Natal 2024 tersebut diberikan oleh Kemen Imipas kepada 15.976 narapidana dan anak binaan yang beragama Kristen dan Katolik. 

Dari jumlah tersebut 15.807 narapidana memperoleh remisi khusus (RK), rinciannya 15.691 menerima RK I (pengurangan sebagian masa pidana) dan 116 mendapatkan RK II (langsung bebas).

Menurut Mela, Warga Binaan Pemasyarakatan beragama Nasrani  di Lapas kelas II B Purwodadi ada 8 orang dengan status narapidana 5 orang dan 3 orang berstatus tahanan.

"Yang menerima remisi khusus Natal (RKN) 2024 ada 5 narapidana, terdiri dari kasus narkotika 2 orang, kasus pencurian 2 orang dan 1 orang kasus penipuan," ujarnya.

Penyerahan remisi khusus Natal 2024 lanjut Mela, diserahkan langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kelas II B Purwodadi Deny Fajariyanto bersamaan penyerahan RKN se-Indonesia melalui zoom.

Dari 5 narapidana yang menerima RKN I (pengurangan sebagian masa pidana) sambung Mela, 1 napi menerima RKN 1 sebesar 15 bulan, dan 3 narapidana menerima pengurangan masa pidana 1 bulan.

"Satu lagi menerima RKN II atau langsung bebas setelah menerima remisi 1 bulan, yakni atas nama Didik Kurniadi napi kasus pencurian, bebas pada 25 Desember 2024," kata Mela.(*)

Editor : Arif F

GROBOGAN, KOMPAS.com - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, Jawa Tengah nomor urut 1 Setyo Hadi-Sugeng Prasetyo unggul dalam Pilkada 2024 merujuk rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara.

Rinciannya, Setyo-Sugeng meraih 430.771 suara atau 53,98 persen. Sementara pesaingnya, paslon nomor urut 2 Bambang Pujiyanto-Catur Sugeng Susanto mengantongi 367.219 suara atau 46,02 persen.

Ketua KPU Grobogan Agung Sutopo mengatakan, rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Jateng serta Bupati-Wakil Bupati Grobogan untuk tingkat kabupaten digelar di Hotel 21 Purwodadi, Senin (2/12/2024).

Tercatat total suara sah dalam Pilkada Grobogan 2024 diketahui sebanyak 797.990 suara.

Adapun jumlah suara tidak sah sebanyak 23.952 suara. Total suara sah dan tidak sah sebanyak 821.942 suara.

Sementara, untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng, Paslon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi mendapatkan 339.433 suara atau 43,62 persen. Sedangkan Paslon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen meraih 438.713 suara atau 56,38 persen.

Total suara sah untuk Pilgub Jateng di Grobogan yakni sebanyak 778.146 suara. Sedangkan, total suara tidak sah sebanyak 44.401.

"Rapat pleno tersebut selesai lebih cepat dibanding rundown yang ditetapkan KPU Grobogan. Dalam rundown disebutkan, pleno diperkirakan baru akan selesai pada pukul 21.00 WIB. Namun, rampung pukul 16.00 WIB," kata Agung saat dihubungi melalui ponsel, Minggu (8/12/2024).

Menurut Agung, rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten adalah proses penjumlahan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilu di 19 kecamatan di Grobogan. Proses rekapitulasi suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Grobogan memang luas, tapi pada saat pemungutan suara, cuaca cerah. Kemudian hujan, tapi sudah dalam waktu perhitungan suara. Jadi, tidak ada masalah," kata Agung.

Untuk diketahui, Pilkada Grobogan 2024 menghadirkan dua paslon.

Setyo Hadi, Calon Bupati Grobogan nomor urut 1 adalah adik kandung Sri Sumarni, Bupati Grobogan periode 2016-2021 dan 2021-2024.

Sementara Bambang Pujiyanto, Calon Bupati Grobogan adalah adik kandung Bambang Pujiono, Bupati Grobogan Periode 2006-2011 dan 2011-2016.

Paslon nomor urut 1 Hadi-Sugeng didukung parpol dengan total 42 kursi di DPRD Grobogan. Rinciannya 8 parpol pemilik kursi dan satu parpol non parlemen yakni PDIP (17), Gerindra (8), Hanura (4), PPP (4), PKS (3), Golkar (3), Demokrat (2), Nasdem (1) dan satu parpol non parlemen yakni PSI.

Adapun paslon nomor urut 2 Bambang-Catur diusung satu parpol parlemen, PKB dengan 8 kursi dan parpol non parlemen yaitu Partai Buruh dan Gelora.

Sedangkan, parpol non parlemen lainnya sebagai pendukung, yakni Partai Ummat, PKN, Perindo, PBB, Garuda, dan PAN.