REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG— Afrika Selatan hari ini, Selasa (29/4/20250 mengatakan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata untuk melawan warga Palestina di wilayah pendudukan, melanggar kewajiban internasionalnya.

"Hukum internasional melarang Israel menggunakan kelaparan sebagai metode perang, termasuk dalam pengepungan atau blokade, Israel tidak boleh secara kolektif menghukum penduduk Palestina yang dilindungi, yang berada di bawah pendudukan yang melanggar hukum," kata perwakilan Afrika Selatan Jaymion Hendricks pada hari kedua dengar pendapat di Den Haag, dikutip dari Middleeasmonitor, Selasa (29/4/2025).

Hendricks mengatakan bahwa Israel telah mengerahkan berbagai teknik kelaparan dan kelaparan, menyempurnakan tingkat penderitaan dan kematian yang dapat disebabkannya melalui sistem pangan.

Hal tersebut mengarah pada saat genosida ini, terlepas dari upaya mengerikan yang dilakukan oleh para pejabat Israel untuk mengkarakterisasi mereka sebaliknya, orang Palestina adalah manusia.

Dia menekankan bahwa Israel harus bekerja sama dengan itikad baik dengan PBB dan memberikan setiap bantuan.

“Israel harus mematuhi kewajibannya sebagai kekuatan pendudukan untuk memastikan pasokan makanan dan medis dan memfasilitasi penyediaan barang-barang kemanusiaan, layanan-layanan penting, dan bantuan pembangunan tanpa hambatan oleh PBB, negara-negara ketiga, dan organisasi-organisasi internasional lainnya," kata Hendricks.

Stok makanan yang kian menipis di Jalur Gaza memperparah kelaparan di wilayah kantong Palestina itu di tengah perang Israel yang menghancurkan, kata UNRWA pada Ahad lalu.

"Kelaparan semakin parah di Gaza," kata badan PBB untuk pengungsi Palestina itu dalam sebuah pernyataan.

BACA JUGA: Abbas Gembosi Pejuang Gaza yang Korbankan Jiwa Raga, Akhir Keruntuhan Otoritas Palestina?

Penduduk, termasuk anak-anak, berharap bisa mendapatkan makanan untuk bertahan hidup dari organisasi-organisasi amal, kata UNRWA.

Disebutkan bahwa persediaan tepung di Gaza semakin berkurang pekan ini.

"Hampir 3 ribu truk bantuan UNRWA bersiap memasuki Gaza," kata UNRWA. "Pengepungan harus dihentikan."

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan bahwa anak-anak Palestina di Gaza menderita kelaparan karena Israel terus mencegah masuknya pasokan makanan dan kebutuhan pokok lain.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kelompok sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam mulai mempersiapkan untuk pertukaran tahanan keenam dengan Israel yang termasuk fase pertama dari kesepakatan gencatan senjata pada 19 Januari, Sabtu (15/2/2025).

Menurut seorang koresponden Anadolu, anggota brigade telah dikerahkan di Khan Younis di Gaza selatan sebagai persiapan untuk penyerahan sandera Israel kepada Komite Palang Merah Internasional.

Kelompok perjuangan Palestina tersebut mengibarkan spanduk yang menolak rencana pemindahan yang diusulkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Pada Jumat, Al-Qassam mengumumkan nama tiga sandera Israel yang akan dibebaskan pada Sabtu sesuai dengan kesepakatan yang sedang berlangsung, yakni Alexander (Sasha) Turbanov, Sagui Dekel-Chen, dan Yair Horn.

Kelompok perlawanan Palestina tersebut juga mempublikasikan nama 369 tahanan Palestina yang dijadwalkan akan dibebaskan sebagai imbalan atas sandera Israel.

Dalam lima pertukaran sebelumnya, Hamas membebaskan 16 warga Israel sebagai ganti atas pembebasan 766 warga Palestina dari penjara Israel, termasuk wanita dan anak-anak.

Kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari. Gencatan senjata menghentikan perang genosida Israel, yang telah membunuh lebih dari 48.200 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan meninggalkan wilayah kantong tersebut dalam reruntuhan.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mereka di wilayah kantong Palestina tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Dinas imigrasi Selandia Baru mulai mewajibkan warga Israel yang mengajukan visa ke negara tersebut untuk melaporkan secara rinci riwayat aktivitas militer mereka, demikian diwartakan media Israel pada Selasa (28/1/2025).

Setidaknya sudah ada satu tentara Israel yang diketahui terlibat dalam genosida ke Jalur Gaza ditolak masuk imigrasi Selandia Baru berdasarkan riwayat yang dilaporkannya sendiri, menurut Times of Israel tanpa menyebut tanggal kejadian tersebut.

Imigrasi Selandia Baru meminta warga Israel dalam usia militer yang mengajukan visa wisata melaporkan apakah mereka pernah berdinas di militer Israel dan apakah mereka merupakan anggota cadangan militer aktif.

Menurut undang-undang Israel, semua warga berusia 18 tahun wajib mengikuti dinas militer nasional.

Mereka yang mengajukan visa itu kemudian diminta melengkapi secara rinci kuesioner terkait dinas militer mereka, termasuk tanggal mulai berdinas. Kemudian, tempat, unit asal, dan kamp militer tempat mereka berdinas, serta pangkat dan nomor identitas ketentaraan mereka.

Mereka juga diminta menjelaskan keterkaitan dengan dinas intelijen, dinas penegakan hukum tertentu, ataupun kelompok dan organisasi apapun yang memanfaatkan kekerasan atau pelanggaran HAM demi memajukan kepentingannya.