Jakarta -

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usahanya menunda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Arahan ini berlaku untuk BUMN yang bukan perusahaan terbuka.

Istana pun buka suara menjelaskan alasan Danantara meminta penundaan RUPS. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi alasan utama penundaan RUPS karena Danantara memang sedang membenahi BUMN yang dialihkan dari Kementerian BUMN.

"Itu kan sebenarnya begini, substansinya itu adalah saat ini kan sedang proses pembenahan seluruh BUMN kita di bawah koordinasi Danantara," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Prasetyo yang juga merupakan Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto mengatakan, wajar jika RUPS diundur, sebab pembenahan memang tidak bisa dilakukan terburu-buru.

"Jadi kalau ada di dalam prosesnya itu sesuatu yang misalnya hal-hal rutinitas di BUMN yang sekiranya bisa ditunda karena proses paralel pembenahan ini ya itu wajar-wajar saja kan gitu, misalnya contoh tadi RUPS ya, kalau proses pembenahan, evaluasi pembenahan di Danantara ini belum selesai, sementara sudah RUPS, nanti sudah terpilih, nanti kan harus dibenahi lagi, kira-kira begitu loh semangatnya tuh seperti itu," ujarnya.

Danantara Kelola Kawasan GBK-Kemayoran

Masih perihal Danantara, Prasetyo juga bicara soal rencana pencaplokan aset negara macam kawasan Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran. Selama ini aset-aset tersebut dikelola oleh kementerian yang dipimpin Prasetyo lewat skema Badan Layanan Umum (BLU).

Prasetyo menilai, meski selama ini pengelolaannya berjalan lancar namun ada beberapa hal belum optimal dan perlu dibenahi lebih lanjut.

"Tentu gini kalau berjalan lancarnya iya, tetapi setelah satu coba kita pelajari di situ kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ," ungkap Prasetyo.

Hal yang belum optimal, misalnya kerja sama bisnis untuk GBK dan Kemayoran "Misalnya dari sisi bentuk-bentuk kerja sama yang menurut kami dari hasil analisa kita, kita menggunakan tim audit internal BBKP bahwa hasilnya belum optimal," ujar Prasetyo.

Harapannya setelah dikelola Danantara, GBK dan Kemayoran bisa semakin menguntungkan dari sisi bisnis. Sebab, Danantara memiliki spesialisasi bisnis yang jauh lebih mumpuni.

"Jadi kita berharap kalau kemudian ini kita semua cara berpikirnya sama dengan BUMN, kita serahkan ke Danantara, kita berharap bisa dikelola oleh teman-teman di Danantara yang jauh lebih profesional sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," papar Prasetyo.

Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengalihkan aset GBK hingga Kemayoran dari awalnya BLU menjadi aset di bawah BUMN.

(hal/fdl)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan utama pemerintah berencana mengalihkan aset negara Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Selama ini aset-aset tersebut dikelola oleh kementerian yang dipimpin Prasetyo lewat skema Badan Layanan Umum (BLU). Prasetyo menilai, meski selama ini pengelolaannya berjalan lancar namun ada beberapa hal belum optimal dan perlu dibenahi lebih lanjut.

"Tentu gini kalau berjalan lancarnya iya, tetapi setelah satu coba kita pelajari di situ kami merasa ada sesuatu yang perlu kita benahi di situ," ungkap Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Hal yang belum optimal, misalnya kerja sama bisnis untuk GBK dan Kemayoran "Misalnya dari sisi bentuk-bentuk kerja sama yang menurut kami dari hasil analisa kita, kita menggunakan tim audit internal BBKP bahwa hasilnya belum optimal," ujar Prasetyo.

Harapannya setelah dikelola Danantara, GBK dan Kemayoran bisa semakin menguntungkan dari sisi bisnis. Sebab, Danantara memiliki spesialisasi bisnis yang jauh lebih mumpuni.

"Jadi kita berharap kalau kemudian ini kita semua cara berpikirnya sama dengan BUMN, kita serahkan ke Danantara, kita berharap bisa dikelola oleh teman-teman di Danantara yang jauh lebih profesional sehingga memberikan keuntungan yang jauh lebih besar kepada bangsa dan negara kita," papar Prasetyo.

Saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengalihkan aset GBK hingga Kemayoran dari awalnya BLU menjadi aset di bawah BUMN.

Simak juga video "Pemerintah Ajak Bill Gates Kolaborasi dengan Danantara" di sini:

(hal/ara)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Danantara agar mengelola aset Gelora Bung Karno (GBK). Arahan itu disebut disampaikan Prabowo saat Townhall Meeting dengan jajaran Danantara beberapa waktu lalu.

"Terkait aset kawasan GBK yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden dari saat beliau memberikan pengarahan dalam acara townhall Danantara beberapa hari yang lalu," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan teknis pengalihan aset yang sebelumnya dikelola kementeriannya. Dia menyebutkan masih berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Sehingga kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kemensetneg bersifat pengelolaannya di bawah Badan Layanan Umum. Tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN," ujar dia.

"Jadi mohon bersabar, kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan tentunya dengan Danantara," lanjutnya.

Sebelumnya, Prabowo sempat menghadiri townhall meeting bersama jajaran BPI Danantara pada Senin (28/4) lalu. Prabowo memberikan arahan secara tertutup.

Ihwal pengalihan aset GBK itu sempat disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani setelah pengarahan Prabowo. Rosan mengungkapkan pihaknya akan mengelola aset GBK.

"Akan dimasukkan aset lain dan itu adalah yang kita ada di sini, GBK. Yang ada di Mensetneg yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya US$ 25 miliar. Nah jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," kata Rosan kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4).

(fca/zap)

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, bahwa pengalihan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke Danantara merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto . Arahan itu telah disampaikan Presiden Prabowo saat Townhall Meeting dengan jajaran Danantara .

"Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden pada saat beliau memberikan pengarahan dalam acara Town Hall Danantara beberapa hari yang lalu," tegas Prasetyo dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (30/4/2025).

Namun demikian, Prasetyo menjelaskan, bahwa proses pengalihan ini memerlukan waktu karena secara teknis terdapat perbedaan mendasar dalam status pengelolaan aset. Kawasan GBK saat ini dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Sekretariat Negara, berbeda dengan aset-aset milik BUMN yang proses pengalihannya memiliki mekanisme tersendiri.

"Sehingga kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara adalah bersifat pengelolaannya di bawah Badan Layanan Umum, yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN," jelasnya.

Prasetyo juga menegaskan, bahwa hingga saat ini belum ada aset yang secara resmi dialihkan, mengingat proses tersebut masih dalam tahap persiapan dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan tentu sampai hari ini belum, karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait, dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan tentunya dengan Danantara," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengalihan pengelolaan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden," ujar Prasetyo dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu.

Prasetyo mengatakan hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta, Senin (28/4).

Dia menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan proses pengalihan tersebut secara teknis.

Hal itu karena pengelolaan aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara berbentuk Badan Layanan Umum, yang berbeda dengan proses pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hingga saat ini, kata dia, belum ada aset yang dipindahkan karena proses masih dalam tahap koordinasi teknis dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan, tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait," ujar dia.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Danantara Indonesia akan memiliki aset kelolaan mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat (AS).

Ia menjelaskan aset kelolaan dari perusahaan- perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini mencapai 982 miliar dolar AS, yang nantinya ditambah aset kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK) yang akan bergabung ke Danantara.

"Itu bertahap, memang kalau kita lihat asetnya dari BUMN kan sebenarnya 900 miliar dolar AS yang banyak disampaikan, sebenarnya sudah lebih dari 982 miliar dolar AS," ujar Rosan saat sesi doorstop setelah acara Town Hall Danantara Indonesia di Jakarta, Senin (28/4).

Ia menjelaskan aset kawasan Stadion Utama GBK yang saat ini dikelola oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), pada delapan tahun lalu bernilai sebesar 25 miliar dolar AS.

"Dan itu adalah yang kita ada di sini GBK yang ada di Mensesneg, yang nilainya (value) pada delapan tahun yang lalu 25 miliar dolar AS. Jadi, GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," ujar Rosan.

Dengan aset- aset kelolaan itu, Ia menyampaikan pihaknya akan melakukan perencanaan yang matang agar menjadi aset yang produktif, dan menghasilkan return of investment dan return of asset yang positif.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas beraudiensi dengan massa aksi tolak RUU TNI di depan gerbang gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Supratman mengatakan akan berkomunikasi dengan pemerintah mengenai aspirasi massa aksi tersebut.

Mulanya, perwakilan massa aksi Universitas Trisakti mengatakan pemerintah mencoba mengembalikan dwifungsi ABRI. Padahal, kata dia, reformasi bertujuan untuk membatasi dwifungsi ABRI.

"Hari ini DPR dan Kementerian Pertahanan mencoba untuk mengembalikan dwifungsi tersebut," ujar dia.

"Amanat reformasi adalah bagaimana memberikan supremasi sipil yang seluas-luasnya dan menghentikan militeristik dalam ranah pemerintahan," sambungnya.

Dia mengatakan pihaknya akan terus menolak RUU TNI. Ia mengaku enggan duduk bersama anggota DPR.

"Sikap kami perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa Trisakti akan terus menolak. Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam, tapi kami akan terus menolak," ujarnya.

Supratman mengatakan akan menampung aspirasi massa aksi. Supratman mengaku akan berkomunikasi dengan pemerintah dan DPR mengenai aspirasi tersebut.

"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," jelasnya.

Diketahui, DPR dan pemerintah telah sepakat membawa RUU TNI ke rapat paripurna DPR. Rencananya, rapat paripurna itu akan digelar besok.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XIII DPR RI Vita Ervina turut dihadang oleh massa aksi. Vita mengatakan dirinya juga akan membantu berkomunikasi dengan DPR.

"Nama saya Vita Ervina, Komisi XIII. Komisi XIII itu hal yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa akan kami komunikasikan juga kepada pimpinan kami dan yang berwenang," ujarnya.

Para massa aksi kemudian meminta Supratman membacakan pres release penolakan RUU TNI. Supratman pun lalu membacakannya. Berikut press release yang dibacakan:

"Ini press release masyarakat mahasiswa Universitas Trisakti. Revisi Undang-Undang TNI membawa berbagai dampak, dapat melemahkan supremasi sipil, meningkatkan resiko kembalinya dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, serta membuka celah bagi penyalahgunaan, pengawasan yang ketat.

Demokrasi Indonesia dapat mengalami kemunduran. Sebagai bagian dari reformasi, mahasiswa dengan ini tegas menyatakan tuntutan supaya menolak seluruh rancangan Revisi Undang-Undang TNI, copot dan hentikan prajurit TNI dalam jabatan sipil, wujudkan supremasi sipil, dan menolak segala bentuk militerisme dalam pemerintahan sipil, dan menuntut komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

"Dan mungkin kami akan kembali hadir di depan gedung DPR dengan jumlah masa yang lebih banyak apabila revisi Undang-Undang TNI ini terus dijalankan," ucapnya.

Sebelumnya, Sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi penolakan RUU TNI di pintu gerbang gedung DPR RI, Jalan Gelora, Jakarta Pusat. Mereka menghadang mobil Menkum Supratman Andi Agtas yang melintas di sekitar lokasi.

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (19/3/2025), mulanya massa berdemo di depan gerbang masuk DPR. Saat massa sedang berdemo, tampak mobil Alphard berwarna hitam akan memasuki gerbang DPR.

Massa lalu mendekati mobil tersebut. Mereka terlihat mencopot pelat nomor mobil itu.

Tampak dua ajudan Menkum keluar dari mobil. Dua ajudan itu meminta massa aksi membukakan jalan.

Namun, massa aksi tetap menghadang mobil. Mereka meminta sosok dalam mobil itu untuk keluar.

"Turun dulu, turun dulu," minta massa aksi.

Dua ajudan itu terlihat masih berusaha bernegosiasi dengan massa aksi. Namun massa tetap meminta pejabat di dalam mobil turun.

Supratman kemudian tampak keluar dari mobil. Massa aksi tampak bersorak saat Supratman turun.

Supratman terlihat berjalan bersama massa aksi ke depan gerbang DPR. Dia tampak berdiskusi dengan para massa aksi tersebut.

Simak Video 'Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI':

(amw/taa)

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menekankan agar jajarannya menyederhanakan seluruh kegiatan seremonial. Dia mengarahkan anggaran dialokasikan untuk program yang berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Penekanan ini disampaikan Menteri Agus saat memberi sambutan Hari Bakti ke-75 Imigrasi Indonesia, Jumat (31/1/2025). Penyederhanaan kegiatan seremonial ini merupakan implementasi Kementerian Imipas atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas sendiri memperingati hari jadi secara serentak, baik di kantor pusat, kantor wilayah, maupun kantor imigrasi dan rumah detensi di seluruh Indonesia.

"Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata untuk mendukung efisiensi anggaran negara. Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat, sejalan dengan arahan Bapak Presiden," ungkap Menteri Agus.

Menteri Imipas Agus Andrianto dalam peringatan Hari Bakti ke-75 Imigrasi Indonesia. (dok Imipas)

Hari Jadi ke-75 Imigrasi kali ini mengusung tema 'Melayani, Mengabdi dan Berinovasi'. Peringatan dilakukan dengan pemotongan tumpeng, doa bersama, dan pemutaran video sejarah keimigrasian di Tanah Air.

Di tingkat wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI, peserta perayaan dibatasi hingga 15 orang. Meski sederhana, namun syukuran tak mengurangi kebersamaan lantaran Menteri Agus menyapa jajaran kantor imigrasi wilayah lewat video conference.

Menteri Agus menyapa Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat beserta stakeholders seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkayang, Satgas Pengamanan Perbatasan (PAMTAS) dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam kesempatan ini, dia juga membahas soal distribusi bantuan sosial bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Bara dan corporate social responsibility (CSR) untuk UMKM.

Distribusi dilakukan dalam dua tahap, sebanyak 310 paket didistribusikan pada hari ini di PLBN Jagoi Babang, dan 1.800 paket akan selesai didistribusi sebelum 7 Februari 2025 ke desa-desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Siding dan Jagoi. Selain itu, Menteri Agus juga berinteraksi dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah membahas rencana pembentukan kantor imigrasi di Blora, sebagai salah satu program perluasan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia.

Ada juga petugas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Papua, Oliver Marsel Ferre, yang berbagi cerita kesehariannya dalam bertugas, saat disapa Menteri Agus.

Syukuran Hari Bakti ke-75 merupakan acara puncak dari rangkaian peringatan Hari Jadi Imigrasi yang dilaksanakan sepanjang Januari 2025. Acara-acara yang sebelumnya digelar dalam rangka HBI antara lain layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di semua satuan kerja Imigrasi se-Indonesia, serta Immigration Run, Layanan 1.075 Paspor dan Festival Imigrasi yang bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

"Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kita untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Kami percaya, efisiensi dan kebersahajaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini," pungkas Menteri Agus.

(aud/jbr)

Jakarta -

Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kantor Imigrasi se-DKI Jakarta membuka layanan paspor untuk 1.075 orang pemohon dalam Festival Imigrasi (Imifest) di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu, 19 Januari 2025. Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka hari jadi ke-75 Imigrasi yang akan jatuh pada 26 Januari.

Dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025) Imigrasi juga kembali menggelar Immigration Run (Imirun) yang terdiri dari tiga cabang, yakni 5K, 10K dan HM (Half Marathon). Event Imirun tahun ini diikuti oleh 5.000 orang peserta, baik dari internal Imigrasi maupun masyarakat umum.

"Layanan 1.075 paspor dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 ini bertujuan memberi kemudahan bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu mengurus paspor pada hari kerja. Lokasinya di GBK, sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang sekaligus ingin berolahraga akhir pekan. Alhamdulillah, layanan ini mendapat antusiasme yang sangat baik dari masyarakat," tutur Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Keramaian Immigration Run Foto: (dok Direktorat Jenderal Imigrasi)

Kuota layanan 1.075 paspor di GBK telah dibuka sejak 2 Januari 2025 di aplikasi M-Paspor. Masyarakat yang ingin mengurus paspor pada acara ini harus mendaftarkan permohonannya terlebih dahulu melalui aplikasi. Layanan paspor yang diberikan di GBK yaitu pembuatan paspor baru dan penggantian paspor. Sedangkan, jenis paspor yang diterbitkan adalah paspor elektronik lembar laminasi dan paspor elektronik lembar polikarbonat.

Pemohon layanan paspor di GBK nantinya dapat mengambil paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam waktu 4 (empat) hari kerja. Pemohon juga dapat mengajukan agar paspornya dikirim langsung ke rumah melalui pos, dengan menghampiri booth Pos Indonesia yang tersedia usai melakukan wawancara.

Masyarakat yang hadir di Festival Imigrasi (Imifest) GBK juga bisa berkunjung ke 15 gerai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpartisipasi dalam Festival Imigrasi (Imifest). Di samping itu tersedia pula layanan kesehatan gratis berupa konsultasi dengan dokter, pengecekan tekanan darah dan kadar gula darah. Acara ini juga menghadirkan hiburan serta doorprize bagi peserta Imirun.

"Imigrasi sudah melalui perjalanan panjang, selama 75 tahun melayani bangsa dan menjaga kedaulatan negara. Saya berharap Imigrasi dapat semakin adaptif, profesional, dan dekat dengan rakyat," tutup Menteri Agus.

(sym/sym)

Jakarta -

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menggelar sejumlah aktivitas dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke-75. Pelaksana lari maraton hingga pelayanan pembuatan paspor untuk 1.075 orang terlaksana di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pagi ini.

"Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di GBK ini 5.500 orang peserta tepuk tangan. Sehat, sampai di finis dengan selamat. Rekan-rekan sekalian, acara ini dilaksanakan pada rangka Hari Bakti Imigrasi yang ke-75," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam dalam sambutannya di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Pelayanan pembuatan paspor di GBK, Jakarta, Minggu (19/1/2025). (Dwi R/detikcom)

Saffar mengatakan setiap tahun Imigrasi melaksanakan acara yang melibatkan masyarakat. Ia menyebutkan pihaknya juga menyediakan pelayanan bagi masyarakat untuk membuat paspor.

"Dan tahun ini kita lebih memperbaiki diri lagi setiap tahun untuk menyelenggarakan bakti kita setiap tahun kepada masyarakat. Tahun ini selain fun walk 5K, 10K kita juga half maraton serta keliling ada 24 booth yang diisi oleh UMKM free," kata Godam.

"Selain itu, kita juga menyediakan 1.075 pelayanan paspor pada hari ini di tenda yang kita sediakan. Sebanyak 1.075 akan kita layani pada hari ini," tambahnya.

Godam berharap acara yang diselenggarakan oleh Ditjen Imigrasi ini dapat bermanfaat bagi publik. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dari semua pihak yang terlibat.

"Tidak banyak yang saya sampaikan. Lari bukan hanya cuma kecepatan tapi soal semangat dan tekad kita untuk terus maju," tutur Godam.

"Semoga acara ini bisa lebih saling mengenal dan memperketat persahabatan kebersamaan dan tidak lupa terima kasih kepada seluruh yang sudah berpartisipasi memberikan dukungan sepenuhnya kepada pelaksanaan acara ini," imbuhnya.

(dwr/fca)

Jakarta -

Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan proses audit dengan menginventaris ulang Badan Layanan Umum (BLU) Gelora Bung Karno dan Kemayoran. Prasetyo mengatakan perjanjian-perjanjian dengan BLU GBK dan Kemayoran akan ditinjau ulang.

Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024). Prasetyo mengatakan pengelolaan GBK dan Kemayoran berada di bawah koordinasi Kemensesneg.

"Dua BLU ini dalam waktu dekat sedang kami inventarisir untuk kami tinjau ulang seluruh perjanjian-perjanjiannya," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, temuan sementara, GBK dan Kemayoran kurang setoran kepada negara. Sebab itu, kata dia, perlu adanya perbaikan kontrak antara pengelola dan mitra kerja terkait GBK dan Kemayoran.

"Yang sepintas kami pelajari bahwa perlu ada perbaikan dari sisi pembagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang dihasilkan dan disetorkan kepada negara," jelasnya.

Sementara itu, Prasetyo mengatakan kontrak pengelolaan BLU GBK dan Kemayoran telah habis tahun ini. Prasetyo mengatakan proses audit akan selesai dalam satu bulan.

"Kebetulan juga dua BLU ini sudah habis, beberapa habis masa kontraknya yang kami mohon izin dalam waktu cepat, di bulan ini kami akan selesaikan semuanya," tuturnya.

Saksikan Live DetikSore:

(amw/yld)