Kelompok Hamas menyerahkan tiga sandera Israel kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) di Gaza pada hari Sabtu (8/2), sebagai bagian dari pertukaran sandera-tahanan tahap kelima di bawah gencatan senjata yang sedang berlangsung dengan Israel.

Sandera Eli Sharabi, Or Levy dan Ohad Ben Ami dibebaskan setelah mereka dibawa ke atas panggung di kota Deir el-Balah, Gaza tengah oleh militan-militan Hamas yang bertopeng. Setelah diserahkan ke Palang Mereka, mereka selanjutnya akan dibawa menuju pasukan Israel di Gaza.

Sebagai ganti pembebasan sandera tersebut, Israel akan membebaskan 183 tahanan Palestina. Beberapa di antaranya dihukum karena terlibat dalam serangan yang menewaskan puluhan orang, dan termasuk 18 orang yang menjalani hukuman seumur hidup dan 111 orang yang ditahan di Gaza selama perang, menurut Hamas.

Pertukaran terbaru terjadi di tengah reaksi keras atas usulan Presiden AS Donald Trump untuk pengambilalihan Gaza oleh AS, yang telah memicu kegemparan di seluruh wilayah dan sekitarnya.

Setelah memicu kecaman luas dengan komentarnya di awal minggu, Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada Jumat (7/2) waktu setempat, bahwa ia tidak terburu-buru untuk memajukan rencananya yang kontroversial untuk Gaza.

Rencana tersebut mengusulkan pemindahan penduduk Palestina di Gaza keluar dari wilayah tersebut dan menempatkan wilayah pesisir yang dilanda perang di bawah kendali AS.

"Sama sekali tidak terburu-buru," kata Trump selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba yang sedang berkunjung.

Simak juga Video: Hamas Lepas 3 Sandera, Israel Bebaskan 183 Tahanan Asal Palestina

Sejak deklarasi awalnya, Israel telah memerintahkan militernya untuk mempersiapkan relokasi "sukarela" warga Gaza, sementara Hamas telah menolak rencana Trump sebagai "sama sekali tidak dapat diterima."

Israel dan Hamas telah menyelesaikan empat kali pertukaran di bawah tahap pertama perjanjian gencatan senjata. Hamas sejauh ini telah membebaskan 18 sandera dengan imbalan sekitar 600 tahanan Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel.

Gencatan senjata, yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat, bertujuan untuk menjamin pembebasan 33 sandera selama fase 42 hari pertama perjanjian.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

VATICAN CITY, KOMPAS.com - Paus Fransiskus mengecam rencana Presiden terpilih Donald Trump yang dilaporkan akan secara drastis memperketat penegakan hukum imigrasi di seluruh wilayah Amerika Serikat (AS) pada hari-hari setelah pelantikannya. Trump akan dilantik pada Senin (20/1/2025) waktu setempat.

Dalam sebuah wawancara di televisi Italia pada hari Minggu kemarin, Paus mengatakan bahwa rencana Trump itu akan menjadi hal yang memalukan atau aib jika diteruskan. Paus jarang menggunakan diksi yang tajam seperti itu.

Kebijakan Trump tersebut, kata Paus, akan membebani para migran — orang-orang yang sudah berada dalam posisi rentan dan tidak memiliki apa-apa — karena harus "membayar" konsekuensi dari masalah yang mereka tidak ciptakan. Menurut Paus, pendekatan itu tidak hanya tidak adil, tetapi juga tidak efektif dalam menyelesaikan masalah imigrasi.

“Hal itu akan membuat para migran yang tak memiliki apa-apa akan dipaksa menanggung dampak dari masalah yang tidak mereka ciptakan,” kata Paus. "Itu tidak berhasil. Anda tidak menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu."

Paus menyampaikan pernyataannya dalam tayangan video dari kediamannya di Vatikan untuk program 'Che Tempo Che Fa' di Channel 9 Italia."

Paus Fransiskus, pemimpin 1,4 miliar umat katolik sedunia, biasanya berhati-hati dalam mempertimbangkan isu-isu politik.

Paus telah menjadikan penyambutan terhadap migran sebagai tema utama dalam hampir 12 tahun masa kepemimpinannya. Dia sebelumnya telah mengkritik retorika anti-imigran Trump. Pada pemilu AS tahun 2016, dia mengatakan bahwa Trump "tidak mencerminkan nilai-nilai Kristen".

Sejumlah pejabat tim transisi Trump mengatakan pada Sabtu lalu bahwa Presiden-terpilih itu sedang menimbang ulang rencana untuk melakukan penggerebekan imigrasi di Chicago minggu depan, setelah rencana tersebut mendapat sorotan.

Pada Minggu pagi, Uskup Agung Chicago, Kardinal Blase Cupich, juga mengkritik rencana penggerebekan tersebut. “Hal itu akan menjadi penghinaan terhadap martabat semua orang dan komunitas,” kata Kardinal itu dalam sebuah pernyataan.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberikan remisi kepada nyaris 2.500 narapidana yang dihukum karena pelanggaran narkoba tanpa melibatkan kekerasan menjelang akhir masa jabatannya. Gedung Putih menyebutnya sebagai pemberian remisi terbesar dalam sehari sepanjang sejarah AS.

Para narapidana yang mendapatkan remisi, seperti dilansir detikNews dari AFP, Sabtu (18/1/2025), merupakan mereka yang sudah menjalani "masa hukuman yang jauh lebih lama" dibandingkan dengan hukuman yang bakal mereka terima berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini.

Biden mengatakan langkah ini sebagai "langkah penting untuk memperbaiki kesalahan historis, memperbaiki kesenjangan hukuman, dan memberikan kesempatan kepada individu-individu yang layak untuk kembali kepada keluarga mereka".

"Dengan tindakan ini, saya sekarang telah memberikan lebih banyak pengampunan individu dan keringanan hukuman dibandingkan setiap presiden lainnya dalam sejarah AS," ucap Biden dalam pernyataannya pada Jumat (17/1) waktu setempat.

Dia menambahkan bahwa dirinya mungkin bakal memberikan lebih banyak pengampunan dan keringanan hukuman sebelum menyerahkan jabatan ke Presiden terpilih AS Donald Trump pada Senin (20/1) pekan depan.

Bulan lalu, Biden memberikan keringanan hukuman terhadap 37 terpidana mati federal, dari total 40 terpidana mati federal, dengan mengubah hukuman mereka menjadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

Dia juga memberikan pengampunan kepada 39 orang yang dihukum karena tindak kejahatan tanpa kekerasan, dan meringankan hukuman nyaris 1.500 narapidana lainnya yang menjalani hukuman penjara yang lama.

Di antara mereka yang diampuni adalah putra Biden sendiri, Hunter, yang menghadapi kemungkinan hukuman penjara usai dinyatakan bersalah atas pelanggaran pajak dan pelanggaran aturan kepemilikan senjata api.

Langkah tersebut membuat Biden dihujani kritikan.

Video: Biden Sambangi Lokasi Truk Tabrak Kerumunan saat Pesta Tahun Baru

Video: Biden Sambangi Lokasi Truk Tabrak Kerumunan saat Pesta Tahun Baru

Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memberikan remisi kepada nyaris 2.500 narapidana yang dihukum karena pelanggaran narkoba tanpa melibatkan kekerasan. Gedung Putih menyebutnya sebagai pemberian remisi terbesar dalam sehari sepanjang sejarah AS.

Para narapidana yang mendapatkan remisi, seperti dilansir AFP, Sabtu (18/1/2025), merupakan mereka yang telah menjalani "masa hukuman yang jauh lebih lama" dibandingkan dengan hukuman yang akan mereka terima berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini.

Biden menyebut langkah ini sebagai "langkah penting untuk memperbaiki kesalahan historis, memperbaiki kesenjangan hukuman, dan memberikan kesempatan kepada individu-individu yang layak untuk kembali kepada keluarga mereka".

"Dengan tindakan ini, saya sekarang telah memberikan lebih banyak pengampunan individu dan keringanan hukuman dibandingkan setiap presiden lainnya dalam sejarah AS," ucap Biden dalam pernyataannya pada Jumat (17/1) waktu setempat.

Dia menambahkan bahwa dirinya mungkin akan memberikan lebih banyak pengampunan dan keringanan hukuman sebelum menyerahkan jabatan kepada Presiden terpilih AS Donald Trump pada Senin (20/1) pekan depan.

Bulan lalu, Biden memberikan keringanan hukuman terhadap 37 terpidana mati federal, dari total 40 terpidana mati federal, dengan mengubah hukuman mereka menjadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat.

Simak juga Video: Ini Sejumlah Rangkaian Pengamanan Jelang Pelantikan Donald Trump

[Gambas:Video 20detik]

Dia juga memberikan pengampunan kepada 39 orang yang dihukum karena tindak kejahatan tanpa kekerasan, dan meringankan hukuman nyaris 1.500 narapidana lainnya yang menjalani hukuman penjara yang lama.

Di antara mereka yang diampuni adalah putra Biden sendiri, Hunter, yang menghadapi kemungkinan hukuman penjara setelah dinyatakan bersalah atas pelanggaran pajak dan pelanggaran aturan kepemilikan senjata api.

Langkah tersebut membuat Biden dihujani kritikan.