Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P Roeslani mengungkapkan bahwa sejumlah aset strategis negara, termasuk kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, juga akan dialihkan ke Danantara.

Aset tersebut, kata Rosan yang delapan tahun lalu diperkirakan bernilai sekitar US$25 miliar akan dikelola secara produktif untuk menghasilkan nilai ekonomi.

“Akan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif. Aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return of investment. Sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya,” ucapnya di JCC Senayan, Senin (28/4/2025)

Tak hanya itu, dia menambahkan, nilai aset BUMN yang saat ini dikelola Danantara sebenarnya jauh lebih besar dari yang sebelumnya banyak disebut, yaitu sekitar US$900 miliar dan akan terus bertambah seiring dengan masuknya aset-aset tambahan

Langkah ini, menurut Rosan, merupakan bagian dari implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Jadi ini semua akan, yang tadinya berada di dalam Mensesneg akan berada di bawah Danantara itu,” imbuhnya.

Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa pihaknya kini mengelola 844 perusahaan yang sebelumnya berada di bawah BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan.

Menurutnya, seluruh entitas ini resmi berada di bawah kendali Danantara sejak 21 Maret 2025. Tak lama setelah peresmian Super Holding BUMN itu dilakukan.

“Jadi itu ada anak, cucu, cicit, di bawahnya cicit lagi. Jadi kalau di total itu ada 844 perusahaan. Dan itu sudah resmi berada di milik dan antara sejak 21 Maret yang lalu ya. Jadi kami bisa melakukan konsolidasi dan kami sudah lakukan secara bertahap terhadap yang besar-besar yang punya dampak besar terhadap perekonomian,” ujarnya.

Rosan menegaskan, sejak diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, BPI Danantara bergerak cepat melakukan konsolidasi, terutama terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional.

Tidak hanya perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Rosan memastikan perusahaan berbentuk Perusahaan Umum (Perum) juga masuk dalam konsolidasi tersebut.

"Sejak peluncuran, kami langsung bergerak cepat. Alhamdulillah, sekarang seluruh perusahaan tersebut, termasuk perusahaan besar, sudah menjadi bagian dari Danantara," pungkas Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Layanan Umum (BLU) milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yakni Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengaku belum mendapat respons dari PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo.

Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo menjelaskan bahwa hingga saat ini PT Indobuildco belum memenuhi tuntutan somasi Kemensetneg yang meminta untuk segera melakukan pengosongan Hotel Sultan.

“Sampai saat ini PT Indobuilco belum melaksanakan tuntutan Setneg dalam somasi,” kata Adi kepada Bisnis, Senin (24/3/2025).

Pada saat yang sama, Adi menjelaskan bahwa somasi tersebut merupakan salah satu upaya penyelamatan aset negara yang hingga saat ini masih terus bersengketa.

Adi menyebut, apabila PT PT Indobuildco terus tidak merespon somasi itu maka pihaknya bakal segera membawa masalah tersebut untuk kembali menempuh jalur hukum.

“Untuk selanjutnya akan dipertimbangkan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pemerintah telah melayangkan somasi kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan Hotel Sultan.

Nusron menjelaskan, apabila somasi itu tidak diindahkan maka proses eksekusi bakal dilakukan dalam waktu dekat.

“Biasanya kalau sudah somasi ya sebentar lagi eksekusi, kalau tidak diindahkan,” jelasnya.

Nusron juga sempat menjelaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco atas Hotel Sultan yang tertuang dalam HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora telah berakhir pada 4 Maret 2023 dan 3 April 2023.

Dengan demikian, status tanah tersebut otomatis kembali pada HPL Nomor 1 Tahun 1989 atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia c.q. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) sudah melayangkan somasi ke perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, untuk mengosongkan Hotel Sultan.

Nusron menyebut somasi dilayangkan sekitar Desember 2024. Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menembuskan surat itu ke Kementerian ATR/BPN.

"Sudah ada somasi dari Setneg kepada sana, somasi dari Setneg untuk mengosongkan," kata Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (19/3).

Langkah selanjutnya, sambung Nusron, adalah eksekusi. Kendati demikian, politikus Partai Golkar itu tak tahu kapan rencana istana melakukan eksekusi.

"Biasanya kalau sudah somasi, ya nanti lagi eksekusi kalau enggak diindahkan," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Nusron menyebut kepemilikan Hotel Sultan bukan hak guna usaha (HGU), melainkan hak guna bangunan (HGB). Sementara itu, hak pengelolaan (HPL) hotel tersebut dimiliki Kementerian Sekretaris Negara.

Sengketa kepemilikan Hotel Sultan berlangsung bertahun-tahun antara PT Indobuildco dengan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK).

Perselisihan bermula saat pemerintah menilai hak guna bangunan (HGB) Indobuildco atas Hotel Sultan sudah habis. Dengan begitu, lahan itu harus dikembalikan kepada PPKGBK yang berada di bawah Setneg.

Indobuildco tak terima dengan hal itu dan menggugat PPKGBK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Selain itu, gugatan juga dilayangkan kepada Pusat lMenteri Sekretaris Negara, Menteri ATR/BPN, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Pada 24 Juni 2024, PN Jakpus menolak gugatan itu melalui putusan perkara nomor 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Perusahaan Ponco Sutowo itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tetapi ditolak. Pada 20 September 2024, mereka melayangkan kasasi.

Jakarta -

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tengah menyusun aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian dalam Peraturan Pemerintah. Dalam aturan itu akan diatur pula terkait penggunaan senjata api (senpi) bagi petugas imigrasi.

"Sedang proses (soal aturan petugas imigrasi bawa senpi). Nggak ada target, selesainya saja. Makin cepat makin baik," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Godam juga berbicara soal adanya pencekalan yang bisa berlaku 10 tahun bahkan seumur hidup. Ia mengatakan terkait batas pencegahan ke luar negeri juga termasuk yang digodok dalam bentuk peraturan pemerintah nantinya.

"Memang belum berlaku (undang-undang). Jadi dalam proses undang-undang itu nanti akan ada turunan-turunannya dan ada waktu. Tapi memang itu sudah berbunyi," kata dia.

Sebelumnya, Wamen Imipas, yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmy Karim, membeberkan alasan petugas imigrasi dibekali dengan senpi. Menurutnya, kebijakan itu semata-mata untuk sarana membela diri bagi petugas.

Silmy menegaskan faktor keamanan dan risiko petugas saat menjalani pekerjaan menjadi perhatiannya belakangan ini.

"Senjata api ini kaitannya dalam keamanan diri, itu yang pertama. Dalam operasi (tugas) itu kami juga mengantisipasi karena adanya faktor risiko, dan itu semakin tinggi saat ini," ungkap Silmy saat ditemui di Benoa, Denpasar, Bali, Rabu (2/10).

Silmy menceritakan selama menjabat di Direktorat Imigrasi sudah dua petugas meninggal saat melakukan pengawasan maupun penindakan keimigrasian. Dia berharap penggunaan senjata api bisa menghadirkan rasa aman bagi petugas. Selain itu juga memberikan rasa gentar kepada warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia.

Simak juga Video 'Kapolri soal Penggunaan Senpi Anggotanya: Melanggar, Tindak Tegas!':

[Gambas:Video 20detik]

(fca/fca)

Jakarta -

Viral video di media sosial menunjukkan seorang warga negara asing (WNA) China menyelipkan uang Rp 500 ribu untuk mendapat jalur hijau di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Ditjen Imigrasi menegaskan bahwa video tersebut tidak benar.

"Sudah, sudah kita cek CCTV-nya, kita udah cek, tinggal klarifikasi dari orangnya. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Godam mengatakan pernyataan turis China tersebut tak benar. Hal ini senada dengan pernyataan Ditjen Imigrasi pada laman di media sosial Instagram.

"Video ini tidak benar. Sudah terkonfirmasi langsung dan disesuaikan dengan pengecekan CCTV bahwa petugas tidak meminta atau menerima imbalan apa pun dari WNA tersebut, dalam video juga tidak sama sekali ada bukti bahwa petugas melakukan hal tersebut," kata akun resmi Ditjen Imigrasi dilihat Minggu (19/1). Plt Dirjen Imigrasi Godam membenarkan hal itu.

Dijelaskan bahwa dua WNA dalam video viral melintas di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta dengan autogate. Ditegaskan Imigrasi petugas Bandara Soetta tak menerima uang apa pun.

"Kedua WNA tersebut diketahui melintas pada Terminal 2 kedatangan dengan autogate sehingga tidak melalui konter manual dengan petugas Imigrasi," lanjut keterangan itu.

"Data kronologi sudah disesuaikan dengan pengecekan CCTV bahwa petugas tidak meminta dan menerima apapun dari yang bersangkutan," sambungnya.

Adapun dalam video yang viral terlihat turis China itu sudah menyiapkan uang Rp 500 ribu sebelum mendarat di Bandara Soetta. Pengunggah menyebutkan rencananya mulus melalui jalur hijau dengan menyelipkan uang itu.

Lihat juga Video 'WN China Buron Kasus Judol Ditangkap saat Hendak Liburan ke Batam':

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/azh)

Jakarta -

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menggelar sejumlah aktivitas dalam rangka Hari Bakti Imigrasi ke-75. Pelaksana lari maraton hingga pelayanan pembuatan paspor untuk 1.075 orang terlaksana di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pagi ini.

"Alhamdulillah hari ini kita berkumpul di GBK ini 5.500 orang peserta tepuk tangan. Sehat, sampai di finis dengan selamat. Rekan-rekan sekalian, acara ini dilaksanakan pada rangka Hari Bakti Imigrasi yang ke-75," kata Plt Dirjen Imigrasi Saffar Godam dalam sambutannya di Plaza Parkir Timur GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/1/2025).

Pelayanan pembuatan paspor di GBK, Jakarta, Minggu (19/1/2025). (Dwi R/detikcom)

Saffar mengatakan setiap tahun Imigrasi melaksanakan acara yang melibatkan masyarakat. Ia menyebutkan pihaknya juga menyediakan pelayanan bagi masyarakat untuk membuat paspor.

"Dan tahun ini kita lebih memperbaiki diri lagi setiap tahun untuk menyelenggarakan bakti kita setiap tahun kepada masyarakat. Tahun ini selain fun walk 5K, 10K kita juga half maraton serta keliling ada 24 booth yang diisi oleh UMKM free," kata Godam.

"Selain itu, kita juga menyediakan 1.075 pelayanan paspor pada hari ini di tenda yang kita sediakan. Sebanyak 1.075 akan kita layani pada hari ini," tambahnya.

Godam berharap acara yang diselenggarakan oleh Ditjen Imigrasi ini dapat bermanfaat bagi publik. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dari semua pihak yang terlibat.

"Tidak banyak yang saya sampaikan. Lari bukan hanya cuma kecepatan tapi soal semangat dan tekad kita untuk terus maju," tutur Godam.

"Semoga acara ini bisa lebih saling mengenal dan memperketat persahabatan kebersamaan dan tidak lupa terima kasih kepada seluruh yang sudah berpartisipasi memberikan dukungan sepenuhnya kepada pelaksanaan acara ini," imbuhnya.

(dwr/fca)

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi membuka layanan paspor untuk 1.075 orang pemohon di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (19/1/2025) mendatang.

Imigrasi bakal melayani pembuatan paspor baru dan penggantian paspor di GBK dalam rangka hari jadi ke-75 Imigrasi yang jatuh pada 26 Januari 2025.

“Kuota permohonan paspor di GBK kami buka sejak 2 Januari 2025 di aplikasi M-Paspor dan
terus dibuka sampai kuotanya habis," kata Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Tato Juliadin Hidayawan dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (04/01/2025).

Jenis paspor yang kami terbitkan adalah paspor elektronik lembar laminasi dan paspor elektronik lembar polikarbonat.

Selain warga Jakarta, masyarakat di seluruh Indonesia juga bisa mengakses layanan Paspor Simpatik di kantor imigrasi terdekat.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas Travel (@kompas.travel)

Layanan Paspor Simpatik dibuka setiap hari Sabtu setiap pekan selama Januari 2025 hingga 25 Januari 2025 dengan jumlah kuota menyesuaikan kapasitas setiap kantor imigrasi.

Tato menjelaskan, Paspor Simpatik dapat diakses bagi masyarakat yang mendaftarkan permohonan melalui aplikasi M-Paspor maupun datang langsung (walk-in).

Layanan walk-in bakal diutamakan bagi kelompok prioritas, meliputi lansia, ibu hamil, bayi dan balita, serta warga berkebutuhan khusus.

Namun demikian, baik imigrasi di GBK maupun Paspor Simpatik di kantor-kantor imigrasi, tidak melayani permohonan paspor hilang atau rusak.

“Kami harap layanan 1.075 paspor di GBK dan Paspor Simpatik di seluruh Indonesia
memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat," kata Tato.

"Untuk warga di daerah-daerah yang ingin mengakses layanan Paspor Simpatik, dapat konfirmasi ke kantor imigrasi terkait mengenai ketersediaan kuota paspor," pungkasnya.

Masyarakat yang mengurus paspor di GBK juga dapat berkunjung ke gerai-gerai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Festival Imigrasi (Imifest).

• Paspor Baru Indonesia Direncanakan Terbit mulai 17 Agustus 2025
• Biaya Pembuatan Paspor Biasa dan Elektronik Terbaru
• Depok Punya Paspor, Berisi Rute Wisata dan Bisa Distempel

Tersedia juga layanan kesehatan gratis berupa konsultasi dengan dokter, pengecekan tekanan darah dan kadar gula darah.

Ditjen Imigrasi juga menggelar Immigration Run (Imirun) yang dapat diikuti oleh masyarakat umum pada hari yang sama.

Direktorat Jenderal Imigrasi akan memberi layanan paspor untuk 1.075 pemohon di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (19/1) dalam rangka memperingati ulang tahun ke-75.

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Tato Juliadin Hidayawan mengatakan kuota pemohonan paspor sudah dibuka sejak awal Januari.

Bagi masyarakat yang ingin mengurus paspor, kata dia, harus mengajukan permohonan di aplikasi M-Paspor, dengan memilih lokasi layanan Pelayanan 1.075 Paspor HUT Ke-75 Imigrasi (Parkir Timur GBK).

"Kuota permohonan paspor di GBK kami buka sejak 2 Januari 2025 di aplikasi M-Paspor, dan terus dibuka sampai kuotanya habis," kata Tato dalam rilis resmi, Sabtu (4/1).

Lebih lanjut, Tato mengatakan paspor yang diberikan di GBK yakni pembuatan paspor baru dan penggantian paspor.

"Jenis paspor yang kami terbitkan adalah paspor elektronik lembar laminasi dan paspor elektronik lembar polikarbonat," imbuh dia.

Namun, layanan di GBK tak berlaku bagi warga yang ingin mengurus paspor karena hilang atau rusak.

Dalam rilis resmi, Ditjen Imigrasi juga menerangkan masyarakat di seluruh Indonesia bisa mengakses layanan Paspor Simpatik di kantor imigrasi terdekat.

Layanan tersebut buka setiap Sabtu dan beroperasi hingga 25 Januari 2025. Jumlah kuota menyesuaikan kapasitas setiap kantor imigrasi.

Tato menerangkan untuk mengakses layanan Paspor Simpatik, masyarakat bisa mengajukan permohonan melalui aplikasi M-Paspor maupun datang langsung (walk-in) ke lokasi.

Namun, layanan walk-in akan memprioritaskan lansia, ibu hamil, bayi dan balita, serta warga berkebutuhan khusus.

"Kami harap layanan 1.075 paspor di GBK dan Paspor Simpatik di seluruh Indonesia memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat," ungkap Tato.

Layanan paspor di GBK dan Paspor Simpatik merupakan rangkaian kegiatan dalam memperingati hari jadi ke-75 Imigrasi yang jatuh pada 26 Januari.

Masyarakat yang mengurus paspor di GBK juga bisa berkunjung ke gerai-gerai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpartisipasi dalam Festival Imigrasi (Imifest).

Di samping itu tersedia pula layanan kesehatan gratis berupa konsultasi dengan dokter, pengecekan tekanan darah dan kadar gula darah. Ditjen Imigrasi juga menggelar Immigration Run (Imirun) untuk masyarakat umum.

Namun, layanan 'walk-in' akan diutamakan bagi kelompok prioritas (lansia, ibu hamil, bayi dan balita, serta warga berkebutuhan khusus)

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) akan memberikan layanan paspor untuk 1.075 pemohon di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu, 19 Januari 2025.

Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas Tato Juliadin Hidayawan menjelaskan layanan tersebut diberikan dalam rangka Hari Jadi Ke-75 Imigrasi yang akan jatuh pada 26 Januari 2025.

"Masyarakat yang ingin mengurus paspornya perlu terlebih dahulu mendaftarkan permohonan paspor di aplikasi M-Paspor, dengan memilih lokasi layanan Pelayanan 1.075 Paspor HUT Ke-75 Imigrasi (Parkir Timur GBK)," ucap Tato dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Dia mengungkapkan kuota permohonan paspor di GBK telah dibuka sejak 2 Januari 2025 di aplikasi M-Paspor dan terus dibuka sampai kuotanya habis.

Adapun layanan paspor yang diberikan di GBK, yaitu pembuatan paspor baru dan penggantian paspor. Sementara jenis paspor yang diterbitkan berupa paspor elektronik lembar laminasi dan paspor elektronik lembar polikarbonat.

Tak hanya warga Jakarta dan sekitarnya, kata dia, masyarakat di seluruh Indonesia juga dapat mengakses layanan paspor simpatik di kantor imigrasi terdekat.

Layanan tersebut dibuka setiap hari Sabtu selama bulan Januari (sebanyak empat kali) hingga 25 Januari 2025, dengan jumlah kuota menyesuaikan kapasitas setiap kantor imigrasi.

Tato menyebutkan, untuk mengakses layanan paspor simpatik, masyarakat dapat mendaftarkan permohonan melalui aplikasi M-Paspor maupun datang langsung (walk-in).

"Namun, layanan walk-in akan diutamakan bagi kelompok prioritas (lansia, ibu hamil, bayi dan balita, serta warga berkebutuhan khusus)," tuturnya.

Selain itu, dia menuturkan masyarakat yang mengurus paspor di GBK juga dapat berkunjung ke berbagai gerai UMKM yang berpartisipasi dalam Festival Imigrasi (Imifest).

Di samping itu, tersedia pula layanan kesehatan gratis berupa konsultasi dengan dokter serta pengecekan tekanan darah dan kadar gula darah.

Pada hari yang sama dengan pelayanan paspor di GBK, Ditjen Imigrasi juga akan menggelar Immigration Run (Imirun) yang dapat diikuti oleh masyarakat umum.

Tato pun mengingatkan bahwa masyarakat yang paspornya hilang atau rusak tidak dapat dilayani pada layanan paspor di GBK dan paspor simpatik hari Sabtu di kantor-kantor imigrasi

Dirinya berharap layanan 1.075 paspor di GBK dan paspor simpatik di seluruh Indonesia memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi masyarakat.

"Untuk warga di daerah-daerah yang ingin mengakses layanan paspor simpatik dapat konfirmasi ke kantor imigrasi terkait mengenai ketersediaan kuota paspor," ucap Tato.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang sempat tertunda belum dijadwalkan lagi. Prasetyo mengatakan saat ini keduanya masih mencocokan jadwal bersama.

"Belum tahu, lagi cari waktu, lagi mencocokan waktu," kata Prasetyo di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Meski begitu, Prasetyo mengatakan pertemuan itu direncakan akan digelar secepatnya. Dia pun menuturkan ada kemungkinan pertemuan itu digelar Januari 2025.

"Sedang dicocokan. Secepatnya lah (bertemu). Ada kemungkinan Januari," ujar dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menunda pertemuan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Malaysia. Teddy menepis Prabowo mengalami demam.

"Oh ya nggak dong," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/12).

Teddy mengatakan setibanya di Jakarta, Prabowo langsung menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri. Rapat itu membahas situasi terkini terutama soal Natal dan Tahun Baru.

"Tadi saja tiba mendarat langsung rapat dan cek perkembangan terkini dengan beberapa menteri. Ramai juga kok ya videoin," ujar Teddy.

Teddy menjelaskan Prabowo dalam kondisi baik. Prabowo menunda kunjungan ke Malaysia karena ada keperluan mendesak di Jakarta yang mengharuskan kembali segera.

"Ada keperluan penting di Jakarta jadi harus kembali segera," ujarnya.

(amw/dek)

Jakarta: Indonesia Audit Watch (IAW) mendukung langkah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk melakukan audit terhadap dua Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), dan PPK Kemayoran. Keduanya saat ini dinilai belum memberikan hasil maksimal kepada negara.

IAW juga menekankan pemerintah melalui Kemensetneg tidak hanya berfokus pada peningkatan setoran kepada negara, melainkan pengelolaan aset harus memiliki dampak pada perekonomian secara luas. Sehingga masyarakat turut menikmati hasil atau manfaat dari pengelolaan aset tersebut.

“Dua BLU ini yang mengelola aset negara sudah sewajarnya diaudit, dan harus secara rutin. Jangan sampai ada aset negara yang tidak maksimal. Bukan hanya setoran ke kas negara, tapi juga harus memberikan dampak signifikan bagi perekonomian,” kata Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 3 Desember 2024.
Menurut Iskandar, tidak maksimalnya manfaat atau setoran kepada kas negara juga perlu ditelusuri lebih dalam. Apakah hanya tidak maksimal dari sisi harga sewa lahan, atau ada hal lainnya. Sebab menurut Iskandar, jika dilihat dari sisi sewa lahan di dua BLU tersebut para mitra atau perusahaan swasta yang menempati atau mendapat izin di lahan PPK GBK maupun PPK Kemayoran tentu akan mengikuti harga pasar yang menjadi acuan. Karena itu ia mendesak proses audit juga mencakup praktik-praktik bisnis yang selama ini berjalan.

“Proses audit menyeluruh dari proses bisnis dan kerjasama yang dilakukan oleh PPK GBK dan PPK Kemayoran menjadi sangat mendesak. Penyebab setoran negara tidak maksimal karena apa? Kontrak yang tidak sesuai pasar atau justru banyak terjadi kebocoran, sehingga banyak pendapatan yang tidak masuk kas negara,”katanya.

Sebab berdasarkan informasi di lapangan, di wilayah BLU-BLU tersebut banyak berdiri koperasi-koperasi yang ikut menikmati hasil dari penyewaan lahan di BLU tersebut. “Jadi sekecil apapun jenis pendapatan dari pemanfaatan lahan milik negara, harusnya masuk atau disetorkan kepada negara, tidak terkecuali,” tegas Iskandar.

Untuk itu, Iskandar menyarankan agar dibuat tim khusus ketika melakukan audit BLU-BLU tersebut agar semakin banyak pihak yang ikut mengawasi dan menjadi lebih transparan. Sehingga, tujuan akhir dalam mengelola aset negara menjadi lebih maksimal.

Baca juga: Finansial Aman dan Kebutuhan Anak Terpenuhi, Orang Tua Baru Ikuti 5 Strategi Ini!

Selain itu, lanjut Iskandar, penentuan perusahaan swasta yang akan mengelola aset negara tersebut juga menjadi lebih jelas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan peruntukannya. “Jangan sampai badan atau perusahaan yang tidak memiliki kompetensi ikut mengelola. Dia harus punya expertise di situ,” katanya.

Ia juga khawatir jika ada badan atau perusahaan yang menjadi pengelola yang tidak memiliki expertise di bidangnya itu, justru hanya akan menjadi calo atau divendorkan lagi pengelolaannya kepada perusahaan lain. Hal itu pun justru akan memperpanjang alur birokrasinya. Alhasil setoran kepada negara menjadi semakin tidak maksimal karena banyak terpotong oleh setiap struktur badan atau vendor tersebut.

“Bahkan menurut saya dibuat lebih ramping sekalian, tidak perlu ada lagi BLU, dihilangkan saja. Jadi perusahaan yang mendapat mandat mengelola aset lahan di kawasan GBK dan Kemayoran langsung berhubungan dengan Kemensetneg. Pasti hasilnya akan lebih besar,” ujar Iskandar.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan akan melakukan audit kepada PPK GBK dan PPK Kemayoran lantaran kedua BLU tersebut belum memberikan hasil maksimal dari penyewaan lahan di kawasan yang berada di dua BLU tersebut. Diharapkan langkah ini dapat menambah pemasukan dari GBK dan Kemayoran untuk keuangan negara.

“Sepintas kami pelajari bahwa perlu ada perbaikan dari sisi kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang dihasilkan dan disetorkan kepada negara,” kata Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Audit dan peninjauan ulang tersebut dapat dilakukan karena kedua BLU tersebut berada di bawah koordinasi Kemensetneg. Adapun pengelolaan BLU PPK GBK oleh Kemensetneg diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 233/KMK.05/2008, sedangkan BLU PPK Kemayoran tercantum di Kepmenkeu Nomor 390/KMK.05/2011.

Mensesneg akan melihat, kontrak atau perjanjian mana saja yang dinilai belum memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. “Untuk itu kami mohon izin dalam waktu cepat akan kami selesaikan semuanya,” ujar Prasetyo kepada Komisi XIII.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana audit yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terhadap Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK) dan PPK Kemayoran mendapatkan dukungan dari Indonesia Audit Watch (IAW).

Adapun, langkah audit dilakukan terhadap kedua BLU tersebut lantaran dinilai belum memberikan hasil maksimal kepada negara hingga dampak perekonomian secara luas.

Sekretaris IAW, Iskandar Sitorus mengatakan tidak maksimalnya manfaat atau setoran kepada kas negara juga perlu ditelusuri lebih dalam. Tidak maksimalnya setoran disebabkan dari sisi harga sewa lahan, atau ada hal lainnya.

“Jangan sampai ada aset negara yang tidak maksimal. Bukan hanya setoran ke kas negara, tapi juga harus memberikan dampak signifikan bagi perekonomian,” kata Iskandar dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

Dia menambahkan jika dilihat dari sisi sewa lahan di dua BLU tersebut para mitra atau perusahaan swasta yang menempati atau mendapat izin di lahan PPK GBK maupun PPK Kemayoran tentu akan mengikuti harga pasar yang menjadi acuan.

Sebab berdasarkan informasi di lapangan, lanjutnya, di wilayah BLU tersebut banyak berdiri koperasi-koperasi yang ikut menikmati hasil dari penyewaan lahan di BLU tersebut.

“Jadi sekecil apapun jenis pendapatan dari pemanfaatan lahan milik negara, harusnya masuk atau disetorkan kepada negara, tidak terkecuali,” ujarnya.

Iskandar menyarankan agar dibuat tim khusus ketika melakukan audit BLU tersebut agar semakin banyak pihak yang ikut mengawasi dan menjadi lebih transparan. Diharapkan tujuan akhir dalam mengelola aset negara menjadi lebih maksimal.

Selain itu, lanjut Iskandar, penentuan perusahaan swasta yang akan mengelola aset negara tersebut juga menjadi lebih jelas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan peruntukannya.

“Jangan sampai badan atau perusahaan yang tidak memiliki kompetensi ikut mengelola. Dia harus punya expertise di situ,” katanya.

Dia khawatir jika ada badan atau perusahaan yang menjadi pengelola yang tidak memiliki keahlian di bidangnya, justru hanya akan menjadi calo atau divendorkan lagi pengelolaannya kepada perusahaan lain. Hal itu pun justru akan mempanjang alur birokrasinya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (14/11/2024), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya akan melakukan audit kepada PPK GBK dan PPK Kemayoran lantaran kedua BLU tersebut belum memberikan hasil maksimal dari penyewaan lahan di kawasan yang berada di dua BLU tersebut.

"Perlu ada perbaikan dari sisi bagian atau kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang kemudian dihasilkan dan diserahkan kepada negara,” kata Prasetyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (13/11/2024).

Sejalan dengan hal itu, Mensesneg mengaku bakal mengkaji ulang seluruh kontrak yang telah diteken oleh kedua BLU itu