Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), menolak penggodokan rencana peraturan daerah (Ranperda) Anti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Perda tersebut dinilai memicu diskriminasi dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Inikan sebenarnya Ranperda yang memang dulu di tahun 2023 pernah diusulkan untuk dijadikan Perda tapi kita menolak karena menurut kami akan meningkatkan kebencian yang sebenarnya ada informasi yang keliru terkait orientasi seksual yang menganggap LGBT itu sebagai penyimpangan seksual," ujar Direktur YLBHI-LBH Makassar Abdul Azis Dumpa kepada detikSulsel, Kamis (25/4/2025).

Menurutnya, pengaturan terhadap LGBT dalam perda dikhawatirkan menyebabkan tindakan represif. Di sisi lain, lanjut Azis, persepsi yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual bertentangan dengan pedoman resmi dari pemerintah.

"Sehingga ketika itu diatur, kepada LGBT dapat dikenakan upaya pencegahan maupun penanggulangan yang di dalamnya mencakup akses pengamanan dan rehabilitasi yang sering kali represif. Itu yang kita takutkan," katanya.

"Padahal kalau kita lihat sebenarnya, anggapan bahwa LGBT adalah penyimpangan itu bertentangan dengan pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa dari Kementerian Kesehatan, sudah disebutkan bahwa orientasi seksual tidak dianggap sebagai gangguan," kata Azis menambahkan.

Dia mengkhawatirkan perda tersebut akan mendorong terjadinya diskriminasi sistematis. Bahkan bisa berujung pada tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan kepada kelompok LGBT.

"Kalau Perda ini didorong akan memperburuk stigma dan diskriminasi masyarakat kepada LGBT. Karena yang terjadi nanti akan ada kesewenang-wenangan, akan ada kehilangan pekerjaan oleh LGBT karena dia sudah dianggap sebagai penyimpangan. Problem utamanya di sana," jelasnya.

Misalnya, kata Azis, kelompok LGBT akan kehilangan hak dasar karena dianggap menyimpang yang dilegitimasi dengan perda. Sehingga dia menyimpulkan, perda yang digodok akan bertentangan dengan HAM.

"Sehingga kalau mau disimpulkan keberadaan perda LGBT yang didorong oleh eksekutif dan legislatif DPRD Makassar dikhawatirkan nanti mereka kehilangan hak dasarnya. Ini yang jadi problem utamanya," jelasnya.

Dia juga menilai tidak ada urgensi dalam mendorong perda anti-LGBT meski baru-baru ini viral dua laki-laki berciuman di tempat hiburan malam (THM). Peristiwa itu disebut merupakan stigma semata bagi LGBT.

"Kalau ini terdorong gara-gara ada peristiwa di tempat hiburan malam, lagi-lagi kita menganggap ada stigma di sana. Seolah-olah hal yang terkait dengan kekerasan seksual dilekatkan ke LGBT," katanya.

Padahal menurut Azis, perbuatan asusila tak hanya dilakukan oleh LGBT. Seharusnya kejadian itu tidak dilihat dari segi orientasi seksual.

"Tidak perlu dilihat dia LGBT, inikan sangat diskriminasi memandang LGBT sebagai sebuah penyimpangan seksual yang akan mengarah pada tindakan diskriminasi dan kekerasan kepada mereka," imbuhnya.

Jika peristiwa itu dianggap melanggar hukum, kata dia, silakan diproses pidana umum. Pasalnya, tindakan asusila bisa dilakukan siapapun tanpa harus melihat apa orientasi seksualnya.

"Kita tolak ukurnya, kan sudah ada undang-undang hukum pidana. Kalau misalnya mengatakan ada orang yang melakukan tindak pidana tertentu silakan saja diproses," jelasnya.

Terkait perda ini akan dibahas lagi, Azis memastikan YLBHI-LBH Makassar menyatakan tetap akan menolak. Dia menyebut tidak ada urgensi untuk membahas perda ini.

"Jelas ini akan kita tolak karena dia tidak berlandaskan pada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara data. Artinya, ini tidak ada urgensi sebenarnya apa yang hendak diselesaikan perda ini sehingga mau digolkan lagi. Pendekatannya akan dipertanyakan karena cara pandang dari awal sudah keliru dengan menganggap sebagai sebuah penyimpangan seksual," kata Abdul Azis.

Sementara itu, Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Makassar Anwar Faruq mengakui rencana pembahasan perda ini pada 2023 lalu mendapat penolakan keras di aktivis pro LGBT. Para aktivis kala itu menentang karena menilai bertentangan dengan HAM.

"LSM ini menolak karena katanya bertentangan dengan HAM kemudian juga belum ada undang-undang di atasnya berkaitan dengan LGBT. Tapi di Bogor sudah ada, makanya kita mau pelajari juga biar sama-sama belajar, bagaimana bisa menelurkan perda itu," jelasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan agar rencana penggodokan kembali tahun ini bisa berjalan lancar. DPRD Makassar berencana akan mengadopsi perda serupa yang berlaku di Bogor, Jawa Barat.

"Jangan dikriminalkan, jangan dikucilkan tetapi harus dibina dengan baik. Sehingga mereka sadar bahwa perilaku tersebut tidak benar. Kita bisa mencontoh Bogor karena di sana sudah ada Perda LGBT-nya," jelas Faruq.

Paus Fransiskus telah berpulang. Sejak terpilih menjadi paus pada Maret 2013, Jorge Mario Bergoglio sangat ingin menorehkan prestasi sebagai pemimpin Gereja Katolik sedunia.

Ia menjadi paus pertama yang menggunakan nama Fransiskus, diambil dari Santo Fransiskus Assisi dari abad ke-13 yang mengabdikan hidupnya untuk orang miskin.

"Betapa saya menginginkan gereja yang miskin untuk orang miskin," katanya tiga hari setelah terpilih sebagai paus ke-266, dilansir kantor berita AFP, Senin (21/4/2025).

Ia adalah seorang pemimpin yang rendah hati yang mengenakan jubah polos, menghindari istana kepausan yang mewah, dan melakukan panggilan telepon sendiri, beberapa di antaranya kepada para janda, korban pemerkosaan, atau tahanan.

Mantan uskup agung Buenos Aires yang mencintai sepak bola ini, juga lebih mudah didekati daripada para pendahulunya. Dia mengobrol dengan orang-orang muda tentang berbagai isu mulai dari media sosial hingga pornografi -- dan berbicara terbuka tentang kesehatannya.

Kesehatannya semakin memburuk, mulai dari operasi usus besar pada tahun 2021 dan hernia pada Juni 2023, hingga serangan bronkitis dan nyeri lutut yang memaksanya menggunakan kursi roda.

Rawat inapnya yang keempat, selama lebih dari sebulan karena bronkitis di kedua paru-parunya, merupakan yang terlama, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin akan mengundurkan diri.

Namun, ia menepis pembicaraan tentang pengunduran diri, dengan mengatakan pada Februari 2023 bahwa pengunduran diri kepausan seharusnya tidak menjadi "hal yang normal".

Dalam memoar tahun 2024, ia menulis bahwa pengunduran diri adalah "kemungkinan yang jauh" yang dibenarkan hanya jika terjadi "halangan fisik yang serius".

- Mencium kaki tahanan -

Sebelum Paskah pertamanya di Vatikan, ia membasuh dan mencium kaki para tahanan di penjara Roma. Tradisi ini dilakukannya untuk meneladani sikap kerendahan hati Yesus.

Itu adalah yang pertama dari serangkaian gerakan simbolis yang kuat, yang membantunya meraih kekaguman global yang luput dari pendahulunya.

Untuk perjalanan pertamanya ke luar negeri, Fransiskus memilih Pulau Lampedusa di Italia, titik masuk bagi puluhan ribu migran yang berharap mencapai Eropa, dan mengecam "globalisasi ketidakpedulian".

Ia juga mengecam rencana Presiden AS Donald Trump selama masa jabatan pertamanya untuk membangun tembok perbatasan dengan Meksiko sebagai tindakan yang tidak Kristen.

Setelah terpilihnya kembali Trump, Fransiskus mengecam rencana deportasi migrannya sebagai "krisis besar" yang "akan berakhir buruk".

Pada tahun 2016, ketika krisis migrasi Eropa mencapai puncaknya, Fransiskus terbang ke Pulau Lesbos di Yunani dan kembali ke Roma bersama tiga keluarga Muslim Suriah yang mencari suaka.

Ia juga berkomitmen pada rekonsiliasi antar-agama, mencium Patriark Ortodoks Kirill dari Moskow, Rusia dalam pertemuan bersejarah Februari 2016, dan menyerukan kebebasan berkeyakinan bersama ulama Sunni terkemuka Sheikh Ahmed al-Tayeb pada 2019.

Fransiskus berusaha meningkatkan hubungan dengan China melalui kesepakatan bersejarah -- tetapi dikritik -- pada 2018 tentang penunjukan uskup.

- Seruan iklim -

Para ahli memuji Fransiskus karena telah memberikan pengaruh pada perjanjian iklim Paris 2015 dengan ensiklik "Laudato Si" miliknya, sebuah seruan untuk tindakan terhadap perubahan iklim yang didasarkan pada sains.

Ia berpendapat bahwa negara-negara maju harus disalahkan atas bencana lingkungan yang akan datang, dan dalam seruan baru pada 2023 memperingatkan bahwa sebagian kerusakan "sudah tidak dapat dipulihkan".

Sebagai seorang pendorong perdamaian, Paus Fransiskus berulang kali mengecam produsen senjata, dan berpendapat bahwa dalam berbagai konflik yang terjadi di seluruh dunia, Perang Dunia Ketiga sedang berlangsung.

- 'Siapa saya untuk menghakimi?' -

Paus Fransiskus akan dikenang sebagai Paus yang, ketika ditanya tentang kaum gay Katolik, dia berkata: "Siapa saya untuk menghakimi?"

Ia mengizinkan umat yang bercerai dan menikah lagi untuk menerima komuni, dan menyetujui pembaptisan para transgender serta memperbolehkan para pastur untuk memberikan pemberkatan kepada pasangan sesama jenis, tetapi tidak dalam ritual atau liturgi reguler gereja.

Namun, ia membatalkan gagasan untuk mengizinkan pastur menikah setelah mendapat protes secara luas. Para kritikus menuduhnya merusak prinsip-prinsip ajaran Katolik secara berbahaya, dan ia menghadapi pertentangan keras terhadap banyak reformasinya tersebut.

Fransiskus juga mendorong reformasi di dalam Vatikan, mulai dari mengizinkan para kardinal diadili oleh pengadilan sipil, hingga merombak sistem perbankan Takhta Suci.

Ia juga berupaya mengatasi masalah pelecehan seksual oleh para pastur dengan menemui para korban, dan bersumpah untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat.

Ia membuka arsip Vatikan untuk pengadilan sipil dan mewajibkan pelaporan dugaan pelecehan atau upaya menutup-nutupinya kepada otoritas Gereja.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya