Artis Omara Esteghlal jadi pacar baru Prilly Latuconsina. Rupanya ia sudah mengagumi bintang film Budi Pekerti itu sejak lama.

Omara mengaku telah menjadi 'tahanan' Prilly sejak 2011. Hal itu terjadi kala mereka saling berkenalan satu sama lain.

"Kita pernah ketemu ya di mal, terus kayak saling sapa, temenan bukan, tapi kayak sama-sama kenal. Ya sudah mulai dari situ aku ngeklaim tahanan dari 2011," ujarnya di Pantai Mutiara, Jakarta Utara, kemarin.

Bintang film Ali Topan itu merasa saat bertemu Prilly Latuconsina ada hal yang begitu luar biasa. Ia bahkan kala itu sempat kepengin sekali suatu saat bisa berkencan dengan bintang sinetron Ganteng Ganteng Serigala tersebut.

Kini setelah 14 tahun, Omara Esteghlal bukan hanya berkencan. Tapi ia sudah jadi kekasih Prilly.

"Dulu pernah punya statement dan sampai sekarang tetap berpegang teguh sama itu, pokoknya harus bisa nge-date bareng Prilly. Jadi aku dari 2011 kayak matanya berbinar-binar," katanya.

Omara Esteghlal lantas ditanya soal perjuangan menaklukkan hati Prilly. Ia juga mengaku bakal terus mendukung apa pun yang dilakukan kekasihnya.

"Aku nggak ngerasa menaklukkan ya, aku di sini itu benar-benar untuk support, untuk mengagumi. Jadi selama dia mengizinkan aku ngefans sama dia, aku nyaman," tuturnya.

Video: Kala Prilly Latuconsina Self Reward Beli Kapal Yacht di Ultah ke-28

Video: Kala Prilly Latuconsina Self Reward Beli Kapal Yacht di Ultah ke-28

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan tak akan mengubah logo Kementerian Hukum (Kemenkum) selama dia menjabat. Logo Kemenkum tetap bergambar pohon beringin dengan latar biru.

"Saya sudah sampaikan kepada pak Wamen, kepada Pak Sekjen, kepada seluruh teman-teman kantor wilayah dan seluruh pimpinan tinggi madya. Satu, kami tidak akan mengganti logo kementerian," kata Supratman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 di Poltekim, Kota Tangerang, Senin (16/12/2024).

Supratman menjelaskan alasan tak mengubah logo Kemenkum. Untuk diketahui, Kemenkum ialah satu dari tiga kementerian yang dipecah dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dua pecahan lainnya ialah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

"Kenapa kami tidak mengganti logo Kementerian? Yang pertama adalah suatu saat, suatu saat, kita tidak tahu kebijakan pemerintah yang akan datang," jelasnya.

Tak hanya itu, dia mengatakan Kementerian Hukum tak akan pernah dibubarkan. Menurutnya, Kemenkum berperan krusial dalam bidang hukum perundang-undangan di Indonesia.

"Yang saya pastikan satu hal, siapapun yang akan memimpin Republik ini, Kementerian Hukum tidak akan mungkin dibubarkan karena peran dan fungsi Kementerian Hukum adalah jenderal. Jenderal bagi Republik ini," ucapnya.

Otoritas Singapura menghukum gantung seorang pria Singapura-Iran berusia 35 tahun atas kasus perdagangan narkoba. Ini merupakan eksekusi mati keempat dalam waktu kurang dari sebulan, meskipun Teheran telah meminta agar hukuman mati itu "ditinjau ulang".

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan hukuman mati tidak memiliki efek jera yang terbukti, dan telah menyerukan agar hukuman itu dihapuskan. Namun, para pejabat Singapura bersikeras bahwa hukuman mati telah membantu menjadikan negara itu salah satu negara teraman di Asia.

Dilansir kantor berita AFP, Jumat (29/11/2024), Masoud Rahimi Mehrzad, warga negara Singapura yang lahir di negara-kota itu dari seorang ibu warga Singapura dan ayah warga Iran, dihukum mati pada tahun 2013 atas kasus perdagangan narkoba.

Upaya banding terhadap hukuman dan vonisnya, serta petisi grasi dari presiden, telah ditolak. Setelah diberi tahu tentang hukuman gantungnya yang akan dilaksanakan, Masoud mengajukan banding pada menit-menit terakhir untuk menunda eksekusinya. Namun ditolak oleh Pengadilan Banding pada hari Kamis (28/11).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi, yang menyebutnya sebagai "warga negara Iran", juga telah mengimbau Menlu Singapura Vivian Balakrishnan pada hari Kamis, untuk membatalkan eksekusi mati tersebut.

"Araghchi menyatakan rasa hormat Iran terhadap kerangka hukum Singapura, tetapi mengimbau otoritas Singapura untuk mempertimbangkan kembali eksekusi Masoud Rahimi, dengan menekankan pertimbangan kemanusiaan," kata Kementerian Luar Negeri Iran di dalam postingan di media sosial X.

Namun, Biro Narkotika Pusat Singapura (CNB) mengumumkan "hukuman mati yang dijatuhkan kepada Masoud Rahimi bin Mehrzad... dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024".

"Masoud... dihukum karena memiliki untuk tujuan perdagangan, tidak kurang dari 31,14 gram (1,1 ons) diamorfin, atau heroin murni," kata CNB.

Berdasarkan undang-undang narkoba yang ketat di negara kota tersebut, hukuman mati berlaku untuk jumlah berapa pun di atas ambang batas 15 gram untuk heroin.

Ditambahkan pula bahwa "hukuman mati hanya dijatuhkan untuk kejahatan paling serius, seperti perdagangan narkoba dalam jumlah besar yang menyebabkan bahaya yang sangat serius".

Eksekusi mati terhadapnya merupakan yang keempat dalam tiga minggu di Singapura.

Sebelumnya, Rosman Abdullah, 55 tahun, dihukum gantung pada 22 November dan dua pria -- seorang warga negara Malaysia berusia 39 tahun dan seorang warga negara Singapura berusia 53 tahun -- dihukum gantung pada 15 November, semuanya karena pelanggaran narkoba.

Sepanjang tahun ini, telah ada sembilan eksekusi mati oleh otoritas Singapura -- delapan karena perdagangan narkoba dan satu karena pembunuhan.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru akan diterapkan di Indonesia. KUHP akan diterapkan satu tahun lagi.

Hal itu disampaikannya dalam acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024). Menurutnya, KUHP tersebut mengganti hukum kolonial.

"Dalam upaya membangun hukum nasional di bidang hukum pidana kita menyadari hanya tinggal setahun lagi dari sekarang kita akan menerapkan kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru, mengganti hukum kolonial yang sampai hari ini masih kita laksanakan," katanya.

Yusril mengatakan KUHP nasional yang baru tersebut bisa memberikan harapan baru bagi masyarakat. Sebab, lanjutnya, KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

"Walaupun cukup banyak peraturan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita ciptakan sendiri setelah kita merdeka, tapi keberadaan KUHP nasional yang baru ini memberikan harapan baru," ungkapnya.

"Di mana kita membangun sistem hukum pidana yang berasaskan kepada prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh masyarakat kita sendiri baik berdasarkan kepada hukum adat, hukum tradisi, hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang diadopsi dan ditransformasikan di dalam hukum pidana nasional kita," jelasnya.

Dia juga mengatakan dalam waktu satu tahun, pemerintah harus menyelesaikan lima Undang-Undang untuk menyusun KUHP tersebut. Sehingga nantinya tidak mengedepankan penindakan lagi, melainkan restorative justice.

"Lebih mendekatkan kepada keadilan restoratif yang pada pemulihan hak-hak dari korban dan terciptanya kedamaian ketenteraman, dan kemudian keadilan di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.

Menurutnya, restorative justice bukan sesuatu yang baru di dalam hukum perkembangan hukum masyarakat. Di Indonesia sendiri ada hukum adat dan agama yang mengedepankan aspek tersebut.

"Di mana para pihak disuruh untuk bermusyawarah, berdamai, mencari jalan tengah menyelesaikan konflik, kalau tidak bisa diselesaikan baru norma-norma hukum pidana dipaksakan," pungkasnya.

Saksikan juga video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

[Gambas:Video 20detik]