SURABAYA, KOMPAS.com - Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr M Hadi Shubhan SH, MH, C.N, menegaskan tindakan penahanan ijazah oleh pengusaha di Surabaya dapat dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan.

“Ijazah merupakan dokumen pribadi yang melekat pada individu. Penahanannya oleh pengusaha jelas merugikan pekerja,” ujar Prof Hadi saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (23/4/2025).

Menurut dia, kondisi tersebut kerap terjadi karena pekerja berada dalam posisi yang lemah dan membutuhkan pekerjaan.

Sehingga korban tidak memiliki banyak pilihan selain menuruti kebijakan perusahaan.

“Pekerja dalam posisi tidak seimbang. Mereka dipaksa karena kebutuhan ekonomi dan ancaman pemutusan hubungan kerja jika tidak patuh,” tambahnya.

Ia menyebut, hingga kini belum terdapat regulasi nasional yang secara tegas dan eksplisit melarang praktik penahanan ijazah dalam hubungan kerja.

Hal ini, lanjutnya, menjadi celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh sebagian pengusaha.

“Kita belum punya aturan setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur secara spesifik soal ini. Namun, di Provinsi Jawa Timur, sudah ada ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016,” katanya.

Dalam Pasal 42 Perda tersebut disebutkan bahwa pengusaha dilarang menahan dokumen pribadi milik pekerja seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga (KK), dan ijazah.

Prof Hadi juga menekankan bahwa praktik penahanan ijazah memiliki dampak serius bagi pengembangan karier dan kehidupan para pekerja.

“Pekerja bisa kehilangan kesempatan untuk pindah kerja atau melanjutkan pendidikan karena tidak memiliki akses terhadap ijazahnya sendiri,” ujarnya.

Terkait sanksi hukum, Prof Hadi menyebutkan bahwa perusahaan dapat dikenai sanksi perdata maupun administratif.

Pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan pengawas ketenagakerjaan juga berwenang menjatuhkan sanksi.

“Bahkan sesuai dengan ketentuan dalam Perda Jawa Timur, pelaku juga bisa dikenai pidana berupa kurungan,” katanya.

SURABAYA, KOMPAS.com - Perusahaan UD Sentosa Seal, Surabaya, Jawa Timur yang tengah menjadi sorotan.

Pasalnya perusahaan yang bergerak di bidang suku cadang mobil dan berlokasi di kawasan Margomulyo, Surabaya, diduga menahan ijazah milik 31 mantan karyawannya.

Praktik ini menghambat para mantan pekerja untuk melanjutkan karier atau pendidikan mereka.

Menanggapi hal ini, pakar hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Satria Unggul Wicaksana Prakasa menegaskan, praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan merupakan pelanggaran hukum.

Ia menyebut tindakan tersebut tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga termasuk maladministrasi dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja.

Menurutnya kasus UD Sentoso Seal, hal tersebut jelas melanggar Pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang secara tegas melarang pengusaha menahan atau menyimpan dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan.

“Penahanan ijazah oleh perusahaan adalah pelanggaran hukum yang tidak bisa ditoleransi. Ini melanggar hak dasar pekerja dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ketenagakerjaan,” ujar Satria.

Ia juga menambahkan bahwa praktik tersebut dapat dijerat dengan pasal pidana.

“Pengusaha yang menahan ijazah karyawan dapat dikenai Pasal 370 KUHP tentang penggelapan dalam hubungan kerja. Ancaman hukumannya bisa mencapai lima tahun penjara,” tambahnya.

Satria, yang juga menjabat sebagai Koordinator Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Surabaya dan Polres Tanjung Perak yang menyegel gudang milik UD Sentoso Seal di kawasan Margomulyo karena tidak memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).

“Langkah penyegelan ini sudah tepat. Ini bisa menjadi titik awal dalam menegakkan keadilan dan mencegah praktik serupa terjadi kembali,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Dekan Fakultas Hukum UM Surabaya: Penahanan Ijazah Karyawan Melanggar Hukum dan Berpotensi Pidana.

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kita Surabaya, Eri Cahyadi menjanjikan, pihaknya akan terus mengawal kasus penahanan ijazah, yang sudah dilaporkan kepada aparat kepolisian.

Eri mengatakan, telah meminta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), untuk menemani korban penahanan ijazah, Nila Handiani, saat lapor ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (14/4/2025).

"Sejak kemarin, saya meminta Kepala Disperinaker mendampingi langsung karyawan tersebut melapor ke kepolisian terkait dugaan penahanan ijazah," kata Eri, di Balai Kota Surabaya, Selasa (15/4/2025).

Eri menyebut, pendampingan hukum itu dilakukan agar kasus penahanan ijazah tersebut bisa selesai sampai tuntas.

Dengan harapan, hal ini bisa menemukan kepastian bagi korban.

“Sehingga kasusnya (penahanan ijazah Nila) segera selesai dan tuntas, tidak mengambang tanpa solusi," ujarnya.

Lebih lanjut, Eri berharap, perkara penahanan ijazah milik karyawan oleh perusahaan tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Dengan demikian, lanjut Eri, tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.

"Semua masalah harus diselesaikan dengan pendekatan hukum dan kemanusiaan. Surabaya guyub. Hak pekerja terlindungi sekaligus iklim investasi dapat berkembang dengan baik," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Nila sendiri telah melaporkan, pemilik usaha UD Sentoso Seal perihal ijazahnya yang ditahan ketika keluar dari perusahaan, ke SPKT Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (14/4/2025).

"(Pelaporan perihal) tahan ijazah, saya hanya meminta ijazah saya dikembalikan, itu saja," kata Nila, setelah menyelesaikan laporannya di Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (14/4/2025).

"(Yang dilaporkan) sudah sesuai yang ada di videonya (Wakil Wali Kota Surabaya) Bapak Armuji (Jan Hwa Diana), nggeh sampun (iya sudah), matur suwun (terima kasih)," tambahnya.

Diketahui, Nila terlebih dahulu mendatangi Polrestabes Surabaya untuk melaporkan, Jan Hwa Diana.

Namun, polisi menyarankan agar laporan itu dilayangkan sesuai dengan lokasi tempat kerjanya.

"(Terkait pelaporan) sesuai suratnya, sudah ada laporan polisi nggeh (ya), sudah selesai (prosesnya). Sudah mau pulang dulu," ujarnya.

Perseteruan antara Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dan pengusaha Jan Hwa Diana terus bergulir. Setelah Diana melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas dugaan pencemaran nama baik, kini Armuji bersiap untuk melaporkan balik Diana yang sebelumnya menuduhnya sebagai penipu.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada Armuji. Mengingat, persoalan ini telah memasuki ranah hukum, Eri menegaskan dukungan dari Pemkot Surabaya untuk wakilnya.

"Kita pasti dampingi, karena yang dilaporkan ini berbeda hal. Ini berbeda, terkait dengan ijazah ambek terkait dengan kalimat kasar. Ini dua hal yang berbeda. Nanti kita akan dampingi lah," ujar Eri saat ditemui di Gedung Siola Surabaya, Senin (14/4/2025).

Eri juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas ucapan Armuji yang dinilai kasar saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kasus penahanan ijazah. Ia memahami bahwa pernyataan itu muncul karena emosi sesaat.

"Tapi saya pasti akan dampingi (hukum Armuji), karena Pak Armuji, mohon maaf lah, karena Pak Armuji ini kan emosi, meski tidak pantas mengucapkan kalimat itu. Karena yang dilaporkan ini bukan karena ijazahnya, yang dilaporkan karena kalimat (Armuji), bisa didengar sendiri lah," jelasnya.

"Saya minta maaf untuk seluruh warga, saya pastikan ini bukan dari hatinya Pak Armuji, karena mungkin dia emosi, panas, akhirnya keluar kalimat itu," tambah Eri.

Sebelumnya, Diana melaporkan Armuji sebagai pemilik akun Instagram @cakj1 ke Polda Jatim pada Kamis (10/4) atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Pak Armuji (yang dilaporkan). Melanggar UU ITE Pasal 25 dan 47," kata Diana saat ditemui di kawasan Surabaya Barat, Jumat (11/4/2025).

Dalam laporannya, Diana menyebut Armuji mengunggah video di media sosial yang memuat foto dirinya dan suaminya tanpa izin, sehingga menimbulkan kerugian secara pribadi, keluarga, maupun usaha yang dijalankannya.

"Karena memasang foto saya dan suami tanpa izin. Menggiring opini publik yang menyebabkan kerugian materiil dan imateriil," ucap Diana.

Sementara itu, Armuji juga menyatakan akan melaporkan balik Diana dalam waktu dekat. Ia mengaku tersinggung setelah disebut sebagai penipu.

"Iya, pasti (lapor balik). Sek koordinasi sama lawyer (tanggal berapa lapor ke polisi). Ya nanti lah kita koordinasi, sekalian bagian hukum (pemkot membantu) juga lah,"* pungkasnya.

Video: Walkot Eri Minta Maaf Buntut Ucapan Kasar Armuji saat Sidak Penahanan Ijazah

Video: Walkot Eri Minta Maaf Buntut Ucapan Kasar Armuji saat Sidak Penahanan Ijazah

Pemkot Surabaya melalui Wali Kota Eri Cahyadi memberikan jaminan pendampingan hukum kepada korban penahanan ijazah oleh perusahaan. Bahkan, pada hari ini, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Surabaya diminta untuk mendampingi korban membuat laporan ke kepolisian.

Wali Kota Eri mengungkapkan korban merupakan warga Pare, Kediri, namun bekerja di Surabaya. Karena itu, ia merasa bertanggung jawab untuk turut membantu penyelesaian kasus tersebut.

"Saya meminta dan mengajak si (korban) ijazah ditahan untuk lapor ke polisi. Insyaallah jam 10.00 WIB dikawal sendiri oleh Disnaker untuk membuatkan laporan ke Polrestabes. Karena apa? Ini yang salah kudu seleh (bertanggung jawab) nang (di) Surabaya," ujarnya kepada wartawan di Gedung Siola, Senin (14/4/2025).

Dalam kasus ini, korban mengaku pernah bekerja di perusahaan yang diduga bernama UD Sentoso Seal. Namun, saat mengundurkan diri (resign), ijazahnya ditahan. Sementara itu, Jan Hwa Diana, yang diduga pemilik perusahaan, membantah bahwa korban pernah menjadi pegawainya.

"Apakah perusahaan ini yang dia tidak mengakui tapi sudah menahan ijazahnya? Ataukah ini yang sudah ijazahnya diberikan nggak mengakui. Ini tidak bisa kalau kita yang turun akhirnya gaduh Surabaya ini. Karena dua-duanya ini nggak ngomong mana yang benar. Benar dan tidak yang menentukan tidak bisa kita," jelas Eri.

Lantaran kedua belah pihak memiliki versi masing-masing dan merasa berada di pihak yang benar, Eri menilai bahwa pelaporan kepada polisi adalah langkah terbaik untuk menyelesaikan perkara ini secara adil.

"Periksa saja sekalian. Yang salah kudu seleh, sehingga jam 10.00 WIB saya minta ini diberikan di Polrestabes, dikawal sendiri oleh Kadisnaker," tegasnya.

Ia menambahkan, langkah ini juga bertujuan untuk menjaga agar perusahaan lain tidak terkena dampak negatif dari permasalahan tersebut. Pemkot Surabaya berkomitmen menjembatani persoalan ini agar dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

Sebagai bentuk keseriusan, Pemkot turut menggandeng Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) untuk memberikan pendampingan hukum kepada korban dalam proses pelaporan.

"Kita akan dampingi terus. Engko cek ngerti seng bener (korban) ijazah, opo seng bener pengusaha, seng salah seleh," ujarnya.

Pendampingan ini tidak hanya diberikan untuk korban dari perusahaan yang diduga UD Sentoso Seal, tetapi juga kepada korban lainnya yang mengalami kasus serupa.

"Makanya kalau ada lainnya, korban lain dari perusahaan, monggo, wabil khusus wong (khususnya orang ) Suroboyo. Iki seng duduk wong Suroboyo tak belani, ndahniyo wong Suroboyo (Ini yang bukan orang Surabaya saya belain, apalagi yang orang Surabaya)," pungkasnya.

Sebelumnya, polemik penahanan ijazah oleh sebuah perusahaan di Surabaya memanas usai Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, melakukan sidak ke lokasi yang diduga menahan dokumen milik karyawan. Dalam video yang diunggah ke akun Instagram pribadinya, Armuji menyoroti dugaan pelanggaran hak pekerja dan mengklaim menerima banyak laporan serupa dari korban.

Namun, perempuan bernama Jan Hwa Diana yang disebut sebagai pemilik usaha, membantah tuduhan tersebut dan justru melaporkan Armuji ke Polda Jatim dengan tuduhan pencemaran nama baik serta pelanggaran UU ITE, lantaran videonya dianggap merugikan nama baik pribadi, keluarga, dan perusahaannya.

Video: Hamish Daud Jadi Lebih Hati-hati Buntut Masalah Pencemaran Nama Baik

Video: Hamish Daud Jadi Lebih Hati-hati Buntut Masalah Pencemaran Nama Baik