YERUSALEM, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengutuk rencana Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menyatakan bahwa Paris akan mengakui Negara Palestina pada Juni mendatang.

Menurut Saar, langkah tersebut justru memberi hadiah kepada terorisme dan memperkuat kelompok Hamas.

“Pengakuan sepihak terhadap entitas Palestina fiktif oleh negara mana pun dalam kenyataan yang kita semua tahu, akan menjadi hadiah bagi terorisme dan kekuatan bagi Hamas,” kata Saar lewat unggahan di platform X, Kamis (10/4/2025)

Ia menegaskan bahwa keputusan seperti itu tidak akan membawa perdamaian dan stabilitas ke kawasan Timur Tengah, justru akan menjauhkannya.

Langkah Perancis ini menjadi sorotan karena akan menjadikannya negara kekuatan besar Eropa pertama, sekaligus anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yang secara resmi mengakui Negara Palestina.

Sebelumnya, dikutip dari Aljazeera, Perancis bersama seluruh anggota G-7 atau organisasi internasional yang terdiri dari tujuh negara ekonomi maju di dunia seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Kanada tidak mengakui Negara Palestina.

Namun, hingga sejauh ini, hampir lebih dari 150 negara sudah mengakui kemerdekaan Palestina.

Pada 2024, Irlandia, Norwegia, dan Spanyol mengambil langkah serupa, disusul Slovenia, sebagai reaksi atas serangan Israel ke Gaza setelah 7 Oktober 2023.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Perancis, Macron menegaskan bahwa Perancis akan mengumumkan pengakuannya terhadap Palestina dalam konferensi PBB di New York pada Juni mendatang.

Ia juga menyebut bahwa Perancis ingin memimpin konferensi tersebut bersama Arab Saudi.

Macron menambahkan, pengakuan ini bukan berarti berpihak, tetapi sebagai upaya menjaga keseimbangan, dengan mendukung hak rakyat Palestina, sekaligus menegaskan bahwa Perancis menolak kelompok yang menyangkal eksistensi Israel seperti Iran.

“Saya akan melakukannya karena saya pikir itu akan adil dan karena saya juga ingin berpartisipasi dalam dinamika kolektif, yang memungkinkan semua orang yang membela Palestina untuk mengakui Israel pada gilirannya," ujar Macron.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi menjadi buronan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) setelah badan peradilan itu merilis surat perintah penangkapan pada 21 November lalu.

Dengan perintah tersebut, ia dan eks Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, harus ditangkap jika berada di negara peratifikasi Statuta Roma ICC.

ICC menyatakan telah menemukan alasan kuat bahwa Netanyahu dan Gallant melakukan dugaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina.

ICC menyebut Netanyahu dan Gallant menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan serta melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan berbagai tindakan tak manusiawi lainnya kepada rakyat Palestina.

Sejumlah negara anggota ICC pun menyatakan akan patuh terhadap putusan ICC. Mereka di antaranya Kanada, Belgia, Irlandia, Belanda, Norwegia, hingga Afrika Selatan.

Kendati begitu, sejumlah negara menyatakan tak akan mengikuti perintah ICC. Hungaria, misalnya, yang menegaskan tak mau menangkap Netanyahu dan malah memberikan undangan kepadanya untuk berkunjung.

Prancis juga demikian. Setelah sempat menyatakan akan patuh, Paris kini mengubah pendiriannya dengan menyebut Netanyahu tak bisa ditangkap gegara kebal hukum. Impunitas itu didapat karena Israel "bukan anggota ICC."

Lantas, apakah benar Netanyahu kebal hukum seperti kata Prancis?

Pasal 27 Statuta Roma menyatakan bahwa putusan ICC "berlaku sama untuk semua orang tanpa perbedaan apa pun berdasarkan kapasitas resmi."

Pasal itu juga menyebut "tidak ada kasus yang membebaskan seseorang dari tanggung jawab pidana."

Prancis dengan demikian memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan pengadilan di bawah Statuta Roma dan "kewajiban kerja sama tersebut meluas hingga memberikan efek pada surat perintah penangkapan", demikian menurut direktur Human Rights Watch di Inggris, Yasmine Ahmed, kepada Al Jazeera.

Statuta Roma adalah dasar didirikannya ICC yang berisi kewenangan untuk mengadili kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, hingga kejahatan agresi.

Lantas, kenapa Prancis sebut Netanyahu kebal hukum?

Baca di halaman berikutnya >>>

Argumen Prancis tampaknya berdasar pada Pasal 98 Statuta Roma yang menyatakan bahwa suatu negara tidak boleh bertindak tak konsisten dengan kewajibannya di bawah hukum internasional "sehubungan dengan ... kekebalan diplomatik seseorang ... dari Negara Ketiga."

Profesor hukum internasional di Universitas Middlesex, William Schabas, mengatakan sikap Prancis ini pernah menjadi "argumen yang masuk akal" di masa lalu, namun ICC telah menjernihkan ambiguitas tersebut dalam putusan Majelis Banding 2019.

Saat itu, ICC sedang menguraikan masalah perintah penangkapan terhadap mantan Presiden Sudan Omar al-Bashir. Sama seperti Israel, Sudan bukan pihak yang meratifikasi Statuta Roma.

Namun, ICC menyimpulkan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi kepala negara di bawah hukum kebiasaan internasional, baik itu pihak ketiga atau tidak.

Dengan begitu, Prancis mau tau mau wajib untuk menangkap Netanyahu sesuai perintah ICC.

Pada Maret 2023, ICC juga mengeluarkan surat perintah penangkapan serupa terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.

Saat itu, Prancis menyambut baik langkah tersebut dan menegaskan bahwa tak ada yang bisa lolos dari hukum terlepas dari status mereka.

Pasca perilisan surat tersebut, Mongolia melanggar perintah ICC dengan menerima kunjungan resmi Putin ke negaranya.

Kementerian Prancis lantas mengeluarkan pernyataan yang menyebut "setiap Negara Pihak Statuta Roma memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan ICC dan melaksanakan surat perintah penangkapan yang dikeluarkannya, sesuai dengan ketentuan yang relevan dari Statuta Roma."

Sikap Prancis ini pun, menurut Schabas, merupakan standar ganda karena Prancis mendasarkan posisinya terhadap siapa yang dianggapnya teman dan musuh, bukan terhadap prinsip hukum.

Tidak mungkin Netanyahu melakukan perjalanan ke negara tersebut meski Prancis telah menyatakan tak akan menangkap dia. Sebab, ICC masih bisa memutuskan bahwa surat perintah penangkapannya sah.

Oleh sebab itu, Prancis tak akan berani mengundang Netanyahu ke negaranya.