Kom13

BNPT perkuat pendekatan partisipatif jangkau setiap lapisan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat pendekatan partisipatif guna menjangkau setiap lapisan masyarakat agar memiliki pemahaman dan daya tangkal yang baik terhadap berbagai paham negatif yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa.

Saat memberikan amanat pada apel perdana pasca Lebaran di Kantor Pusat BNPT Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/4), Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengimbau seluruh personel BNPT untuk memperkuat pendekatan tersebut sebagai hal yang mutlak dalam memaksimalkan program prioritas nasional yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Gunakan manajemen partisipatif, maka rekan-rekan silakan berikan ide gagasan contohnya program seperti apa yang akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan sampai ke pelosok," ucap Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam RPJMN, dia membeberkan terdapat beberapa kegiatan yang masuk menjadi prioritas nasional. Pertama, pertahanan dan keamanan dalam konteks pencegahan terorisme yang diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).

Kedua, lanjut dia, penguatan intelijen dalam kontra terorisme yang diwujudkan melalui pembentukan tim kontra-radikalisasi serta tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi, baik dalam atau luar lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dirinya mengingatkan jika tantangan penanggulangan terorisme harus disikapi dengan peningkatan kompetensi sesuai dengan isu yang beredar, baik secara global maupun nasional.

Kegiatan apel perdana ditutup dengan pemberian Satya Lencana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) BNPT yang telah mengabdi selama 10, 20, dan 30 tahun.

Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait dalam setiap tahapan penanggulangan terorisme.

Salah satu pendekatan partisipatif yang digiatkan oleh BNPT, yakni program Sekolah Damai. Diinisiasi oleh Wahid Foundation, program itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, toleran, dan damai, serta menanamkan nilai-nilai perdamaian dan toleransi sejak dini kepada siswa.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

SETARA Institute sebut penerapan RAN PE efektif cegah ekstremisme

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan mengatakan keberadaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) efektif dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Tercatat tidak ada serangan teroris secara terbuka atau zero terrorist attack di Indonesia sejak 2023 hingga saat ini. Halili menilai pelaksanaan RAN PE merupakan alasan di balik tidak adanya serangan teroris tersebut.

"Saya kira nol-nya angka serangan teroris di Indonesia atau yang sering disebut sebagai zero terrorist attack sejak 2023 itu merupakan salah satu yang bisa kita catat sebagai capaian dari penerapan atau implementasi RAN PE fase pertama," kata dia dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Halili menjelaskan RAN PE merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Kegiatan itu melibatkan pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat seperti SETARA Institute.

Tiga pilar utama dalam kegiatan itu, yakni pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan amanat Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE.

"Jadi, RAN PE itu betul-betul merupakan agenda sistematis dari negara untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan pendekatan utama, yaitu soft approach," ujar Halili.

RAN PE fase pertama berlangsung pada 2021-2024.

Menurut Halili, kegiatan atau program yang dilakukan selama periode itu berbasis pada upaya pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan.

Sebagai contoh, program mitigasi, pemetaan aktor, pembekalan aparatur daerah, dan pelibatan masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Lebih lanjut, Halili mengatakan pelaksanaan RAN PE fase pertama telah menghasilkan dua dampak positif, yakni terukur dan tidak terukur. Dampak terukurnya adalah zero terrorist attack.

"Fenomena zero terrorist attack itu dampak terukur yang bisa kita lihat, yakni tidak ada serangan teroris yang sifatnya terbuka dan mematikan di Indonesia," ucap dia.

Sementara, dampak tidak terukur, yaitu adanya mobilisasi seluruh sumber daya di tengah masyarakat agar memiliki kesadaran bahwa ekstremisme merupakan sesuatu yang nyata.

"Sehingga kita semua mesti melakukan mitigasi, memiliki awareness, dan memiliki kemampuan untuk mencegah secara dini," ujarnya.

Halili pun mengharapkan pelaksanaan RAN PE fase kedua pada 2025-2029 juga menghasilkan berbagai dampak positif dalam upaya mencegah dan menanggulangi terorisme. Salah satu yang paling signifikan, yakni mencegah terjadinya serangan teroris secara terbuka di Indonesia.

"Saya kira target paling utama adalah pencegahan agar tidak terjadi serangan terorisme yang bersifat terbuka. Ini bisa kita jadikan acuan efektivitas implementasi RAN PE fase kedua karena kita tahu serangan teroris itu selalu melahirkan berbagai kerugian, mulai dari kerugian jiwa, fisik, ekonomi, sosial dan budaya, bahkan kerugian politik," ungkapnya.

Adapun, BNPT fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional dalam RAN PE fase kedua pada 2025-2029.

Sementara itu, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan penguatan dua program itu melalui RAN PE fase kedua selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi presiden, salah satunya koordinasi sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme. Di sinilah rencananya peran RAN PE," kata Eddy.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Tentang Hari Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Diperingati 12 Februari

Daftar Isi

Latar Belakang dan Tujuan Hari Internasional
Rencana Aksi Mencegah Ekstremisme Kekerasan

Jakarta -

Hari Internasional untuk Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Dapat Menyebabkan Terorisme diperingati pada tanggal 12 Februari. Hari ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB sejak tahun 12 Februari 2016 dan diperingati setiap tahunnya.

Majelis Umum PBB mendefinisikan ekstremisme kekerasan sebagai bentuk penghinaan terhadap tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini merusak perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Tidak ada negara atau wilayah yang kebal dari dampaknya.

Latar Belakang dan Tujuan Hari Internasional

Dalam resolusinya 77/243, Majelis Umum PBB memutuskan untuk mendeklarasikan 12 Februari sebagai Hari Internasional untuk Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Dapat Menyebabkan Terorisme (International Day for the Prevention of Violent Extremism), dalam rangka meningkatkan kesadaran akan ancaman-ancaman yang terkait dengan ekstremisme kekerasan, ketika dan ketika kondusif bagi terorisme, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam hal ini.

Majelis Umum PBB menekankan dalam konteks ini tanggung jawab utama Negara-negara Anggota dan lembaga-lembaga nasional masing-masing dalam melawan terorisme, dan menggarisbawahi peran penting dari organisasi-organisasi antarpemerintah, masyarakat sipil, akademisi, para pemuka agama, dan media dalam melawan terorisme dan mencegah ekstremisme dengan kekerasan, sebagaimana dan ketika situasi menjadi kondusif bagi terorisme.

Resolusi tersebut menegaskan kembali bahwa terorisme dan ekstremisme kekerasan sebagaimana dan ketika kondusif bagi terorisme tidak dapat dan tidak boleh dikaitkan dengan agama, kebangsaan, peradaban, atau kelompok etnis apa pun. Majelis Umum PBB mengundang Kantor Kontra-Terorisme (Office of Counter-Terrorism), bekerja sama dengan entitas lain yang relevan dengan UN Global Counter-Terrorism Coordination Compact, untuk memfasilitasi peringatan Hari Internasional tersebut.

Rencana Aksi Mencegah Ekstremisme Kekerasan

Pada tanggal 15 Januari 2016, Sekretaris Jenderal PBB mempresentasikan Rencana Aksi untuk Mencegah Ekstremisme dengan Kekerasan kepada Majelis Umum PBB. Pada tanggal 12 Februari 2016, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi yang menyambut baik inisiatif dari Sekretaris Jenderal PBB, dan mencatat Rencana Aksi tersebut.

Rencana Aksi untuk Mencegah Ekstremisme dengan Kekerasan ini menyerukan sebuah pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya mencakup tindakan-tindakan kontraterorisme berbasis keamanan yang esensial, namun juga langkah-langkah pencegahan yang sistematis untuk mengatasi kondisi-kondisi mendasar yang mendorong seseorang untuk meradikalisasi diri dan bergabung dengan kelompok-kelompok ekstremis dengan kekerasan.

Rencana Aksi ini merupakan sebuah himbauan bagi tindakan bersama dari komunitas internasional. Rencana ini juga memberikan lebih dari 70 rekomendasi kepada Negara-negara Anggota PBB dan Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari ekstremisme kekerasan.

(wia/idn)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Tanggal 12 Februari 2025 Memperingati Hari Apa? Ini Penjelasannya

Jakarta -

Setiap tahun pada tanggal 12 Februari, terdapat peringatan Hari Internasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mendukung Terorisme atau International Day for the Prevention of Violent Extremism as and when Conducive to Terrorism.

Hari ini dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman yang terkait dengan ekstremisme kekerasan. Berikut asal-usul Hari Pencegahan Ekstremisme Kekerasan Pendukung Terorisme.

Latar Belakang Hari Pencegahan Ekstremisme Kekerasan Pendukung Terorisme

Dikutip dari situs PBB, Majelis Umum melalui resolusi 77/243 mendeklarasikan tanggal 12 Februari sebagai Hari Internasional untuk Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mendukung Terorisme. Resolusi tersebut menegaskan kembali bahwa terorisme dan ekstremisme kekerasan, sebagaimana dan apabila mengarah pada terorisme, tidak dapat dan tidak boleh dikaitkan dengan agama, kebangsaan, peradaban, atau kelompok etnis apa pun.

Majelis Umum PBB menekankan tanggung jawab utama negara anggota dan lembaga nasional masing-masing dalam melawan terorisme, dan menggarisbawahi peran penting organisasi antarpemerintah, masyarakat sipil, akademisi, pemimpin agama, dan media dalam melawan terorisme serta mencegah ekstremisme kekerasan yang kondusif terhadap terorisme.

Pada tanggal 15 Januari 2016, Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan Rencana Aksi untuk Mencegah Ekstremisme Kekerasan kepada Majelis Umum. Pada tanggal 12 Februari 2016, Majelis Umum PBB mengadopsi sebuah resolusi yang menyambut inisiatif Sekretaris Jenderal PBB dan mencatat Rencana Aksi untuk Mencegah Ekstremisme Kekerasan.

Rencana aksi menyerukan pendekatan yang tidak hanya mencakup langkah-langkah antiterorisme berbasis keamanan penting, tetapi juga langkah-langkah pencegahan sistematis untuk mengatasi kondisi mendasar yang mendorong individu untuk meradikalisasi dan bergabung dengan kelompok ekstremis kekerasan.

Dampak Ekstremisme Kekerasan

Ekstremisme kekerasan merupakan penghinaan terhadap tujuan dan prinsip PBB. Ekstremisme merusak perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan.

Ekstremisme kekerasan merupakan fenomena yang beragam, tanpa definisi yang jelas. Ekstremisme kekerasan bukanlah hal baru atau eksklusif bagi wilayah, kebangsaan, atau sistem kepercayaan mana pun.

Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok teroris seperti Negara Islam di Irak dan Levant (ISIL), Al-Qaeda, dan Boko Haram telah membentuk citra tentang ekstremisme kekerasan dan perdebatan tentang cara mengatasi ancaman ini. Pesan intoleransi kelompok-kelompok ini telah menimbulkan konsekuensi yang drastis bagi banyak wilayah di dunia.

Dengan menguasai wilayah dan menggunakan media sosial untuk mengomunikasikan kejahatan mereka yang kejam secara langsung, mereka berupaya menantang nilai-nilai bersama tentang perdamaian, keadilan, dan martabat manusia.

Penyebaran ekstremisme kekerasan semakin memperburuk krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melampaui batas wilayah mana pun. Jutaan orang telah meninggalkan wilayah yang dikuasai oleh kelompok teroris dan ekstremis kekerasan.

Arus migrasi meningkat, baik dari dan ke zona konflik, melibatkan mereka yang mencari perlindungan dan mereka yang dibujuk ke dalam konflik sebagai pejuang teroris asing, yang semakin mengganggu stabilitas wilayah terkait.

Tidak ada yang dapat membenarkan ekstremisme kekerasan, tetapi kita juga harus mengakui bahwa hal itu tidak muncul begitu saja. Narasi tentang keluhan, ketidakadilan yang nyata atau yang dirasakan, pemberdayaan yang dijanjikan, dan perubahan besar menjadi menarik ketika hak asasi manusia dilanggar, tata pemerintahan yang baik diabaikan, dan aspirasi dihancurkan.

(kny/imk)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Muhammad Makmun Rasyid
Penulis Trilogi Kontra Khilafahisme

HIZBUT Tahrir (HT) bukan sekadar organisasi Islam global. Ia adalah gerakan ideologis yang bekerja di balik layar, mengusung sistem khilafah sebagai tatanan ideal dunia Islam.

Sejak 1980-an, gerakan ini menapakkan jejaknya di Indonesia melalui jalur pendidikan. Abdurahman Albagdadi, seorang aktivis HT dari Australia, masuk ke pesantren Al-Ghazali Bogor, membangun jaringan di kalangan mahasiswa, hingga ideologi ini mengakar di kampus-kampus besar seperti IPB, Unpad, IKIP Malang, Unair dan lainnya.

Pada 1990-an, HTI mulai mengadopsi pendekatan lebih luas. Dari ruang akademik, mereka merambah komunitas pekerja dan birokrasi dengan pola rekrutmen tertutup. Reformasi 1998 menjadi momentum emas yang mereka manfaatkan untuk menampilkan diri secara terbuka. Konferensi Internasional Khilafah Islamiyah 2002 di Istora Senayan menjadi puncak eksistensi HTI, menandai transisi mereka dari gerakan intelektual menjadi proyek politik yang lebih masif.

Namun, HTI menghadapi dilema besar: mereka menolak model nation-state yang mereka anggap sebagai produk imperialisme, tetapi pada saat yang sama, mereka memanfaatkan kebebasan demokrasi untuk menyebarkan gagasannya. Larangan yang diberlakukan pada 2017 tak serta-merta menghentikan langkah mereka. Sebaliknya, mereka beradaptasi, berpindah ke ranah digital, menyusup ke forum-forum kajian Islam eksklusif, dan mencari celah dalam sistem yang ada.

Gempuran Global
HT bukan sekadar fenomena Indonesia. Di Timur Tengah, mereka dianggap ancaman terhadap stabilitas nasional. Yordania dan Mesir menindaknya dengan keras, Palestina melihatnya sebagai pesaing Ikhwanul Muslimin, sementara Turki menekan mereka agar tidak berkembang.

Januari 2024 menjadi titik balik global bagi HT. Inggris resmi melabeli mereka sebagai organisasi teroris setelah aksi demonstrasi pro-Hamas yang diwarnai seruan "jihad?.

Home Secretary James Cleverly menegaskan HT sebagai kelompok antisemit yang merayakan kekerasan, termasuk serangan 7 Oktober 2023. Keputusan ini menutup ruang gerak HT di Inggris, tetapi jika sejarah menjadi pelajaran, mereka selalu menemukan cara untuk bertahan.

Di Kanada, langkah serupa mulai diambil. Pada 13 Januari 2025, Menteri Keamanan Publik Rachel Bendayan mengumumkan pemantauan ketat terhadap HT setelah rencana konferensi mereka di Hamilton, Ontario. RCMP telah mengaktifkan pengawasan penuh terhadap acara tersebut dan sedang mempertimbangkan status HT sebagai entitas teroris dalam hukum Kanada.

Pada 6 Januari 2025, HT Kanada merespons tekanan ini dengan pernyataan tegas: mereka tetap berpegang pada misinya untuk menghidupkan kembali umat Islam melalui pendirian kembali Khilafah sesuai metode kenabian. Ini adalah sinyal bahwa meskipun mereka menghadapi represi, mereka tetap teguh dalam ideologi dan menolak tunduk pada tekanan pemerintah.

Di Kota Hamilton, respons juga muncul. Wali Kota Andrea Horwath menegaskan bahwa kota tersebut tidak akan menjadi ruang bagi organisasi yang menyebarkan kebencian. Dengan kebijakan ketat terkait penyewaan fasilitas publik, Hamilton memastikan HT tidak bisa beroperasi secara terbuka. Ini adalah tanda bahwa negara-negara Barat mulai melihat HT sebagai ancaman nyata dan mengambil langkah preventif sebelum gerakan ini berkembang lebih jauh.

Mencari Celah Pascapelarangan
Pada 2 Februari 2025, aksi massa berupa pawai terjadi di sedikitnya 22 kota di Indonesia. Meski tidak mengatasnamakan HTI secara resmi, pola mobilisasi dan narasi yang digunakan mengindikasikan keterlibatan jaringan mereka.

Pemerintah diharapkan bertindak lebih tegas terhadap kelompok yang dinilai terus berupaya menyusupkan ide khilafah ke ruang publik, meskipun telah dilarang secara hukum. Ini menunjukkan bahwa HTI tetap mencari celah, menggunakan metode adaptif untuk menghindari deteksi, dan menyusup ke organisasi yang lebih moderat.

Dalam Konferensi Pers BNPT pada 23 Desember 2024 di Hotel Aryaduta Jakarta Pusat, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa sebanyak 180.954 konten bermuatan radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme terdeteksi sepanjang tahun 2024.

Konten-konten ini terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris dan kelompok terlarang, di antaranya ISIS, JAD, Hizbut Tahrir Indonesia, dan JAT. Temuan ini menjadi sinyal bahwa meskipun telah dibubarkan, jaringan HTI masih aktif dalam ruang digital, membangun narasi dan merekrut simpatisan baru melalui berbagai platform daring.

Fenomena gerakan khilafah di Indonesia tidak hanya berkutat pada HTI. Salah satu aktor yang turut mencuri perhatian adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin (KM), sebuah organisasi yang mengklaim sebagai gerakan dakwah untuk menegakkan sistem khilafah di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1997 dan memiliki struktur kepemimpinan dengan ?khalifah? sebagai pemimpin tertinggi.

KM telah menjadi perhatian pemerintah karena aktivitasnya yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi Indonesia. Organisasi ini diduga menyebarkan paham yang menolak sistem demokrasi dan mendukung pembentukan Negara Islam. Selain itu, mereka juga memiliki jaringan pendidikan dan komunitas yang dianggap menyebarkan ideologi radikal kepada para pengikutnya.

Penangkapan Abdul Qadir Hasan Baraja pada 2022 dilakukan atas tuduhan bahwa ia dan organisasinya terlibat dalam kegiatan yang melanggar UU No 16/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), termasuk menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keamanan nasional. Pemerintah menilai gerakan ini sebagai ancaman serius terhadap ideologi negara dan tatanan masyarakat.

Namun, yang menarik, kasus serupa telah muncul sebelumnya. Pada 26 Agustus 2020, laporan terhadap Ismail Yusanto telah masuk ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan melanggar UU No 16/2017. Meskipun HTI telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, penerapan hukum terhadap individu-individu yang terafiliasi dengannya masih menyisakan pertanyaan. Jika regulasi telah tersedia, mengapa langkah tegas yang sama tidak segera diterapkan?

Keberlangsungan organisasi, termasuk yang telah dinyatakan terlarang, sangat bergantung juga pada sistem pendanaan yang mereka kelola. Perputaran keuangan menjadi denyut nadi yang memungkinkan jaringan mereka tetap hidup, merekrut simpatisan baru, dan menyebarluaskan ideologi mereka. Sudah saatnya pemerintah tidak hanya berfokus pada pemantauan aktivitas organisasi ini tetapi juga menindak sumber daya keuangan mereka.

Redefinisi tindak pidana 'Pencucian Uang' harus diperluas untuk mencakup organisasi terlarang seperti HTI. Langkah konkret yang perlu diambil adalah memperketat regulasi finansial, melakukan audit mendalam terhadap sumber pendanaan yang mencurigakan.

Tanpa upaya ini, organisasi semacam HTI dapat terus bergerak meskipun secara formal telah dinyatakan terlarang. Keputusan untuk membubarkan mereka tanpa menutup celah finansial hanya akan membuat mereka beradaptasi dengan modus operandi baru, yang mungkin lebih sulit dideteksi.

(poe)

Indonesia-Kenya perkuat komitmen penanggulangan ekstremisme-terorisme

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Kenya memperkuat komitmen kedua negara untuk bekerja sama dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (P/CVE).

Penguatan tersebut ditekankan dalam dialog bilateral Indonesia-Kenya bertajuk “The Whole of Government and The Whole Society Approach: The Significant Role of Civil Society in PCVE Efforts in Indonesia and Kenya” pada Senin, di Nairobi, sebagaimana rilis pers yang diperoleh dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Nairobi, Selasa.

Dalam dialog tersebut, KBRI menegaskan komitmen Indonesia dan Kenya untuk memperkuat kerja sama P/CVE, termasuk mendorong pelibatan masyarakat sipil kedua negara pada upaya P/CVE.

Dialog bilateral tersebut dibuka oleh Duta Besar RI untuk Kenya Mohamad Hery Saripudin, dan dalam sambutannya, Dubes Saripudin menyampaikan bahwa isu ektremisme berbasis kekerasan dan terorisme menjadi penting dan strategis dalam menjaga keamanan negara maupun global.

Oleh karena itu, dia menilai perlu ada kerja sama internasional baik di tingkat government-to-government maupun people-to-people di akar rumput.

Dia juga menyampaikan perlunya transfer pengetahuan dalam implementasi P/CVE, baik di Indonesia maupun Kenya, dan dia berharap kedua negara dapat bersinergi dalam menghadapi ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme.

Duta Besar RI itu juga berharap kerja sama di sektor keamanan dapat mendukung peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kenya.

Dialog bilateral itu merupakan acara puncak konferensi lintas negara bertema Enhancing Cooperation: A Cross Country Peer to Peer Learning and Exchange Program on Localizing Preventing and Countering Violent Extremism (PCVE) Strategies in Kenya pada 26 Januari-3 Februari 2025.

Diadakan oleh Joint Initiative for Strategic Religious Action(JISRA) bekerja sama dengan BNPT, NCTC Kenya dan Mensen met een Missie (MM), para peserta dialog terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia, Kenya, dan Nigeria.

Sementara itu, kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan pertukaran praktik terbaik antara Indonesia dan Kenya, khususnya dalam upaya pelokalan RAN P/CVE, mengidentifikasi tantangan dan solusi, serta menyoroti peran strategis masyarakat sipil dalam upaya pelokalan P/CVE.

Kegiatan konferensi lintas negara di Kenya itu dilakukan di Nairobi dan Mombasa, melalui kunjungan ke Kilifi County dan Kwale County.

Sementara itu, pada acara puncak konferensi lintas negara tersebut, para peserta mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut.

Beberapa rekomendasi tersebut di antaranya: Riset terkait rehabilitasi dan reintegrasi, dukungan JISRA terhadap pelokalan RAN PE di Indonesia, serta kelanjutan program pembelajaran dan Peer to Peer Learning antara Indonesia dan Kenya di Indonesia.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Natalius Pigai Temui MenPPPA Bahas Ideologi Gender hingga Ekstremisme

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi. Kedua menteri membahas ideologi gender yang ditentang HAM.

"Sekarang (saya) ke Kementerian PPA di sini, yang menjadi concern itu tentu dengan perempuan dan perlindungan anak. Ya, karena itulah saya datang mendapatkan masukan apa-apa yang perlu kami bisa kerja sama, menjadi mitra, apa yang kami bisa bantu dalam konteks kepastian adanya perlindungan, penghormatan dan pemenuhan kebutuhan HAM bagi perempuan dan juga anak," kata Natalius kepada wartawan di KemenPPPA, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Natalius menyampaikan ekstremisme ideologi gender menjadi perhatiannya dalam pembahasan tersebut.

"Kebetulan salah satu yang menjadi concern bagi saya itu adalah adanya HAM itu menentang ideologi ekstremisme, ideologi gender, ekstremisme ideologi gender. Orang memandang gender ekstremisme menurut saya ya, agak bahasa kerasnya," jelasnya.

Menurutnya, ada ketidakadilan dalam cara pandang yang dihadapi kaum perempuan. Untuk itu, Natalius memastikan kembali aspek yang menyerang kehormatan dan martabat perempuan.

"Cara pandang bahwa dalam konteks ini ada ketidakadilan yang dihadapi oleh kaum perempuan. Dalam konteks inilah saya pasti akan memastikan kembali aspek-aspek yang menyerang kehormatan martabat dan juga khususnya terhadap perempuan," jelasnya.

Dia mengatakan salah satu upayanya adalah memastikan regulasi, koordinasi semua sektor, dan pemenuhan kebutuhan hak bagi kaum perempuan.

"Salah satu upaya yang kita lakukan adalah adanya kepastian regulasi yang kami keluarkan. Yang kedua mengkoordinasikan semua sektor. Lalu, yang ketiga memastikan adanya pemenuhan kebutuhan, hak bagi mereka," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Arifah mengatakan kedatangan Natalius untuk membangun sinergi kolaborasi sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto.

"Pada sore hari ini kami menerima kehadiran Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, Pak Pigai, untuk membangun sinergi kolaborasi dan kerjasama sebagaimana yang diamanahkan oleh Bapak Presiden saat kami retreat di Magelang," ujar Arifah.

Arifah menuturkan pesan Prabowo adalah tidak ada satu pun kementerian lembaga yang sukses sendiri. Sebab itu kolaborasi harus dibangun.

"Beliau menyampaikan bahwa tidak ada satu pun kementerian lembaga yang bisa sukses atau bekerja sendiri. Sehingga, kolaborasi dan sinergi ini harus dibangun dengan berbagai pihak. Salah satunya adalah dengan Menteri Hak Asasi Manusia," tutupnya.

(azh/azh)

BNPT, KP2MI, Uni Eropa, dan RUSI perkuat sinergi lindungi PMI

Faktor kerentanan PMI kerap menjadi alasan mereka terlibat dalam struktur ekstremisme kekerasan, maka instruktur harus berperan sebagai pengingat dan melakukan intervensi dini untuk mencegah individu tersebut terpapar ekstremisme

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Uni Eropa, dan The Royal United Services Institute (RUSI) memperkuat sinergi dalam peningkatan kapasitas instruktur guna memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari ekstremisme kekerasan atau bahaya terorisme.

"Upaya perlindungan membutuhkan sinergi yang kuat, kita membutuhkan langkah-langkah terkoordinasi dalam rangka pencegahan dan perlindungan PMI dari bahaya terorisme. Salah satu upayanya, yakni dengan peningkatan kapasitas instruktur," kata Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam Kegiatan Pelatihan Uni Eropa-Indonesia di Jakarta (13/1), BNPT menyebut data per 9 Januari 2025, sebanyak 118 PMI telah dideportasi atau ditahan karena dugaan keterlibatan dalam aktivitas terorisme.

Dalam pelatihan itu pula, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding menjelaskan salah satu faktor kerentanan PMI terlibat dalam jaringan ekstremisme kekerasan, yaitu perubahan geopolitik di negara tempat mereka bekerja.

Oleh karena itu, dirinya berharap instruktur mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman agar PMI tidak terpapar.

"Instruktur harus menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman yang baik sebelum mereka ke luar negeri, harus diberi pemahaman mengenai modus, sejarah, dan pola-pola yang biasa digunakan jaringan," ucap Abdul dalam kesempatan yang sama.

Sementara itu, senior Research Fellow at RUSI Europe Joana de Deus Pereira pun menambahkan bahwa ada banyak faktor kerentanan PMI, dua di antaranya berupa aspek ekonomi dan kurangnya dukungan dari keluarga atau komunitasnya.

Dalam hal tersebut, kata dia, instruktur harus menjadi pengingat dalam melakukan intervensi awal.

"Faktor kerentanan PMI kerap menjadi alasan mereka terlibat dalam struktur ekstremisme kekerasan, maka instruktur harus berperan sebagai pengingat dan melakukan intervensi dini untuk mencegah individu tersebut terpapar ekstremisme,” ungkap Joana.

Political Advisor Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Anneleen Van Landeghem menyampaikan komitmen Uni Eropa untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia dalam menciptakan keamanan serta menyeimbangkan langkah pencegahan dengan penghormatan terhadap HAM.

“Kami berkomitmen untuk mendukung penguatan kapasitas Indonesia dalam menciptakan keamanan dan stabilitas jangka panjang," ujar Anneleen.

Dengan demikian, dia menilai pelatihan yang diselenggarakan mencerminkan kesepahaman pentingnya menyeimbangkan langkah pencegahan dengan penghormatan terhadap HAM.

Adapun Kegiatan Pelatihan Uni Eropa-Indonesia tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan bagi Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan Calon PMI tersebut akan berlangsung lima hari, sejak 13 Januari 2025.

Pelatihan diikuti oleh 81 Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP) PMI. Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu tindak lanjut Nota Kesepahaman antara BNPT dan KP2MI pada tahun 2023.