JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memastikan bakal mengawal penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM terhadap para eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM RI Munafrizal Manan mengatakan, komitmen itu akan dipegang agar para eks pemain sirkus OCI mendapatkan keadilan.

"Kami pastikan bahwa, karena kami sudah mendapatkan kepercayaan dan harapan dari para mantan pemain sirkus, kami akan mengawal kasus ini,” kata Munafrizal Manan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025), dikutip dari Antaranews.

"Kami akan tetap untuk dalam posisi karena mandat diberikan kepada Kementerian HAM melakukan pembelaan HAM, kami pastikan keadilan itu akan bisa diberikan kepada mereka,” ujarnya lagi.

Kemudian, dia mengungkapkan bahwa penanganan penyelesaian permasalahan kasus eks pemain sirkus OCI tersebut saat ini masih berproses di kementeriannya.

"Karena ini memang kasus yang sudah lama maka tindak lanjutnya juga tentu saja butuh waktu,” katanya

Munafrizal juga menjelaskan bahwa pihaknya sendiri telah menerima aduan dari para mantan pemain sirkus OCI pada 15 April 2025.

"Para mantan pemain sirkus ini sudah berupaya ke berbagai tempat untuk mencari keadilan, tetapi mereka merasa seolah tertutup jalan sehingga kemudian mereka memberikan kepercayaan dan harapan kepada Kementerian HAM," ujarnya.

Menurut Munafrizal, Kementerian HAM langsung menindaklanjuti aduan tersebut dengan melakukan pemetaan masalah.

Terkait penyelesaian kasus, dia mengatakan, pihaknya juga telah sampai pada proses meminta keterangan dari para ahli dan berkoodinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya.

"Kami sudah melakukan pendalaman kepada para ahli, pakar hak asasi manusia, pakar hukum pidana, dan juga kemudian koordinasi-koordinasi dengan lembaga yang terkait,” kata Munafrizal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara memberikan dukungan fungsi pengawasan pihaknya bila pemerintah membentuk tim pencari fakta (TPF) independen atas dugaan kekerasan hingga eksploitasi yang dialami oleh para mantan pemain sirkus OCI.

"Kita kan akan mengawasi pemerintah untuk itu. Ya, dikembalikan kepada pemerintah yang di sektornya itu ada Kementerian Hukum, ada Kementerian HAM," kata Dewi ditemui usai rapat.

"Mengenai dugaan, kemungkinan pelanggaran HAM itu akan tercermin nanti bagaimana pemerintah dengan tim mencari fakta, tetapi keperluan nanti sampai terlaksana (pembentukan TPF) atau tidak, serahkan pemerintah karena ini semua juga masih berproses,” ujarnya lagi.

Diketahui, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja sirkus OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta pada 15 April 2025.

Mugiyanto mengatakan bahwa Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komnas HAM, mengingat para korban sebelumnya telah melapor ke dua pihak tersebut.

Di samping itu, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, Kementerian HAM berencana meminta keterangan dari pihak Taman Safari Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, salah satu eks pemain sirkus OCI yang juga menjadi korban, Fifi Nur Hidayah, mengaku bahwa dia mendapat penyiksaan selama dirinya dilatih sirkus baik oleh OCI atau Taman Safari Indonesia.

Di hadapan jajaran Komisi XIII DPR RI, Fifi bahkan mengungkapkan, penyiksaan semakin terjadi ketika dipindah ke Taman Safari Indonesia sekitar tahun 1980-an.

Bukan hanya pukulan, Fifi juga sempat disetrum hingga dipasung akibat pernah kabur namun tertangkap.

“Saya pikir hidup saya lebih baik di sana. Saya tidak dapat penyiksaan. Ternyata di taman safari saya lebih,” ujar Fifi sembari menangis.

“Lebih keras lagi saya dilatih. Saya dapat penyiksaan lagi pak. Sampai saya melarikan diri Karena saya enggak tahan,” katanya lagi.

Sementara itu, Founder Oriental Circus Indonesia (OCI) dan Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, membantah semua tuduhan para eks pemain sirkus.

Menurut Tony, pelatihan sirkus memang menuntut kedisiplinan tinggi, tetapi bukan berarti ada praktik kekerasan atau penyiksaan seperti yang dituduhkan oleh sejumlah pihak.

"Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin," ujar Tony di Jakarta pada Kamis, 17 April 2025.

Tony juga menepis kabar mengenai penyiksaan terhadap pemain sirkus yang beredar di media.

"Kalau dibilang penyiksaan, ya itu membuat sensasi saja. Supaya orang yang dengar jadi kaget, serius gitu ya. Kalau benar-benar seperti itu, ya tidak masuk akal," katanya.

KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menanggapi serius laporan terkait kasus dugaan eksploitasi oleh Oriental Circus Indonesia (OCI) dan merujuk pada penyelidikan yang telah dilakukan sejak tahun 1997.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/60/V/1997/Satgas tertanggal 6 Juni 1997, penyelidikan ditujukan kepada FM dan VS yang disangkakan melanggar Pasal 277 dan 335 KUHP.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, mengungkapkan bahwa Komnas HAM saat itu menemukan empat indikasi pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak OCI.

Empat pelanggaran tersebut mencakup hak anak untuk mengetahui asal-usul dan identitasnya, kebebasan dari eksploitasi ekonomi, hak atas pendidikan yang layak, serta hak atas perlindungan keamanan dan jaminan sosial. Namun, penyidikan kasus ini dihentikan oleh Kepolisian pada tahun 1999.

"Komnas HAM mendapatkan informasi bahwa Direktorat Reserse Umum Polri menghentikan penyidikan tindak pidana menghilangkan asal-usul dan perbuatan tidak menyenangkan," ujar Uli pada Jumat (18/4/2025).

Apa Rekomendasi Komnas HAM Saat Ini?

Meskipun sudah lebih dari dua dekade berlalu, Komnas HAM menilai kasus ini belum tuntas dan tetap relevan untuk ditindaklanjuti. Komnas HAM memberikan dua rekomendasi utama.

Pertama, agar kasus ini diselesaikan secara hukum dan ada upaya pemenuhan kompensasi kepada mantan pemain OCI.

Kedua, mendesak penelusuran dan kejelasan asal-usul serta identitas para pemain sirkus yang pernah tergabung dalam OCI.

"Hal ini sangat penting untuk mengetahui asal-usul, identitas, dan hubungan kekeluargaannya," tegas Uli.

Tony Sumampau, pendiri Oriental Circus Indonesia sekaligus Taman Safari Indonesia, menyampaikan penjelasan terkait asal-usul para pemain sirkus.

Ia mengaku bahwa sebagian dari anak-anak yang tampil dalam OCI diasuh oleh keluarganya sejak bayi. Anak-anak itu diambil dari panti asuhan di Kalijodo oleh ayahnya, Hadi Manansang.

"Orang tua itu suka menampung anak, jadi dari bayi, entah anaknya siapa itu. Ternyata, waktu saya tanya ini anak dari mana, katanya anak dari panti asuhan," tutur Tony kepada media pada Kamis (17/4/2025).

Anak-anak tersebut, lanjut Tony, kemudian dibesarkan hingga usia 6-7 tahun, sebelum mulai dilatih untuk menjadi pemain sirkus.

Ia juga mengungkapkan bahwa Komnas HAM telah menelusuri asal-usul anak-anak itu dalam penyelidikan tahun 1997.

"Waktu itu tim dari Komnas HAM yang menelusuri, dan ternyata panti asuhannya memang ada di sekitar Kalijodo," ujarnya.

Bagaimana Klarifikasi dari Pihak OCI?

Pihak OCI melalui juru bicara Hamdan Zoelva, Imam Nasef, memberikan klarifikasi terkait pernyataan Komnas HAM.

Imam menyatakan bahwa dalam dokumen hasil pemantauan Komnas HAM tahun 1997 tidak ada pernyataan eksplisit yang menyebut adanya pelanggaran HAM oleh OCI.

"Kalau rekan-rekan ikuti Komisi III, sempat dibacakan, hal yang penting dicermati juga di dalam rekomendasi sebenarnya tidak ada satu pun kata atau kalimat yang telah terbukti pelanggaran HAM. Bahasanya adalah cenderung," jelas Imam pada Senin (21/4/2025).

Ia menekankan bahwa istilah yang digunakan dalam dokumen Komnas HAM adalah "indikasi" atau "dugaan", bukan kesimpulan pasti bahwa terjadi pelanggaran HAM.

"Di situ bahasanya juga jelas, dia mereviu ke laporan dan rekomendasi Komnas HAM tahun 1997. Bahasanya di situ disebutkan dugaan pelanggaran HAM," tambah Imam.

Imam juga menyebutkan bahwa siaran pers terbaru Komnas HAM pada April 2025 konsisten menggunakan diksi yang sama, yaitu "indikasi" dan "dugaan".

Diketahui, kasus dugaan eksploitasi oleh Oriental Circus Indonesia (OCI) kembali mencuat ke publik setelah sejumlah mantan pemain sirkus melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Mugiyanto.

Dalam pertemuan tersebut, mereka mengaku telah mengalami kekerasan dan penganiayaan selama menjadi bagian dari OCI.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Beda Pernyataan Komnas HAM dan Pendiri Taman Safari Indonesia soal Dugaan Eksploitasi Pemain OCI.

KOMPAS.com - Mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mengungkapkan ada bunker di bagian bawah rumah di Taman Safari sebagai lokasi penyiksaan.

Hal itu diungkap dalam bagian empat tuntutan serius yang dilayangkan kepada pihak Taman Safari Indonesia terkait dugaan eksploitasi dan penyiksaan yang mereka alami semasa bekerja di sirkus tersebut.

Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Sholeh, para mantan pemain menyuarakan keinginan mereka untuk mendapatkan keadilan, terutama terkait kondisi kerja yang mereka alami sejak kecil.

Salah satu poin penting yang disoroti adalah dugaan keberadaan bunker penyiksaan di lokasi Taman Safari.

Apa Saja Tuntutan yang Diajukan?

Sholeh memaparkan bahwa terdapat empat tuntutan utama yang diajukan oleh kliennya. Tuntutan pertama adalah membuka identitas asli dari 60 mantan pemain sirkus yang merasa tidak tahu asal-usul mereka karena sejak kecil telah hidup dalam lingkungan tertutup sirkus.

"Satu, buka asal-usul 60 mantan pemain sirkus ini," kata Sholeh dalam pernyataan yang dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (19/4/2025).

"Ini tidak bisa tidak," lanjutnya.

Tuntutan kedua adalah pembentukan tim investigasi independen yang bertugas meneliti secara langsung lokasi-lokasi Taman Safari di Indonesia, termasuk di Cisarua (Bogor), Prigen (Jawa Timur), dan Gianyar (Bali).

"Bentuk tim investigasi supaya bisa mendatangi lokasi Taman Safari. Menurut teman-teman di sana itu ada bunker. Rumahnya itu ada di bawah tanah, tempat mereka tinggal di situ lah tempat penyiksaan. Itu berdasarkan pengakuan (korban)," jelas Sholeh.

Tuntutan ketiga berkaitan dengan upaya hukum di tingkat lebih tinggi, yaitu pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengadili dugaan pelanggaran berat yang terjadi pada tahun 1997.

Menurut Sholeh, meski saat itu belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur HAM, pengadilan HAM tetap penting untuk dibentuk demi memberikan keadilan dan menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang.

Tuntutan keempat adalah pemberian kompensasi atau ganti rugi. Para korban mengeklaim telah dieksploitasi sejak kecil hingga dewasa tanpa mendapatkan upah yang layak.

"Yang keempat baru bicara ganti rugi, tapi tiga itu tadi harus dilalui dulu. Kenapa harus ada ganti rugi? Karena sejak kecil dieksploitasi sampai dia dewasa, tidak pernah digaji," kata Sholeh.

Ia menambahkan bahwa ada korban yang mengalami kekerasan fisik serius.

"Juga terhadap kekerasan, ada yang membekas tangannya dipukul sama balok, korban Ida sampai badannya cacat. Menurut saya, wajar sekali kalau mereka menuntut ganti rugi," tegasnya.

Apa Kata Pihak Taman Safari dan OCI?

Tony Sumampau, pendiri OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, membantah keras tuduhan eksploitasi dan penyiksaan terhadap para pemain sirkus.

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (17/4/2025), Tony menyatakan bahwa proses pelatihan memang menuntut kedisiplinan tinggi, tetapi tidak sampai melibatkan kekerasan seperti yang dituduhkan.

"Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin," ujar Tony.

Ia menilai tuduhan tersebut terlalu sensasional dan tidak masuk akal. Tony juga menduga adanya pihak luar yang memprovokasi mantan pemain untuk membesar-besarkan kasus ini.

"Kita sedang mengupayakan langkah hukum terhadap pihak yang memanfaatkan mereka," tambahnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kuasa Hukum Eks Pemain Sirkus Sebut Ada Bunker di Taman Safari, Diduga Tempat Penyiksaan.

KOMPAS.com - Mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) mengungkapkan ada bunker di bagian bawah rumah di Taman Safari sebagai lokasi penyiksaan.

Hal itu diungkap dalam bagian empat tuntutan serius yang dilayangkan kepada pihak Taman Safari Indonesia terkait dugaan eksploitasi dan penyiksaan yang mereka alami semasa bekerja di sirkus tersebut.

Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Sholeh, para mantan pemain menyuarakan keinginan mereka untuk mendapatkan keadilan, terutama terkait kondisi kerja yang mereka alami sejak kecil.

Salah satu poin penting yang disoroti adalah dugaan keberadaan bunker penyiksaan di lokasi Taman Safari.

Apa Saja Tuntutan yang Diajukan?

Sholeh memaparkan bahwa terdapat empat tuntutan utama yang diajukan oleh kliennya. Tuntutan pertama adalah membuka identitas asli dari 60 mantan pemain sirkus yang merasa tidak tahu asal-usul mereka karena sejak kecil telah hidup dalam lingkungan tertutup sirkus.

"Satu, buka asal-usul 60 mantan pemain sirkus ini," kata Sholeh dalam pernyataan yang dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu (19/4/2025).

"Ini tidak bisa tidak," lanjutnya.

Tuntutan kedua adalah pembentukan tim investigasi independen yang bertugas meneliti secara langsung lokasi-lokasi Taman Safari di Indonesia, termasuk di Cisarua (Bogor), Prigen (Jawa Timur), dan Gianyar (Bali).

"Bentuk tim investigasi supaya bisa mendatangi lokasi Taman Safari. Menurut teman-teman di sana itu ada bunker. Rumahnya itu ada di bawah tanah, tempat mereka tinggal di situ lah tempat penyiksaan. Itu berdasarkan pengakuan (korban)," jelas Sholeh.

Tuntutan ketiga berkaitan dengan upaya hukum di tingkat lebih tinggi, yaitu pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk mengadili dugaan pelanggaran berat yang terjadi pada tahun 1997.

Menurut Sholeh, meski saat itu belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur HAM, pengadilan HAM tetap penting untuk dibentuk demi memberikan keadilan dan menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang.

Tuntutan keempat adalah pemberian kompensasi atau ganti rugi. Para korban mengeklaim telah dieksploitasi sejak kecil hingga dewasa tanpa mendapatkan upah yang layak.

"Yang keempat baru bicara ganti rugi, tapi tiga itu tadi harus dilalui dulu. Kenapa harus ada ganti rugi? Karena sejak kecil dieksploitasi sampai dia dewasa, tidak pernah digaji," kata Sholeh.

Ia menambahkan bahwa ada korban yang mengalami kekerasan fisik serius.

"Juga terhadap kekerasan, ada yang membekas tangannya dipukul sama balok, korban Ida sampai badannya cacat. Menurut saya, wajar sekali kalau mereka menuntut ganti rugi," tegasnya.