JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai anggapan yang menyebut kenaikan harga emas sebagai sinyal buruk terhadap perekonomian di Indonesia sangat berlebihan.

Sebagaimana diketahui, harga emas belakangan ini melonjak tinggi.

"Ada beberapa yang beranggapan kenaikan ini apakah sebuah sinyal kekhawatiran tentang kondisi ekonomi. Saya kira itu terlalu berlebihan kalaupun ada masukan atau pandangan," kata Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Dia berharap semua pihak dapat memberikan pandangan yang konstruktif dan memberikan optimisme terhadap kondisi ekonomi bangsa Indonesia.

Meski begitu, ia menyampaikan terima kasih dan rasa penghormatan terhadap pandangan-pandangan terkait situasi nasional.

"Mari kita jadikan sebagai peringatan untuk kita terus waspada di dalam mengelola perekonomian kita dan di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi bangsa kita. Saya kira begitu berkenaan dengan naiknya, kecenderungan naiknya harga emas," ucapnya.

Seperti diketahui, emas termasuk safe haven atau aset yang aman untuk diinvestasikan, bahkan ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja.

Belakangan ini, harga emas mengalami peningkatan secara signifikan.

Hal ini menjadi bahan perbincangan banyak orang, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Kisaran harga emas saat ini hampir mencapai angka Rp2 juta per gram.

Dikutip dari Kontan, pada Rabu, 30 April 2025, hari ini grafik harga emas 24 karat Antam turun Rp 1.000 per gram, dari sebelumnya Rp 1.966.000 per gram menjadi Rp 1.965.000 per gram.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dua landasan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan dasar bagi pemerintahannya menjalankan ekonomi kekeluargaan di Indonesia.

Dalam siaran Sarasehan Ekonomi Nasional yang diikuti dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, Presiden mengatakan dasar ini yang membuat proses berjalannya ekonomi di Indonesia mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan Indonesia.

"Ekonomi kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berarti ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu.Harus berketuhanan, harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak mau pertumbuhan-pertumbuhan, tapi Indonesia bubar, tidak mau," kata Prabowo.

Dengan Pancasila, menurut Prabowo setiap kebijakan terkait dengan ekonomi di pemerintahannya akan difokuskan untuk memenuhi unsur dari lima butir sila yang ada dan pada akhirnya mampu memberi kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo pengelolaan aset kekayaan terutama sumber daya alam dipastikan tidak akan sembarang untuk dilepas kepada pihak asing.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, pasal 33 dari UUD 1945 menjadi dasar yang melekat yaitu terkait dengan asas kekeluargaan.

"Saya ulangi, perekonomian kita asasnya adalah kekeluargaan, sehingga tidak boleh ada yang lapar di Republik yang sudah merdeka 80 tahun ini. Tidak boleh ada yang tinggal tinggal di bawah kolong jembatan, ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan, ini yang mendasari," katanya.

Dengan Pancasila dan UUD 1945, maka dari itu Prabowo menyiapkan strategi yang berfokus agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hingga industrialisasi bisa membawa kemakmuran bagi Indonesia.

Keempatnya juga dinilai Presiden sejalan dengan tujuan global dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang perlu diambil oleh negara-negara di dunia.

"Swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di republik kita," tutupnya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Gelombang aksi demonstrasi di dalam negeri masih menjadi pertanda waswas akan terjadinya ‘reformasi jilid II’. Aksi protes itu tidak sedikit berdampak terhadap geliat ekonomi domestik.

Pada awal tahun ini, rangkaian aksi demo masyarakat dimulai pada Februari 2025 yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Aksi demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" yang berlangsung pada Senin (17/2/2025).

Ribuan mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama yang mereka nilai dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia.

Adapun, tuntutannya adalah mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.

Selain itu, melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan, mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan, serta menghentikan kebijakan publik yang tidak berbasis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Para demonstran juga menuntut adanya ketegasan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh Joko Widodo (Jokowi).

Pada Agustus 2024, demonstrasi besar-besaran juga terjadi untuk menuntut revisi UU Pilkada di DPR. Demo ini dihadiri oleh buruh demo, sejumlah Komika, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) hingga mahasiswa.

Para aktivis menyuarakan bahwa ada dugaan revisi UU Pilkada sebagai upaya untuk menganulir dua putusan MK terkait pilkada, yaitu Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII oleh Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah lewat revisi UU Pilkada.

Selain itu, para demonstran juga menampilkan berbagai alat untuk mencurahkan kekesalannya terhadap DPR dan pemerintah yang dinilai telah merusak demokrasi, salah satunya adalah alat hukum pancung.

Para pendemo juga menuliskan "Indonesia Baru Tanpa Dinasti Jokowi" yang tertempel pada replika alat pancung tradisional tersebut. "Hancurkan rezim Jokowi, Hancurkan rezim Jokowi," teriak pendemo.

Menurut Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, kemungkinan terjadinya Reformasi Jilid II selalu ada, mengingat banyaknya aksi demonstrasi yang terjadi.

“Kalau kita bicara kemungkinan, kemungkinan itu selalu ada, karena jangankan nanti, sekarang saya sudah banyak demo. Pemerintah baru berjalan sebentar, sudah banyak sekali demonstrasi,” terangnya.

Wijayanto menambahkan bahwa kondisi ekonomi menjadi faktor kunci yang dapat memicu gelombang protes lebih besar. Dia mengatakan bahwa saat ini yang berlangsung bukan hanya mengenai inflasi, tapi juga deflasi, yang berkorelasi pada pelemahan daya beli.

Senada, Direktur Pusat Hukum, HAM & Gender LP3ES, Hadi Purnama, menyoroti bahwa permasalahan tidak hanya terbatas pada UU TNI, tetapi juga mencakup RUU Polri dan RUU KUHAP yang sedang dalam pembahasan.

Hadi juga mengingatkan kembalinya konsep Dwifungsi, baik dalam TNI maupun Polri. Menurutnya, situasi ini tidak boleh dikuasai oleh pemimpin atau presiden yang cenderung mengarah pada sistem imperium, karena berisiko besar untuk disalahgunakan.

“Dan ingat bahwa ketika kuatnya apakah itu Polri ataupun TNI, itu arahnya adalah kepada otoritarian. Dan sebenarnya sinyal itu sudah ada sejak Presiden yang lalu. Terutama paling kuat itu sinyalnya adalah pada periode kedua Presiden yang lalu,” katanya.

Sementara itu, Dosen Program Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Peni Hanggarini, menyoroti isu korupsi yang juga bisa menjadi salah satu faktor memicunya reformasi jilid II tersebut.

“Ini akan menambah ricuh [soal korupsi], saya pikir. Menambah ricuh, menambah keruh. Dan ini bisa mengundang keinginan untuk menyuarakan reformasi yang jilid tua di jalanan misalnya. Kemungkinan seperti ini bisa saja terjadi,” ujarnya.

Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy, Ahmad Khairul Umam, mencatat bahwa setidaknya ada lima faktor yang bisa mendorong konsolidasi gerakan reformasi:

Menurutnya, ketidakpuasan dan ketimpangan sosial yang meluas., legitimasi pemerintah yang melemah, krisis ekonomi, meningkatnya ketegangan dan polarisasi politik, serta kemunculan pemimpin alternatif yang mampu menginspirasi perlawanan.

Menurutnya, meskipun faktor-faktor tersebut sudah mulai tampak, gerakan protes saat ini masih belum terkonsolidasi secara matang.

"By theory, by case study, sangat memungkinkan. Tapi apakah kemungkinannya besar dalam konteks observasi hari ini? Opsi itu mungkin terjadi, tetapi belum terkonsolidasi secara matang," pungkasnya.

Ekonomi jadi Taruhan

Tidak stabilnya kondisi politik di dalam negeri turut berimbas terhadap kepercayaan asing. Terlebih kondisi makroekonomi yang masih menantang turut memberi tekanan.

Baru-baru ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami goncangan besar pada Selasa (18/3/2024). Alhasil Bursa Efek Indonesia (BEI) terpaksa memberlakukan penghentian sementara perdagangan (trading halt) selama 30 menit, kembali terjadi sejak 2020.

Pada Selasa (18/3/2025), IHSG ditutup melemah 3,84% ke level 6.223,39. Selama sesi perdagangan, 118 saham tercatat menguat, sementara 554 saham merosot, dan 139 saham stagnan. Pada sesi pertama perdagangan, IHSG sempat terjun hingga 6,12%, melampaui batas 5% yang ditetapkan BEI untuk memicu mekanisme trading halt.

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, salah satu faktor yang menyebabkan tekanan besar pada IHSG adalah Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Pasalnya, sebagai informasi, RUU ini dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, meskipun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah membantah anggapan tersebut.

Di samping itu, isu-isu aktual seperti keraguan dalam pengelolaan Danantara di tengah maraknya kasus-kasus korupsi di BUMN, kemudian keraguan dalam pengelolaan beberapa program mercusuar yang menelan biaya besar, dan juga terdapat praktik nepotisme yang terjadi di kemudian hari.

Terlebih, Isu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mundur, menurut Hadi, juga menjadi salah satu alasan mengapa pasar di Tanah Air bergejolak.

Selain itu, Direktur Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio ikut berkomentar soal amblasnya IHSG yang direspons oleh Wakil Ketua DPR RI ke BEI.

"Pasar saham anjlok itu tanda pasar gak punya trust ke pemerintah. Tidak bisa diselesaikan dengan langkah politik," tulisnya pada akun X @satriohendri.

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, bahwa bangsa Indonesia menggunakan pemahaman ekonomi Pancasila dengan berazas kekeluargaan.Hal inidisampaikan dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 di Kantor Bappenas hari ini Senin (30/12/2024).

Awalnya Prabowo menyebut bahwa ada filosofi yang dipegang oleh negara Barat bahwa pembangunan ekonomi tidak perlu direncanakan.

"Dalam hidup bernegara ada beberapa filosofi bernegara yang bermuara kepada faham ekonomi. Ada faham yang sangat kuat di negara-negara Barat tadinya yaitu yang berpendapat bahwa suatu pembangunan ekonomi tidak perlu direncanakan bahkan tidak boleh direncanakan," kata Prabowo dalam arahannya.

Menurut Prabowo, faham tersebut merupakan neoliberal. Dan katanya, pada paham ekonomi itu pemerintah hanya menjadi regulator.

"Mereka menganut pemikiran yang disebut neo liberal sekarang. Bahwa yang mendorong ekonomi adalah pasar. Pemerintah itu hanya sebagai regulator hanya sebagai wasit," jelasnya.

Prabowo mengungkapkan, bahwa pendiri bangsa Indonesia tidak menganut paham ekonomi tersebut. Dirinya menekankan bahwa Indonesia menganut paham kekeluargaan.

"Bangsa Indonesia dalam undang-undang 1945 pendiri-pendiri bangsa Indonesia tidak menganut faham itu. pendiri-pendiri negara ini menganut faham bahwa perekonomian disusun atas dasar azaz kekeluargaan," kata Prabowo .

"Pemerintah bukan hanya wasit Pemerintah bertanggung jawab pemerintah Dipilih oleh rakyat, pemerintah harus menjadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus jadi pelopor, pemerintah harus jadi pengelola, pemerintah harus memanage ekonomi pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia," sambungnya.

Prabowo pun menekankan bahwa ekonomi Indonesia adalah Pancasila. Ekonomi Pancasila, katanya, merupakan penggabungan pasar bebas dengan ekonomi yang direncanakan.

"Dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita ekonomi Pancasila. Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas kapitalisme yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan plan ekonomi itu Pancasila. Antara pasar bebas dan antara ekonomi yang direncanakan," ungkapnya.

Selain itu, Prabowo juga menyebut bahwa presiden terdahulu juga merencanakan pembangunan bagi Indonesia dalam beberapa tahun kedepan. Dan hal tersebut katanya, menjadi bukti ekonomi Pancasila yang berazas kekeluargaan.

"Bahwa presiden pertama membuat rencana pembangunan semesta 8 tahun, kemudian presiden kedua melanjutkan dengan rencana pembangunan 5 tahun, bahwa kita berdiri di gedung ini gedung Bappenas ini mengingatkan kita bahwa ekonomi kita harus kita berpegang teguh ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila ekonomi yang berazas kekeluargaan," tandasnya.