LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Sosok pria tinggi berbalut pakaian serba coklat itu berdiri tegak di hadapan terhukum.

Wajahnya tertutup rapat, hanya menyisakan celah kecil di bagian mata. Di tangannya tergenggam sebatang rotan—alat eksekusi bagi pelanggar syariat Islam di Aceh.

Dialah sang algojo, eksekutor hukuman cambuk.

Ia bertugas melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum syariah seperti kasus zina, perjudian, dan konsumsi khamar.

Pelaksanaan hukuman ini diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Sosok yang Dirahasiakan

Nama asli dan identitas algojo wajib dirahasiakan. Mereka dilarang berbicara selama prosesi cambuk berlangsung, dan seluruh tubuh tertutup oleh pakaian khusus.

“Jika identitas mereka terbuka, mereka bicara dan diketahui oleh terhukum atau keluarganya, dikhawatirkan menjadi dendam pribadi,” kata Ashabul Jamil, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, Sabtu (18/4/2025).

Prosedur Ketat Eksekusi Cambuk

Pelaksanaan cambuk dilakukan dengan protokol ketat. Algojo menggunakan rotan sepanjang satu meter, dan berdiri pada jarak 70 cm hingga 1 meter dari terhukum, tepat di sisi kiri.

Fokus eksekusi ada pada area punggung bagian atas, yakni antara bahu dan pinggang. Pukulan dilarang mengenai kepala, wajah, atau bagian tubuh sensitif lainnya.

Sebelum mencambuk, algojo mengikuti aba-aba dengan hitungan angka: 1, 2, 3, dan pada komando itulah rotan diayunkan.

Di sisi algojo, seorang dokter siaga memastikan kesehatan terhukum selama proses berlangsung.

Para algojo juga harus mengikuti pelatihan khusus agar mampu menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan tanpa mencederai hak dasar manusia.

Ashabul Jamil berharap, seiring waktu pelanggaran terhadap syariat Islam semakin menurun dan tak ada lagi warga yang perlu menjalani hukuman cambuk.

“Butuh kesadaran bersama, mengawasi sesama, mengawasi keluarga, agar angka pelanggaran menurun terus. Sehingga tidak ada lagi yang dihukum cambuk,” pungkasnya.

Enam pasangan non-muhrim yang diduga berbuat mesum diamankan tim gabungan yang dipimpin Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal di sebuah hotel. Illiza mengaku penertiban akan terus dilakukan untuk mencegah pelanggaran syariat Islam di ibu kota Provinsi Aceh.

Illiza mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran syariat. Dia memastikan semua pelanggar akan diproses diproses hukum.

"Nggak ada yang kebal hukum di Kota Banda Aceh baik itu pelanggaran syariat maupun pelanggaran lainnya," kata Illiza kepada wartawan di Balai Kota Banda Aceh, Selasa (15/4/2025).

Mantan anggota DPR RI asal Aceh itu menyebutkan pihaknya berencana kembali menghidupkan tim 'pageu gampong' untuk mencegah pelanggaran syariat di desa-desa. Penertiban disebut akan terus dilakukan untuk menjaga Kota Banda Aceh dari pelanggar syariat.

Dalam razia yang berlangsung dinihari tadi, Illiza mengaku sempat berbicara dengan perempuan yang diamankan di sebuah hotel di kawasan Peunayong. Saat itulah tangisnya pecah sehingga dia harus berhenti berbicara beberapa saat.

"Saya sebetulnya sebagai seorang ibu, sebagai perempuan saat saya diskusi dengan salah seorang di situ saya bilang nggak tega tapi saya bilang inilah yang terbaik dari Allah," jelasnya dengan suara terbata-bata.

"Artinya memang saya nggak terbayangkan begitu terlalu berat bagi saya untuk menjalankan hal yang sama seperti dulu, tapi memang nggak ada pilihan, nggak ada pilihan bagi saya kecuali menjalankan dengan sungguh-sungguh," lanjutnya sambil menangis.

Illiza mengaku harus berpikir untuk kembali berani melakukan penertiban pelanggar syariat. "Memang tidak mudah, siapapun itu saya berpikir hal ini tidak mudah. Saya berharap masyarakat kita ini betul-betul mau sadar karena kasusnya terlalu berat saya lihat dengan ekstasi, narkoba, pesta miras dengan musik. Ini sudah rusak sekali peradaban kita," ujar politikus PPP itu.

Sebelumnya, razia yang berlangsung Selasa (15/4/2025) dinihari menyasar eks Terminal Keudah dan hotel di kawasan Peunayong. Razia digelar setelah Pemko Banda Aceh menerima banyak laporan tentang dugaan pelanggaran syariat Islam di ibu kota Provinsi Aceh.

Saat mendatangi bekas Terminal Keudah, tim gabungan menemukan minuman keras serta satu pasangan yang diduga menikah siri. Keduanya dibawa ke kantor polisi syariah untuk dimintai keterangan.

Setelahnya, tim bergerak ke sebuah hotel yang diduga terdapat pasangan non-muhrim. Di sana Illiza menemukan enam pasangan yang diduga mesum.

"Kita mendapatkan banyak muda mudi berpasangan non muhrim yang khalwat, ikhtilat dan pesta ekstasi. Ada 6 pasangan yang kita amankan," kata Illiza kepada wartawan saat ditemui di Balai Kota Banda Aceh.

Dari 12 orang yang diamankan, enam di antaranya disebut positif menggunakan narkoba sehingga diserahkan ke BNN. Illiza menyebutkan pihaknya juga akan melakukan tes HIV-AIDS terhadap mereka yang diamankan.

Heboh Siswa SMP Diajak Mesum Guru Wanita di Grobogan

Heboh Siswa SMP Diajak Mesum Guru Wanita di Grobogan

ACEH UTARA, KOMPAS.com - Keluarga Hasfiani atau Imam, sales mobil di Kabupaten Aceh Utara yang tewas ditembak oleh oknum TNI Angkatan Laut, meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Permintaan itu disampaikan karena pelaku pembunuhan merupakan anggota militer aktif dari TNI AL berpangkat Kelasi Dua berinisial DI, yang berdinas di KAL Bireuen.

“Keluarga sudah menyurati LPSK awal bulan ini. Meminta perlindungan dari LPSK. Agar keluarga nyaman selama proses penyidikan hingga persidangan kasus ini,” kata Tgk Mujiburrahman kepada Kompas.com, Jumat (11/4/2025).

Selain mengajukan permintaan perlindungan, keluarga juga telah menunjuk tim hukum dari Hotman Paris Hutapea untuk mengawal proses hukum hingga persidangan.

“Keluarga sudah bertemu dengan tim Hotman Paris di Aceh. Sudah meminta agar dibantu pengawalan proses hukum ini,” ujarnya.

Mujiburrahman menyebut, hingga saat ini pihak keluarga belum mendapatkan kejelasan mengenai pasal yang digunakan oleh penyidik Polisi Militer TNI AL (Pomal) Lhokseumawe terhadap tersangka.

“Apakah pasal pembunuhan berencana atau tidak, kami belum tahu. Kalau kita lihat dari rekontruksi, sudah pasti masuk pembunuhan berencana,” terangnya.

Ia juga menyoroti tidak ditetapkannya dua oknum TNI AL lainnya sebagai tersangka, padahal disebut turut membantu membuang jasad korban ke Gunung Sala, Kabupaten Aceh Utara.

“Kami keluarga berharap, hakim militer di Banda Aceh memvonis pelaku setimpal, nyawa dibayar nyawa. Harus hukuman maksimal,” kata Mujiburrahman.

Sebelumnya, jasad Hasfiani ditemukan pada 14 Maret 2025 dalam karung di kawasan Gunung Sala. Korban dibunuh dengan cara ditembak oleh tersangka DI, yang diduga berniat merampas mobil milik korban dengan berpura-pura hendak membeli kendaraan tersebut.

kasus pelanggaran HAM berat di Bumi Flora Aceh Timur tersebut pada Agustus 2001. Saat itu, terjadi dugaan penembakan warga sipil di areal perkebunan kelapa sawit setempat hingga menewaskan 31 warga, kemudian tujuh luka-luka dan satu orang hilang

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih menyelidiki satu peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh, yaitu kasus di kawasan perkebunan sawit PT Bumi Flora Aceh Timur.

"Masih ada satu penyelidikan lagi yang masih dilakukan untuk kasus yang terjadi di Aceh, kasus Bumi Flora," kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Atnike Nova Sigiro kepada awak media setelah menerima kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh, di Banda Aceh.

Untuk Aceh sendiri, Atnike mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap lima kasus dugaan terjadinya pelanggaran HAM berat pada masa konflik Aceh lalu.

Adapun lima kasus tersebut yakni peristiwa Simpang KKA di Kabupaten Aceh Utara, Rumoh Geudong-Pos Sattis Kabupaten Pidie, Jambo Keupok di Aceh Selatan, Timang Gajah di Bener Meriah dan peristiwa Bumi Flora Aceh Timur.

Dari penyelidikan tersebut, tiga peristiwa yaitu Simpang KKA, Rumoh Geudong dan Jambo Keupok sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia telah terjadi pelanggaran HAM berat di sana.

Untuk peristiwa Timang Gajah di Kabupaten Bener Meriah, penyelidikannya juga sudah diselesaikan dan telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Sedangkan Bumi Flora masih dalam proses penyelidikan.

"Kalau penyelidikan sudah selesai empat kasus di Aceh, dan sudah diserahkan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung. Masih ada satu lagi kasus Bumi Flora," ujarnya.

Sebagai informasi, kasus pelanggaran HAM berat di Bumi Flora Aceh Timur tersebut pada Agustus 2001. Saat itu, terjadi dugaan penembakan warga sipil di areal perkebunan kelapa sawit setempat hingga menewaskan 31 warga, kemudian tujuh luka-luka dan satu orang hilang.

Atnike menyampaikan, untuk tiga peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh yang sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia masa Presiden Jokowi diselesaikan secara mekanisme non yudisial, berupa pemulihan terhadap korban atau keluarganya.

Namun, mekanisme penyelesaian secara non yudisial sudah terhenti karena adanya pergantian pemerintahan.

Dirinya menuturkan, dari sekitar 5.000 nama korban pelanggaran HAM berat yang telah diajukan untuk pemulihan, tetapi sampai dengan hari ini masih cukup minim yang mendapatkan hak mereka.

Ia berharap semua hak-hak pemulihan untuk korban pelanggaran HAM berat termasuk Aceh dapat segera ditindaklanjuti, serta harus menjadi prioritas pemerintah, dan komisi XIII DPR RI dapat mendukungnya.

"Kami harap hal tersebut dapat ditindaklanjuti karena sebagian besar korban pelanggaran HAM berat belum mendapatkan pemulihan," demikian Atnike Nova Sigiro.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku saat ini tengah menyelidiki satu kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Total sudah empat kasus yang diselidiki dan tiga di antaranya sudah diakui pemerintah sebagai pelanggaran HAM berat.

"Masih ada satu penyelidikan lagi yang masih dilakukan Komnas HAM untuk kasus yang terjadi di Aceh. Kasus bumi flora," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro kepada wartawan di Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Kamis (10/4/2025).

Atnike menyebutkan, kasus itu masih berproses namun dia enggan membeberkan sejauh mana sudah penyelidikan yang dilakukan. "Kalau penyelidikan biasanya kami tidak bisa menyampaikan," jelasnya.

Sementara tiga kasus pelanggaran HAM yang sudah diakui pemerintah adalah peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh pada tahun 1998. Lokasi Rumoh Geudong berada di desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.

Kedua Peristiwa Simpang KAA di Aceh pada tahun 1999. Simpang KKA adalah sebuah persimpangan jalan dekat pabrik PT Kertas Kraft Aceh di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.

Peristiwa ketiga yakni tragedi Jambo Keupok Aceh pada tahun 2003. Peristiwa ini terjadi di Desa Jambo Keupok, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan.

Sementara satu kasus lagi yang sudah selesai penyelidikan yakni peristiwa di Timang Gajah, Bener Meriah. Kasus itu disebut sudah diserahkan ke kejaksaan.

"Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan terhadap beberapa kasus pelanggaran HAM yang kemudian ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat ya. Tiga di antaranya sudah pernah diakui oleh presiden Jokowi sebagai pelanggaran HAM berat yang akan mendapatkan pemulihan melalui mekanisme non-judisial," jelas Atnike.

Diketahui, Bumi Flora merupakan nama perusahaan sawit yang berlokasi di Julok, Aceh Timur. Di lokasi tersebut, terjadi pembantaian yang menyebabkan 31 orang tewas, 7 luka-luka dan 1 hilang.

Insiden itu terjadi pada 9 Agustus 2021. Dikutip dari situs museumham.kontrasaceh.or.id, penembakan terhadap puluhan warga sipil itu diduga dilakukan pasukan TNI. Para korban disebut dikumpulkan di Afdeling IV PT Bumi Flora kemudian diberondong tembakan.

Video Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI

Video Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh, Kamis, serta melakukan dialog dengan warga binaan di lembaga pembinaan narapidana tersebut.

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso serta didampingi 10 anggota komisi.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi XIII DPR RI melihat langsung sarana dan prasarana lapas serta program pembinaan warga binaan, diantara adalah kebun ketahanan pangan, pembuatan kapal hias, produksi sandal, dan dapur produksi roti.

Pada kunjungan tersebut, Komisi XIII DPR RI juga menyempatkan berdialog dengan sejumlah warga binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh. Warga binaan juga menyampaikan permintaan kepada wakil rakyat tersebut guna memperjuangkan pemenuhan hak batiniah seperti bilik keluarga.

"Setelah kami melihat langsung bagaimana kondisinya, kami mengapresiasi jajaran Lapas Banda Aceh. Kondisinya sama dengan lapas lainnya di Indonesia, yang kelebihan kapasitas. Kapasitas Lapas Banda Aceh hanya 300-an orang, tetapi dihuni 500-an orang," kata Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso.

Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan warga binaan untuk terus memperbaiki diri, merenungkan kesalahan-kesalahan di masa lalu, sehingga menjadi insan yang lebih baik lagi.

"Kami mengingatkan untuk terus berbuat baik. Warga binaan yang masih di dalam lapas, belum tentu tidak lebih baik dari masyarakat di luar lapas. Kami juga memperjuang agar warga binaan di lapas ini bisa mendapatkan pembinaan yang lebih baik lagi," katanya.

Terkait aspirasi warga binaan menyangkut dengan bilik keluarga, Sugiat Santoso mengatakan pihaknya akan menyampaikan permintaan warga binaan tersebut kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Bilik keluarga ini merupakan pemenuhan kebutuhan batiniah warga binaan. Persoalan ini juga sudah kami sampaikan pada rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kami juga berharap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan segera membuat patung hukum bilik keluarga tersebut," kata Sugiat Santoso.

Sementara itu, Suhaimi, warga binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh, mengharapkan Komisi XIII DPR RI memperjuangkan keberadaan bilik asmara. Bilik ini menjadi tempat pertemuan dan pemenuhan hak batiniah warga binaan dengan keluarga.

Selama ini, kami menerima kebutuhan lahiriah dengan baik. Namun, untuk hak batiniah, selama ini tidak terpenuhi. Kami berharap DPR RO memperjuangkan hak batiniah berupa bilik asmara," kata Suhaimi dalam pertemuan dengan Komisi XIII DPR RI.

Selain itu, Suhaimi juga menyampaikan aspirasi warga binaan lainnya berupa renovasi musala dalam lapas. Selama ini, rumah ibadah tersebut tidak mampu menampung jamaah ketika shalat lima waktu.

"Kami mengusulkan musala diperbesar, sehingga mampu menampung jamaah saat shalat lima waktu. Selain itu, kami juga berharap pembangunan fasilitas olahraga seperti lapangan bulu tangkis," kata Suhaimi.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Komisi XIII DPR RI dan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) akan menginisiasi perdamaian di Papua sehingga daerah tersebut tidak lagi berkonflik. Legislator bakal membuka peta jalan damai dengan belajar dari proses perdamaian antara RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, perdamaian yang sudah berlangsung di Aceh selama 20 tahun diharapkan menjadi contoh untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Perdamaian Aceh diteken di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam.

"Kemarin kita sampaikan ke kawan-kawan Komnas HAM, kalau di Aceh saja itu bisa terjadi rekonsiliasi antara GAM dengan NKRI, kenapa ini tidak dijadikan contoh yang sama ketika di Papua, misalnya bagaimana kawan-kawan Komnas HAM RI juga berkolaborasi dengan kita komisi XIII menginisiasi atau membuka peta jalan damai di Papua dengan belajar dari apa yang terjadi di Aceh," kata Sugiat saat berkunjung ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Kamis (10/4/2025).

Sugiat hadir ke kantor tersebut didampingi sejumlah anggota Komisi XIII DPR RI serta Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro. Politikus Partai Gerindra itu berharap perdamaian yang terjadi di Tanah Rencong dapat terulang di ujung timur Indonesia.

"Apalagi kan eskalasi konflik di Papua, kemarin kan banyak juga yang berjatuhan korban. Ada enam guru yang jadi korban, terus kawan-kawan KKB juga masih sangat berkeras," jelasnya.

Sugiat beharap konflik yang terjadi di Papua dapat segera diselesaikan agar tidak ada lagi korban berjatuhan. DPR RI dan Komnas HAM disebut akan fokus pada perdamaian Papua.

"Saya pikir kita harus belajar bagaimana membangun rekonsiliasi di tingkat nasional. Belajar dari Aceh. Kami ketika rapat kerja kemarin sudah sama-sama sepakat dengan kawan-kawan Komnas HAM agar ke depan fokus membangun peta damai di Papua ini menjadi perhatian yang sangat serius. Jangan sampai dilarut-larutkan supaya tidak ada lagi anak-anak bangsa kita yang menjadi korban," jelas Sugiat.

Aktivitas dan Cerita Dede Yusuf, Produktivitas Kerja Nyata!

Aktivitas dan Cerita Dede Yusuf, Produktivitas Kerja Nyata!

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengingatkan para pejabat di Tanah Rencong tidak terjerat kasus hukum karena dapat menghambat kerja. Dia juga meminta proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan.

Mualem mengumpulkan bawahannya dalam rapat pimpinan dan arahan khusus yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (8/4/2025). Rapat tersebut juga diikuti Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Dek Fadh, Plt Sekda Aceh Muhammad Nasir.

Dalam arahannya, Ketua Umum Partai Aceh itu mengingatkan para pejabat tentang pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas terutama di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Dia mengingatkan setiap pejabat berhati-hati dalam menjalankan program, serta menghindari potensi pelanggaran hukum yang dapat menghambat kinerja pemerintahan.

Mualem juga disebut menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, khususnya di Unit Layanan Pengadaan (ULP), serta menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan temuan hukum.

"Kita jangan terjerat hukum, dan saya sendiri tidak mau SKPA dipanggil-panggil karena akan menghambat kerja. Mari kita singkirkan hal-hal yang bisa menimbulkan temuan pada kita," jelas Mualem dalam keterangannya.

Mualem juga disebut menyampaikan sejumlah poin strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, percepatan investasi, dan penghapusan hambatan dalam perizinan. Dia meminta izin Hak Guna Usaha (HGU) kebun sawit yang luas arealnya melebihi ketentuan agar dievaluasi ulang.

"Banyak perkebunan sawit dikuasai pihak luar Aceh, dan kondisi itu tidak boleh terus dibiarkan," jelasnya.

Selain itu, Mualem juga meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk menindaklanjuti pengawasan HGU, serta memastikan langkah-langkah penertiban terhadap pelanggaran lahan.

Sementara terkait pertambangan emas, Mualem meminta disiapkan Qanun Pertambangan Rakyat agar aktivitas tambang bisa dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan. Mualem menilai, tambang rakyat dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola melalui koperasi dan diwajibkan membayar pajak.

Wagub Dek Fadh menegaskan pentingnya merevisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) untuk memperpanjang keberlanjutan Dana Otonomi Khusus. Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan agar kompak dan sejalan dalam menyuarakan usulan ini ke pemerintah pusat dan DPR RI.

"Kita satu kapal yang sama, rakyat Aceh memberi mandat pada kita semua, jadi kekompakan harus sama-sama kita jaga," kata Dek Fadh.

Video: Kesan Gubernur Aceh Muzakir Manaf Setelah Ikut Retret di Magelang

Video: Kesan Gubernur Aceh Muzakir Manaf Setelah Ikut Retret di Magelang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Razman Nasution kembali menjadi sorotan publik.

Kali ini bukan karena perkembangan perkara, melainkan pihak Vadel Badjideh melakukan pencabutan kuasa terhadap Razman.

Kini Razman bukan lagi kuasa hukum Vadel Badjideh.

Kompas.com merangkumnya sebagai berikut:

1. Cabut Kuasa Razman

Ayah Vadel, Umar, serta kedua kakaknya, Bintang dan Martin Badjideh secara resmi mencabut kuasa Razman Nasution sebagai pengacara atas kasus persetubuhan dan aborsi yang melibatkan Vadel Badjideh.

Adapun alasan keluarga Vadel mencabut kuasa Razman karena mereka merasa sudah tidak sepemahaman dan sejalan.

Beberapa waktu lalu, Bintang mengatakan bahwa keluarganya ingin fokus dengan proses hukum yang dihadapi Vadel.

Namun, ia merasa Razman sebagai kuasa hukum Vadel malah sibuk dengan kepentingannya sendiri.

Bintang juga merasa Razman tak maksimal menangani Vadel, terutama saat sang adik sudah mendekam di penjara karena laporan Nikita Mirzani.

"Om Razman dan tim juga sedang sibuk dengan urusan lain. Menurut kami, selama Vadel ditahan tidak ada tindakan yang nyata dan tidak ada perhatian khusus dari pihak pengacara terhadap Vadel," kata Bintang belum lama ini.

Hal ini pun juga dibenarkan oleh Razman.

Razman menyebut telah menerima surat pencabutan kuasa tersebut pada 26 Maret 2025.

“Per 26 (Maret) tidak lagi kuasa hukum Vadel. Saya sudah sampaikan bahwa kami tim hukum tidak lagi mendampingi Vadel sampai dengan P21 tahap 1, P21 tahap 2 dan bahkan disidangkan,” ujar Razman saat dihubungi, Senin (7/3/2025).

2. Minta Tak Cabut Laporan ke Nikita Mirzani

Razman mengatakan, saat proses pencabutan kuasanya, ia meminta kepada ayah Vadel, Umar Badjideh, agar laporannya terhadap Nikita Mirzani tidak dicabut.

“Laporan Pak Umar terhadap Nikita Mirzani di Polres Metro itu tetap jalan. Pak Umar kan melaporkan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap NM dari media sosial dengan catatan laporan Pak Umar tidak dicabut,” kata Razman.

Namun, ini berbanding terbalik dengan pernyataan Bintang baru-baru ini.

Bintang mengatakan, keluarganya telah mencabut laporan terhadap Nikita Mirzani.

Surat pencabutan laporan juga sudah mereka berikan ke tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

“Bahwa kami keluarga telah memutuskan mencabut laporan yang pernah Bapak Umar Badjideh laporkan terhadap Saudari NM, surat pencabutan telah kami berikan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2025," kata Bintang.

3. Vadel Badjideh Punya Kuasa Hukum Baru

Sementara, keluarga Vadel telah menunjuk pengacara baru.

Kata Razman, pengacara yang baru itu menjanjikan agar penahanan Vadel bisa ditangguhkan sebelum Lebaran, bahkan menjanjikan kasusnya akan dihentikan (SP3).

“Mereka (pengacara baru ini) kata Pak Umar menjanjikan bisa ditangguhkan Vadelnya bahkan sampai SP3 sebelum Lebaran. Ya, saya sebagai seorang manusia, saya juga kepala keluarga, saya mengerti perasaan Pak Umar, ya sudah saya dukung, cuma saya beritahu kayaknya berat kalau di SP3,” ucap Razman.

Sesuai dugaan Razman, ternyata benar Vadel belum juga keluar dari penjara meski sudah dijanjikan oleh pengacara barunya.

4. Akui Tak Maksimal

Razman mengaku bahwa timnya memang tak maksimal memperjuangkan agar Vadel mendapat penangguhan dan dibebaskan dari penjara.

Hal itu dikarenakan timnya kecewa dengan Vadel Badjideh.

Razman menduga Vadel berbohong terkait kejadian sebenarnya antara ia dan Laura Meizani.

Padahal, Vadel kata Razman, sejak awal menegaskan bahwa ia tak pernah melakukan tindakan apa pun terhadap Laura seperti apa yang dituduhkan oleh Nikita.

“Tim saya merasa kecewa, ‘kenapa kok enggak dari awal ngomong bahwa ini ada sepertinya hubungan badan dan lain sebagainya’. Walaupun itu tidak diakui oleh Vadel sampai sekarang,” kata Razman.

Meski demikian, Razman tak ambil pusing bila kini ia sudah tak dipercaya lagi untuk menangani kasus Vadel.

Razman pun mengaku sudah mengakhiri semuanya dengan keluarga Vadel secara baik-baik.

5. Tak Mau Berhenti Bersuara

Razman tak mau berhenti memberikan pernyataan meski keluarga Vadel memintanya untuk tidak lagi bicara ke publik mengenai kasus yang menjerat mantan kekasih anak Nikita Mirzani tersebut.

Razman merasa kasus Vadel masih berkaitan dengan dirinya.

Razman menilai berbagai persoalan yang dia hadapi saat ini bermula sejak dirinya memberikan bantuan hukum untuk Vadel.

Oleh karena itu, dia tak akan berhenti bersuara.

“Jadi yang kita lepaskan itu penanganan hukumnya terhadap Vadel. Tapi untuk Pak Umar, Martin, laporan saya dan konstruksi kasus serta penanganan perkara di luar peradilan biasa. Saya sah-sah saja menyampaikan pendapat hukum saya,” ucap Razman.

“Karena kita yang memulai dari awal. Apalagi ini tidak ada transaksi uang dalam penanganan perkara ini, karena memang kita bantu secara cuma-cuma gitu,” tutur Razman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Razman Nasution kini tak lagi menjadi kuasa hukum Vadel Badjideh atas kasus dugaan persetubuhan dan aborsi yang menjerat seleb TikTok tersebut.

Hal ini pun dikonfirmasi oleh Razman Nasution.

“Per 26 (Maret tidak lagi kuasa hukum Vadel),” ujar Razman saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Razman menjelaskan, keputusan ini diambil karena sejumlah alasan, salah satunya adalah kekecewaan tim hukumnya terhadap Vadel.

“Saya sudah sampaikan bahwa kami tim hukum tidak lagi mendampingi Vadel sampai dengan P21 tahap 1, P21 tahap 2, dan bahkan disidangkan mengingat banyaknya kerja-kerja yang lain. Terus ditambah dengan kekecewaan tim hukum saya yang menganggap bahwa Vadel tidak jujur,” lanjut Razman.

Meski demikian, Razman menegaskan bahwa dirinya masih merasa berhak memberikan pernyataan terkait kasus mantan kliennya itu, mengingat kasus Vadel turut berhubungan dengan laporan lain yang dia tangani.

“Tapi jangan lupa bukan kuasa hukum Vadel, dengan catatan saya tetap memberikan tanggapan-tanggapan pemikiran,” ucap Razman.

“Karena kasus Vadel ini kan enggak bisa lepas dari kasus yang lain terkait Nikita Mirzani. Ini kan pokok perkaranya di Vadel, tapi melebar menjadi penghinaan kepada saya, fitnah kepada saya dan Pak Umar oleh NM,” lanjut Razman.

Razman menegaskan bahwa dirinya hanya melepas kuasa atas kasus Vadel.

Sementara itu, laporan lain yang berkaitan, termasuk yang diajukan oleh ayah Vadel, Umar Badjideh, terhadap Nikita Mirzani, masih tetap berada di bawah penanganannya.

“Jadi yang kita lepaskan itu penanganan hukumnya, terhadap Vadel. Tapi untuk Pak Umar, Martin, laporan saya, dan konstruksi kasus serta penanganan perkara di luar peradilan biasa, saya sah-sah saja menyampaikan pendapat hukum saya,” ucap Razman.

“Karena kita yang memulai dari awal," tambahnya.

Drama kini beralih ke perseteruan Razman Arif Nasution dengan keluarga Vadel Badjideh. Razman tak terima dirinya dicabut sebagai kuasa hukum secara sepihak oleh Keluarga Vadel Badjideh.

Bahkan, pengacara yang dihukum pembekuan sumpah advokat oleh pengadilan tersebut mengingatkan keluarga tersebut untuk tak merendahkan dirinya.

Razman mengakui memang sudah menarik diri dari perkara yang melibatkan Vadel Badjideh. Namun sebagai kuasa hukum, menurutnya, punya prosedur yang berbeda dan mesti ada kesepakatan dua belah pihak.

"Saya menarik diri secara kuasa hukum, bukan dari. Kalau secara bahasa, masih ada kapasitas untuk berbicara, tapi kalau dari, tidak bisa sama sekali," kata Razman, dalam konferensi pers di Pondok Labu Jakarta Selatan, Minggu (6/4).

Diberitakan detikHot, Razman juga menunjukkan ada klausul yang secara tegas dalam perjanjian awal yang menyebut melarang penyebarluasan isi dokumen atau pengumuman pencabutan ke media massa.

Sementara itu, pihak keluarga Badjideh yang diwakili oleh Bintang, kakak Vadel, mengumumkan ke hadapan media bahwa mereka mencabut Razman sebagai kuasa hukum.

"Vadel dan kami, seluruh keluarga besar, mencabut surat kuasa atas Om Razman dan tim, terhitung tanggal 21 Maret 2025," kata Bintang di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Selasa (1/4).

Tindakan tersebut rupanya membuat Razman sewot. Ia mengingatkan kakak Vadel, yakni Bintang dan Martin, serta ayah dari Vadel, Umar, untuk tak merugikan pengacara tersebut.

"Pernyataan tersebut di depan media, sesungguhnya telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan itu juga telah dibuat dalam bentuk video," kata Razman.

"Pak Umar, Martin, Bintang, tolong tertib kalau tidak mau berurusan dengan saya. Kalau harga diri saya direndahkan, saya tidak segan untuk melawan." lanjutnya.

Razman Arif Nasution sebelumnya ditunjuk oleh Vadel Badjideh sebagai kuasa hukumnya dan keluarga tersebut pada September 2024, saat Vadel dilaporkan oleh Nikita Mirzani terkait konflik dengan anaknya, LM.

Vadel mengumumkan hal tersebut dalam unggahan di media sosialnya pada 19 September 2024 bersamaan dengan foto dirinya bersama Razman dan keluarganya menunjukkan surat kuasa tersebut.

Keluarga mengisahkan momen mereka dan Vadel Badjideh berlebaran bersama di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Vadel masih ditahan karena kasus dugaan aborsi dan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, LM.

Kakak Vadel, Bintang, mengakui bahwa adiknya merasa momen Lebaran 2025 kali ini terasa beda lantaran tak bersama dengan keluarganya dan merayakan dengan sesama tahanan di Polres Jakarta Selatan.

Bintang menyebut Vadel banyak bercerita dengan tahanan lainnya soal tradisi Lebaran keluarga mereka. Vadel dan teman-teman di tahanan juga disebut sedih saat malam takbiran tak bisa bersama keluarga.

Hingga saat Bintang bersama kakak Vadel lainnya, Martin, dan ibunda mereka, Titin, ke tahanan menjenguk pria tersebut pada Rabu (2/4), Vadel disebut emosional yang membuat perayaan Lebaran 2025 Vadel berlangsung haru.

"Iya (Vadel) sempat salat sama tahanan di atas tadi. Ya dia sih ngerasa beda ya. Sekarang kan, maaf, sama teman-teman tahanan yang di atas," kata Bintang seperti diberitakan detikHot pada Kamis (3/4).

"Pelukan, nangis, cium. Itu saja sih. Mau di luar atau di dalam [tahanan], sama aja," jawab Titin.

Bintang menyebut pada saat Lebaran kali ini, Vadel terlihat lebih manja dengan ibunya dan memanfaatkan momen tersebut untuk lebih lama bersama keluarga. Apalagi beberapa waktu lalu, Vadel sempat disebut sakit.

Vadel telah ditahan di Polres Jakarta Selatan sejak 13 Februari lalu. Ia dilaporkan Nikita Merzani ke Polres Jakarta Selatan ada September 2024 lalu.

Nikita melaporkan Vadel atas dugaan tindakan asusila dan kekerasan seksual terhadap putrinya, LM, yang masih di bawah umur. Vadel disangkakan atas pelanggaran Undang-Undang Kesehatan terkait Aborsi dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sementara itu, pihak keluarga Vadel Badjideh sebelumnya memastikan akan mencabut laporan terhadap Nikita Mirzani. Mereka menyebut tak lagi mau memperpanjang perkara karena ingin fokus pada keluarga masing-masing.

"Sudah kita ikhlasin, sudah enggak ada saling lapor, kita mau damai semuanya. Mau fokus kembali ke Vadel, fokus kembali ke keluarga masing-masing. Jadi enggak memperpanjang apa-apa," kata Bintang.

"Karena Mama bilangin kita, 'Sudah ikhlasin saja, nanti ada jalannya ke depannya'," lanjutnya. "Soalnya kalau kita saling lapor enggak akan ada habisnya. Sampai kapan pun enggak akan ada habisnya,"

"Makanya dengan kepala dingin dari keluarga Badjideh enggak akan melanjutkan apa pun. Tadi sudah sempat koordinasi, proses kita mau cabut semua. Sudah kita fokus ke Vadel lagi, fokus ke keluarga masing-masing," kata Bintang.