REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Hiariej mengatakan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru perlu mengatur ulang terkait praperadilan dan Peninjauan Kembali (PK). Diketahui, saat ini Komisi III sedang menjaring aspirasi untuk menyusun draf revisi undang-undang (RUU) KUHAP.

Terkait praperadilan, saat ini terdapat lima objek praperadilan yaitu, sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan; sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan; sah atau tidaknya penyitaan barang bukti; dan sah atau tidaknya penetapan tersangka; serta ganti rugi atau rehabilitasi. Praperadilan bisa dilakukan untuk semua upaya paksa mulai dari penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

“Praperadilan nantinya akan diperluas,” ujar pria yang akrab disapa Eddy itu pada Ahad (16/3/2025).

Eddy menyebut, terdapat satu upaya paksa yang belum ada di KUHAP yang berlaku saat ini, yaitu pemblokiran transaksi perbankan. “Jadi kita berikan definisi bahwa pemblokiran adalah penghentian sementara transaksi perbankan yang dilakukan atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim, kemudian hal itu juga merupakan objek dari praperadilan,” ucap Eddy.

Eddy mengatakan, praperadilan harus dilakukan dengan adil. Ketika seseorang mengajukan permohonan praperadilan, proses hukum itu harus dihentikan untuk sementara waktu. Yang terjadi saat ini adalah praperadilan gugur ketika masuk pemeriksaan sidang. Ditambah lagi dengan putusan MK yang menyatakan praperadilan bisa gugur ketika berkas sudah diberikan kepada penuntut umum.

“Saya kira, karena ia melakukan interupsi terhadap upaya paksa yang dilakukan, maka seharusnya itu disetop, dihentikan untuk sementara waktu sampai putusan praperadilan. Supaya tidak alasan lagi diulur-ulur waktunya, sementara perkara itu berjalan terus sampai tahap penuntutan kemudian hakim menggugurkan dengan alasan perkara sudah masuk ke tahap berikutnya,” ujar Eddy.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan bahwa kementeriannya diharuskan melakukan efisiensi belanja sebesar Rp 2,28 triliun.

Jumlah tersebut setara 45,07 persen dari total pagu anggaran Kementerian Hukum yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 5,06 triliun.

"Dengan adanya efisiensi ini, total anggaran yang dapat digunakan Kemenkumham setelah pemangkasan menjadi Rp 2,78 triliun," kata Eddy dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Meski begitu, Kementerian Hukum mengusulkan rekonstruksi anggaran sebesar Rp 3,38 triliun agar tugas dan fungsi kementerian tetap berjalan optimal.

Anggaran ini terdiri atas rupiah murni sebesar Rp 2,89 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 492,6 miliar.

“Anggaran itu digunakan untuk program pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, serta dukungan manajemen,” kata Eddy.

Untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran yang tersisa, Kemenkum menerapkan sejumlah langkah strategis.

Salah satunya adalah pemberlakuan program kerja fleksibel bagi pegawai guna meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya.

Selain itu, Kementerian Hukum juga menerapkan penghematan belanja operasional dan non-operasional, termasuk pemangkasan biaya alat tulis kantor, kegiatan seremonial, serta rapat dan seminar.

Kementerian Hukum juga akan fokus pada kegiatan prioritas agar anggaran digunakan secara maksimal untuk program utama.

“Mengoptimalkan Layanan Berbasis Digital. Melakukan pelatihan melalui mekanisme pembelajaran jarak jauh dan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) menekankan pentingnya peran Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) dalam memberikan informasi hukum yang kredibel kepada publik. Pernyataan ini disampaikan menyusul pengesahan Iwakum sebagai perkumpulan berbadan hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum .

"Iwakum juga dapat memberikan peran strategis dan kontribusi besar sebagai kontrol sosial terhadap kinerja aparat penegak hukum serta produk hukum pemerintah serta DPR," ujar Eddy di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga berharap Iwakum dapat terus mengedukasi publik dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dalam isu-isu hukum aktual.

Iwakum resmi memperoleh legalitas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0000743.AH.01.07.TAHUN 2025. Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil menyebut pengesahan ini sebagai tonggak penting dalam memperkuat peran organisasi yang menaungi wartawan hukum di Indonesia.

"Kami bersyukur bahwa Iwakum kini memiliki dasar hukum yang kokoh sebagai perkumpulan resmi. Legalitas ini menjadi amanah untuk terus berkontribusi dalam dunia pers, khususnya di bidang hukum," katanya.

Dengan legalitas tersebut, Iwakum akan lebih leluasa dalam melaksanakan berbagai program, termasuk advokasi anggota, peningkatan kompetensi wartawan hukum, serta edukasi publik terkait isu hukum.

Sekretaris Jenderal Iwakum Ponco Sulaksono mengatakan, Iwakum bertekad membangun sinergi dengan pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk mendorong transparansi, keadilan, dan supremasi hukum melalui pemberitaan yang berkualitas.

Jakarta -

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej menyoroti beberapa aspek penting terkait reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Dia menegaskan filosofi utama hukum acara pidana harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan menghindari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

"Harus kita luruskan, harus kita pahami bersama, bahwa filosofis hukum acara pidana itu bukan untuk memproses orang yang melakukan kejahatan. Tapi filosofis hukum acara pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan apparat penegak hukum," kata Eddy dalam webinar bertajuk 'Urgensi dan Pokok-pokok Pembaruan Hukum Acara Pidana yang digelar Badan Keahlian DPR RI, Kamis (23/1/2025).

Pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menuturkan hukum acara pidana harus bersifat keresmian dengan pengaturan yang ketat. "Karena kita harus sadar, kita harus pahami bahwa hukum acara pidana itu sedikit-banyaknya dia mengekang hak asasi manusia. Seseorang ditangkap, ditahan, digeledah, dilakukan upaya paksa padahal belum tentu pada akhirnya dinyatakan bersalah," jelas dia.

Oleh sebab itu legalitas hukum acara pidana berisi batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang soal Tindakan negara terhadap orang yang diduga melakukan pidana. Eddy menegaskan pentingnya tiga prinsip utama yang harus dijunjung tinggi dalam KUHAP yakni tertulis, jelas, dan tidak boleh diinterpretasikan selain dari yang tertulis.

"Kalau hukum acara pidana harus ditafsirkan maka prinsip penafsiran tidak boleh merugikan orang yang dilaporkan, yang diperiksa, tersangka,terdakwa, terpidana maupun narapidana," terang Eddy.

Ia juga menyoroti titik berat KUHAP pada paradigma crime control model, bukan due process model yang lebih melindungi hak asasi manusia. "Di dalam KUHAP mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus mengatakan bahwa dia dalam konteks crime to control model, dia lebih menitikberatkan pada asas praduga bersalah," sambung dia.

Eddy menuturkan paradigma hukum pidana modern sudah berubah dari keadilan retributif menjadi keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif. Oleh karena, Eddy menekankan harus ada perubahan mendasar pada KUHAP.

"Meskipun mungkin yang akan dipilih, politik hukumnya itu dalah tidak merubah secara keseluruhan tapi revisi beberapa ketentuan," ujar dia.

Dia lalu menuturkan advokat harus diperkuat dalam KUHAP, karena advokat bertugas mengontrol, memastikan sistem peradilan pidana berjalan secara proporsional an professional.

Eddy mendukung adanya diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system), dalam hal ini polisi yang memiliki tugas sebagai sebagai penyidik utama, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kemudian kejaksaan sebagai penuntut umum sekaligus eksekutor dalam penelusuran dan perampasan aset.

"Saya setuju penyelidikan tetap ada. Ini adalah proses dari system peradilan pidana. Yang Namanya penyelidikan di semua negara ada, baru setelah itu masuk inevstigasi," ucap dia.

Ia juga menekankan pentingnya keberadaan advokat sejak tahap penyelidikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengawasan yang lebih baik dalam proses hukum.

Pengawasan terhadap perolehan barang bukti menjadi poin kritis yang disorot oleh Prof. Eddy. Menurutnya, pengumpulan barang bukti harus dilakukan secara transparan dan dapat diawasi oleh pihak-pihak terkait.

Selain itu, ia mengusulkan adanya dua jenis putusan tambahan di pengadilan, yakni:
1. Putusan pemaafan hakim, untuk kasus yang layak mendapatkan pertimbangan khusus.
2. Putusan tindakan, terkait dengan keadilan restoratif (restorative justice).

Namun, ia menekankan bahwa keputusan terkait restorative justice harus melalui proses penetapan hakim dan teregistrasi, baik oleh polisi, jaksa, maupun hakim.

Kemudian soal putusan Makamah Agung, Eddy menyampaikan kritik terhadap kemungkinan putusan MA yang lebih berat dibandingkan putusan pengadilan sebelumnya. "Putusan MA tidak boleh lebih berat dari putusan sidang pembuktian sebelumnya, kecuali dalam kondisi tertentu," tegasnya.

Ia juga menyoroti soal peninjauan kembali (PK), yang menurutnya harus diperketat. PK adalah upaya luar biasa, bukan sebagai "peradilan tingkat empat".

"Proses pidana harus ada akhirnya. Kalau PK bisa berkali-kali lalu ujung perkara pidana itu di mana?" tutur Eddy.

Kemudian terakhir, Eddy bicara soal restorative justice yang bisa dilakukan pada tahap penyidika oleh polisi, tahap penuntutan oleh jaksa hingga tahap pengadilan oleh hakim. Eddy juga menyebut langkah restorative justice harus dilaporkan ke pengadilan.

"Hal terpenting dari restorative justice oleh polisi atau jaksa, wajib memberitahukan dan harus mendapatkan penetapan dari pengadilan supaya teregister. Kalau melakukan tindak pidana pertama kali diberikan restorative justice. Kalau tidak ada penetapan pengadilan khawatirya tidak terpantau dan melakukan tindak pidana berulang," pungkas dia.

(aud/fjp)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset gagal masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) mengungkapkan, pemerintah sejak 2023 sudah melayangkan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas dan segera diundangkan.

Paling penting dalam RUU tersebut, kata Eddy, terkait dengan perampasan aset terhadap seseorang yang tanpa memerlukan terbuktinya suatu perbuatan pidana melalui persidangan dan keputusan hakim. “Perampasan aset tanpa diikuti oleh perkara pidana ini, memang sesuatu hal yang baru bagi kita. Yang itu harus dikaji lebih mendalam,” kata Eddy di Kementerian Hukum, di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Kata Eddy, selama ini pemerintah sudah siap dengan pembahasan tentang RUU Perampasan Aset tersebut. Bahkan sejak April 2023 pemerintah sudah melayangkan ke DPR agar RUU Perampasan Aset tersebut dibahas untuk dijadikan UU.

“Tetapi seperti kita ketahui, bahwa pada tahun 2023 itu, sampai menjelang Pilpres 2024, itu adalah tahun politik yang banyak teman-teman dewan (DPR) kembali maju pada pileg berikutnya,” ujar Eddy.

Karena situasi politik tersebut, kata Eddy, DPR tak memberikan ruang RUU Perampasan Aset sebagai prioritas untuk pembahasan dan pembuatan UU 2025. “Tentunya itu, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman di DPR,” begitu kata Eddy.