KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen (Pol) Eddy Hartono pernah terselamatkan oleh pengakuan dari pelaku teror di Solo.

Ia tidak tahu akan bernasib seperti apa jika pelaku teror yang diringkusnya itu tidak memberi tahu perihal kekuatan serta karakteristik bom yang tersimpan di dalam rumahnya.

Dikisahkan kembali kepada Brigade Podcast, beberapa waktu lalu, Eddy kala itu menjadi salah seorang penyidik di Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Ia dan kawan-kawannya sedang meringkus seorang pelaku teror di Solo.

Saat pelaku teror sudah di dalam penguasaannya, Eddy merasa ada yang janggal dalam proses itu. Ia pun bertanya ke pelaku teror soal apakah ada bahan peledak masih tersimpan di dalam rumah.

“Untungnya kami menanyakan dulu ke tersangka, ‘Kamu masih ada barang buktinya enggak di dalam rumah?’” kenang Eddy.

“Ternyata tersangka jawab, ‘Masih ada, Pak di dalam rumah’,” lanjut dia.

Pelaku teror itu mengaku, menyimpan bahan peledak di dalam sebuah lemari.

Tak hanya itu, pelaku teror juga memberikan informasi yang sangat penting dan belakangan menjadi penyelamat bagi Eddy dan kawan-kawan.

“Menurut tersangka (bahan peledak yang tersimpan di lemari) ini sangat sensitif,” ujar Eddy.

Berbekal informasi dari pelaku teror, Eddy memanggil petugas pemadam kebakaran. Mereka diminta menyemprotkan air ke lemari yang berisi bahan peledak itu.

Saat proses penyemprotan, lemari rupanya tidak terlalu kokoh sehingga jatuh. Ledakan pun tidak terhindarkan.

Bom yang meledak itu diketahui berbahan nitrogliserin. Apabila bahan ini dirangkai secara khusus, daya ledaknya disebut-sebut bisa lebih besar dibandingkan daya ledak Bom Bali 2002.

Nitrogliserin sendiri merupakan komponen utama pada serbuk mesiu nir asap dan digunakan untuk pengisian ulang senjata api.

Lantas, apa yang terjadi selanjutnya? Tonton selengkapnya di video Brigade Podcast berikut ini:

SURABAYA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono memastikan, program deradikalisasi akan terus berjalan di tengah kebijakan efisiensi.

"Deradikalisasi ini instrumen penting untuk memutus rantai terorisme. Apapun kondisinya akan terus dilakukan, termasuk di tengah kebijakan efisiensi, program ini tak boleh berhenti. Ini amanat konstitusi," katanya di Surabaya, Rabu (16/4/2025) sore.

Karena itu, pihaknya terus melakukan terobosan agar program deradikalisasi tetap berjalan, salah satunya dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Deradikalisasi adalah treatment khusus bagi napiter usai menjalani proses hukum, bagi napiter atau biasa disebut Mitra Derad, meliputi wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan.

Dia mencontohkan, deradikalisasi untuk Mitra Derad di Jawa Timur melibatkan Badan Amil Zakat (Baznas) Jatim dalam hal pengembangan kewirausahaan.

Minat kewirausahaan Mitra Derad memang bervariasi. Ada yang merasa kurang cocok berdagang dan memilih bertani, atau sebaliknya.

"Kami terus dampingi agar mereka bisa menekuni bidang yang sesuai," ujarnya.

Program kewirausahaan telah menjadi bagian dari strategi deradikalisasi BNPT sejak awal berdiri. Perkembangannya pun naik turun mengikuti situasi di lapangan.

Seperti diketahui, BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 153,41 miliar dari pagu awal Rp 626,39 miliar.

Menurut Eddy, setelah rekonstruksi, anggaran efektif lembaganya menjadi Rp 472,98 miliar.

Anggaran BNPT bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 428,56 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 197,83 miliar.

Meski demikian, BNPT tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Surabaya (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono berkomitmen memperkuat program deradikalisasi melalui pembinaan kewirausahaan bagi mitra deradikalisasi sebagaimana implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

"Kami terus melakukan program deradikalisasi, meliputi wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan," ujar Komjen Pol. Eddy Hartono usai silaturahmi dan halalbihalal bersama mitra deradikalisasi di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Dalam mewujudkan hal tersebut, pihaknya menggandeng berbagai pihak yang berkompeten untuk mendukung mantan narapidana tindak pidana terorisme (napiter) atau yang biasa disebut mitra derad agar bisa hidup mandiri.

"Yang hadir dalam kegiatan ini lebih dari 20 orang mitra derad. Kami akan tindak lanjuti dengan berkolaborasi bersama Forkopimda Surabaya untuk mendukung pembinaan program kewirausahaan mereka," tuturnya.

Untuk mendukung permodalan, BNPT juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang memiliki program bantuan modal usaha dan beasiswa bagi mitra deradikalisasi.

"Harapannya, mitra derad dapat hidup mandiri melalui program-program ini," tambahnya.

Terkait dengan tantangan, Eddy mengakui bahwa reintegrasi mitra deradikalisasi ke tengah masyarakat tidak selalu mudah. Namun, upaya tersebut terus berjalan dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga.

"Minat kewirausahaan memang bervariasi. Ada yang merasa kurang cocok berdagang atau bertani. Akan tetapi, kami terus mendampingi mereka agar bisa menekuni bidang yang sesuai," katanya.

Program kewirausahaan, lanjut dia, telah menjadi bagian dari strategi deradikalisasi BNPT sejak awal berdiri. Perkembangannya pun naik turun mengikuti situasi di lapangan.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen melakukan inovasi dan terobosan agar program ini terus berkembang.

Dikatakan pula bahwa efisiensi pelaksanaan program dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Solusinya adalah gotong royong kementerian/lembaga agar program mitra derad dapat berjalan optimal," ujarnya.

Kunjungan ke Surabaya ini sekaligus menjadi tindak lanjut amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menempatkan peningkatan program deradikalisasi sebagai kegiatan prioritas nasional.

"Kami bersyukur banyak masukan dan partisipasi dari mitra derad. Kami apresiasi Forkopimda Surabaya yang telah memfasilitasi kegiatan ini," katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono berkomitmen memperkuat program deradikalisasi melalui pembinaan kewirausahaan bagi mitra deradikalisasi sebagaimana implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

"Kami terus melakukan program deradikalisasi, meliputi wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan," ujar Komjen Pol. Eddy Hartono usai silaturahmi dan halalbihalal bersama mitra deradikalisasi di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Dalam mewujudkan hal tersebut, pihaknya menggandeng berbagai pihak yang berkompeten untuk mendukung mantan narapidana tindak pidana terorisme (napiter) atau yang biasa disebut mitra derad agar bisa hidup mandiri.

"Yang hadir dalam kegiatan ini lebih dari 20 orang mitra derad. Kami akan tindak lanjuti dengan berkolaborasi bersama Forkopimda Surabaya untuk mendukung pembinaan program kewirausahaan mereka," tuturnya.

Untuk mendukung permodalan, BNPT juga menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang memiliki program bantuan modal usaha dan beasiswa bagi mitra deradikalisasi.

"Harapannya, mitra derad dapat hidup mandiri melalui program-program ini," tambahnya.

Terkait dengan tantangan, Eddy mengakui bahwa reintegrasi mitra deradikalisasi ke tengah masyarakat tidak selalu mudah. Namun, upaya tersebut terus berjalan dengan dukungan lintas kementerian dan lembaga.

"Minat kewirausahaan memang bervariasi. Ada yang merasa kurang cocok berdagang atau bertani. Akan tetapi, kami terus mendampingi mereka agar bisa menekuni bidang yang sesuai," katanya.

Program kewirausahaan, lanjut dia, telah menjadi bagian dari strategi deradikalisasi BNPT sejak awal berdiri. Perkembangannya pun naik turun mengikuti situasi di lapangan.

Untuk itu, pihaknya berkomitmen melakukan inovasi dan terobosan agar program ini terus berkembang.

Dikatakan pula bahwa efisiensi pelaksanaan program dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

"Solusinya adalah gotong royong kementerian/lembaga agar program mitra derad dapat berjalan optimal," ujarnya.

Kunjungan ke Surabaya ini sekaligus menjadi tindak lanjut amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menempatkan peningkatan program deradikalisasi sebagai kegiatan prioritas nasional.

"Kami bersyukur banyak masukan dan partisipasi dari mitra derad. Kami apresiasi Forkopimda Surabaya yang telah memfasilitasi kegiatan ini," katanya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

RIAU, KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa program dialog kebangsaan menjadi sarana krusial dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Menurut Eddy, paham radikal terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan perdamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Karena itu, masyarakat harus terus diberikan edukasi dan literasi terhadap bahaya paham kekerasan tersebut," kata Eddy dalam acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa di Pekanbaru, Riau, seperti dilansir Antara, Jumat (28/3/2025).

Acara dialog kebangsaan itu digelar BNPT bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membidangi Hak Asasi Manusia (HAM), keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme.

Dialog ini dihadiri oleh 240 peserta dari berbagai unsur, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, dan mahasiswa.

Eddy menuturkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi ancaman terorisme di tiga era berbeda, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

Pada masa orde lama, Indonesia diuji dengan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Pada masa orde baru, muncul kelompok residu dari DI/TII yang bermetamorfosis atau membentuk generasi baru dan pencegahannya lebih kepada pendekatan intelijen bernama Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional tingkat Daerah).

Setelah itu pada era reformasi tahun 1999, mulai terjadi lagi pengeboman di berbagai daerah, seperti bom malam Natal, Bom Bali I, Bom Bali II, dan sebagainya.

"Saat itu pemerintah seperti kaget, sehingga muncul Desk Terorisme di bawah Menko Polkam. Hingga akhirnya dilakukan operasi penegakan hukum hingga saat ini,” tuturnya menjelaskan.

Program Strategis BNPT

Eddy menambahkan bahwa BNPT juga memiliki program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

BNPT turut melaksanakan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto serta prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Dalam upaya mencegah radikalisme, Eddy mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman paham radikal yang tumbuh dari intoleransi.

“Maka dari itu kami berpesan agar budaya toleransi beragama antar-suku bangsa itu harus terus dipelihara. Ini penting agar tidak terjadi intoleransi yang dapat berujung pada tindakan terorisme,” ujar Eddy.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan pentingnya membangun diskusi tentang persatuan, terutama di bulan Ramadan, agar masyarakat terus mengingat bagaimana Indonesia hadir sebagai bangsa.

“Sangat relevan untuk mengingat bagaimana Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa dengan kontribusi besar dari bangsa Melayu, karena masyarakat Indonesia memiliki dua konsep penting, yakni persaudaraan dan kebangsaan,” ucap Willy.

Menurutnya, memerangi terorisme dan memperkuat persaudaraan tidak cukup hanya dengan seminar atau pembelajaran kognitif, tetapi juga harus dilakukan melalui dialog dan kerja bersama.

Dengan demikian, ia berharap Dialog Kebangsaan ini dapat memberikan manfaat dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan selama ini BNPT telah berperan dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dari ideologi kekerasan melalui pembekalan yang diberikan. BNPT ikut meluncurkan Desk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Gedung Utama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat pada Kamis (13/3/2025).

Desk tersebut merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto dan hasil kolaborasi Kemenko Polkam dengan kementerian/lembaga terkait. ?BNPT berperan dalam melindungi PMI dari ideologi kekerasan, kami memberikan pembekalan kepada PMI yang hendak berangkat. Kami berikan info-info seperti apa jaringan teroris itu dan bagaimana saja cara mereka mendapat anggota," ujarnya.

Dia menjelaskan, pembekalan ini penting mengingat PMI rentan menjadi target perekrutan karena beragam modus dan tipu daya yang digunakan jaringan tersebut. "PMI rentan menjadi target dengan berbagai modus. Salah satunya adalah modus nikah online untuk mendapatkan status suami istri yang sah sehingga lebih mudah direkrut," jelasnya.





Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan mengungkapkan, Desk PPMI merupakan bentuk kolaborasi kementerian/lembaga yang akan bekerja secara lintas sektoral.

?Kemenko Polkam bersama dengan K/L terkait termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaaan Agung telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan sekaligus meluncurkan desk koordinasi PPMI dengan leading sektor Menteri PPMI bersama Kapolri, Panglima TNI dan Menteri Luar Negeri. Tergabung dalam desk tersebut K/L yang berkolaborasi dan bekerjasama secara lintas sektoral diantaranya BNPT, Kemensesneg, Kemendagri, BIN, PPATK, dan Kementerian Komdigi," ungkapnya.

Dia berharap desk ini dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada PMI sebagaimana arahan Presiden. "Bapak presiden sangat memberikan perhatian pada para pekerja migran yang telah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk keluarga dan negara dalam bentuk devisa. Kita berharap desk ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal," ujar dia.

Selain peluncuran Desk PPMI, pada kesempatan yang sama Menko Polkam juga meluncurkan Desk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama K/L terkait.

Jakarta -

Menghadapi para tersangka kasus terorisme umumnya para penyidik menghindari melakukan kekerasan dalam upaya mengorek informasi. Pendekatan yang lebih lembut dan relasi kemanusiaan, kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono, cenderung lebih berhasil.

Ia merujuk pengalamannya saat masih menjadi penyidik di Densus 88 Antiteror dengan pangkat AKBP. Kala itu ada petinggi Jamaah Islamiyah (JI) yang ditangkap tapi selama tiga hari tiga malam tak mau bicara sepatah kata pun.

"Hingga dalam sebuah kesempatan kami menjadi makmum salat berjemaah dan mempersilakan dia menjadi imamnya," kata Eddy mengenang dalam acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karya Dr Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional, Kamis (27/2/2025).

Sejak saat itu, dia melanjutkan, si petinggi JI mulai mau buka mulut. Eddy sendiri mengaku bukan ahli agama dan tak berdebat soal itu. Hanya, sebagai aparat penegak hukum, dirinya berkewajiban menegakkan undang-undang.

Dalam perjalanannya kemudian, JI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Belakangan banyak pentolannya yang ditangkap dan diadili. Pada 21 Desember 2024, sekitar 1.400 perwakilan mantan anggota JI menyampaikan deklarasi pembubaran diri dan menyatakan kesiapannya kembali ke pangkuan NKRI. Mereka juga menyatakan komitmen mengikuti peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Mereka berkomitmen secara syar'i berdasar kesadaran dan kajian di antara mereka sendiri tak punya dasar dan tak ada gunanya memerangi pemerintah. Jadi, mereka tanpa rekayasa kembali ke NKR karena sadar pemerintah bukan thogut. Buktinya mereka merasakan sendiri masih bebas melaksanakan ibadah dan ajaran-ajaran agama," kata Eddy, yang memimpin BNPT sejak September 2024.

Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono saat memberi sambutan acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karya Dr. Noor Huda Ismail di Perpustakaan Nasional (Sudrajat/detikcom)

Sebelumnya lulusan Akademi Kepolisian pada 1990 itu pernah menjadi Penyidik Muda Subdirektorat V/Siber Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri pada 2009. Dari situ dia kemudian berkarier di lingkungan Densus 88 Antiteror hingga menjadi Wakil Komandan Densus 88 pada 2017, lalu berkiprah di BNPT.

Pada bagian lain, Eddy menegaskan pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) sepanjang 2024 telah memutus akses 3.000 akun media sosial yang terkait dengan radikalisme. Mayoritas akun tersebut berada di platform Facebook, Telegram, dan sebagainya. berkolaborasi dengan TNI, Polri, BIN, dan instansi terkait lainnya tetap melakukan pemantauan cikal bakal aksi terorisme, utamanya dari paham radikalisme.

"Di tengah isu efisiensi anggaran pun, kami tetap bahu-membahu untuk senantiasa siaga melakukan pencegahan," kata Eddy.

Secara khusus lelaki kelahiran Blora, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1967 itu mengapresiasi buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' dan film 'Road to Silence' produksi komunitas Kreasi Prasasti Perdamaian yang diprakarsai Noor Huda Ismail. Kedua karya tersebut bisa menjadi edukasi dan literasi terhadap masyarakat yang rentan terpapar paham radikal terorisme.

"Buku dan film ini membantu kami untuk melakukan kontra-radikalisasi dan kampanye radikal terorisme," ujarnya.

(jat/dek)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pihaknya terus memberi edukasi kepada masyarakat umum untuk bisa menerima kembali narapidana terorisme (napiter).

Edukasi, kata dia, dilakukan secara gabungan melalui Tim Koordinasi Pelaksanaan Daerah Luar Lembaga Pemasyarakatan.

"Isinya ada TNI, Polri, hingga Kementerian Sosial," ujar Eddy dalam acara Peluncuran Buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah dan Pemutaran Film Road to Silence di Jakarta, Kamis.

Selain edukasi, kata dia, tim dari BNPT juga akan mengantar napiter yang sudah bebas dari hukuman untuk pulang ke rumahnya agar disaksikan dan diterima oleh masyarakat.

Tak hanya tim dari BNPT, sambung dia, kepulangan napiter yang sudah selesai menjalani hukuman juga akan dikawal oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), Komandan Rayon Militer (Danramil), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibnas), dan tokoh masyarakat.

Dirinya menyebutkan hal yang sama berlaku pula terhadap warga negara Indonesia (WNI) terasosiasi dalam pejuang teroris asing atau foreign terrorist fighters (FTF) yang dideportasi dari Turki pada akhir tahun 2024, dengan tujuan bergabung ke Suriah.

Setelah menjalani pembinaan dan rehabilitasi, para WNI tersebut juga akan dikawal saat pulang ke rumah. Masyarakat di sekitar rumahnya pun akan diberikan edukasi agar bisa menerima para WNI itu.

Eddy menjelaskan sebanyak 14 WNI tersebut saat ini sedang berada di Kementerian Sosial (Kemensos) untuk dibina dengan materi wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan dengan melibatkan ahli psikologi dan ahli agama

"Jadi setelah kami bina, sekarang mereka ada di Kemensos," ucap dia.

Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menerima para WNI terasosiasi FTF di Suriah maupun negara lain yang dideportasi untuk dibina di Tanah Air tanpa persyaratan tertentu.

Kendati demikian, BNPT tetap akan mengidentifikasi terlebih dahulu para WNI itu sebelum masuk ke Indonesia guna mencari informasi keterlibatan dalam tindak pidana terorisme.

Apabila WNI yang bersangkutan terlibat dalam tindak pidana terorisme, akan langsung ditangani oleh Detasemen Khusus 88 Anti/Teror Polri, namun jika hanya merupakan korban atau keluarganya menjadi korban di Suriah, maka akan dibina secara terpadu oleh BNPT.

"Pada intinya Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengamanatkan bahwa setiap WNI wajib dilindungi," tutur Eddy.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

BOGOR - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) fokus memperkuat program deradikalisasi dan kesiapsiagaan nasional melalui Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) tahap 2 periode tahun 2025-2029. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono dalam Kegiatan Rapat Pimpinan Tahunan BNPT T.A. 2025 di Kantor Pusat BNPT Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (26/2/2025).

?Kita juga perlu memprioritaskan pelaksanaan kolaborasi lintas unit dalam pelaksanaan kesiapsiagaan nasional, dengan anggaran yang kita punya sekarang kita perkuat program ini melalui RAN PE fase ke-2" kata Eddy Hartono.

Eddy pun menegaskan program deradikalisasi dalam lapas dan luar lapas harus terintegrasi. Dia mengungkapkan, deradikalisasi dalam lapas di dalamnya terdapat kolaborasi antara BNPT, Polri, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Sosial (Kemensos).



Sedangkan di luar lapas terdapat Balai Pemasyarakatan (Bapas), TNI, dan unsur lainnya yang cakupannya akan lebih luas. Lebih lanjut, penguatan program Deradikalisasi dan Kesiapsiagaan melalui RAN PE tahap 2 periode tahun 2025 - 2029 selaras dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMN 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Presiden. ?Salah satunya koordinasi sinergi antarinstrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme disini lah rencananya peran RAN PE," ungkapnya.

RAN PE tahap 2 juga akan fokus mengikat pemerintahan daerah untuk ikut terlibat aktif dalam upaya-upaya pencegahan, salah satunya adalah meminta daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Ekstremisme Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAD PE).

"RAN PE fase kedua juga fokus implementasi di daerah. Dalam salah satu pasal di dalam Perpres itu diminta daerah untuk menyusun RAD PE," kata Direktur Kerja Sama Regional Multilateral BNPT Dionisius Elvan Swasono saat menyampaikan paparan.

Kepala BNPT dalam kesempatan ini juga melanjutkan arahan Presiden Prabowo Subianto yakni pentingnya BNPT untuk terus konsisten dalam menyebarkan narasi-narasi positif dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.

Itu sudah ada syarat-syaratnya

Makassar (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Eddy Hartono menyatakan narapidana teroris (napiter) dapat mengajukan amnesti atau pengampunan termasuk pembebasan bersyarat (PB) di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan di Indonesia asalkan memenuhi syarat.

"Teroris ini memang juga bisa mendapatkan haknya mendapatkan namanya PB yaitu pembebasan bersyarat. Itu sudah ada syarat-syaratnya," paparnya disela membuka pelatihan eks napiter menjadi Teknisi AC di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional V Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Hal tersebut merespons pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengkaji pemberian amnesti atau ampunan melalui pembebasan bersyarat bagi napiter eks Jamaah Islamiyah atau JI.

Eddy mengatakan hal itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang diatur khusus tentang pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi (tipikor), narkoba, dan terorisme.

"Jadi gini, sebenarnya di dalam Peraturan Menkumham itu sudah diatur. Ada beberapa khusus dilakukan terutama kepada narapidana tipikor kemudian narkoba kemudian terorisme," tuturnya kepada wartawan.

Saat ditanyakan apakah hal itu juga berlaku bagi pemimpin terorisme jaringan Jamaah Islamiah atau napiter lainnya, kata dia, itu berlaku sama. Sebab, di mata hukum semua orang sama, ingin mendapatkan kebebasan untuk hidup.

"Mantan (pemimpin) JI dan napi teroris yang lain itu bisa mengajukan haknya PB-nya, asal memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri hukum tersebut," ujarnya.

Mengenai berapa data jumlah napiter maupun mantan napiter eks JI yang masih menjalani masa deradikalisasi, Eddy mengatakan tidak mengetahui rinciannya. Sebab, penilaian program deradikalisasi itu memiliki tahapan-tahapan.

"Nanti lihat situasinya, makanya tergantung hasil di dalam deradikalisasi itu ada tahapannya. Pertama, identifikasi dan penilaian, yang kedua rehabilitasi, reedukasi dan ketiga revitalisasi sosial," ucapnya menjelaskan.

Apabila napiter tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang dinilai dalam tahapan tadi, kata Eddy, maka dimungkinkan mengajukan Pembebasan Bersyarat tentunya disertai kewajiban berikrar setia terhadap NKRI.

"Nah, ketika napiter yang di dalam melakukan tahapan tadi, maka akan dinilai. Seterusnya nanti, apabila memenuhi syarat dalam peraturan Menkumham itu makanya akan diberikan (PB)," katanya menambahkan.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengadakan pertemuan ke-3 Joint Working Group on Counter Terrorism (JWG on CT) dengan perwakilan Parlemen Inggris. Pertemuan itu membahas terkait pencegahan terorisme hingga penanganan anak yang terasosiasi dengan terorisme.

Pertemuan itu digelar di Kantor BNPT Jakarta pada Senin (20/1) kemarin. Dalam pertemuan ini Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono mengatakan pentingnya mendorong dan membangun inisiasi di lingkup regional dan multilateral untuk memperkuat kerja sama dalam upaya penanggulangan terorisme.

"Pentingnya mendorong dan membangun inisiasi di lingkup regional dan multilateral untuk memperkuat kerja sama antara negara. Untuk Indonesia , upaya kita adalah penanganan anak yang terasosiasi dengan terorisme," kata Eddy dalam keterangan yang diterima.

Eddy juga menekankan pentingnya peran semua negara dalam upaya penanggulangan terorisme demi terjaganya keamanan global. "Penanggulangan terorisme menjadi tanggung jawab bersama negara-negara dalam menjaga keamanan global," imbuhnya.

Sementara itu, Perwakilan Parlemen (Indo Pasifik) Inggris Chaterine West menjelaskan kesamaan strategi melawan terorisme antara Indonesia dan Inggris. Dia juga penekanan pada aspek pencegahan menjadi salah satu faktor kesuksesan kerja sama yang telah dimulai sejak tahun 2021 ini.

"Kita punya banyak kesamaan dalam pendekatan melawan terorisme seperti bagaimana mencegah atau menghambat aksi teroris, hukuman terhadap para pelaku, bagaimana mencegah individu yang berisiko terpapar, bagaimana kita merehabilitasi mereka serta bagaimana mendukung para korban. Keberhasilan kerja sama kita terletak pada pendekatan menyeluruh terhadap semua aspek kontra-terorisme dan tentu saja pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati," ujarnya.

Dia mengapresiasi pencapaian Zero Terrorist Attack Indonesia selama 2 tahun. Menurutnya, pencapaian ini diraih karena dedikasi yang diberikan BNPT beserta seluruh stakeholders.

"Saya sangat senang mengetahui kisah sukses BNPT dalam memastikan nol serangan sejak 2023. Ini bukti keharmonisan dan dedikasi BNPT," katanya.

(maa/maa)

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama,"

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia melalui penelitian dan kajian.

"Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Eddy juga menjelaskan bahwa meskipun hingga saat ini Indonesia dalam keadaan aman dibuktikan dengan prestasi Zero Terrorist Attack, kewaspadaan bersama tetap perlu ditingkatkan.

"Sudah 2 tahun Indonesia Zero Terrorist Attack, tapi kita tetap harus terus membangun kewaspadaan bersama mengingat keberadaan jaringan - jaringan yang ada di bawah permukaan," tambahnya.

Merespons apa yang disampaikan Kepala BNPT, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan moderasi beragama adalah kunci upaya bersama dalam melawan ideologi kekerasan.

Sebab, sejatinya Pancasila adalah ideologi moderat tercermin dalam Sila ke-4.

"Ekstremis tidak dilawan dengan ekstremis tapi dengan moderasi beragama, ini kuncinya. Pancasila itu ideologi moderat, coba lihat sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan," ujar Haedar.

Dirinya juga menambahkan bahwa kelompok yang mencoba merubah ideologi bangsa berpotensi merusak masa depan bangsa.

"Kelompok yang menafsirkan Pancasila sesuai kehendak itu merusak masa depan bangsa," pungkasnya.

Sebagai informasi, BNPT sedang menyusun Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perban) terkait kajian terorisme yang akan melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk PP Muhammadiyah.

Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 2024 BNPT berkesempatan bertemu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mencegah radikalisme terorisme.

Hal ini menunjukkan komitmen BNPT dalam menjaga kedamaian dan persatuan dengan menggandeng 2 organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025