Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengaku saat ini tengah menyelidiki satu kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Total sudah empat kasus yang diselidiki dan tiga di antaranya sudah diakui pemerintah sebagai pelanggaran HAM berat.

"Masih ada satu penyelidikan lagi yang masih dilakukan Komnas HAM untuk kasus yang terjadi di Aceh. Kasus bumi flora," kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro kepada wartawan di Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Kamis (10/4/2025).

Atnike menyebutkan, kasus itu masih berproses namun dia enggan membeberkan sejauh mana sudah penyelidikan yang dilakukan. "Kalau penyelidikan biasanya kami tidak bisa menyampaikan," jelasnya.

Sementara tiga kasus pelanggaran HAM yang sudah diakui pemerintah adalah peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh pada tahun 1998. Lokasi Rumoh Geudong berada di desa Bili, Kemukiman Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie.

Kedua Peristiwa Simpang KAA di Aceh pada tahun 1999. Simpang KKA adalah sebuah persimpangan jalan dekat pabrik PT Kertas Kraft Aceh di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara.

Peristiwa ketiga yakni tragedi Jambo Keupok Aceh pada tahun 2003. Peristiwa ini terjadi di Desa Jambo Keupok, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan.

Sementara satu kasus lagi yang sudah selesai penyelidikan yakni peristiwa di Timang Gajah, Bener Meriah. Kasus itu disebut sudah diserahkan ke kejaksaan.

"Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan terhadap beberapa kasus pelanggaran HAM yang kemudian ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat ya. Tiga di antaranya sudah pernah diakui oleh presiden Jokowi sebagai pelanggaran HAM berat yang akan mendapatkan pemulihan melalui mekanisme non-judisial," jelas Atnike.

Diketahui, Bumi Flora merupakan nama perusahaan sawit yang berlokasi di Julok, Aceh Timur. Di lokasi tersebut, terjadi pembantaian yang menyebabkan 31 orang tewas, 7 luka-luka dan 1 hilang.

Insiden itu terjadi pada 9 Agustus 2021. Dikutip dari situs museumham.kontrasaceh.or.id, penembakan terhadap puluhan warga sipil itu diduga dilakukan pasukan TNI. Para korban disebut dikumpulkan di Afdeling IV PT Bumi Flora kemudian diberondong tembakan.

Video Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI

Video Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima aduan pelanggaran hak asasi dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) 1.040 tenaga pendamping profesional (TPP) desa yang dilakukan Kementerian Desa (Kemendes).

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan pihaknya menerima aduan bahwa Kemendes memberlakukan PHK terhadap 1.040 TPP desa dikarenakan para TPP desa itu pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tetapi dalam klausul kontrak mereka tidak dicantumkan syarat atau larangan tersebut.

“Kami tentu akan menindaklanjuti, melakukan analisis dulu apakah ada dugaan pelanggaran HAM atau tidak,” kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, usai menerima perwakilan pendamping desa yang terkena PHK.

Anis menjelaskan bahwa Komnas HAM membutuhkan waktu untuk menindaklanjuti laporan dari perwakilan TPP desa yang terkena PHK tersebut.

“Akan tetapi, pada prinsipnya adalah terkait dengan potensi pelanggaran HAM karena PHK sepihak oleh Kementerian Desa terhadap seribuan pendamping desa, kira-kira begitu,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Perhimpunan Pendamping Desa Seluruh Indonesia Hendriyatna menjelaskan bahwa pihaknya mengadu kepada Komnas HAM karena ada hak asasi yang telah dilanggar oleh Kemendes, yakni hak mendapatkan penghidupan layak dan mendapatkan pekerjaan.

“Pencalonan tersebut sudah mendapatkan izin, sudah mendapatkan legitimasi formal baik dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), kementerian, atau Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Bawaslu pun tidak pernah mempersoalkan kami,” kata Hendriyatna.

Ia juga menjelaskan bahwa tidak pernah ada aduan ke Bawaslu mengenai TPP yang menjadi caleg melakukan perbuatan melawan hukum atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Kami juga cek di Mahkamah Konstitusi apakah pernah ada pendamping desa yang tersangkut perkara di Mahkamah Konstitusi, mendapatkan putusan, dan pendamping desa itu melakukan pelanggaran pemilu. Ternyata tidak ada itu sampai sekarang,” ujarnya.

Adapun selanjutnya, pihak perwakilan TPP desa yang terkena PHK berencana beraudiensi dengan Kantor Staf Kepresidenan agar masalah tersebut dapat menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, perwakilan 1.040 TPP desa telah beraudiensi dengan Komisi V dan Komisi IX DPR RI, serta melapor dugaan malaadministrasi ke Ombudsman RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya terkait tragedi 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Yusril mengaku tak tahu jelas maksud yang ditanyakan wartawan.

"Ya semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada Pemerintah. Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Yusril menangkap pertanyaan wartawan yakni mengenai genosida dan ethnic cleansing. Ia menyebut dua poin itu memang tidak terjadi pada 1998.

"Apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," ujarnya.

Yusril memahami pengadilan HAM sehingga dirinya tahu kategori pelanggaran HAM berat. Ke depan, kata dia, Pemerintah akan melakukan pengkajian mendalam terkait dugaan pelanggaran HAM.

"Saya cukup paham terhadap pengadilan HAM karena saya sendiri pada waktu itu yang mengajukan UU Pengadilan HAM itu ke DPR dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita sendiri," ujarnya.

"Tentu Pemerintah akan mengkaji semua itu termasuk apa-apa yang telah diserahkan oleh tim yang dibentuk oleh Pemerintah pada waktu-waktu yang lalu, juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM," lanjut Yusril.

Yusril juga akan berkoordinasi dengan Menteri HAM Natalius Pigai untuk menelaah lebih lanjut soal pelanggaran HAM dan menentukan sikap. Ia menekankan Pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk melaksanakan hukum yang berkeadilan.

"Itu sesuatu yang perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama, tapi tentu kita memiliki suatu keyakinan yang teguh bahwa Pemerintah ini, Pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto ini, mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan," ujarnya.

Pernyataan Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM

Sebelumnya, Yusril menilai selama beberapa dekade terakhir tidak ada kasus pelanggaran HAM berat. Yusril membandingkan dengan pengalamannya mengusut kasus menjalani komisi sidang PBB.

"Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Waktu saya jadi Menteri Hakim dan HAM saya 3 tahun menjalani sidang komisi HAM PBB di Jenewa dan kita ditantang menyelesaikan soal-soal besar," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10).

"Di zaman saya pada waktu itu ya banyak sekali anggapan terjadi pelanggaran HAM yang berat dan pada waktu itu saya sudah membentuk Pengadilan HAM, Ad Hoc, maupun Pengadilan HAM konvensional," lanjut Yusril.

Berdasarkan pengalamannya itu, ia menilai tidak ada pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia. Di sisi lain, banyak kritik terhadap pelanggaran HAM berat di zaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia kembali menekankan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam beberapa dekade terakhir.

"Kalau pelanggaran HAM sih setiap kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir," ujarnya.

Yusril lantas menilai pelanggaran HAM berarti terjadi di zaman kolonial di tahun 1960-an. "Mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal peran kemerdekaan kita 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," ujarnya.

Lantas bagaimana dengan tragedi '98 yang selama ini disebut pelanggaran HAM berat? Yusril menepis hal itu.

"Enggak," ujarnya singkat. Ia tidak melanjutkan kembali alasan kenapa tidak menyebut tragedi '98 sebagai pelanggaran HAM berat.