Surabaya -

DPRD Surabaya telah mengesahkan perubahan badan hukum Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Pengesahan itu dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya.

Dalam paripurna yang digelar pada Senin (10/3/2025), dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah. Laila Mufidah mengapresiasi atas kesepakatan Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya atas perubahan badan hukum RPH ini.

"Semoga keputusan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Surabaya," kata Laila Mudifah, Selasa (11/3/2025).

Sementara Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menambahkan bahwa perubahan status RPH menjadi Perseroda diharapkan bisa meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan.

Selain itu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

"Kita semua berharap agar penetapan ini dapat meningkatkan kinerja rumah potong hewan, meningkatkan laba, serta memberikan kontribusi lebih besar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya," ungkap pria yang akrab disapa Awi.

Dia menambahkan RPH memiliki peran penting dalam menstabilkan harga daging di Kota Surabaya.

"Kami berharap perubahan ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan di wilayah Surabaya," tandas Adi.

Dengan disahkannya perubahan badan hukum RPH menjadi Perseroda, DPRD Surabaya optimis bahwa langkah ini akan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya.

(hil/fat)

SALATIGA - DPRD Kota Salatiga membuat terobosan baru dengan menyulap ruang lobi kantor menjadi pusat literasi hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum dan peraturan yang berlaku, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, menyampaikan bahwa pada tahun ini pihaknya meraih penghargaan sebagai kota terbaik untuk wilayah tengah dalam pelaksanaan JDIH.

"Partisipasi dan kesadaran masyarakat sangat penting agar mereka memahami hukum dan aturan yang berlaku," ujar Dance dikutip Minggu (8/12/2024).



Ia menambahkan bahwa selama ini masyarakat sering kali menjadi subjek hukum tetapi tidak memahami secara rinci apakah tindakan mereka sesuai dengan peraturan yang ada.

Melalui JDIH, masyarakat Salatiga dapat dengan mudah mengakses informasi produk hukum, baik secara langsung di ruang JDIH yang berada di aula DPRD maupun secara daring.

Dia berharap ruang JDIH ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses produk hukum, tetapi juga menjadi sarana pembudayaan hukum.

"Ini adalah bagian dari tanggung jawab DPRD kepada masyarakat sesuai fungsi kami," ujarnya.

Sementara itu, Jessy salah seorang mahasiswi menyambut baik langkah ini. Ia menilai keberadaan JDIH sangat membantu, khususnya bagi generasi muda yang ingin lebih memahami peraturan dan kebijakan pemerintah.

"Sebagai mahasiswa, saya merasa JDIH ini sangat inovatif. Kami jadi lebih mudah untuk belajar tentang hukum dan peraturan, apalagi bisa diakses secara daring," sebutnya.

Ruang literasi hukum ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat pemahaman hukum sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

Solo -

Agus Andrianto secara resmi masuk di dalam Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Berikut akan dipaparkan profil Agus Andrianto secara singkat.

Mengacu dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara RI, diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah melantik jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029. Terdapat total 48 menteri yang telah dilantik untuk menjalankan tugas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu sosok yang turut dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto adalah Agus Andrianto. Sosoknya ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Sebelum terjun di dunia politik, ternyata Agus Andrianto telah terlebih dahulu mengemban jabatan tinggi di dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Lantas seperti apa profil Agus Andrianto? Berikut akan dipaparkan sekilas informasinya.

Profil Agus Andrianto

Dilansir detikNews, Agus Andrianto tercatat lahir di Blora pada 16 Februari 1967 silam. Sebelum terjun di dunia politik, Agus Andrianto telah mengawali karier sebagai anggota Polri. Pada tahun era tahun 90-an silam Agus Andrianto dipercaya untuk mengisi posisi sebagai Kapolsek di sejumlah wilayah. Sebut saja Kapolsek Sumbul, Parapat, hingga Percut Sei Tuan yang terletak di Sumatera Utara.

Kemudian karier Agus Andrianto semakin berkembang saat dipercaya untuk menjabat sebagai Kapolres Tangerang pada tahun 2007. Puncak karier Agus Andrianto di Polri adalah saat dirinya ditunjuk sebagai Wakapolri pada tahun 2023 kemarin.

Seperti diungkap dalam laman resmi Tribratanews yang dikelola oleh Divisi Humas Polri, pada bulan Juni 2023 kemarin Komjen Agus Andrianto secara resmi ditunjuk sebagai Wakapolri untuk menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono. Momentum tersebut dipimpin oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kapolri.

Melalui laman tersebut dapat diketahui juga bahwa Komjen Agus Andrianto sempat menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Kabareskrim. Tidak hanya itu saja, terdapat beberapa informasi yang disajikan mengenai Agus Andrianto.

Dikatakan bahwa Agus Andrianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1989 silam. Selain sejumlah perjalanan karier yang telah dipaparkan sebelumnya, Agus Andrianto juga pernah menjabat dalam sejumlah posisi penting di Polri. Berikut beberapa di antaranya:

• Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri (bulan Desember 2019 sampai Februari 2021)
• Kapolda Sumatera Utara (bulan Agustus 2018 sampai Desember 2019)
• Wakapolda Sumatera Utara (bulan Januari 2017 sampai Agustus 2018)

Meskipun memiliki karier yang cemerlang di kepolisian, Agus Andrianto tetap mementingkan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan dirinya yang berhasil meraih gelar magister di bidang hukum. Menurut buku 'Agussani Meraih Prestasi dengan Keteladanan' oleh Muhammad Arifin, dkk., dijelaskan bahwa Komjen Pol Agus Andrianto, SH, MH merupakan lulusan Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU pada tahun 2018 silam.

Gelar Kehormatan untuk Agus Andrianto

Tidak hanya mencapai karier yang cemerlang di kepolisian dan berhasil dilantik sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto ternyata juga pernah mendapatkan gelar kehormatan. Momentum ini terjadi baru-baru ini pada bulan Februari 2024 kemarin.

Dikutip dari laman resmi DPRD Kota Tanjung Pinang, Komjen Pol Drs Agus Andrianto, SH, MH, secara resmi diberi gelar kehormatan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau. Gelar tersebut adalah Datok Seri Sakti Bhayangkara Utama yang merupakan sebuah gelar adat.

Gelar tersebut diambil dari bahasa Melayu yang tersusun atas bahasa Melayu Riau Lingga dan Melayu Tinggi. Adapun makna dari gelar kehormatan Datok Seri Sakti Bhayangkara Utama adalah menggambarkan kebesaran, kemegahan, keagungan, keutamaan, kemuliaan, hingga kekuatan.

Demikian tadi rangkuman profil Agus Andrianto yang secara resmi mengemban tugas sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Semoga informasi ini bermanfaat.

(sto/afn)