Menkum Sudah Lapor ke Prabowo soal Usulan Napi KKB Diberi Amnesti
Supratman mengatakan pihaknya sudah melapor ke Presiden Prabowo terkait usulan pemberian amnesti kepada 7 anggota KKB Papua yang ada di Lapas Makassar. [338] url asal
#supratman-andi-agtas #kkb-papua #narapidana #prabowo-subianto #kbb #nasdem #dpr-fraksi #nkri #kriminal #dpr-usul #narapidana-anggota-kbb #pengayoman-run-2025 #komisi-xiii-dpr-fraksi-nasdem #presiden #tonny-tesa #pra
Jakarta - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya sudah melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait usulan pemberian amnesti kepada 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua yang ada di Lapas Makassar. Usulan itu dilaporkan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.
"Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat Mensesneg dan juga kepada Pak Seskab bahwa ada usulan untuk menambah, memberi amnesti kepada KKB sebanyak tujuh orang yang ada di Makassar," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 di Jakarta, dilansir Minggu (23/2/2025).
Supratman mengatakan tujuh narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti tidak termasuk dalam daftar 19.337 narapidana yang lolos verifikasi dan asesmen pemberian amnesti tahap awal. Pemberian amnesti tahap awal sedianya diberikan kepada narapidana dengan salah satu kategorinya ialah narapidana makar tanpa senjata.
"Karena itu nanti pengusulannya secara terpisah," ucapnya.
Supratman menekankan keputusan pemberian amnesti kepada tujuh narapidana anggota KBB ada di tangan Prabowo.
"Keputusannya ada di tangan Presiden," kata Supratman.
DPR Usul 7 Narapidana KKB Diberi Amnesti
Sebelumnya, anggota Komisi XIII DPR Fraksi NasDem, Tonny Tesa mengusulkan 7 anggota KKB yang berada di Lapas Makassar diberi amnesti. Tonny mengatakan ketujuh narapidana itu berpeluang diberi amnesti karena sudah mendeklarasikan diri dan mengakui NKRI.
Usulan itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2). Tonny menganggap tidak semua anggota KKB terlibat langsung melakukan kejahatan melainkan hanya ikut-ikutan.
"Kami usulkan di Papua saat ini setelah kami lakukan komunikasi masih banyak saudara-saudara kita yang beda ideologi, tapi banyak yang ikut-ikutan, tokoh-tokohnya ini banyak yang sudah dihukum," ungkap Tonny.
Tonny mengatakan 7 anggota KKB telah membuat surat pernyataan dan akan mendeklarasikan diri kembali ke NKRI. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan amnesti.
"Artinya sesuai dengan program Nawacita Presiden, untuk melakukan rekonsiliasi, untuk KKB ini kalau kami boleh usulkan, syarat untuk KKB yang bersenjata ini kita berikan kesempatan juga kepada mereka deklarasi, mereka akan kembali," paparnya.
(whn/knv)
Anggota DPR Usul 7 Narapidana KKB Papua Diberi Amnesti karena Sudah Akui NKRI
Anggota DPR Tonny Tesa usulkan amnesti untuk 7 anggota KKB di Lapas Makassar yang telah deklarasi NKRI. Usulan ini disambut baik Menkum Supratman. [479] url asal
#amnesti #kkb-papua #deklarasi-nkri #amnesti-kkb #papua #kelompok-kriminal-bersenjata #pemerintah #presiden #supratman-andi-agtas #tonny-tesa #kejahatan #anggota-dpr-tonny-tesa #narapidana #dpr-usul #dpr-tonny #lapas
Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR Fraksi NasDem, Tonny Tesa mengusulkan 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang berada di Lapas Makassar diberi amnesti. Tonny mengatakan ketujuh narapidana itu berpeluang diberi amnesti karena sudah mendeklarasikan diri dan mengakui NKRI.
Dilansir dari detikNews, usulan itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Tonny menganggap tidak semua anggota KKB terlibat langsung melakukan kejahatan melainkan hanya ikut-ikutan.
"Kami usulkan di Papua saat ini setelah kami lakukan komunikasi masih banyak saudara-saudara kita yang beda ideologi, tapi banyak yang ikut-ikutan, tokoh-tokohnya ini banyak yang sudah dihukum," ungkap Tonny.
Tonny mengatakan 7 anggota KKB telah membuat surat pernyataan dan akan mendeklarasikan diri kembali ke NKRI. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan amnesti.
"Artinya sesuai dengan program Nawacita Presiden, untuk melakukan rekonsiliasi, untuk KKB ini kalau kami boleh usulkan, syarat untuk KKB yang bersenjata ini kita berikan kesempatan juga kepada mereka deklarasi, mereka akan kembali," paparnya.
Dia mengatakan surat pernyataan itu telah diberikan kepada pimpinan DPR. Menurut Tonny, deklarasi 7 narapidana KKB itu bisa berpengaruh kepada KKB di Jayapura dan Nabire.
"Kami berharap Pak Menteri dan seluruh jajaran bisa membantu syarat dari KKB yang bersenjata ini bisa dilonggarkan di kita di Papua karena senjata juga banyak senjata rakitan, Pak, apalagi mereka sudah siap kembali," ucap Tonny.
Sementara itu, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyambut baik usulan pemberian amnesti itu. Supratman mengatakan usulan ini akan dikoordinasikan ke Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau ada 7 anggota KKB yang bersenjata dan itu dimungkinkan ada untuk diusulkan, kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden," ujar Supratman.
Supratman meminta pihak-pihak yang ingin mengusulkan anggota KKB itu menyampaikan surat kepada pemerintah. Dia mengatakan pemberian amnesti kepada pelaku kriminal bukan hal baru di Indonesia.
"Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik, saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan," jelasnya.
(sar/asm)