SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Brigjen Pol. Mashudi memberikan penguatan kepada jajaran pemasyarakatan di Jawa Timur pada Jumat (17/1). Kegiatan ini berlangsung di ruang Raden Wijaya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Hadir dalam acara tersebut Kakanwil Ditjenpas Jatim Kadiyono, Direktur Kepatuhan Internal Lilik Sujandi, serta Direktur Pengamanan dan Intelijen Tatan Dirsan Atmaja.

Acara ini diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Jawa Timur, Kepala Pengamanan Lapas, Rutan, dan LPKA, serta Kabid/Kasi Kamtib Lapas. Dalam arahannya, Dirjenpas menekankan pentingnya sinergi antara jajaran pemasyarakatan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Brigjen Pol. Mashudi mengajak jajarannya untuk menjalin hubungan yang erat dengan instansi terkait serta masyarakat. Menurutnya, silaturahmi ini akan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.

“Buka diri baik dengan instansi terkait maupun masyarakat. Dengan sinergi, kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih efektif,” ujar Mashudi.

Dirjenpas juga mengingatkan jajarannya untuk mendukung Program Asta Cita Presiden RI. Beberapa poin yang menjadi perhatian pemasyarakatan adalah:
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.
2. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).
3. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
4. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba.
5. Mendorong keharmonisan sosial, toleransi, dan keberlanjutan lingkungan.

“Program ini menjadi pedoman kita untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur,” tambahnya.

Perangi Masalah Narkoba, HP, dan Pungutan Liar

Masalah peredaran gelap narkoba, keberadaan HP ilegal, dan pungutan liar yang kerap dikaitkan dengan lapas/rutan menjadi perhatian khusus dalam arahan Dirjenpas. Ia menegaskan bahwa citra negatif ini harus segera diubah.
“Kita ubah image yang tidak baik di dalam lapas dan rutan. Semua harus bekerja dengan integritas,” pintanya tegas.

Mashudi juga menyampaikan dukungan Menteri Hukum dan HAM RI terhadap program peningkatan kesejahteraan pegawai dan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Salah satu langkahnya adalah peluncuran Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo), yang bertujuan mendorong pemberdayaan ekonomi warga binaan, baik selama pembinaan maupun setelah kembali ke masyarakat.

“Pengelolaan koperasi harus dimaksimalkan agar memberikan manfaat signifikan bagi WBP, pegawai, dan masyarakat,” katanya.

Dengan berbagai langkah ini, Mashudi berharap Pemasyarakatan dapat menjadi institusi yang lebih transparan, profesional, dan berdaya guna bagi masyarakat luas.

Editor : Arif Ardliyanto

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Sumatera Selatan memberikan remisi khusus dan pengurangan masa pidana khusus Natal 2024 kepada 73 narapidana atau warga binaan. Penerima potongan hukuman paling banyak adalah narapidana kasus umum mencapai 39 orang dan narapidana narkotika 34 orang.

"Berdasarkan usulan UPT Pemasyarakatan Kanwil Sumsel dan SK Remisi Dirjen Pemasyarakatan jumlah keseluruhan penerima remisi khusus Hari Raya Natal tahun 2024 di Sumsel sebanyak 73 orang. Jumlah penerima remisi khusus berdasarkan tindak pidana narkotika sebanyak 34 orang," ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Sumsel, Mulyadi dalam keterangan resmi, Selasa (24/12/2024).

Dia menyebut, 52 narapidana menjadi penerima remisi khusus Natal 1 bulan atau menjadi yang terbanyak. Berikutnya, 11 narapidana menerima potongan hukuman 15 hari dan 9 orang menerima 1 bulan 15 hari.

"Satu lagi menerima remisi khusus II selama 1 bulan dan langsung bebas karena masa pidananya langsung habis setelah dikurangi remisi. Penerimanya dari Lapas Kelas IIB Kayuagung," ungkapnya.

Mulyadi menyebut penerima remisi khusus paling banyak dari Rutan Kelas I Palembang sebanyak 1 orang, Lapas Kelas I Palembang 10 orang, Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin 10 orang, dan Lapas Kelas II A Lubuklinggau 6 orang.

Kemudian masing-masing 5 orang di Lapas II B Sekayu dan Lapas Kelas II B Martapura. Masing-masing 4 orang di Lapas Perempuan Kelas II A Palembang, Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti.

Masing-masing 3 orang di Lapas Kelas II A Lahat, Lapas Kelas II A Banyuasin, dan Lapas Kelas II B Kayuagung. Masing-masing 2 orang di Lapas Kelas II A Tanjung Raja, Lapas Kelas III Sarolangun Rawas, dan Rutan Kelas II B Prabumulih. Kemudian masing-masing 1 orang dari Lapas Kelas II B Muara Enim dan Rutan Kelas II Baturaja.

Diketahui, jumlah penghuni lapas dan rutan se-Sumsel per 23 Desember 2024 sebanyak 15.698 orang. Rinciannya, 13.292 narapidana dan 2.406 tahanan. Jumlah itu over kapasitas dari jumlah hunian lapas/rutan yang ada di Sumsel sebanyak 7.088 orang.

Video: Unik! Gereja di Klaten Bikin Pohon Natal dari Sandal Jepit

Video: Unik! Gereja di Klaten Bikin Pohon Natal dari Sandal Jepit

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan buka suara mengenai kabar terpidana mati Mary Jane Veloso yang disebut-sebut bakal dipulangkan ke Filipina.

Ketua Kelompok Kerja Humas Dirjen Pemasyarakatan, Deddy Eduar Eka Saputra mengatakan bahwa hingga kini belum ada kesepatan antara Indonesia dengan Filipina terkait pemulangan Mary Jane.

"Saat ini terpidana mati Mary Jane Veloso masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta," ujar Deddy melalui keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Rabu (20/11/2024).

Kasus Mary Jane

Mary Jane Veloso sebelumnya ditangkap di Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta pada April 2010 karena membawa 2,6 kilogram heroin.

Kemudian pada Oktober 2010, Mary jane divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman.

Pada tahun 2014, Mary Jane Veloso pernah mengajukan grasi kepada Presiden Republik
Indonesia Joko Widodo namun ditolak.

Kemudian, Mary Jane pernah pernah mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu
Peninjauan Kembali (PK) pada 2015. Namun, hasilnya juga ditolak.

"Pada tahun 2015, eksekusi mati Mary Jane Veloso ditangguhkan di menit-menit terakhir setelah adanya penangkapan di Filipina terhadap seorang perempuan yang dicurigai merekrut Mary Jane Veloso terkait narkoba," kata Deddy.

Belum ada keputusan pemulangan Mary Jane

Lebih lanjut, Deddy menyampaikan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sempat mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Filipina untuk Indonesia H.E. Gina Alagon Jamoralin pada 11 November 2024 lalu.

Salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas penyelesaian masalah hukum yang dialami Mary Jane Veloso yang divonis hukuman mati.

Pemerintah Indonesia menghargai permohonan Pemerintah Filipina untuk memindahkan pidana Mary Jane Veloso ke Filipina.

Meski demikian, hal tersebut harus melewati sejumlah diskusi dengan berbagai pihak terkait, seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan sebagainya.

Hingga kini, para pihak terkait masih harus merumuskan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan narapidana asing yang ada di Indonesia.

“Dapat disimpulkan hingga saat ini belum ada kesepakatan pembebasan dan/atau pemulangan Mary Jane Veloso ke Filipina,” tutur Deddy.

Kebijakan yang dirumuskan melalui perundingan bilateral itu, bisa berupa penyerahan narapidana (transfer of prisoner) atau pengembalian narapidana (exchange of prisoner).

Namun, Pemerintah Indonesia nantinya akan mengambil kebijakan transfer of prisoner, bukan exchange of prisoner atas dasar permintaan dari negara yang bersangkutan.