Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKB Mafirion menanggapi insiden warga negara asing (WNA) mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Mafiirion mendorong agar Direktorat Jenderal Imigrasi meninjau izin tinggal yang bersangkutan karena sudah meresahkan.

"Nggak kalau WNA seperti itu, kalau sudah meresahkan dan melakukan beberapa kali tindakan yang sifatnya kriminalitas, saya sarankan, saya sarankan ke Imigrasi, walaupun investor, kalau resahkan masyarakat ya tinjau aja pemberian izin tinggal sementaranya, tinjau aja," kata Mafirion saat dihubungi, Rabu (23/4/2025).

Kemudian, Mafirion menyoroti WNA tersebut yang disebut melanggar izin tinggal. Ia mendapat informasi, seharusnya, WNA itu tinggal di Jakarta Barat (Jakbar), bukan di daerah Kalibata.

"Saya baca dia tinggal di Kalibata City tapi izin tinggalnya Jakbar, KITAS seharusnya diberi sesuai domisili, itu melanggar keimigrasian itu, bisa dicabut KITAS-nya, itu harusnya dikeluarkan sesuai domisili, jadi dia nggak boleh di Jaksel," ucapnya.

Ia menyebut alasan itu juga bisa menjadi penguat untuk mendeportasi yang bersangkutan. Menurutnya, Indonesia butuh investor yang membuat tenang, bukan meresahkan.

"Itu bisa jadi alasan pertimbangan cabut aja KITAS-nya, sementara tindakan kriminal kita minta polisi ambil tindakan. Saya harap Imigrasi, terutama Imigrasi Jaksel dan Jakbar kan di wilayah mereka untuk aktif memantau masalah ini. Kalau memang mereka lakukan pelanggaran atas izin-izin Imigrasi, cabut saja, deportasi saja, kita butuh investor yang buat tenang, kalau bikin tidak tenang ya deportasi saja," ujar dia.

WNA Diamankan Imigrasi Jaksel

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengamankan warga negara asing (WNA) yang mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Kini, WNA tersebut tengah menjalani pemeriksaan.

"Kantor Imigrasi Jakarta Selatan gerak cepat menindaklanjuti atas laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," tulis akun Instagram @kanimjaksel, Selasa (22/4).

"Bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan. Saat ini, WNA tersebut telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut," lanjutnya.

Proses pemeriksaan masih berlangsung saat ini. Nantinya, pihak imigrasi akan menindak WNA tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai langkah pencegahan dan pengawasan, Kanim Jaksel melakukan patroli keimigrasian di area Kalibata City untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Ia mengimbau masyarakat untuk segera lapor jika menemukan WNA mencurigakan.

"Kanim Jaksel mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan dan aktivitas mencurigakan WNA di sekitar kita. Bersama, kita jaga Jakarta Selatan tetap tertib dan aman," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto memimpin panen ikan, selain panen padi, di Lapas Kelas II-B Terbuka, Nusakambangan, Jawa Tengah (Jateng). Upaya menghidupkan sektor pangan di lapas adalah program Kementerian Imipas melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk mendukung visi ketahanan pangan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Di lokasi, Kamis (17/4/2025), Agus didampingi Dirjenpas Mashudi, Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas Tatan Dirsan, Kajari Cilacap, dan jajaran pejabat Kemenimipas. Jenis ikan yang siap panen di antaranya nila, lele, dan bawal.

Di lokasi ini terdapat tiga kolam ikan yang siap panen. Kapasitas kolam mencapai 5.000 ekor ikan. Luasan kolam 1.500 meter persegi.

Menteri Imipas Agus panen ikan di Lapas Nusakambangan. (Audrey/detikcom)

Ada 10 warga binaan yang bergabung dalam program peternakan ikan ini. Sebelum terjun ke sawah, para napi diasesmen terlebih dulu oleh tim Badan Permasyarakatan (Bapas) Ditjenpas Kementerian Imipas.

Narapidana yang diikutsertakan dalam program ketahanan pangan ini adalah mereka yang sudah mengikuti sidang tim pengamat permasyarakatan. Serta sudah melewati setengah masa pidana dan narapidana yang akan menjalani pembebasan bersyarat.

Menteri Imipas Agus bersama pejabat Kementerian Imipas panen ikan. (Audrey/detikcom)

Dia juga memimpin panen raya padi yang ditanam di lahan seluas 2 hektare. Program ini diikuti 18 napi.

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengapresiasi capaian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) yang menyelesaikan 2,9 juta permohonan di triwulan I 2025. Menurutnya, capaian itu bukti nyata transformasi digital.

"Di tiga bulan pertama ini, Ditjen AHU berhasil menyelesaikan 2.900.948 permohonan dari target yang dibebankan sebanyak 2.913.595 permohonan atau telah diselesaikan sebanyak 99,57 persen atau hampir mendekati ekspektasi. Sementara 12.647 permohonan di antaranya sedang dalam proses penyelesaian atau capaian semester I ini meningkat 5,73 persen dari raihan triwulan I tahun 2024, yaitu 93,84 persen," kata Supratman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/4/2025).

Supratman menilai capaian itu dampak dari transformasi digital. Dalam 3 bulan terakhir, Ditjen AHU sudah melakukan percepatan 95 layanan hukum online dari sebelumnya 79 layanan.

Ditjen AHU menargetkan 52 layanan digital lainnya rampung pada Juni 2025, sehingga keseluruhan 147 layanan Ditjen AHU akan terintegrasi pada akhir 2025.

"Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang kita dorong telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan hukum kepada masyarakat," ujarnya.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan pihaknya akan menargetkan seluruh layanan di Ditjen AHU berbasis digital pada tahun 2025. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat.

"Kami sudah menargetkan pada tahun 2025 ini seluruh layanan di Ditjen AHU akan berbasis digital ini sekaligus sebagai bukti, bahwa kami akan terus menyajikan layanan yang cepat dan berkualitas kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu Widodo juga membeberkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Januari-Maret 2025 mencapai Rp 311.313.889.586 atau sebesar 118,37% dari target triwulan 1 tahun 2025 yang sebesar Rp263.000.000.000. Angka ini pun melampaui capaian pada periode tahun 2024.

"Data penerimaan PNBP tahun 2024 pada tanggal dan bulan yang sama, realisasi PNBP Ditjen AHU tercatat sebesar Rp287.434.822.871. Berarti terjadi peningkatan PNBP sebesar 5,30 persen dibandingkan tahun 2024," ujar Widodo.

Untuk memperkuat integrasi data dan penegakan hukum, Ditjen AHU telah melakukan penguatan kerja sama lintas kementerian/lembaga. Di antaranya, penandatanganan kerja sama dengan berbagai instansi, seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Melalui perumusan regulasi strategis dan kerja sama lintas instansi, Ditjen AHU terus memperkuat fondasi hukum nasional demi transparansi, perlindungan WNI, dan penegakan hukum yang berintegritas," ucap Widodo.

Sementara itu, dalam dunia olahraga, Ditjen AHU berperan dalam proses fasilitasi naturalisasi atlet keturunan Indonesia. Di triwulan I ini, Ditjen AHU telah menyelesaikan proses naturalisasi enam orang atlet sepak bola untuk membantu Tim Nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia Tahun 2026.

Keenamnya yaitu Ole Lennard Ter Haar, Dion Markx, Tim Geypens, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.

"Kami mendukung perkembangan sepak bola nasional dengan memberikan naturalisasi atlet sepak bola keturunan Indonesia, untuk membawa sepak bola nasional ke kancah dunia," ujar Widodo.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Di hari pertama pascalibur Idulfitri 2025, Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia mencatatkan pelayanan paspor sebanyak 9.857 pemohon pada Selasa (8/4).

Selain pelayanan paspor, Ditjen Imigrasi juga memastikan bahwa pelayanan visa dan izin tinggal sudah beroperasi optimal. Adapun jumlah permohonan visa pada 28 Maret-7 April 2025 mencapai 217.695 permohonan. Pada Selasa, 8 April 2025, jumlah permohonan visa dan izin tinggal yang sudah diselesaikan yaitu 12.770 permohonan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktorat Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di hari kerja pertama setelah libur Idulfitri 1446 H.

"Jajaran Ditjen Imigrasi hari ini melakukan sidak ke 12 kantor Imigrasi. Alhamdulillah, pelayanan sudah berjalan optimal, baik dari kesiapan petugas maupun sarana dan prasarana," kata Godam.

Pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) bandara dan pelabuhan internasional juga tetap berjalan lancar selama libur dan cuti bersama Idulfitri dan Hari Raya Nyepi. Di sepanjang 28 Maret-7 April 2025, tercatat sebanyak 1.623.369 perlintasan di TPI seluruh Indonesia.

Godam menambahkan, optimalisasi pemeriksaan keimigrasian turut didukung dengan autogate, sehingga proses kedatangan dan keberangkatan penumpang berjalan tanpa masalah dan terhindar dari penumpukan.

"Petugas di tempat pemeriksaan imigrasi juga menunjukkan performa yang sangat baik selama liburan panjang, mengingat tingginya lalu lintas di bandara dan pelabuhan internasional dalam periode tersebut," ujarnya.

Godam menegaskan, Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat, termasuk di masa libur Lebaran 2025.

"Kami memastikan bahwa seluruh permohonan yang diajukan selama periode libur tetap diproses dengan cepat, tepat, dan transparan. Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama kami, tanpa mengenal hari libur," pungkasnya.

Ratusan keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), antusias melakukan kunjungan saat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Layanan kunjungan khusus Lebaran dibuka untuk keluarga narapidana selama tiga hari ke depan.

"Lapas Selong akan melayani kunjungan selama tiga hari ke depan ketika Idul Fitri, dimulai dari hari ini," kata Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik serta Kegiatan Kerja Lapas Selong, Gamal Masfur, saat ditemui detikBali di ruang kerjanya, Senin (31/3/2025).

Program layanan kunjungan Idul Fitri ini sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Kunjungan ketika Idul Fitri untuk warga binaan lapas merupakan perintah dari Dirjen Pemasyarakatan, itu serentak di seluruh Indonesia," jelas Gamal.

Salat Idul Fitri dan Kebersamaan dengan Keluarga

Selain kunjungan keluarga, Lapas Selong juga memfasilitasi warga binaan untuk melaksanakan salat Id berjemaah.

"Tadi juga kami laksanakan salat sunah Idul Fitri secara berjemaah dengan warga binaan lapas. Kunjungan keluarga juga bertujuan memberikan kesempatan kepada warga binaan supaya bisa merasakan suasana Lebaran," ujarnya.

Salah satu napi, SA (37), mengaku bahagia saat dikunjungi oleh keluarganya pada momen Idul Fitri. Dia terharu bisa berkumpul dengan keluarga di hari yang fitri.

"Ada istri dan anak yang mengunjungi. Sangat senang rasanya bisa berkumpul bersama keluarga, apalagi ketika Lebaran ini," ujarnya semringah.

Warga binaan lainnya, HM (29), juga merasakan kebahagiaan saat dikunjungi keluarganya. Selain bisa bertemu, ia juga menikmati makanan khas Lebaran yang dibawakan oleh keluarganya.

"Sangat senang. Ini dibawakan makanan ringan, ketupat, dan opor ayam. Sudah lama tidak makan ketupat soalnya," ucap HM.

Pantauan detikBali, ratusan masyarakat memadati area parkir Lapas Selong. Di dalam aula kunjungan, keluarga warga binaan memenuhi ruangan yang telah disediakan. Untuk kenyamanan para pengunjung, pihak lapas menyiapkan fasilitas berupa tenda dan karpet untuk tempat duduk.

Video: Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore

Video: Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dan Kepala BNN Marthinus Hukom menandatangani nota kesepahaman atau MoU, dan perjanjian kerja sama soal rehabilitasi penyalahguna narkoba. Menteri Agus berharap MOU ini menjadi solusi mengatasi permasalahan overcapacity di lembaga permasyarakatan (lapas).

"Mudah-mudahan dengan pecandu dan penyalahguna yang tidak dilakukan proses hukum, tapi langsung melalui proses rehab. Ini akan mengurangi overcapacity yang memang selalu kita (permasyarakatan) hadapi," kata Agus dalam sambutannya di kantor Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, (11/3/2025).

Agus berharap semakin banyak penyalahguna narkoba yang direhabilitasi. "Dengan BNN juga ada ini semakin banyak kita bekerja sama mudah-mudahan semakin banyak warga binaan, permasyarakatan kita yang bisa kita lakukan rehabilitasi," tambahnya.

Menteri Agus juga berterima kasih kepada BNN yang dinilai sering melakukan tugas bersama mengatasi narkotika, yang masuk ataupun keluar lapas. Menteri Agus berharap kolaborasi ini dapat melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika.

"Terima kasih kepada Kepala BNN karena kita bersama-sama sudah melakukan, lebih dari 40 kali, upaya penangkalan daripada penyelundupan narkotika ke dalam dan keluar dari lapas," tutur dia.

Dalam kesempatan ini, Menteri Agus juga memperingatkan jajarannya agar selektif menerima titipan tahanan. Dia menyarankan pihak lapas menerima tahanan yang status perkaranya sudah inkrah.

"Saya mohon tidak ada titipan yang diterima sebelum inkrah, artinya sebelum dia menjadi narapidana," tuturnya.

"Kalau masih titipan statusnya, masih tahanan menunggu proses hukum yang belum inkrah, sebaiknya selektif dalam menerima titipan tahanan dari kementerian atau lembaga yang lain," tambah dia.

Sementara itu Marthinus Hukom mengatakan isu yang diselesaikan dengan adanya MOU ini, terkait program rehabilitasi. Marthinus mengatakan ada setengah masalah permasyarakatan yang bisa diselesaikan dengan MoU ini.

"Isu yang kita selesaikan dengan MoU ini adalah kita melaksanakan program-program rehabilitasi. Yang pertama tentang pemasarakatan. Saya pikir dengan MoU ini, kita telah menyelesaikan setengah dari problem permasyarakatan dan penghukuman serta keterlibatan para napi di dalam lapas," kata Marthius.

Dia menegaskan komitmen narkoba adalah musuh bersama. Dia berharap MoU ini dapat mengantarkan BNN ke pengungkapan-pengungkapan sindikat narkoba yang merambah hingga ke dalam lapas.

"Lewat kerjasama dengan Kementerian Impas ini, kita dapat membongkar sindikasi-sindikasi yang merambah, merambes masuk sampai ke lapas," sebutnya.

Adapun ada 3 dokumen yang ditandatangi bersama, yaitu:

1. Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang menjadi payung hukum dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas antara kedua lembaga;

2. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di Lingkungan Pemasyarakatan. Hal ini ditujukan untuk membangun sistem penyelenggaraan Rehabilitasi Pemasyarakatan yang berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Rehabilitasi;

3. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Satuan Kerja Pemasyarakatan. Perjanjian Kerja Sama ini diantaranya mencakup pelaksanaan operasi bersama di satuan kerja pemasyarakatan dan dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sebanyak 19 ribu narapidana akan diberi amnesti oleh pemerintah. Pemberian amnesti itu akan diumumkan oleh Presiden Prabowo sebelum Lebaran.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan terdapat 19 ribu narapidana akan diberi amnesti oleh pemerintah. Supratman mengatakan rencananya pemberian amnesti itu akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum Lebaran.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pemberian amnesti itu akan meminta pertimbangan dari DPR.

AWalnya, kata dia, terdapat 44.589 narapidana yang akan diberikan amnesti. Namun, hanya 19.337 yang lolos verifikasi dan assessment.

"Saya ingin menyampaikan data awal berapa jumlah amnesti yang rencananya di tahap awal bersama dengan Kementerian Imipas itu berjumlah sekitar 44 ribu," kata Supratman
dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

"Namun demikian setelah kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lewat Direktur Pidana setelah melakukan verifikasi dan assessment kembali, angkanya turun dari 44 ribu menjadi 19 ribu," sambungnya.

Supratman mengaku pihaknya masih melakukan perbaikan terkait pemberian amnesti tersebut. Saat ini, Kementerian Hukum masih menunggu surat resmi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait hasil verifikasi dan assessment.

Supratman menjelaskan ada empat kriteria napi yang mendapat amnesti di antaranya, disabilitas intelektual (keterbelakangan mental), lanjut usia, sakit berkepanjangan, dan lain-lain.

"Kami berharap tahap assessment terkait amnesti yang sementara Direktur Utama di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini bisa diselesaikan," ujarnya.

"Mudah-mudahan sebelum pemberian remisi hari Raya Lebaran yang akan datang juga mudah-mudahan amnesti ini bisa Presiden bisa umumkan juga itu harapan kami," ujarnya.

Video soal Wacana Amnesti Bagi KKB Papua, Yusril: Kami Sangat Hati-Hati

Video soal Wacana Amnesti Bagi KKB Papua, Yusril: Kami Sangat Hati-Hati

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memotong anggaran Rp 4,4 triliun untuk efisiensi. Dengan begitu, pagu anggaran Kementerian Imipas menjadi Rp 11,4 triliun.

Hal itu dijelaskan Menteri Imipas Agus Andrianto dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (13/2/2025). Agus menjelaskan pemangkasan anggaran tersebut terdiri atas pemotongan belanja barang Rp 2,96 triliun dan pemotongan belanja modal Rp 1,52 triliun.

"Berdasarkan arahan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran telah ditetapkan nilai efisiensi sejumlah Rp 4,4 triliun. Dengan demikian, dari pagu awal sejumlah Rp 15,9 triliun yang dapat dipergunakan menjadi Rp 11,4 triliun," kata Agus dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR, Kamis (13/2/2025).

Agus menjelaskan anggaran belanja pegawai tidak terpangkas. Dirinya menjelaskan pemangkasan anggaran dilakukan pada dua direktorat jenderal (ditjen) di Kementerian Imipas, yakni Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Ditjen Imigrasi.

"Anggaran yang diefisiensi hanya pada belanja barang dan belanja modal, sedangkan belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi," kata agus.

Agus menjelaskan anggaran untuk napi tidak dipotong. Pembangunan sejumlah lapas juga dipastikan terus berlanjut.

"Nggak. Nggak kita potong. Sudah. Kita hanya potong di belanja modal sama belanja barang. Tidak mengurangi sedikit pun hak para warga binaan," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Terkuaknya kasus tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Teng

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Bandung Syntho Pirjani Hutabarat (SPH) terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BTP Kelas 1 Bandung pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

"Pemeriksaan dilakukan di Lapas Sukamiskin Bandung, atas nama SPH," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Sejauh ini, pihak KPK belum menjelaskan lebih lanjut mengenai informasi apa saja yang akan didalami pada pemeriksaan terhadap Syntho.

Syntho Pirjani Hutabarat telah divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Syntho juga dihukum membayar denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Terkuaknya kasus tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub. Saat ini BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KA Properti Manajemen Parjono (PAR).

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SPH).

Kasus dugaan tindak pidana korupsi diduga terjadi dalam pembangunan dan perbaikan rel kereta diduga terjadi pada tahun anggaran 2021—2022 pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

MEDAN, iNewsMedan.id - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara, Yudi Suseno, memberikan arahan dan penguatan kepada pejabat struktural serta jajaran di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan pada Rabu (22/01/2025).

Dalam kunjungan kerja ini, Yudi menekankan pentingnya memperkuat tugas dan fungsi Pemasyarakatan untuk mendukung tujuan utama sistem Pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial warga binaan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum.

"Pemasyarakatan bukan hanya soal pembinaan warga binaan, tetapi juga bagaimana kita menjadi teladan dalam menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab," ujar Yudi.

Ia juga menyampaikan arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Adrianto, untuk menjauhi segala praktik yang merusak citra institusi.

"Kami menegaskan komitmen untuk tidak terlibat dalam peredaran narkoba, pungutan liar, maupun love scamming. Hal-hal ini tidak dapat ditoleransi dan akan menjadi prioritas pengawasan kami," tegas Yudi.

Yudi turut mendorong upaya peningkatan ketahanan pangan di lingkungan Pemasyarakatan dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rutan.

Menurutnya, hal ini tidak hanya mendukung kemandirian institusi tetapi juga melatih keterampilan warga binaan.

"Lahan yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk program ketahanan pangan. Ini adalah langkah strategis sekaligus bagian dari pembinaan," tambahnya.

Kepala Rutan Kelas I Medan, Alanta Imanuel Ketaren, bersama pejabat struktural dan jajaran menyambut baik arahan tersebut. Mereka menyatakan komitmen untuk menjadikan arahan ini sebagai panduan dalam meningkatkan kualitas layanan Pemasyarakatan.

"Kekompakan, soliditas, dan integritas adalah kunci keberhasilan kita bersama. Jangan sampai kita lengah dalam menjaga semangat kebersamaan ini," pesan Yudi kepada seluruh pegawai.

Mengakhiri kunjungan, Yudi mengingatkan pentingnya sinergi dan kerja sama antarunit untuk menghadapi tantangan bersama dan mewujudkan sistem Pemasyarakatan yang humanis serta berintegritas.

"Saya percaya, dengan kebersamaan, kita mampu menghadapi tantangan dan mewujudkan visi Pemasyarakatan yang lebih baik," pungkasnya.

Editor : Odi Siregar

Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kantor Imigrasi se-DKI Jakarta membuka layanan paspor untuk 1.075 orang pemohon dalam Festival Imigrasi (Imifest) di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu, 19 Januari 2025. Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka hari jadi ke-75 Imigrasi yang akan jatuh pada 26 Januari.

Dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025) Imigrasi juga kembali menggelar Immigration Run (Imirun) yang terdiri dari tiga cabang, yakni 5K, 10K dan HM (Half Marathon). Event Imirun tahun ini diikuti oleh 5.000 orang peserta, baik dari internal Imigrasi maupun masyarakat umum.

"Layanan 1.075 paspor dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 ini bertujuan memberi kemudahan bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu mengurus paspor pada hari kerja. Lokasinya di GBK, sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang sekaligus ingin berolahraga akhir pekan. Alhamdulillah, layanan ini mendapat antusiasme yang sangat baik dari masyarakat," tutur Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Keramaian Immigration Run Foto: (dok Direktorat Jenderal Imigrasi)

Kuota layanan 1.075 paspor di GBK telah dibuka sejak 2 Januari 2025 di aplikasi M-Paspor. Masyarakat yang ingin mengurus paspor pada acara ini harus mendaftarkan permohonannya terlebih dahulu melalui aplikasi. Layanan paspor yang diberikan di GBK yaitu pembuatan paspor baru dan penggantian paspor. Sedangkan, jenis paspor yang diterbitkan adalah paspor elektronik lembar laminasi dan paspor elektronik lembar polikarbonat.

Pemohon layanan paspor di GBK nantinya dapat mengambil paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam waktu 4 (empat) hari kerja. Pemohon juga dapat mengajukan agar paspornya dikirim langsung ke rumah melalui pos, dengan menghampiri booth Pos Indonesia yang tersedia usai melakukan wawancara.

Masyarakat yang hadir di Festival Imigrasi (Imifest) GBK juga bisa berkunjung ke 15 gerai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpartisipasi dalam Festival Imigrasi (Imifest). Di samping itu tersedia pula layanan kesehatan gratis berupa konsultasi dengan dokter, pengecekan tekanan darah dan kadar gula darah. Acara ini juga menghadirkan hiburan serta doorprize bagi peserta Imirun.

"Imigrasi sudah melalui perjalanan panjang, selama 75 tahun melayani bangsa dan menjaga kedaulatan negara. Saya berharap Imigrasi dapat semakin adaptif, profesional, dan dekat dengan rakyat," tutup Menteri Agus.

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menangkap seorang warga negara Amerika Serikat (AS) dengan inisial TJC. TJC adalah buron US Marshals dalam kasus tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur.

Buron US Marshals, TJC, dihadirkan dalam konferensi pers di kantor Ditjen Imigrasi, Kementerian Imipas, Kamis (9/1/2025). TJC mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye dan menggunakan masker penutup kepala berwarna hitam.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kementerian Imipas, Yuldi Yusman, mengatakan awalnya pihaknya menerima surat pencabutan paspor WN Amerika Serikat dan surat penangkapan aktif dari US Marshals atas nama TJC.

"Pada tanggal 18 Desember 2024 Direktorat Jenderal Imigrasi menerima surat Kedutaan Besar Amerika Serikat perihal pemberitahuan pencabutan paspor warga negara Amerika Serikat atas nama TJC," kata Yuldi dalam konferensi pers.

"Dan menginformasikan yang bersangkutan memiliki surat penangkapan aktif dari US Marshals dengan kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak serta lampiran surat penangkapan dari US District Court Southern District of Iowa," ucapnya.

Sebagai informasi, US Marshals merupakan lembaga penegakan hukum AS. US Marshals bertanggung jawab atas semua tahanan federal, dari penangkapan hingga penyerahan ke penjara.

Kembali kepada TJC, pelaku terdeteksi masuk ke Indonesia pada 4 Desember 2024 melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang. Pihak Imigrasi melakukan penahanan terhadap TJC pada 30 Desember 2024 di Tangerang, saat TJC hendak perpanjangan izin tinggal di kantor Imigrasi Tangerang.

"Senin, 30 Desember 2024, TJC melakukan perpanjangan izin tinggal di kantor Imigrasi Tangerang dan langsung diamankan oleh Tim Inteldakim," katanya.

"Selanjutnya, warga negara Amerika tersebut atas nama TJC diamankan oleh penyidik Direktorat Wasdakim guna proses pemeriksaan lebih lanjut," jelasnya.