Tiga dari delapan tahanan yang kabur dari sel tahti Polres Lahat, Minggu (27/4/2025) berhasil ditangkap kembali oleh petugas. Saat ini, polisi masih memburu lima pelaku lagi yang masih kabur.

Ketiga tahnan yang berhasil ditangkap petugas yakni tersangka penyalahgunaan narkoba. Mereka ditangkap di lokasi berbeda.

Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto membenarkan jika tiga dari delapan tersangka yang kabur sudah berhasil diamankan. Ketiga tersangka diamankan dari lokasi yang berbeda yakni
Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, dan di Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim.

"Ketiga tersangka yang diamankan yakni Andre Suwardi, Irvan Suryadi dan Dika Cahyadi," kata Kapolres saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Minggu.

Menurut Novi, hingga saat ini timsus dari Polres Lahat masih terus melakukan pengejaran terhadap lima tersangka lainnya yang masih belum tertangkap.

"Ketiga orang tahanan yang berhasil ditangkap ini atas informasi masyarakat dan kerja keras tim," katanya.

Novi mengimbau kepada masyarakat dan keluarga tersangka untuk memberikan informasi atau menyerahkan langsung tersangka ke polres.

"Kami akan lebih serius menanggani kasus ini dan terus melakukan pengembangan penyelidikan baik terhadap tersangka yang sudah tertangkap kembali maupun penyelidikan dalam internal personel," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, delapan tahanan tersangka Polres Lahat kabur dari sel tahti usai menjebol dinding kamar mandi dengan obeng yang sudah di modifikasi para tersangka.

Peristiwa kaburnya para tersangka ini terjadi Minggu (27/4/2025) sekitar pukul 03.30 WIB. Para tersangka ini merupakan lima tersangka kasus narkoba dan tiga kasus pidana umum.

Atas kejadian tersebut Kapolres Lahat pun membentuk tim dan memburu para tersangka yang kabur.

Video: Nahas Nasib Suami Istri di Lahat Tewas Terseret Arus Sungai saat Pulang dari Kebun

Video: Nahas Nasib Suami Istri di Lahat Tewas Terseret Arus Sungai saat Pulang dari Kebun

Sebanyak delapan tahanan Polres Lahat, Sumatera Selatan, kabur. Mereka kabur setelah menjebol dinding kamar mandi dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi.

Delapan tahanan Polres Lahat kabur pada Minggu (27/4/2024) sekitar pukul 03.30 WIB. Mereka yang kabur merupakan kasus narkoba dan kriminal umum.

"Mereka kabur dengan cara membobol dinding sel dengan menggunakan obeng yang sudah di modifikasi," kata Kasubsi Penmas Polres Lahat Aiptu Lispono, Minggu (27/4/2025).

Kata Lispono, dinding kamar mandi yang dijebol para pelaku terletak di bagian samping gedung tahti. Setelah menjebol, sambungnya, para tersangka langsung kabur.

"Dinding kamar mandi tersebut mengarah ke area parkir belakang Mapolres Lahat," ujarnya.

Saat para tahanan kabur, kata Lispono, aksi para tersangka tidak terekam kamera CCTV. Sebab, area tersebut tidak terjangkau kamera pengawas.

"Setelah berhasil menjebol tembok kamar mandi, para tersangka langsung menyusup ke area pepohonan di belakang Mapolres," ungkapnya.

Saat ini, dinding kamar mandi yang sempat dijebol para tersangka sudah selesai diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Kapolres Bentuk Tim

Setelah delapan tahanan kabur, polisi membentuk tim untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Tim tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto.

"Saat ini kapolres langsung membentuk tim dan memimpin langsung untuk melakukan pengejaran terhadap tahanan yang kabur," ungkapnya.

Saat ini, kata dia, petugas sedang melakukan pengejaran dan penyisiran di hutan-hutan sekitar Polres Lahat, dan memback-up jalur-jalur keluar dari Kota Lahat dengan cara melaksanakan patroli dan razia di seluruh polsek.

"Tim saat ini masih melakukan pengejaran terhadap delapan tersangka yang di mungkinkan masih berada di wilayah hukum Polres Lahat," katanya.

Identitas Delapan Tahanan Kabur

Adapun kedelapan tersangka yang kabur yakni Popo Pandri (32), warga Desa Muara Pinang, Irfan Suryadi (24) warga Desa Batai, Erlan Purnomo (29) warga Desa Lubuk Tabun, Dika Cahyadi (37), warga Desa Sukamarga dan Andre Suwardi (25), warga Desa Teluk Lubuk. Kelima tahanan tersebut merupakan tahanan kasus narkoba.

Sementara tersangka kasus kriminal umum, ialah Saputra (23) warga Desa Padang, Jimi (23) warga Desa Padang dan Harliko (28) warga Desa Sawah.

"Kita melakukan razia dan melaksanakan patroli untuk menangkap delapan tersangka tersebut," katanya.

Sementara untuk petugas yang bertugas menjaga sel tahanan, saat ini tengah diperiksa oleh Propam Polres Lahat. Pemeriksaan bertujuan untuk mengungkap kemungkinan kelalaian atau indikasi keterlibatan dalam pelarian para pelaku.

"Propam sedang memeriksa petugas jaga dan melakukan penyelidikan internal untuk memastikan prosedur pengamanan sudah sesuai atau belum," ungkapnya.

Video: Nahas Nasib Suami Istri di Lahat Tewas Terseret Arus Sungai saat Pulang dari Kebun

Video: Nahas Nasib Suami Istri di Lahat Tewas Terseret Arus Sungai saat Pulang dari Kebun

Sebanyak delapan tahanan Polres Lahat, Sumatera Selatan, kabur. Mereka kabur setelah menjebol dinding kamar mandi dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi.

Diketahui, delapan tahanan Polres Lahat kabur pada Minggu (27/4/2024) sekitar pukul 03.30 WIB. Mereka yang kabur merupakan kasus narkoba dan kriminal umum.

Adapun kedelapan tersangka yang kabur yakni Popo Pandri (32), warga Desa Muara Pinang, Irfan Suryadi (24) warga Desa Batai, Erlan Purnomo (29) warga Desa Lubuk Tabun, Dika Cahyadi (37), warga Desa Sukamarga dan Andre Suwardi (25), warga Desa Teluk Lubuk. Kelima tahanan tersebut merupakan tahanan kasus narkoba.

Sementara tersangka kasus kriminal umum, ialah Saputra (23) warga Desa Padang, Jimi (23) warga Desa Padang dan Harliko (28) warga Desa Sawah.

Kasubsi Penmas Polres Lahat Aiptu Lispono menceritakan para pelaku kabur setelah membobol dinding kamar mandi tahanan yang terletak di bagian samping gedung Tahti.

Setelah membobol dinding kamar mandi dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Para tersangka, sambungnya, langsung kabur.

"Dinding kamar mandi tersebut mengarah ke area parkir belakang Mapolres Lahat," ujarnya.

Kata Lispono, aksi para tersangka yang kabur ini tidak terekam kamera CCTV. Hal ini karena area tersebut tidak terjangkau kamera pengawas.

"Setelah berhasil menjebol tembok kamar mandi, para tersangka langsung menyusup ke area pepohonan di belakang Mapolres," ungkapnya.

Saat ini, dinding kamar mandi yang sempat dijebol para tersangka sudah selesai diperbaiki untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Sedangkan pengawasan di sekitar ruang tahanan juga diperketat termasuk menambah jumlah kamera pengawas di area-area yang sebelumnya tidak terjangkau. Selain itu, tim gabungan dari Polres Lahat bersama seluruh Polsek jajaran terus melakukan pengejaran intensif terhadap para pelaku.

"Untuk pengejaran difokuskan di kawasan hutan dan permukiman penduduk di sekitar wilayah Mapolres Lahat. Polisi juga memperluas area pencarian ke wilayah-wilayah lain yang berpotensi menjadi tempat persembunyian para tahanan," ujarnya.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan harapannya kepada warga binaan atau narapidana agar menjadi manusia 'seutuhnya' usai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (lapas). Dengan kembali 'utuh', Agus berharap eks napi dapat berkontribusi positif di tengah masyarakat.

"Kita ingin warga binaan kembali sebagai manusia utuh, siap hidup bermakna, dan kembali berkontribusi untuk masyarakat," harapnya saat membuka Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (21/4/2025).

Harapan Kementerian Imipas kepada para warga binaan ini yang menjadi dasar diselenggarakannya IPPAFest. Di acara ini, para napi dapat memenangkan karya mereka, baik produk UMKM hingga seni lukisan bahkan musik.

"Tema dari IPPAFest adalah Creation Beyond The Bars, sebuah pernyataan yang kuat bahwa kreativitas tidak pernah bisa dipenjara. Bahwa harapan tidak pernah bisa dibungkam, ia selalu menemukan jalan, ia selalu menemukan jembatan, apapun penghalangnya," tutur Agus.

IPPAFest 2025 merupakan rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-61 yang jatuh pada 27 April 2025. Tema besar HBP tahun ini yakni 'Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat'.

Menteri Imipas Agus Andrianto membuka Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest). (Foto: Audrey Santoso/detikcom)

IPPAFest juga merupakan bentuk dukungan terhadap Asta Cita Presiden RI serta 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), khususnya terkait dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Agus mengatakan IPPAFest bukan hanya sekadar festival, tapi menjadi panggung semangat, panggung harapan, dan panggung kemanusiaan.

"Mari kita buktikan konsistensi dan dedikasi dalam membangun Pemasyarakatan yang lebih inklusif, produktif, dan berbudaya. IPPAFest bukan sekadar festival. Ini adalah perlawanan terhadap pesimisme. Ini adalah panggung untuk mengatakan 'Kami masih punya harapan dan siap berkarya'," ajaknya.

Bagi Agus, IPPAFest bukan hanya tentang perayaan, tapi refleksi atas perjalanan panjang dalam membina warga binaan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat yang berdaya guna. "Ini adalah proses pemulihan martabat manusia. Ini tentang bagaimana negara hadir untuk mengurangi kejahatan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan pembangunan kapasitas pribadi," lanjut dia.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi setinggi-tingginya IPPAFest. Festival ini, menurut Maman, ada sebuah kepekaan kepedulian dan transisi pola pikir dalam melihat Warga binaan.

"Mungkin beberapa waktu dulu, kita melihat saudara-saudara kita warga binaan, mohon maaf, mungkin diksinya cenderung kita melihat dalam diksi yang kurang positif. Namun dengan hadirnya program ini dan beberapa karya yang dihasilkan oleh warga binaan di seluruh Indonesia, menunjukkan keberadaan Kementerian Imipas sebagai leading sector untuk memberikan pembinaan, menjadi sebuah hal yang menjadi wajib dan penting," puji Maman.

IPPAFest digelar mulai hari ini sampai 23 April 2025. Warga binaan juga berkesempatan kolaborasi musik bersama sejumlah musisi terkenal seperti Zivilia Band, Virgoun, Tagor Pangaribuan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menjelaskan IPPAFest sebagai wadah ekspresi seni para warga binaan dan, menciptakan produk yang memiliki nilai jual, hingga menggelorakan kembali semangat-semangat perubahan menuju perbaikan. Di berharap produk UMKM dari lapas bisa menggerakan roda perekonomian.

"IPPAFest menjadi media promosi hasil karya seni Warga Binaan kepada masyarakat, mengelaborasi pembinaan warga binaan dalam pembangunan nasional. Dengan menggerakkan roda perekonomian melalui sektor industri kreatif," kata Agus.

"Seraya meningkatkan peran serta dan kontribusi para Warga Binaan. Kegiatan ini juga memupuk sikap gotong royong dan rasa kebersamaan antara tiga elemen penunjang pelaksanaan Pemasyarakatan, yaitu Narapidana, masyarakat, dan petugas Pemasyarakatan," ungkap dia.

Pembukaan IPPAFest 2025 makin meriah dengan lelang kain batik dan lukisan karya Warga binaan dari sejumlah lapas dan rutan. Seluruhnya laku terjual, bahkan dua lukisan dihargai hingga Rp 40 juta Rupiah. Total lelang kain batik dan lukisan karya bang napi mencapai ratusan juta rupiah.

Selanjutnya, selama tiga hari, panggung IPPAFest 2025 akan menampilkan beragam seni dan musik, seperti Zivilia Band bersama Sindur Rock Band asal Lapas Khusus Gunung Sindur, Virgoun bersama Band Rutan Cipinang, IPPAFest Fashion Show, Kolaborasi Band dan Calung Lapas Purwokerto, lalu Rampak Beduk Lapas Perempuan Tangerang, Rampak Gendang Lapas Narkotika Bandung, Fire Dance Lapas Kerobokan, Stand-Up Comedy Lapas Cipinang, Reog Rutan Ponorogo, Band dan Angklung LPKA Tangerang, serta beragam hiburan lainnya.

Ada pula 33 stand Kantor Wilayah Ditjenpas seluruh Indonesia yang memamerkan produk unggulan Warga Binaan di wilayah masing-masing. Tak ketinggalan, bazar UMKM dan games seru dengan beragam hadiah menarik bagi seluruh pengunjung.

Turut hadir dalam pembukaan IPPAFest 2025, yakni Wakil Menteri Imipas, Ketua Komisi XIII DPR RI, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Ketua Komisi XIII DPR RI, perwakilan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, perwakilan Bank BRI, Duta Besar negara sahabat, pimpinan tinggi Kementerian Imipas, dan mitra kerja sama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan lainnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara soal kunjungan Peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Sespimmen Lemdiklat Polri) ke rumah Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi perbincangan publik. Prasetyo menilai kunjungan itu hal yang wajar.

"Oh enggak ada lah itu. Kalaupun, mohon maaf ya, ada para menteri yang sowan silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, saya kira itu wajar-wajar saja," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Sebagai Presiden, sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang menjabat 2 periode, ya dalam suasana lebaran kan wajar-wajar saja bersilaturahmi," lanjut Prasetyo.

Prabowo, menurut Prasetyo, juga menanggapi santai pertemuan tersebut. Menurutnya, Prabowo memahami kunjungan itu dalam semangat silaturahmi.

"Enggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau (Prabowo) semangatnya kan silaturahmi," ujarnya.

Untuk itu, juru bicara Presiden ini meminta agar tak lagi spekulasi matahari kembar. Ia pun yakin para pihak yang berkunjung ke Jokowi tak ada niatan untuk mendualismekan pemimpin.

"Jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada Matahari kembar, jangan begitu. Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

China dilaporkan akan mengintegrasikan aplikasi kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI) ke dalam upaya pengajaran, buku pelajaran, dan kurikulum sekolah untuk merombak pendidikan di negara itu.

Langkah yang menargetkan murid dan pendidik di seluruh tingkat dasar, menengah, dan tinggi itu dilakukan saat China berupaya meningkatkan inovasi dan menemukan sumber pertumbuhan baru.

"Mempromosikan kecerdasan buatan akan membantu 'menumbuhkan kemampuan dasar guru dan siswa,' dan membentuk daya saing inti dari bakat-bakat inovatif," kata kementerian pendidikan dikutip dari Reuters, Jumat (18/4).

Kementerian itu menyatakan bagi siswa, kemampuan dasar berkisar dari berpikir mandiri memecahkan masalah hingga komunikasi dan kerja sama.

Penggunaan kecerdasan buatan dinilai juga akan menghasilkan ruang kelas yang lebih inovatif dan menantang.

Upaya yang dilakukan ini setelah universitas-universitas di China meluncurkan kursus AI dan memperluas pendaftaran setelah perusahaan rintisan DeepSeek menarik perhatian global pada Januari lalu.

Bulan itu China juga meluncurkan rencana aksi nasional pertamanya untuk mencapai "negara dengan pendidikan kuat" pada 2035, yang bertujuan memanfaatkan efisiensi inovasi dalam mencapai tujuan tersebut.

Biro Hukum Setda Pemprov Jabar mengatakan kemungkinan pihaknya banding atas putusan PTUN Bandung yang mengabulkan gugatan perkumpulan Lyceum Kristen terhadap lahan SMAN 1 Bandung yang berada di Jalan Ir H Juanda (Dago), Kota Bandung.

Mengutip dari laman https://sipp.ptun-bandung.go.id/detil_perkara dalam putusan dengan nomor perkara 164/G/2024/PTUN.Bdg tertanggal 17 April 2025, menyatakan mengabulkan gugatan penggugat yaitu Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK).

Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum Setda Pemprov Jabar Arief Nadjemudin mengatakan banding akan diajukan setelah pihaknya mempelajari naskah lengkap putusan tersebut. Menurutnya, selama proses di PTUN pihaknya dan juga kantor tanah atau BPN Kota Bandung telah menunjukan bukti penerbitan sertifikat secara sah.

"Upayanya sudah pasti kami akan banding, itu hak kita. Kami sudah mengajukan bukti-bukti yang jelas, dari pihak BPN juga sudah jelas sertifikat itu diterbitkan secara sah, tidak ada masalah," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (18/4).

Menurutnya, putusan PTUN itu tak adil. Namun, pihaknya akan mempelajari naskah lengkap putusan sebelum akhirnya mengajukan banding ke PTTUN.

"Kalau dilihat dari putusannya, menurut kami itu putusan yang tidak adil. Pasti ada sesuatu hal-hal yang kita pertimbangkan juga, ini kaitan dengan kepentingan umum, sekolah kemudian juga kalau kita lihat di ketentuan hukum dan fakta yang ada, kan harus seimbang, jadi nantinya kita pelajari dulu," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya mengaku heran pengadilan mengabulkan gugatan PLK atas lahan SMAN 1 Bandung itu. Menurut pihaknya kedudukan hukum (legal standing) penggugat tidak kuat.

"Malah kalau dilihat dari legal standing penggugat ini sebelumnya, mengklaim sebagai terusan dari HCL, HCL itu kan sudah dibubarkan, tapi kok ada penerusnya, secara logika saja, kalau suatu perkumpulan dibubarkan masa ada yang meneruskan, apalagi perkumpulan ini sudah lama dibubarkan," katanya.

Arief menilai saat persidangan juga tidak dilakukan peninjauan kembali. Arief menyampaikan perkumpulan Lyceum Kristen pun pernah tercatat melakukan tindak pidana pemalsuan akta perkumpulannya.

"Dan yang paling penting kami juga menyampaikan juga di fakta persidangan bahwa si PLK ini ini pernah melakukan tindak pidana pemalsuan akta perkumpulannya dan pernah di pidana, ada salah satu pengurusnya," terang dia.'

Sebelumnya, Perkumpulan Lyceum Kristen menggugat kepemilikan SMAN 1 Kota Bandung (Smansa) atas lahan di Jalan Ir H Juanda atau Jalan Dago Nomor 93.

Gugatan diserahkan ke PTUN dan teregister melalui perkara nomor 164/G/2024/PTUN.BDG sejak 4 November 2024.

"Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 11/Kel. Lebak Siliwangi, terbit tanggal 19 Agustus 1999, Surat Ukur tanggal 12-4-1999 No.12/Lebak Siliwangi/1999, luas 8.450 M2, atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Cq. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat," isi putusan yang diakses dari laman pengadilan pada Jumat ini.

Dalam putusannya, PTUN pun meminta tergugat yakni Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kota Bandung dan tergugat intervensi Kepala Disdik Jabar untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor : 11/Kel. Lebak Siliwangi terbit tanggal 19 Agustus 1999, Surat Ukur tanggal 12-4-1999 No.12/Lebak Siliwangi/1999 dengan luas 8.450 meter persegi atas nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat;.

Selain itu, tergugat juga wajib memproses perpanjangan dan menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama penggugat, sebagaimana dimuat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1228/Kel. Lebak Siliwangi, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor1229/Kel. Lebak Siliwangi, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1232/Kel. Lebak Siliwangi.

Tergugat juga diputuskan membayar biaya perkara secara tanggung-renteng sejumlah Rp440.000.

CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi dari pihak penggugat atas putusan PTUN Bandung tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pemprov telah menyiapkan tim hukum untuk mendampingi SMAN 1 Bandung yang tengah digugat oleh Perkumpulan Lyceum Kristen soal lahan sekolah.

"SMA 1 Bandung kami siapkan tim hukumnya untuk mendampingi," kata Dedi di Lanud Husein Sastranegara Bandung, Selasa (11/3) lalu seperti dikutip dari Antara.

Advokat Febri Diansyah mengatakan penyidik KPK mendalami pelaksanaan tugas dirinya sebagai tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam pemeriksaan kemarin, Senin (14/4). Ia mengaku tak ada konfirmasi yang ditanyakan penyidik perihal buron Harun Masiku.

"Dari keseluruhan poin yang dibahas dalam proses pemeriksaan, posisi saya dalam pemeriksaan ini adalah sebagai advokat khususnya penasihat hukum Pak Hasto Kristiyanto," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/4) petang.

"Kenapa saya sampaikan begitu? Karena tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum dan bagaimana prosesnya. Saya tadi juga bawa copy surat kuasa khusus untuk proses persidangan pada perkara nomor 36 yang sekarang sedang berjalan dan kemudian itu saya perlihatkan," imbuhnya.

Penyidik, lanjut dia, juga banyak membahas tentang pelaksanaan tugas advokat. Tidak semua jawaban diketik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Jadi, tentu saya menjelaskan beberapa aspek misalnya tugas advokat itu bukan berarti membela secara membabi buta, membenarkan yang salah atau sejenisnya, tapi tugas advokat di sini adalah untuk membela hak dari klien, apakah dia tersangka ataupun terdakwa secara profesional menurut hukum," tuturnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Febri menyampaikan satu klausul penting yang ada di dalam Undang-undang tentang Advokat.

Klausul itu berbunyi advokat dilarang menolak perkara atau menolak memberikan pendampingan atau jasa hukum sepanjang itu merupakan tanggung jawab profesionalnya.

"Jadi, ada sumpah advokat yang sangat jelas dan kami para advokat dilarang untuk melanggar sumpah tersebut. Itu juga salah satu poin yang saya sampaikan," ucap Febri.

Sebelum memutuskan bergabung ke dalam tim penasihat hukum Hasto, Febri mengaku melaksanakan proses penilaian diri atau self assessment. Hal itu dilakukan untuk melihat apakah ada benturan kepentingan ketika mendampingi Hasto mengingat dirinya saat kasus terjadi menjadi pegawai KPK.

"Saya mempertimbangkan lima aspek untuk menentukan apakah ada benturan kepentingan atau tidak. Di antaranya dari lima aspek itu adalah yang pertama saya tidak pernah menangani perkara ini," ungkap Febri.

"Baik di tahapan dumas [pengaduan masyarakat], penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun persidangan selama saya berada di KPK. Yang kedua, pada saat OTT terjadi pada tanggal 8 atau 9 Januari 2020, saya bukan lagi menjadi Juru Bicara KPK," kata dia.

Pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di awal Januari 2020 silam, Febri menyatakan sedang tidak aktif sebagai advokat. Selama bekerja di KPK, ia menonaktifkan izin beracara.

"Poin yang keempat adalah, saya tidak pernah menguasai informasi-informasi yang bersifat rahasia terkait dengan perkara ini setelah saya tidak lagi berada di KPK," aku dia.

Febri mengatakan mendapat informasi hanya yang bersifat publik dan telah dipublikasikan oleh media secara luas.

Poin kelima, Febri mengaku juga sudah mencari tahu perihal mekanisme yang disebut cooling off period.

"Saya melihat apakah ada aturan atau mekanisme yang disebut dengan cooling off period atau tenggat waktu ketika seseorang tidak lagi menjadi pegawai di sebuah instansi. Apakah ada aturan tersebut?" tuturnya.

Febri menjelaskan aturan tersebut memberikan batas waktu sampai kapan seseorang pegawai atau seorang pejabat tidak boleh melaksanakan pekerjaan terkait dengan mantan kantornya.

Di KPK, menurut dia, tidak ada aturan mengenai hal tersebut. Waktu itu baru sebatas wacana saja.

"Namun, sebagai bentuk kehati-hatian, iktikad baik saya dan kemudian kesungguhan saya melihat aturan itu, saya mencoba menggunakan metode komparasi dan melihat aturan di instansi lain," ucap Febri.

"Saya menemukan ada Permenpan RB yang mengatur soal cooling off period itu dalam waktu 2 tahun," sambungnya.

Kemudian standar internasional, rekomendasi Basel Institute, menyebut cooling of period selama 18 bulan.

"Sementara kalau dibandingkan dengan perkara ini, saya sudah pamit dari KPK sekitar Oktober 2020 dan baru menangani perkara ini di tahap persidangan yang sedang berjalan ini pada bulan Maret tahun 2025. Jadi, sesungguhnya jarak jauh sekali lebih dari 4 tahun," ucap Febri.

Belum ada informasi terkini dari KPK mengenai hasil pemeriksaan terhadap Febri. Hanya saja, berdasarkan agenda pemeriksaan, Febri dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas perkara tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah.

KPK hingga kini belum berhasil menangkap Harun Masiku selaku mantan calon legislatif PDIP. Sejak OTT Januari 2020 lalu, keberadaan Harun Masiku masih jadi misteri.

Di kasus ini juga, Advokat PDI Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah belum dilakukan penahanan.

Sedangkan Hasto Kristiyanto saat ini tengah diadili atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Tiga orang lain yakni mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saeful Bahri telah diproses hukum dan sudah keluar dari penjara.

Kejaksaan Agung menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Para tersangka terdiri atas hakim, pengacara dan panitera.

Para terdakwa digiring ke mobil tahanan usai dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Sabtu (12/4/2025) malam. Mereka mengenakan rompi tahanan berwarna pink dengan tangan diborgol.

Kasus suap dan gratifikasi ini berkaitan dengan vonis onslag atau putusan lepas pada kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Terdakwa dalam vonis lepas ini adalah korporasi PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

Sementara empat tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara ini yakni Ketua PN Jakarta Selatan yang sekaligus mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, Muhammad Arif Nuryanta (MAN), pengacara Marcella Santoso (MS) dan Ariyanto (AR), serta panitera muda pada PN Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG).

Wahyu digiring lebih dulu ke mobil tahanan. Dia mengenakan topi berwarna putih dan masker hijau. Kemudian disusul Marcella. Dia mengenakan masker berwarna putih dengan potongan rambut bondol.

Penampakan empat tersangka kasus suap vonis lepas korupsi minyak goreng ditahan Kejagung (Mulia/detikcom)

Sementara Muhammad Arif Nuryanta terlihat memakai topi putih yang digiring ke mobil tahanan. Dia tak mengenakan masker.

Ariyanto menjadi tersangka terakhir yang digiring ke mobil tahanan. Dengan memakai hoodie dan topi sambil menutupi wajahnya, Ariyanto berjalan ke mobil tahanan.

Empat tersangka ini tak mengucapkan kalimat apapun saat memasuki mobil tahanan. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak malam ini.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, mengatakan Marcella dan Ariyanto diduga memberikan suap sebesar Rp 60 miliar ke Arif. Uang itu diberikan agar majelis hakim memberikan putusan lepas.

"Penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN sebanyak, diduga sebanyak Rp 60 miliar di mana pemberian suap tersebut atau gratifikasi diberikan melalui WG," ujar Qohar dalam konferensi pers.

Penampakan empat tersangka kasus suap vonis lepas korupsi minyak goreng ditahan Kejagung (Mulia/detikcom)

"Pemberian ini dalam rangka pengurusan perkara dimaksud agar majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memberikan putusan ontslag," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di bidang hukum, instansi hukum dan undang-undang terjadi di sepanjang Kamis (28/3). Dari Kemenimipas yang berhemat saat Idul Fitri hingga Kapolri prediksi puncak arus mudik.

Berikut rangkaian berita hukum yang telah dirangkum Antara

1. Kemenimipas berpotensi hemat Rp81 M setelah remisi Nyepi-Idul Fitri

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berpotensi menghemat pengeluaran negara sebesar Rp81,26 miliar setelah memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Baca di sini

2. Polres Cianjur imbau pemudik lebih waspada saat lintasi jalur Puncak

Cianjur (ANTARA) - Kepolisian Resort Cianjur, Jawa Barat, mengimbau pemudik meningkatkan kewaspadaan saat melintasi jalur Puncak Pass, karena seiring terjadi kabut tebal hingga mengganggu jarak pandang, seperti yang terjadi pada Jumat petang.

Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongky Dilatha di Cianjur Jumat, mengatakan setelah hujan turun deras sejak siang hingga petang, jalur Puncak Pass tertutup kabut tebal dengan jarak pandang hanya beberapa meter.

Baca di sini

3. Kemenko Polkam apresiasi kecanggihan sistem aplikasi Korlantas Polri

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam RI Mayjen TNI Heri Wiranto mengapresiasi kecanggihan sistem aplikasi yang dimiliki Korlantas Polri untuk memantau dan mengetahui perkembangan arus mudik pada Operasi Ketupat 2025.

Menurutnya, sistem aplikasi pemantauan arus mudik di NTMC Korlantas Polri sangat terintegrasi sehingga dapat mengetahui informasi di lapangan secara real time.

Baca di sini

4. Wakapolri pastikan tim mitigasi bencana sudah siap di jalur mudik

Garut (ANTARA) - Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Ahmad Dofiri memastikan tim mitigasi bencana alam sudah siap siaga di jalur mudik untuk melakukan penanganan dengan cepat apabila ada gangguan bencana di wilayah selatan Jawa Barat.

"Kesiapan mitigasi bencana di jalur selatan, kalau kita lihat kesiapan Pak Kapolres, Pak Bupati sudah menyiapkan alat berat, kemudian juga termasuk beberapa instansi lain," kata Ahmad Dofiri saat meninjau jalur mudik untuk memastikan kelancaran dan keamanan menjelang perayaan Hari Raya Lebaran di Pos Pengamanan Terpadu GTC Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat.

Baca di sini

5. Kapolri prediksi puncak arus mudik pada H-2 Lebaran

Yogyakarta (ANTARA) - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyebut puncak arus mudik Lebaran 2025 diperkirakan terjadi pada Sabtu (29/3) atau H-2 Lebaran.

"Untuk jalur tol dan arteri, kemungkinan puncak arus mudik pada pagi hari ini (29/3), mulai dari malam sampai dengan subuh. Khusus di Pulau Jawa, karena menjadi tujuan mudik (utama), antara pukul 09.00 - 10.00 WIB itu akan mencapai puncaknya," ujar Sigit di Stasiun Tugu Yogyakarta, Jumat malam.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa seputar hukum telah terjadi pada Kamis (27/3), dan berikut lima di antaranya yang dapat dibaca kembali oleh Anda, yakni mulai dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menempuh jalur hukum hingga pemberlakuan rekayasa lalu lintas contraflow untuk arus mudik.

1. Komisi III DPR RI bahas kamtibmas saat kunjungan kerja ke Polda Sumut

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni membahas masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Sumut saat melakukan kunjungan kerja pada masa reses ke Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Selengkapnya baca di sini.

2. Korlantas Polri mulai berlakukan "contraflow" di Tol Cipali

Korps Lalu Lintas Polri mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas contraflow di Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) untuk mengurai kepadatan kendaraan pemudik.

Selengkapnya baca di sini.

3. Bantah kabar perselingkuhan dengan LM, Ridwan Kamil tempuh jalur hukum

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantah kabar yang menyebut dirinya terlibat masalah perselingkuhan dengan seorang wanita berinisial LM.

Selengkapnya baca di sini.

4. KPK panggil Febri Diansyah terkait penyidikan kasus Harun Masiku

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan bahwa dirinya dipanggil penyidik komisi antirasuah sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI dengan tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah.

Selengkapnya baca di sini.

5. Komnas HAM ungkap temuan penting dalam kasus eks Kapolres Ngada

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkapkan beberapa temuan penting dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Lukman Widyadharma Sumaatmaja.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (23/3) menjadi sorotan, di antaranya Polri mulai menyelidiki aksi teror yang dialami oleh Tempo, dan berbagai persiapan menjelang arus mudik pada masa libur Lebaran 2025.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat dibaca kembali:

Bareskrim Polri selidiki laporan dugaan teror di Kantor Tempo

Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan terkait dengan dugaan teror berupa peletakan kepala babi di Kantor Tempo.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Gedung Tempo, Jakarta Selatan, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Polda Lampung: Fokus pengamanan pada jalur mudik dan titik rawan

Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menyebutkan fokus pengamanan dalam Operasi Ketupat Krakatau 2025 yakni berada di jalur mudik dan titik rawan kejahatan.

"Dalam operasi ketupat ini kami ingin memastikan kelancaran arus mudik dan meningkatkan keselamatan serta keamanan pengguna jalan," kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika di Bandarlampung, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Kakorlantas imbau masyarakat mudik tanpa sepeda motor

Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengimbau masyarakat untuk mudik tanpa menggunakan sepeda motor.

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, Irjen Pol. Agus mengatakan bahwa pihaknya tidak melarang pemudik menggunakan sepeda motor.

Selengkapnya baca di sini.

Pemerhati: Isu setoran judi sabung ayam harus didalami TNI/Polri

Pemerhati kepolisian Mohammad Dawam mengatakan bahwa isu terkait dengan dugaan adanya setoran yang diterima oleh personel kepolisian dari aktivitas judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung, harus didalami oleh TNI dan Polri.

Sebagai informasi, isu tersebut mencuat setelah gugurnya tiga personel kepolisian akibat ditembak saat bertugas menggerebek judi sabung ayam pada hari Senin (17/3). Diduga terdapat keterlibatan oknum TNI dalam peristiwa ini.

Selengkapnya baca di sini.

Satgas ODC imbau masyarakat tak terprovokasi serangan KKB di Anggruk

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2025 Kombes Pol. Yusuf Sutejo mengimbau masyarakat tidak terpancing oleh propaganda dan provokasi kelompok kriminal bersenjata (KKB) usai insiden penyerangan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Jumat (21/3).

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak termakan propaganda yang menyesatkan. Aparat akan terus meningkatkan patroli dan pengamanan di wilayah rawan,” kata Yusuf dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025