JAKARTA, KOMPAS.com - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum terkait dugaan kasus korupsi proyek digitalisasi SPBU yang sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Adapun kasus ini mengacu pada proyek digitalisasi SPBU 2018-2023 yang pengadaannya dikerjakan oleh Telkom untuk PT Pertamina (Persero).

"Telkom taat, patuh kepada hukum. Kemudian kami menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum," ujar VP Corporate Communication Telkom, Andri Herawan saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (25/1/2025).

Menurut dia, Telkom juga mendukung penuh upaya Kementerian BUMN dalam melakukan 'bersih-bersih' pada perusahaan pelat merah.

Adapun proyek digitalisasi SPBU yang dimaksud dalam kasus ini adalah terkait pengadaan MyPertamina.

"Iya itu, yang memang sekarang ini, tapi itu semua kami serahkan ke penegak hukum," kata Andri.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan bahwa dugaan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina tahun 2018-2023 ini sedang bergulir di tahap penyidikan.

KPK sudah menetapkan tersangka dalam korupsi digitalisasi SPBU PT Pertamina.

Namun, ia tidak mengungkapkan identitas tersangka tersebut. "Sudah ada tersangkanya," ujar Tessa dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025).

Dugaan korupsi ini muncul pertama kali dalam jadwal pemeriksaan sejumlah saksi di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (20/1/2025).

Sejumlah saksi yang dipanggil di antaranya adalah Agustinus Yanuar Mahendratama selaku Koordinator Pengawasan BBM di BPH Migas; Aily Sutejda selaku Head of Outbound Purchasing PT SCC; Anton Trienda selaku karyawan BUMN atau VP Corporate Holding and Portfolio IA PT Pertamina (Persero).

Kemudian, Antonius Haryo Dewanto selaku mantan VP Sales Enterprise PT Packet Systems; Charles Setiawan selaku Komisaris PT Ladang Usaha Jaya Bersama; Aribawa selaku VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga; Asrul Sani selaku eks Direktur PT Dabir Delisha Indonesia; Benny Antoro selaku mantan Direktur Sales & Marketing PT PINS Indonesia; dan Bobby Rasyidin selaku Direktur PT LEN Industri.

"Saksi didalami terkait dengan beberapa pengadaan proyek di PT Telkom untuk digunakan di Pertamina," kata Tessa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek Digitalisasi SPBU PT Pertamina periode 2018-2023. Sudah ada tersangka dalam perkara ini.

"(Sudah ada tersangka) ada," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika dikonfirmasi, Selasa (21/1/2025).

Tessa menjelaskan surat perintah penyidikan (Sprindik) telah diterbitkan pada September 2024 lalu. Namun belum dirincikan konstruksi perkaranya.

"Sprindik September 2024," ucapnya.

Adapun pada hari ini, KPK menjadwalkan pemanggilan kepada sejumlah saksi dalam perkara tersebut. Pemeriksaan dijadwalkan dilakukan di gedung Merah Putih KPK, dan berikut pihak yang dipanggil:

1. DDW Pensiunan PT Telkom (Principal Expert Bagian Oil and Gas pada Divisi Enterprise Service PT TELKOM Periode Tahun 2016-2019)
2. DPA Ast. Manager Channel Improvement PT Pertamina (Periode Tahun 2016-2019)
3. SFT Senior Solution Architect (GM Project Business (Probis) Big Data & IoT (Internet of Thing) PT Sigma Cipta Caraka (Periode Tahun 2018)
4. FSR Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Nutech Integrasi (Direktur Keuangan dan Operasi PT Nutech Integrasi Periode Tahun 2019-2021)
5. HHF Auditor PT Pertamina (Persero)
6. HPTW Manager Channel Digitalization Operation PT Pertamina Patra Niaga

Terpisah, PT Pertamina Patra Niaga mengatakan pihak yang dipanggil adalah pekerjanya dengan status sebagai saksi. Pemanggilan itu untuk mendukung pengusutan yang sedang dilakukan oleh KPK.

"Sebagai saksi yang dimintai keterangan dan informasi lebih detil untuk mendukung investigasi yang dilakukan oleh KPK," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dalam keterangannya, Selasa (21/1).

Dirinya menyampaikan Pertamina Patra Niaga melaksanakan operasional bisnisnya dalam koridor GCG (Good Corporate Governance). Heppy menyebut pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan.

"Pertamina Patra Niaga menghormati proses hukum yang berjalan dengan memenuhi panggilan pihak berwenang,"sebutnya.