JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto menegaskan, pihaknya bakal mencegah seseorang untuk bepergian ke luar negeri jika ada permintaan dari aparat penegak hukum.

Hal ini disampaikan Agus saat ditanya awak media terkait pencekalan Kepala Desa Kohod, Arsin, yang menjadi tersangka kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang.

Ia menyebut, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri cukup menelepon jika memang perlu mencekal seseorang untuk bepergian ke luar negeri.

"Kalau ada permintaan sekarang dari Bareskrim, biar itu sekadar telepon, pasti kita akan kerjakan," kata Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2024).

Agus menegaskan, pencegahan terhadap orang yang diperlukan keberadaannya di Indonesia bakal dilakukan kepada siapa pun.

Namun, eks Wakapolri ini menegaskan bahwa pencekalan oleh Imigrasi akan dilakukan jika ada permintaan dari lembaga penegak hukum.

"Ya kalau ada (permintaan pencegahan) pasti semuanya akan kita cekal," kata Agus.

Diberitakan, Bareskrim Polri resmi menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang, Selasa (18/2/2025).

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipiddum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan, dari hasil gelar perkara, penyidik telah sepakat menentukan empat orang sebagai tersangka.

"Di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," kata Djuhandhani.

Selain Arsin, Bareskrim Polri juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto menegaskan, pihaknya bakal mencegah seseorang untuk bepergian ke luar negeri jika ada permintaan dari aparat penegak hukum.

Hal ini disampaikan Agus saat ditanya awak media terkait pencekalan Kepala Desa Kohod, Arsin, yang menjadi tersangka kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang.

Ia menyebut, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri cukup menelepon jika memang perlu mencekal seseorang untuk bepergian ke luar negeri.

"Kalau ada permintaan sekarang dari Bareskrim, biar itu sekadar telepon, pasti kita akan kerjakan," kata Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2024).

Agus menegaskan, pencegahan terhadap orang yang diperlukan keberadaannya di Indonesia bakal dilakukan kepada siapa pun.

Namun, eks Wakapolri ini menegaskan bahwa pencekalan oleh Imigrasi akan dilakukan jika ada permintaan dari lembaga penegak hukum.

"Ya kalau ada (permintaan pencegahan) pasti semuanya akan kita cekal," kata Agus.

Diberitakan, Bareskrim Polri resmi menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang, Selasa (18/2/2025).

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipiddum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan, dari hasil gelar perkara, penyidik telah sepakat menentukan empat orang sebagai tersangka.

"Di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," kata Djuhandhani.

Selain Arsin, Bareskrim Polri juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka.

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menilai alasan pencegahan ke luar negeri mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku tidak jelas. KPK menegaskan langkah yang dilakukan penyidik selalu memiliki dasar hukum yang jelas.

"Semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu memiliki dasar hukum. Ada prosedurnya sebelum itu diajukan dan disetujui oleh pimpinan KPK untuk dilakukan pencekalan," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024).

Tessa mengatakan semua pihak yang dicegah KPK ke luar negeri karena dibutuhkan keterangannya. Tessa juga menjawab soal peluang Yasonna turut ditetapkan tersangka dalam kasus Harun Masiku. Menurutnya, proses penyidikan saat ini masih berlangsung.

"Yang jelas, semua pihak yang dicegah untuk pergi ke luar negeri dibutuhkan keterangannya di dalam negeri supaya prosesnya bisa lebih cepat. Intinya seperti itu," kata dia.

"Ya itu belum sampai ke sana, masih didalami oleh penyidik. Semua pihak, bukan cuma yang disebut saja, semua pihak yang dianggap bertanggung jawab tentunya akan kita proses sesuai aturan hukum yang berlaku," tambahnya.

Sebelumnya, Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menanggapi pencegahan terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke luar negeri terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat buron Harun Masiku. Guntur menyebut alasan KPK mencegah Yasonna tidak jelas.

"Sekjen PDI Perjuangan dikriminalisasi karena alasan yang disebutkan Ketua KPK menempatkan pencalegan Harun Masiku yang orang Toraja ke Sumsel. Alasan pencekalan Pak Yasonna juga tidak jelas," kata Guntur kepada wartawan, Rabu (25/12).

Guntur menuding ada upaya menyerang PDIP. Dia juga menuding adanya kriminalisasi terkait kasus tersebut.

"Semakin kuat dugaan kriminalisasi KPK terhadap pengurus PDI Perjuangan dengan alasan yang mengada-ada dan tidak adanya penjelasan," ujar Guntur.

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Imigrasi mencegah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Yasonna Hamonangan Laoly ke luar negeri.

Larangan ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan dugaan suap perkara pergantian antarwaktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024.

Kasus tersebut melibatkan eks kader PDI-P Harun Masiku yang masih berstatus sebagai buronan sejak 2020.

Pernah copot Dirjen Imigrasi imbas kasus Harun Masiku

Menilik ke belakang, pada 2020, Yasonna Laoly pernah mencopot Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie.

Saat itu, Yasonna masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pencopotan tersebut buntut dari kekeliruan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia.

Yasonna mengeklaim, pencopotan Ronny dari jabatan Dirjen Imigrasi agar memudahkan penyelidikan keterlambatan informasi kepulangan buron Harun Masiku.

"Untuk supaya terjadi betul-betul hal yang independen, supaya jangan ada terjadi conflict of interest nanti," ujarnya saat itu, seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (28/1/2020).

Sebelumnya, pada 16 Januari 2020, Yasonna mengungkapkan Harun Masiku masih berada di luar negeri setelah terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020.

Namun, pada 22 Januari 2020, Dirjen Imigrasi Ronny Sompie mengakui bahwa Harun telah tiba di Indonesia sejak 7 Januari 2020.

Adanya informasi dari Imigrasi mengundang anggapan bahwa Yasonna Laoly telah merintangi penyidikan karena memberikan keterangan tidak benar soal keberadaan Harun Masiku.

Hingga pada 23 Januari 2020, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama sejumlah organisasi lainnya pun melaporkan Menkumham Yasonna Laoly ke KPK.

Kemenkumham klaim ada keterlambatan informasi

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM Ronny Sompie memberikan keterangan pers terkait surat pencekalan Rizieq Shihab di Jakarta, Selasa (12/11/2019). Dalam keterangan pers tersebut Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM mengatakan belum pernah menerbitkan surat pencekalan terhadap Rizieq Shihab karena pemerintah tidak mempunyai hak untuk menangkal WNI kembali ke Indonesia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.

Menanggapi, Ronny Sompie mengeklaim telah menyampaikan informasi dengan benar dan tidak merekayasa data lalu lintas penerbangan.

Dia juga membantah anggapan yang menyebut Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan informasi keliru.

Menurut Ronny, penjelasan yang disampaikan Yasonna berasal dari data Ditjen Imigrasi per 13 Januari 2020.

Saat itu, Ditjen Imigrasi baru mencatat Harun Masiku terbang ke Singapura pada Senin (6/1/2020).

Kedatangan Harun pada Selasa (7/1/2020), kata Ronny, tak tercatat diduga karena perubahan sistem di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah menelusuri rekaman CCTV bandara, Imigrasi akhirnya dapat memastikan Harun Masiku memang telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 pukul 17.34 WIB, menggunakan pesawat Batik Air.

"Data yang beliau (Yasonna) berikan itu adalah data dari hasil kajian Ditjen Imigrasi tanpa rekayasa juga tanpa arahan Menkumham untuk merekayasa data tersebut," kata Ronny, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (25/1/2020).

Di sisi lain, Yasonna membentuk tim independen guna memeriksa kasus terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Tim tersebut diisi oleh Direktorat Siber Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), dan Ombudsman.

Yasonna pun menyebutkan, dengan Ronny Sompie yang tak lagi menjabat Dirjen Imigrasi, maka penyelidikan dapat terlaksana dengan baik.

"Karena saya mau ini betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay (informasi), mengapa data itu tersimpan di PC bandara terminal 2," papar Yasonna pada 2020.

Yasonna diperiksa KPK sebagai saksi

Pekan lalu, Yasonna diperiksa tim penyidik KPK sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDI-P dan eks Menteri Hukum dan HAM.

Dalam kapasitas sebagai mantan Menkumham, dia diperiksa terkait perpindahan Harun Masiku ke luar dan dalam negeri.

Sementara, dalam kapasitas sebagai Ketua DPP PDI-P, dia mengaku dimintai keterangan terkait surat permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA) mengenai penetapan calon legislatif (caleg) yang meninggal dunia pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Yasonna mengatakan, fatwa tentang Putusan Nomor 57 P/HUM/2019 tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan tafsiran terkait penetapan caleg yang sudah meninggal.

Menurut dia, MA juga sudah membalas surat yang dikirimkan DPP PDI-P dan memberikan pertimbangan hukum.

"Mahkamah Agung membalas fatwa itu dengan pertimbangan hukum soal diskresi partai dalam menetapkan calon terpilih," kata Yasonna pada Rabu (18/12/2024), dikutip dari Kompas.com, Rabu (25/12/2024).

Sementara itu, permintaan pencegahan Yasonna Laoly ke keluar negeri tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024, dan berlaku selama enam bulan.

Selain Yasonna Laoly, KPK juga mencegah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto ke luar negeri, menyusul penetapan statusnya menjadi tersangka pada Selasa (24/12/2024).

"Larangan bepergian ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi," kata Tessa dalam keterangan tertulisnya, Rabu.

(Sumber: Kompas.com/Aryo Putranto Saptohutomo, Rakhmat Nur Hakim, Ardito Ramadhan | Editor: Kristian Erdianto, Diamanty Meiliana)

Persoalan kembalinya Harun Masiku ke Jakarta menjadi polemik pada 2020 silam. Di mana, era Yasonna Laoly menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) saat itu, ada keanehan delay data Imigrasi perlintasan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta ketika Harun terekam kamera pengawas tiba di Jakarta.

Dirangkum detikcom dari kantor berita Antara dan dari pemberitaan detikcom, Kamis (26/12/2024), sejatinya, Harun Masiku sudah berstatus tersangka sejak 9 Januari 2020 terkait kasus pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR yang ditangani KPK. Namun, keberadaan Harun Masiku masih antah berantah.

Lalu pada 16 Januari 2020, Yasonna yang saat itu menjabat Menteri Hukum dan HAM menyampaikan Harun Masiku belum kembali ke Indonesia. Namun, pada 22 Januari, Ronny Franky Sompie selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi menyampaikan justru ada kekeliruan informasi soal Harun Masiku.

Ronny Franky Sompie menyampaikan kekeliruan informasi itu soal Harun Masiku masih di luar negeri. Ronny mengatakan Harun Masiku sudah kembali ke Jakarta pada tanggal 7 Januari 2020.

Ronny menyebut adanya 'delay' dalam data perlintasan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta saat Harun terekam kamera pengawas tiba di Jakarta. Informasi itu disebut Ronny baru dipastikan melalui pendalaman pada 19 Januari 2020.

"Kemenkum HAM tidak bersikap resisten, kami justru terbuka kepada media, kepada siapa pun yang ingin memberikan koreksi, tapi kami juga tidak melakukan kebohongan, tidak merekayasa data," kata Ronny Sompie pada Jumat (24/1) sewaktu masih aktif sebagai Dirjen Imigrasi.

Waktu berlalu hingga akhirnya Ronny dicopot dari jabatannya di tengah polemik terkait keberadaan Harun Masiku. Ronny diketahui menjadi orang pertama yang mengonfirmasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Yasonna selaku atasan Ronny menyebut pencopotan itu untuk menghindari konflik kepentingan dari tim independen untuk mencari fakta mengenai kekeliruan informasi tersebut.

"Difungsionalkan," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1).

Yasonna lantas membentuk tim independen untuk menyelidiki kekeliruan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia. Tim yang disebut Yasonna itu terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN), dan Bareskrim Mabes Polri, serta dari internal Kemenkum HAM sendiri yaitu Inspektorat Jenderal.

"Iya supaya dari membuat penelitian independen tentang mengapa itu terjadi, supaya jangan dari saya, nanti 'oh Pak Menteri kan bikin-bikin aja, bohong-bohong'. Saya pikir saya belum terlalu tolollah untuk melakukan separah itu," ucap Yasonna pada Senin (27/1/2020).

Adapun, Ronny menjabat sebagai Dirjen Imigrasi sejak Agustus 2015. Karier Ronny sebagai Dirjen Imigrasi hanya berlangsung selama empat tahun lima bulan. Pascadirinya dicopot, Yasonna langsung menunjuk Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting sebagai Plh Dirjen Imigrasi.

Selain Ronny, Yasonna juga mencopot Direktur Sistem dan Teknologi Keimigrasian Alif Suaidi.

KPK Cegah Yasonna ke Luar Negeri

KPK mengabarkan pencegahan ke luar negeri untuk Yasonna Laoly dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pencegahan Yasonna dan Hasto berkaitan dengan kasus suap tersangka Harun Masiku.

"Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK," kata jubir KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Rabu (25/12).

"Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan," tambahnya.

Tessa menjelaskan alasan KPK mencegah Yasonna dan Hasto bepergian ke luar negeri. Menurutnya, keberadaan keduanya dibutuhkan di Tanah Air untuk proses penyidikan kasus suap Harun Masiku.

"Tindakan larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas," imbuhnya.

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly dicegah KPK ke luar negeri (LN) terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan buron Harun Masiku. Bila melihat ke belakang, Yasonna pernah mencopot Dirjen Imigrasi Ronnny Franky Sompie buntut kekeliruan data informasi mengenai kembalinya Harun Masiku ke Indonesia.

Dirangkum detikcom dari kantor berita Antara, Rabu (25/12/2024), pada 28 Januari 2020, Yasonna Laoly mengumumkan pencopotan jabatan Ronny Franky Sompie sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Ronny diganti saat itu juga.

"Sekarang Dirjen Imigrasi sudah di-plh (pelaksana harian)," kata Yasonna saat menjabat Menteri Hukum dan HAM di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, saat itu.

Pencopotan tersebut dilakukan di tengah polemik terkait keberadaan Harun Masiku. Ronny diketahui menjadi orang pertama yang mengonfirmasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Pada 22 Januari, Ronny menyebut Harun telah berada di Jakarta sejak 7 Januari 2020. Sementara pada 16 Januari, Yasonna Laoly mengatakan bahwa Harun masih berada di luar negeri.

Terkait simpang-siur informasi tersebut, Ronny mengatakan terdapat delay time yang disebabkan adanya gangguan perangkat IT di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, sehingga terjadi keterlambatan mengenai informasi kepulangan kader PDIP itu ke Tanah Air.

Adapun Ronny menjabat Dirjen Imigrasi sejak Agustus 2015. Karier Ronny sebagai Dirjen Imigrasi hanya berlangsung empat tahun lima bulan. Setelah Ronny dicopot, Yasonna langsung menunjuk Irjen Kemenkumham Jhoni Ginting sebagai Plh Dirjen Imigrasi.

Selain Ronny, Yasonna juga mencopot Direktur Sistem dan Teknologi Keimigrasian Alif Suaidi.

Yasonna mengatakan pencopotan keduanya dilakukan untuk memudahkan kerja tim independen dalam menelusuri dan mengungkap fakta-fakta terkait kesimpangsiuran keberadaan Harun Masiku.

"Artinya difungsionalkan supaya nanti tim independen bisa bekerja dengan baik, karena saya mau betul-betul terbuka dan tim nanti bisa melacak mengapa terjadi delay, mengapa data itu tersimpan di PC (personal computer) bandara Terminal 2. Kalau Terminal 3 kan beres, makanya tidak ada masalah di Terminal 3," kata Yasonna saat itu.

Tim independen yang dimaksud merupakan bentukan dari Kemenkumham guna mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya mengenai masuknya tersangka Harun Masiku dari Singapura ke Indonesia.

Tim tersebut terdiri atas Inspektorat Jenderal, Direktorat Siber Kabareskrim, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan lnformatika (Kemenkominfo), dan Ombudsman RI.

KPK Cegah Yasonna ke Luar Negeri

Terbaru, KPK mengabarkan pencegahan ke luar negeri untuk Yasonna Laoly dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pencegahan Yasonna dan Hasto berkaitan dengan kasus suap tersangka Harun Masiku.

"Bahwa pada tanggal 24 Desember 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap 2 (dua) orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK," kata jubir KPK Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Rabu (25/12).

"Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan," tambahnya.

Tessa menjelaskan alasan KPK mencegah Yasonna dan Hasto bepergian ke luar negeri. Menurutnya, keberadaan keduanya dibutuhkan di Tanah Air untuk proses penyidikan kasus suap Harun Masiku.

"Tindakan larangan bepergian keluar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Harun Masiku, mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ternyata sudah tidak lagi dicegah ke luar negeri.

Harun ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2019.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengungkapkan bahwa pihaknya tidak lagi mencegah Harun Masiku untuk bepergian ke luar negeri sejak tahun 2021.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menjelaskan, pencegahan tidak dapat dilakukan lantaran KPK sebagai penegak hukum tidak memperpanjang status pencegahan terhadap Harun Masiku.

"Orang ini (Harun Masiku) tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri," kata Godam dalam konferensi pers mengenai Capaian Kinerja dan Kebijakan Terbaru Imigrasi Tahun 2024 pada Selasa (17/12/2024).

Godam menambahkan bahwa status pencegahan Harun Masiku ke luar negeri telah berakhir sejak 13 Januari 2021.

Dengan demikian, Harun Masiku dapat melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa pencegahan dari Kementerian Hukum dan HAM sejak tiga tahun lalu.

Ia juga menyatakan bahwa sejak status pencegahannya berakhir, KPK belum mengajukan permohonan pencegahan baru untuk Harun Masiku.

Bahkan, Imigrasi yang mempertanyakan status Harun Masiku ke KPK pada bulan ini.

"Terakhir komunikasi (dengan KPK) berdasarkan surat dari kita, mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024," ucapnya.

Hanya memantau

Godam menegaskan bahwa tanpa permintaan dari aparat penegak hukum, Imigrasi tidak memiliki kewenangan untuk mencegah seseorang bepergian ke luar negeri, termasuk Harun Masiku.

Oleh sebab itu, Imigrasi hanya bisa memantau data perjalanan orang. Namun, tidak bisa mencegah seseorang jika tidak dalam status pencegahan.

"Apabila tidak ada permohonan atau permintaan dari instansi terkait, maka kita tidak dapat melakukan pencegahan. Imigrasi tidak bisa mencegah," kata Godam.

Meskipun demikian, Imigrasi berkomitmen untuk menyampaikan informasi kepada KPK jika jejak Harun Masiku terdeteksi.

Berdasarkan data perlintasan yang ada, Imigrasi tidak menemukan catatan perjalanan Harun Masiku ke luar negeri.

"Berdasarkan data perlintasan, nama tersebut (Harun Masiku) tidak ada. Kemana pun, nama tersebut ya," tutup Godam.

Dianggap tak perlu diperpanjang

Sementara itu, pihak KPK menyatakan masa pencegahan Harun Masiku ke luar negeri tidak perlu diperpanjang.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto beralasan, pencegahan Harun Masiku ke luar negeri tidak perlu diperpanjang karena Harun sudah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Bila sudah ada tersangka yang masuk DPO, dan dia (tersangka) diketahui melakukan upaya keluar negeri serta diketahui oleh pihak imigrasi, maka imigrasi akan melakukan pengamanan terhadap DPO tersebut untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum," kata Tessa, Selasa.

Juru Bicara berlatar belakang penyidik ini pun menyebut, Komisi Antirasuah tidak perlu lagi menyampaikan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Harun Masiku.

Pasalnya, eks Kader PDI-P itu sudah menjadi buron.

"Jadi tidak diperlukan lagi pengeluaran administrasi pencegahan," kata Tessa.

Profil terbaru Harun Masiku

KPK mengungkapkan profil terbaru dan ciri fisik dari DPO Harun Masiku, sebagai pembaruan dari data DPO yang dikeluarkan pada 2020.

Profil tersebut dituangkan dalam surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor: RI/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada 5 Desember 2024.

"Untuk ditangkap dan diserahkan ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Jl Kuningan Persada Kav 4 Setiabudi Jakarta Selatan," demikian bunyi surat Pimpinan KPK tersebut, Jumat (6/12/2024).

Dalam surat tersebut, terdapat empat foto Harun Masiku. Foto pertama, terlihat Harun Masiku mengenakan kemeja putih dan berkacamata.

Pada foto kedua menunjukkan Harun Masiku berkemeja kotak-kotak merah terbuka, dengan kaus hitam bertuliskan "Make Smart Choices in Your Life".

Selanjutnya, foto ketiga terlihat Harun Masiku mengenakan kemeja batik bermotif bunga berwarna coklat.

Sedangkan foto terakhir terlihat Harun Masiku mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna merah jambu.

KPK juga mencantumkan informasi kontak untuk melaporkan keberadaan Harun Masiku.

Masyarakat dapat menghubungi Rossa Purbo Bekti melalui email di Rossa.bekti@kpk.go.id atau nomor telepon 021-25578300, serta nomor handphone 08119043917.

Dalam surat DPO tersebut, KPK menjelaskan bahwa Harun Masiku terlibat dalam tindak pidana korupsi dengan memberikan hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yakni Wahyu Setiawan, yang merupakan Anggota KPU Republik Indonesia periode 2017-2022, bersama Agustiani Tio F.

Tindakan ini terkait dengan penetapan Anggota DPR RI terpilih untuk periode 2019-2024, yang dilakukan oleh Harun Masiku bersama Saeful Bahri. Sebagai catatan, KPK sebelumnya juga telah menerbitkan Surat Penangkapan Nomor Sprin.Kap/11/DIK.01.02/10/24/2024 pada tanggal 26 Oktober 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Harun Masiku, mantan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), ternyata sudah tidak lagi dicegah ke luar negeri.

Harun ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2019.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengungkapkan bahwa pihaknya tidak lagi mencegah Harun Masiku untuk bepergian ke luar negeri sejak tahun 2021.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menjelaskan, pencegahan tidak dapat dilakukan lantaran KPK sebagai penegak hukum tidak memperpanjang status pencegahan terhadap Harun Masiku.

"Orang ini (Harun Masiku) tidak dicegah untuk bepergian ke luar negeri," kata Godam dalam konferensi pers mengenai Capaian Kinerja dan Kebijakan Terbaru Imigrasi Tahun 2024 pada Selasa (17/12/2024).

Godam menambahkan bahwa status pencegahan Harun Masiku ke luar negeri telah berakhir sejak 13 Januari 2021.

Dengan demikian, Harun Masiku dapat melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa pencegahan dari Kementerian Hukum dan HAM sejak tiga tahun lalu.

Ia juga menyatakan bahwa sejak status pencegahannya berakhir, KPK belum mengajukan permohonan pencegahan baru untuk Harun Masiku.

Bahkan, Imigrasi yang mempertanyakan status Harun Masiku ke KPK pada bulan ini.

"Terakhir komunikasi (dengan KPK) berdasarkan surat dari kita, mempertanyakan kembali status daripada pencegahan Harun Masiku dengan surat pada tanggal 11 Desember 2024," ucapnya.

Hanya memantau

Godam menegaskan bahwa tanpa permintaan dari aparat penegak hukum, Imigrasi tidak memiliki kewenangan untuk mencegah seseorang bepergian ke luar negeri, termasuk Harun Masiku.

Oleh sebab itu, Imigrasi hanya bisa memantau data perjalanan orang. Namun, tidak bisa mencegah seseorang jika tidak dalam status pencegahan.

"Apabila tidak ada permohonan atau permintaan dari instansi terkait, maka kita tidak dapat melakukan pencegahan. Imigrasi tidak bisa mencegah," kata Godam.

Meskipun demikian, Imigrasi berkomitmen untuk menyampaikan informasi kepada KPK jika jejak Harun Masiku terdeteksi.