Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan menyarankan untuk menunjukkan ijazahnya agar tak berkepanjangan. Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan sebaiknya publik menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

"Polemik soal ijazah Pak Jokowi sudah masuk ke proses hukum. Biar nggak makin gaduh, kita tunggu saja aparat hukum bekerja," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

Sarmuji mengaku awalnya berharap bahwa polemik ini tidak berkepanjangan. Namun, dia berharap proses di pengadilan nantinya akan menunjukkan jawaban.

"Saya sendiri mulanya berharap polemik ini disudahi karena tidak produktif, tetapi karena terus berlanjut, pengadilan diharapkan bisa menjadi juri yang adil," katanya.

Megawati Singgung Ijazah Jokowi

Sebelumnya, Megawati menyinggung hebohnya tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Megawati menyarankan pemilik ijazah untuk menunjukkan ijazahnya agar tak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

Mega mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Mega mengatakan, jika ijazahnya benar, tunjukkan saja ke publik agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan.

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya' gitu lho," lanjutnya.

Simak juga Video Megawati soal Kisruh Ijazah Palsu: Kok Susah Amat, Kalau Ada Kasih Saja

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sejumlah mantan pekerja sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari Indonesia (TSI) mendatangi kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka mendatangi Kemenham untuk mengadukan dugaan eksploitasi yang dialami mereka selama bekerja.

Mantan pekerja OCI diterima langsung oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto. Dalam pertemuan tersebut, Mugiyanto mengatakan mantan para pekerja mengadukan tindak kekerasan dan eksploitasi yang mereka alami selama bekerja.

"Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Banyak kekerasannya. Ada aspek penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Mereka tidak tahu asal-usulnya," kata Mugiyanto.

Mugiyanto menegaskan Taman Safari sebagai tempat bisnis harus tunduk pada prinsip-prinsip HAM sesuai dengan Guiding Principles on Business and Human Rights yang telah diadopsi pemerintah melalui Strategi Nasional Bisnis dan HAM sejak 2022.

"Pemerintah Indonesia sudah punya strategi nasionalnya terkait bisnis dan HAM tahun 2022 yang lalu. Jadi itu harus patuh," tuturnya.

Kemenham juga akan segera memanggil manajemen Taman Safari Indonesia untuk meminta kerangan dan klarifikasi terkait dugaan tindakan eksploitasi tersebut.

"Kami akan lakukan secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa lakukan itu," pungkasnya.

Sementara itu, kuasa hukum mantan pekerja OCI Muhammad Sholeh mendorong Kementerian HAM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membentuk pencari fakta.

"Agar ada sinergi lintas sektoral dari Kementerian HAM dan juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, semua harus Bersatu. Menurut saya segera membentuk tim pencari fakta", kata Sholeh.

Sholeh menyebut selama korban bekerja di sirkus OCI tidak pernah menerima gaji dan malah menerima kekerasan.

"Selama mereka menjadi budak, tidak pernah menerima gaji, menerima kekejaman, kekerasan, maka harus ada ganti rugi kepada para korban. Dan ini yang belum pernah terpikirkan," pungkasnya.

Saksikan pembahasan lengkap hanya di program detikPagi edisi Kamis (17/04/2025). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan narapidana korupsi tak disediakan makanan. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyebut usulan itu hanya sebatas ungkapan emosi.

"Boleh dipenjara paling terpencil dengan keamanan maksimum, tapi ya tetap harus dikasih makan, nanti melanggar HAM. Mungkin itu ungkapan kemarahan, kejengkelan terhadap koruptor, 'jangan dikasih makan!' itu gapapa," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (20/3/2025).

Boyamin menyebut usulan itu tentu tidak bisa dilakukan. Bahkan dia mengusulkan KPK agar memaksimalkan hukuman mati.

"Saya kira itu ungkapan kejengkelan, tapi kalau dipraktikkan nggak bisa karena itu melanggar HAM. Ya sudah dihukum mati aja, toh korupsi ada hukuman mati kalau dalam keadaan bencana, kalau seumur hidup ya harus dikasih makan, nanti kalau tidak malah dianggap kejam kita," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana membangun penjara untuk koruptor di pulau terpencil. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sepakat dengan usulan Prabowo tersebut.

"Saya sependapat bila Presiden membuat penjara di pulau yang terpencil dan terluar yang ada di sekitar Pulau Buru untuk semua pelaku tindak pidana korupsi," kata Tanak ketika dihubungi, Selasa (18/3/2025).

Tanak menuturkan tak cukup para koruptor hanya ditempatkan di penjara terpencil. Dia menilai harus ada hukuman yang lebih berat, salah satunya ialah pemerintah tidak menyediakan makanan bagi para penjahat itu.

"Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka, cukup sediakan alat pertanian, supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri," sebutnya.

Simak juga Video: Tekad Prabowo Basmi Koruptor Demi Ciptakan Pemerintahan Bersih

Saksikan Live DetikPagi :

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kuasa Hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, buka suara terkait Nikita Mirzani yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemerasan hingga pengancaman kepada seorang pengusaha skincare. Fahmi mengatakan Nikita Mirzani bahkan tidak mengenal pengusaha tersebut.

Fahmi awalnya menyampaikan bahwa penetapan tersangka terhadap Nikita mirzani ini masih sebatas dugaan. Dia lalu menyampaikan setiap persoalan ada sebab dan musababnya.

"Yang pertama itu baru disangka ya, disangka itu sama dengan diduga, berarti belum ada hal-hal yang positif menyatakan dia telah melakukan perbuatan itu, yang terpenting setiap peristiwa itu ada yang namanya sebab dan musabab. Itu yang harus dipahami. Artinya peristiwa itu harus ada dari mana sumbernya," kata Fahmi saat dihubungi, Kamis (20/2/2025).

Fahmi menjelaskan persoalan itu justru bermula dari pelapor atau pengusaha skincare tersebut. Dia menyebut pelapor yang lebih dulu menghubungi Nikita Mirzani lewat stafnya IM. Sebagai informasi, IM kini juga sudah ditetapkan tersangka.

"Dia yang hubungi salah satu staf dari Nikita yang bernama IM, dan dia minta supaya direview yang baik-baik, bingung juga apa yang mau direview yang baik-baik, sepanjang itu tidak ada masalah kenapa dia harus minta seperti itu," ucapnya.

Fahmi membenarkan bahwa dalam percakapan itu ada pembicaraan terkait uang yang nilainya miliaran rupiah. Dia juga menyebut ada negosiasi terkait uang tersebut.

"Dari percakapan antara IM dengan seseorang yang melapor tersebut, ya, itu ada komunikasi masalah uang, jadi gimana caranya dia bisa berikan uang, nah dari percakapan itu terungkap angka Rp 5 M, tapi dinego menjadi Rp 4 M, setelah itu diberikan dengan cara 2 kali, dinego nih teknisnya, uangnya dinego, setelah itu diberikan. Habis itu IM ya itu diingatkan supaya nanti di November yang akan datang berarti November ke November kan satu tahun, supaya mengingatkan dibayar kembali," jelasnya.

Fahmi pun menyebut dalam peristiwa tersebut tidak ada pemaksaan atau pengancaman yang dilakukan Nikita Mirzani. "Artinya di dalam persoalan ini tidak ada orang yang memaksa, tidak ada orang yang mengancam, tidak ada orang yang memeras," imbuhnya.

Dia pun menekankan Nikita Mirzani bahkan tidak mengenal pengusaha skincare tersebut. Dia meyakini memang ada kepentingan dari pengusaha itu.

"Di sini ada seseorang yang tidak kenal dengan Nikita tiba-tiba meminta tolong supaya bisa berkomunikasi, tetapi Nikita awalnya tidak mau, dan itu diserahkan kepada Ismail (IM). Logikanya kalau memang tidak ada sesuatu, dia yang tidak perlu, ya kan bisa saja dia tidak mau memberikan sesuatu, ngapain juga dia harus ngasih duit? Berarti dia ada kepentingan. Logikanya seperti itu," ujarnya.

"Terus musababnya seperti apa, siapa yang mulai? Nikita nggak kenal, nggak pernah ketemu dengan yang bersangkutan kok. Bagaimana tiba-tiba dibilang pemerasan? Kalau pasal memang bunyinya seperti itu, tapi harus tahu peristiwanya bagaimana, sebab musababnya seperti apa, siapa yang memulai? Yang mulai bukan Nikita, Nikita nggak kenal dengan ini," sambungnya.

Fahmi juga menyebut penjelasannya ini sudah dituangkan ke dalam BAP. Dengan begitu, menurutnya, pihak kepolisian harusnya melibatkan ahli untuk menelaah persoalan itu.

"Sehingga dengan ini, ini memerlukan sebuah ahli untuk bisa menafsirkan, berarti tidak bisa dong menafsirkan sepihak menyatakan bahwa ini ada pemerasan, atau ancaman, gimana cara ngancamanya? Mau dibunuh? Mau ngapain? Nggak ada. Nikita tidak pernah mengancam, kenal tidak, komunikasi tidak. Nikita tidak komunikasi dan tidak kenal dengan yang bersangkutan. Logikanya gimana dong?" tutur dia.

Nikita Mirzani Ditetapkan Tersangka

Seperti diketahui, Setelah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan, penyidik lalu melakukan gelar perkara penetapan tersangka kasus pada Rabu (19/2) kemarin. Berdasarkan alat bukti yang sah, polisi menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya, IM, sebagai tersangka.

"Benar, Saudari NM dan saudara IM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara," kata Kombes Ade Ary.

Nikita Mirzani dijerat Pasal 27B ayat (2) dan Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Nikita juga dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara.

Terakhir, Nikita Mirzani dijerat dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

"Dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara," imbuhnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Video: Nikita Mirzani dan Asistennya Tersangka Kasus TPPU!

Video: Nikita Mirzani dan Asistennya Tersangka Kasus TPPU!

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Terpidana kasus korupsi, Agus Hartono, tepergok makan di salah satu restoran di Semarang bersama keluarganya. Pihak Lapas Semarang angkat bicara.

Dilansir detikJatim, Agus yang divonis 10,5 tahun atas kasus korupsi yang menjeratnya itu harusnya berada di dalam Lapas Kelas 1 Semarang. Tetapi, pada kenyataannya Agus justru bisa bebas keluar Lapas hingga pergi bersama keluarga ke sebuah restoran di Semarang.

Keberadaan Agus Hartono ini pun tepergok oleh penegak hukum yang langsung melakukan penindakan.

Kepala Lapas Semarang, Mardi Santoso, tidak membantah. Dia mengaku telah melakukan beberapa tindakan

"Terhadap narapidana berinisial AH yang melanggar peraturan, di era sebelum saya bertugas di sini, sudah diambil tindakan berupa dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan," kata Mardi dalam keterangannya, Sabtu (8/2/2025).

Agus telah dipindahkan dari Lapas Kelas 1 Semarang ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Para petugas yang terlibat dengan kejadian ini juga terancam sanksi.

Baca selengkapnya di sini

Saksikan Live DetikPagi :

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyampaikan terima kasih ke mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang telah membesuknya di jeruji besi. Tom Lembong juga berterima kasih atas kado berupa buku yang dibawa Anies.

Ucapan terima kasih ke Anies itu ditulis tangan Tom Lembong yang diunggah di akun X (Twitter) miliknya, dilihat, Jumat (10/1/2025). Akun itu sebutkan dikelola tim karena saat ini Tom tengah mendekam di penjara karena menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

"Terima kasih yang dalam pada sahabat dekat-ku Pak Anies Baswedan, atas kunjungannya minggu lalu, dan atas kado buku yang super-menarik," tulis Tom.

Tom menganggap Anies sudah seperti kawan dekatnya. Tom mengatakan dalam pertemuan itu tidak ada membahas soal perkara yang menjeratnya.

"Kami sudah menghormati selama 2 bulan saya dalam tahanan, prinsip hukum bahwa di masa penyidikan hanya keluarga inti dan penasihat hukum yang boleh berkunjung," tulis Tom.

"Sekarang harusnya sudah tidak sensitif lagi untuk kawan dekat juga berkunjung, toh kami tidak akan membicarakan substansi perkara (dan tentunya semua kunjungan direkam CCTV)," imbuhnya.

Tom berterima kasih ke Kejaksaan Agung (Kejagung) karena telah mengizinkan Anies berkunjung ke rutan. Tom menitipkan salam ke simpatisan lewat Anies. Seperti diketahui, Tom menjadi salah satu tim sukses saat Anies mencalonkan sebagai presiden di Pilpres 2024.

"Terima kasih Kejaksaan Agung telah memberikan izin untuk Pak Anies mengunjungi saya. Saya titipkan sama Pak Anies, salam semangat dan salam cinta kasih saya untuk segenap teman, pendukung, dan simpatisan kita," tulis Tom.

"Saya terus mencintai Indonesia, dan tekad saya makin bulat untuk terus mengabdi pada Indonesia," imbuhnya.

Surat untuk Anies juga disampaikan Tom dalam bahasa Inggris. Berikut isi surat tulisan tangan Tom ke Anies:

My deepest thanks to my dearest close friend Anies Baswedan, for visiting me last week, and for the gift of the super-interesting book.

We've already been respectful for 2 months of my detention, of the legal principle that during the investigation phase, only immediate family and my lawyers are allowed to visit. But now it should no longer be sensitive for close friends to visit also, especially since we will not be discussing the substance of my legal case (and of course all visits are recorded on CCTV).

Thank you to the Attorney General's Office for issuing the approval for Pak Anies's visit. I asked Pak Anies to convey to our friends, supporters, and sympathizers my spirited and loving regards.

I continue to love my home country Indonesia, and my intention to serve my country is ever stronger.

Anies Besuk Tom

Anies Baswedan membesuk Tom Lembong pada Jumat 3 Januari 2025. Anies mengatakan Tom Lembong sehat.

"Tadi saya berjumpa dengan Pak Tom Lembong, alhamdulillah kondisinya sehat, penuh semangat bahkan bisa dibilang luar biasa semangatnya, mengagumkan," kata Anies melalui Instagram pribadinya.

Seperti diketahui, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula yang terjadi pada 2015-2016. Kasus dugaan korupsi impor gula itu disebut merugikan negara hingga mencapai Rp 400 miliar.

Selain Tom Lembong, Kejagung menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Charles Sitorus sebagai tersangka. Tom Lembong telah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan Tom Lembong.

Simak juga Video 'Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Kejagung: Seolah Kami Mengkriminalkan':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sepakat dengan Menteri Koordinasi Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, soal pengguna narkoba merupakan korban. Menurut Sahroni, pemerintah dan aparat penegak hukum sebaiknya fokus ke pengedar dan bandar besar.

"Saya sangat setuju yang dikatakan Pak Yusril. Kita fokus cari pengedar dan bandaranya," ucap Sahroni, Rabu (11/12/2024).

Sahroni bicara potensi kerusakan para pemuda di Indonesia jika bandar narkoba tidak ditindak tegas. Menurutnya, jika bandar narkoba ditangkap, maka pengguna atau korban narkotika tidak akan ada lagi.

"Kalau bandar pengedar kita ga berantas, maka semakin banyak penerus bangsa akan rusak ke depannya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendr menyebutkan pemerintah menginginkan perbaikan terhadap penanganan kasus narkoba. Sejalan dengan perubahan KUHP, Yusril menyebut pengguna narkoba merupakan korban narkotika.

"Jadi memang di kalangan pemerintah kita berkeinginan, untuk melakukan perbaikan terhadap orang-orang di kasus narkotika itu. Sejalan juga perubahan KUHP, di mana harus dibedakan antara mereka yang trafficking, mereka yang terlibat dalam illegal trafficking dan trading, dengan mereka yang menjadi pengguna," kata Yusril kepada wartawan di Poltekip, Cinere, Depok, Rabu (11/12/2024).

Yusril mengatakan saat ini pengedar maupun korban atau pengguna masih dipidana. Namun, sejalan dengan perubahan KUHP, pengguna narkoba dikategorikan sebagai korban narkoba.

"Pengguna ini sebenarnya dikategorikan sebagai korban dari narkotika. Kalau sekarang kan, baik pengedar maupun korban, pengguna ya, dua-duanya dihukum," jelasnya.

Dia menyebutkan korban narkotika nantinya akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan begitu, lanjut Yusril, penghuni lapas akan berkurang drastis ke depannya.

"Nanti mungkin sudah tidak begitu lagi. Mereka yang jadi korban akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan demikian sebenarnya warga binaan masyarakat akan mengalami penurunan cukup drastis ke depannya," tuturnya.

"Dan tenaga-tenaga yang dapat melakukan kegiatan rehabilitasi itu juga harus dididik. Dan itu belum ada sampai sekarang, kecuali mungkin di Kementerian sosial," tambahnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, langsung bergerak menangani persoalan kasus viral pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Selain mencopot Kalapas terkait, Agus juga ternyata memindahkan 197 narapidana ke Nusakambangan.

"Sejak 21 Oktober hingga kemarin tanggal 20 November total ada 197 warga binaan dipindahkan dari masing-masing kanwil ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan. Dari 197 warga binaan yang dipindahkan, hampir semua kasusnya narkoba, baik bandar narkoba maupun diduga masih terkait jaringan narkoba," kata Agus kepada wartawan, Kamis (21/11/2024).

"Sisanya sebagian kecil narapidana kasus pembunuhan, ada yang penipuan online yang masa hukumannya masih lama," lanjut dia.

Agus lantas merinci 197 orang yang dipindah terdiri dari 30 warga binaan kanwil DKI Jakarta, 64 warga binaan kanwil Sumut, 48 warga binaan kanwil Jatim, 40 warga binaan dari Banten, 15 dari warga binaan kanwil Sumsel. Dia memastikan langkah ini dilakukan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Pemindahan 197 warga binaan ini untuk memutus mata rantai kejahatan baik pengendalian narkoba dari lapas, peredaran narkoba di lapas hingga pelaku-pelaku penipuan online yang beraksi dan mengendalikan sindikatnya dari dalam lapas," ucapnya.

Selain itu, dia menyebut upaya ini sebagai langkah untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. "Langkah ini seturut poin ketujuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Poin ketujuh itu berbunyi: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Agus sudah memberikan sejumlah arahan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk menyikapi video pesta sabu di Lapas Tanung Raja. Agus meminta Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) dinonaktifkan dalam rangka diperiksa.

Selain Kalapas dan Kepala Pengamanan Lapas, Agus menambahkan, petugas Lapas berinisial RB yang menyebarkan video tersebut juga diperiksa. Agus menekankan pemeriksaan harus adil.

"Sudah saya tekankan harus clear dan adil. Kalapas dan KPLP serta yang bersangkutan (RB) diperiksa secara adil. Dan (Dirjen Pas) tunjuk Plt pada dua jabatan (Kalapas dan KPLP) tersebut," tegas Agus kepada detikcom, Selasa (19/11).

Melihat Proses Pemindahan 88 Napi Berbahaya ke Lapas Nusakambangan:

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Pegiat HAM Natalius Pigai menemui presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan. Pigai merespons soal kemungkinan dirinya akan masuk jajaran kabinet.

"Kalau bantu iya, tapi kan tidak boleh saya ngomong. Sebelum bapak ngomong, sampaikan kepada publik, menyebut nama, tidak boleh, tapi saya membantu, membantu bisa di mana aja," ujar Pigai kepada wartawan, Senin (14/10/2024).

Pigai mengaku sudah sering bertemu Prabowo selama belasan tahun. Dia menyebut diri prajurit yang kerap dipanggil Prabowo.

"Begini, mungkin saya dari banyak orang itu saya yang sering dipanggil. Dari udah belasan tahun yang lalu. Saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang sering dipanggil," ujarnya.

Kemudian, Pigai mengaku membahas kebangsaan dengan Prabowo. Dia belum bisa menjawab soal apakah dirinya akan didapuk menjadi menteri ataupun wakil menteri.

"(Bahas) kebangsaan," katanya.

"Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu," jawabnya saat ditanya soal apakah akan ditunjuk menjadi menteri.

Lebih lanjut, Pigai mengatakan tentu akan memenangi pertarungan. Dia mengaku tak muluk-muluk soal jabatan.

"Saya persiapannya nggak ada ya. Karena kan begini, saya kan berasal dari wilayah yang relatif agak jauh ya, dan sebagai seorang prajurit itu bagaimana memenangkan pertarungan. Selain itu, tak pernah memikirkan apa yang saya dapatkan, tapi dihormati dan dihargai sebagai seorang petarung yang memenangkan pertarungan," tambahnya.

Simak juga Video 'NasDem soal Tak Minta Jatah Menteri di Kabinet Prabowo: Kami Tahu Diri':

[Gambas:Video 20detik]