KOMPAS.com — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menangguhkan penahanan Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, bersama tiga tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemalsuan surat lahan pagar laut di Tangerang.

Penangguhan dilakukan karena masa penahanan para tersangka telah mencapai batas maksimal sesuai KUHAP.

“Sehubungan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada keempat tersangka (Kades Kohod Tangerang) sebelum tanggal 24 April (karena habisnya masa penahanan),” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, dalam keterangan resminya, Kamis (24/4/2025).

Dalam KUHAP, masa penahanan tahap penyidikan dibatasi maksimal 60 hari. Arsin bersama tiga tersangka lainnya—yakni UK selaku Sekretaris Desa Kohod, serta SP dan CE selaku penerima kuasa—telah menjalani masa penahanan penuh sejak awal penangkapan.

Warga Tak Menyangka: “Hah, Masa Sudah Bebas?”

Kabar penangguhan penahanan Kades Kohod cukup mengejutkan warga desa. Banyak dari mereka tidak mengetahui bahwa Arsin sudah tidak lagi ditahan. Salah seorang warga bahkan mengaku baru tahu saat diberitahu awak media.

“Hah masa sih (Arsin) sudah bebas? Saya enggak tahu kabarnya, soalnya dari kemarin rumahnya masih sepi, enggak ada aktivitas atau keramaian apa-apa,” ucapnya kepada TribunTangerang.com, Kamis (24/4/2025).

Warga sebelumnya hanya mengetahui bahwa Arsin ditangkap dan sedang menjalani proses hukum. Sejak saat itu, rumahnya pun tampak lengang.

Masih Tunggu Proses Dugaan Korupsi

Sementara itu, kuasa hukum warga Desa Kohod, Henri, menyatakan bahwa secara hukum penangguhan penahanan dimungkinkan karena pasal yang dikenakan, yakni Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, memiliki ancaman pidana maksimal enam tahun.

“Penangguhan itu memang bisa diberikan oleh penyidik karena pasal yang disangkakan hanya enam tahun. Masa penahanan awal 20 hari dapat diperpanjang menjadi 40 hari, jadi totalnya 60 hari,” jelas Henri.

Namun, kasus ini belum berhenti sampai di sana. Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung, namun dikembalikan pada 16 April 2025 lalu dengan catatan agar penyidik mendalami dugaan unsur korupsi dalam kasus tersebut.

Jika unsur korupsi terbukti, maka penyidik bisa kembali melakukan penahanan karena ancaman hukumannya lebih dari sembilan tahun.

Henri pun menegaskan bahwa warga masih percaya penuh pada kinerja Bareskrim dan Kejagung.

“Walaupun saat ini sifatnya penangguhan, proses penyidikan tetap berjalan. Kami berharap Bareskrim memproses kasus ini secara lebih mendalam,” ujarnya.

Diduga Palsukan 263 Surat Tanah

Kasus ini bermula dari dugaan pemalsuan dokumen tanah di wilayah pagar laut Tangerang. Arsin bersama tiga tersangka lainnya diduga membuat 263 surat palsu atas tanah yang sebenarnya bukan milik mereka.

Aksi ini berlangsung sejak Desember 2023 hingga November 2024.

Dalam prosesnya, para tersangka bahkan diduga mencatut nama warga Desa Kohod untuk memperkuat legitimasi surat-surat tersebut. Hal inilah yang membuat warga ikut merasa dirugikan dan berharap proses hukum tetap berjalan hingga tuntas.

Sumber: Kompas.com

KOMPAS.com - Keputusan penangguhan penahanan Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, membuat warga setempat terkejut.

Sebelumnya, Arsin dibebaskan dari tahanan setelah masa penahanannya dinyatakan habis pada Kamis (24/4/2025).

Jaksa penuntut umum diketahui telah mengembalikan berkas kasus dengan catatan agar penyidik mendalami lebih jauh terkait dugaan unsur tindak pidana korupsi dalam perkara ini.

Hingga kini, penyidik Bareskrim Polri masih terus menyelidiki adanya unsur korupsi yang mungkin terlibat dalam kasus ini.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, setelah ditangkap, Arsin memang belum pernah kembali ke rumahnya.

Ia menambahkan, keputusan penangguhan penahanan Arsin dari pihak Bareskrim Polri ternyata tidak banyak diketahui warga setempat. Yang mereka ketahui hanyalah Arsin telah ditahan dan sedang menjalani proses hukum.

“Hah, masa sih sudah bebas? Saya nggak tahu kabar apa-apa, soalnya rumahnya dari kemarin masih sepi, nggak ada aktivitas atau keramaian," ujarnya kepada TribunTangerang.com.

Sementara itu, Henri, kuasa hukum warga Desa Kohod, juga memberikan tanggapan terkait keputusan Bareskrim Polri yang menangguhkan penahanan Arsin serta tiga tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen.

Menurut Henri, secara hukum, penangguhan penahanan terhadap Arsin memang dimungkinkan.

Pasalnya, pasal yang disangkakan kepadanya, yaitu Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, memiliki ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

“Penangguhan itu bisa diberikan oleh penyidik karena ancaman hukumannya hanya enam tahun. Masa penahanan awal selama 20 hari dapat diperpanjang menjadi 40 hari, yang totalnya menjadi 60 hari," kata Henri, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (24/4/2025).

Ia menjelaskan lebih lanjut, karena hingga kini Bareskrim Polri belum memproses dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan kasus ini, maka penahanan terhadap Arsin tidak bisa diperpanjang lebih lanjut.

Namun, jika nanti penyidik memutuskan untuk memproses dugaan korupsi, masa penahanan bisa saja diperpanjang lagi, mengingat ancaman hukumannya lebih dari sembilan tahun.

Henri juga menegaskan, meskipun saat ini penangguhan penahanan telah diberlakukan, warga tetap mempercayakan penyidikan kepada Bareskrim dan Kejaksaan Agung.

"Meskipun penangguhan ini sifatnya sementara, proses penyidikan tetap berjalan. Kami berharap Bareskrim akan menyelidiki lebih dalam, mengingat saat pengembalian berkas (P-19) lalu, masa penahanan sudah hampir habis," ujar Henri.

Ia menambahkan bahwa warga Desa Kohod memahami bahwa penangguhan penahanan ini adalah bagian dari mekanisme hukum yang sedang berlangsung.

"Pada dasarnya, kami masih percaya Bareskrim dan Kejaksaan Agung akan bekerja profesional dan melanjutkan proses penyidikan dengan sebaik-baiknya," tegas Henri.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Reaksi Warga Desa Kohod Usai Penahanan Kades Arsin Ditangguhkan Polisi

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Gubernur Banten, Andra Soni, buka suara soal gugatan yang diajukan warga Kohod ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait sengketa lahan kasus pagar laut Tangerang.

Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya gugatan tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Karena sudah masuk wilayah hukum, ya kita serahkan kepada penegak hukum," ujar Andra Soni di Gedung DPRD Tangerang Selatan, Rabu (5/3/2025).

Andra Soni hanya menyebut, pemerintah provinsi memiliki kewajiban melindungi masyarakat dan memastikan regulasi berjalan dengan baik.

"Tugas kita adalah melindungi masyarakat. Regulasi telah dibuat, semoga bisa berjalan dengan baik," jelas dia.

Namun demikian, Andra Soni memastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan hadir dalam persidangan kasus tersebut.

"Insya Allah, utusan dari Pemprov akan datang ke sidang besok," kata dia.

Sebelumnya, Warga Desa Kohod, Kabupaten Tangerang mengajukan gugatan citizen lawsuit terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta PT ASG terkait kasus pagar laut Tangerang.

Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 111/PDT.G/2025/PN JKT.PST.

Pengacara warga Kohod, Henri Kusuma menjelaskan, gugatan tersebut diajukan kepada sejumlah pihak, termasuk Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Banten, Bupati Kabupaten Tangerang, Camat Pakuhaji, Kepala Desa Kohod, serta perusahaan properti (PT ASG) sebagai turut tergugat.

"Kami telah mendaftarkan gugatan citizen lawsuit kepada mereka berturut-turut selaku tergugat 1-6," ungkap Henri di Kampung Alar Jiban, Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (27/2/2025).

Dalam gugatan itu, warga Kohod mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah, antara lain:

1. Meminta Presiden RI untuk membersihkan Pemda Kabupaten Tangerang dari pejabat yang diduga terlibat korupsi dan membiarkan praktik ilegal terjadi.
2. Meminta pemerintah untuk menyelesaikan kasus pagar laut serta memberikan kepastian hukum bagi warga yang terdampak.
3. Meminta PT ASG sebagai turut tergugat untuk bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan dalam konflik lahan.

"Kami meminta PT ASG untuk menunjuk pengacara terbaik mereka, bukan hanya sekadar pengacara yang berisik. Ini perkara serius dengan potensi kerugian besar bagi pihak mereka," pungkas Henri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto menegaskan, pihaknya bakal mencegah seseorang untuk bepergian ke luar negeri jika ada permintaan dari aparat penegak hukum.

Hal ini disampaikan Agus saat ditanya awak media terkait pencekalan Kepala Desa Kohod, Arsin, yang menjadi tersangka kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang.

Ia menyebut, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri cukup menelepon jika memang perlu mencekal seseorang untuk bepergian ke luar negeri.

"Kalau ada permintaan sekarang dari Bareskrim, biar itu sekadar telepon, pasti kita akan kerjakan," kata Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2024).

Agus menegaskan, pencegahan terhadap orang yang diperlukan keberadaannya di Indonesia bakal dilakukan kepada siapa pun.

Namun, eks Wakapolri ini menegaskan bahwa pencekalan oleh Imigrasi akan dilakukan jika ada permintaan dari lembaga penegak hukum.

"Ya kalau ada (permintaan pencegahan) pasti semuanya akan kita cekal," kata Agus.

Diberitakan, Bareskrim Polri resmi menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang, Selasa (18/2/2025).

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipiddum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan, dari hasil gelar perkara, penyidik telah sepakat menentukan empat orang sebagai tersangka.

"Di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," kata Djuhandhani.

Selain Arsin, Bareskrim Polri juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto menegaskan, pihaknya bakal mencegah seseorang untuk bepergian ke luar negeri jika ada permintaan dari aparat penegak hukum.

Hal ini disampaikan Agus saat ditanya awak media terkait pencekalan Kepala Desa Kohod, Arsin, yang menjadi tersangka kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang.

Ia menyebut, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri cukup menelepon jika memang perlu mencekal seseorang untuk bepergian ke luar negeri.

"Kalau ada permintaan sekarang dari Bareskrim, biar itu sekadar telepon, pasti kita akan kerjakan," kata Agus, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2024).

Agus menegaskan, pencegahan terhadap orang yang diperlukan keberadaannya di Indonesia bakal dilakukan kepada siapa pun.

Namun, eks Wakapolri ini menegaskan bahwa pencekalan oleh Imigrasi akan dilakukan jika ada permintaan dari lembaga penegak hukum.

"Ya kalau ada (permintaan pencegahan) pasti semuanya akan kita cekal," kata Agus.

Diberitakan, Bareskrim Polri resmi menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang, Selasa (18/2/2025).

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipiddum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, mengatakan, dari hasil gelar perkara, penyidik telah sepakat menentukan empat orang sebagai tersangka.

"Di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," kata Djuhandhani.

Selain Arsin, Bareskrim Polri juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka.

Bareskrim Polri mengaku masih belum menahan Kepala Desa Kohod Arsin bersama tiga tersangka lainnya dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menjelaskan pihaknya belum menahan empat tersangka lantaran proses gelar perkara baru dilakukan pada Selasa (18/2) hari ini.

"Baru saja penetapan tersangka. Tadi kita sampaikan akan segera melengkapi administrasi penyidikan, kemudian setelah melengkapi, kita akan memanggil para tersangka, itu by process," ujarnya dalam konferensi pers di Bareskrim Polri.

Meski belum ada penahanan, Djuhandhani menyebut Bareskrim telah berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi untuk menerbitkan surat pencekalan terhadap keempat tersangka.

"Kami sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka," tuturnya.

Bareskrim Polri hari ini telah menetapkan total empat orang tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang.

Djuhandhani menjelaskan keempat tersangka tersebut yakni A selaku kades Kohod, UK selaku Sekdes Kohod, SP selaku Penerima kuasa dan CE selaku Penerima Kuasa.

Ia menjelaskan keempat tersangka itu dinilai telah terbukti bersama-sama melakukan pemufakatan jahat dengan membuat dan menggunakan surat palsu.

Surat palsu itu kemudian digunakan untuk mengajukan permohonan pengukuran dan permohonan hak hingga akhirnya berhasil diterbitkan total 263 sertifikat atas nama warga desa.

Dalam kasus ini, Djuhandani menyebut pihaknya telah memeriksa total 44 orang saksi dan menggeledah tiga lokasi yakni Kantor Desa, Rumah Kepala Desa Kohod Arsin, serta rumah Sekretaris Desa Kohod.

Ia menjelaskan dari penggeledahan itu penyidik juga turut menyita sejumlah barang bukti salah satunya dokumen rekapitulasi transaksi keuangan Desa Kohod.

"Kita dapatkan rekapitulasi permohonan dana transaksi Kohod serta beberapa rekening kita dapatkan," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (12/2).

TANGERANG, investor.id – Kuasa hukum warga Desa Kohod Henri Kusuma menduga, mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar merupakan dalang sesungguhnya pembuatan pagar laut di perairan Tangerang yang kini menjadi isu nasional.

"Pelaku sesungguhnya adalah diduga kuat ya itu mantan Bupati Tangerang Ahmet Zaki Iskandar. Beserta kawan-kawannya dan tidak mungkin dia sendirian, termasuk di DPRD," kata Henri Selasa (28/1/2025). 

Menurut Henri, semasa menjabat Bupati Tangerang, Zaki Iskandar telah menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk melakukan pemagaran laut serta manipulasi data warga, khususnya di Desa Kohod, yang pada akhirnya terbit Surat Hak Guna Bangunan (SHGB).

"Karena terduga sudah mengetahui proyek PIK ini akan sejauh mana. Nah, maka dia sudah mematok potensinya (laut yang bisa dimanfaatkan), jadi prosesnya SHGB seperti itu," ucapnya.

Henri memberikan alasan kenapa terbitnya SHGB berada di wilayah desa Kohod. Karena Zaki Iskandar menganggap aparat desa di wilayah tersebut paling berani. 

"Karena memang kaki tangannya terduga ini menggunakan aparat desa. Aparat desa di sini adalah kepala desa Kohod. Karena kepala desa Kohod ini ya dianggap paling berani, maka di situlah mulai pembuatan SHGB," bebernya.

Henri juga menuding Zaki Iskandar sudah merumuskan peraturan daerah (Perda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai payung hukum adanya pagar laut untuk menjamin kepada calon pembeli.

"Kita menemukan bahwa si terduga ini menjamin pada calon pembeli ini akan ada peraturan daerah (Perda) yang menaungi pagar laut ini," sebutnya. 

Namun, Perda ini rencananya baru akan disahkan setelah ada kepala daerah baru di Kabupaten Tangerang hasil Pilkada 2024.

"Nah, Perda ini belum disahkan. Ini rencananya akan disahkan ketika pemerintahan kabupaten yang baru yang juga itu adalah kaki tangannya terduga, gitu ya,"

"Dia menjamin pula kepada kepala BPN, bahwa RTRW-nya akan ada, Perda-nya akan ada, sehingga pada gambar di satelit itu warnanya kuning RTRW-nya untuk pemukiman. Nah, jadi seperti itu," tandas Henri.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News