Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pecandu narkoba adalah korban dan harus direhabilitasi.

Hal itu disampaikan Agus dalam agenda penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Aula Yusuf Adiwinata, Lantai 12 Ex Gedung Sentra Mulia Kementerian Imipas, Selasa (11/3).

"Pecandu dan penyalahguna narkoba ini korban. Kalau terus-terusan dia tidak dilakukan rehabilitasi, nanti pasti dia akan terus menjadi pecandu dan penyalahguna. Karena bagi korban narkotika tidak ada kata sembuh, kata-katanya adalah pulih. Kalau dia salah memilih pergaulan, dia akan kumat lagi," ujar Agus.

Ia mengatakan kolaborasi dengan BNN diperlukan agar dapat melindungi masyarakat dari korban pecandu dan penyalahguna narkoba. Ia mengungkit upaya penangkalan penyelundupan narkotika ke dalam dan ke luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sudah dilakukan lebih dari 40 kali.

"Syukur alhamdulillah tentunya kerja sama yang sudah terjalin (dengan BNN) selama ini sudah cukup baik," imbuhnya.

Purnawirawan polisi ini menuturkan pencegahan dan pemberantasan narkoba menjadi salah satu dari 17 Program Prioritas Pemerintah sebagai penjabaran dari Asta Cita Presiden, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Upaya tersebut juga selaras dengan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yakni memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

Terdapat tiga dokumen penting yang ditandatangani bersama, yaitu Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi BNN dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang menjadi payung hukum dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas antarkedua lembaga.

Kemudian Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di Lapas.

Menurut Agus, hal itu ditujukan untuk membangun sistem penyelenggaraan rehabilitasi pemasyarakatan yang berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Rehabilitasi.

Selanjutnya Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Satuan Kerja Pemasyarakatan.

"Perjanjian kerja sama ini di antaranya mencakup pelaksanaan operasi bersama di satuan kerja pemasyarakatan dan dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika," ungkap Agus.

Ia menambahkan hingga saat ini sudah lebih dari 300 bandar, yang divonis mati dan seumur hidup, yang dipindahkan ke Nusakambangan untuk ditempatkan di ruang tahanan super maximum security.

"Mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban kerja daripada rekan-rekan di lapangan," ucap Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN Marthinus Hukom menjabarkan tiga hal yang perlu ditekankan atas kolaborasi dimaksud.

Yakni penyelesaian kasus pidana narkoba dalam penghukuman dan sistem peradilan pidana, solusi komprehensif peredaran narkoba yang berhubungan dengan perlintasan manusia (imigrasi), serta pelaksanaan program rehabilitasi bagi warga binaan pidana narkoba.

"Semoga dengan penandatangaan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini kita peroleh kesepakatan bahwa narkoba adalah musuh bersama dan mereka yang terlibat dalam penjara itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya," kata Marthinus.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono bersyukur lantaran tidak ada aksi terorisme di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Menurutnya, situasi kondusif terjadi lantaran masifnya kampanye mengenai paham radikalisme.

Hal itu disampaikan Eddy dalam sambutannya di acara peluncuran buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' serta pemutaran film 'Road to Resilience' yang dibuat oleh Kreasi Prasasti Perdamaian di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Kamis (27/2/2025). Dia mengaku selalu melakukan monitoring di media sosial dan sudah men-take down ribuan akun diduga menyebarkan paham radikalisme.

"Terima kasih, Pak Noor Huda. Jadi buku dan film tadi itu, ini kampanye untuk paham radikal terorisme. Alhamdulillah ya, walaupun tiga tahun terakhir ini tidak terjadi peristiwa tindak pidana terorisme, tetap kami BNPT berkolaborasi dengan kementerian/lembaga BNPT, ada TNI, ada Polri, ada BIN, ada Bais, dan lain-lain, Pak. Kami setiap hari, Pak, di sini ada Pak Tommy Zakaria dari BIN, setiap hari kami monitor, Pak," kata Eddy.

Eddy menuturkan pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan monitoring di media sosial. Ribuan akun diduga terafiliasi dengan radikalisme dilakukan take down.

"Untuk monitor sekarang ini adalah perkembangan di media sosial, Pak. Tahun 2024 saja, itu kurang lebih ada 3.000-an, Pak, akun yang kami lakukan pemutusan akses ataupun di-take down. Hampir kurang lebih sebetulnya, 3.000. Nah, itu kebanyakan mereka menggunakan platform dari media sosial, baik itu Facebook, Telegram, dan lain-lain," ujarnya.

"Dan kami bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melakukan antisipasi supaya jangan sampai di ruang siber ini, ini menjadi tempat penyebaran paham radikal terorisme," lanjutnya.

Lebih lanjut, Eddy menyampaikan ucapan terima kasih atas terbitnya buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' karena dapat menjadi pembelajaran. Dia menyebut perempuan dan anak-anak banyak menjadi korban dari paparan radikalisme.

"Dan juga saya terima kasih juga kepada terbitnya buku 'Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah' ini. Ini menjadi pembelajaran, Pak. Buat kita semua. Tetap yang jadi korban perempuan dan anak-anak. Dan ini dari PBB juga sudah menyuruh bahwa setiap negara anggota PBB itu wajib melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Makanya Pak Deputi III sudah melakukan dengan beberapa pihak dari UN dan dari PPPA, Menteri PPPA, membuat modul buku-buku," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Gunakan seluruh sumber daya yang ada dalam mendukung legacy Presiden.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ketika melantik Deputi IV dan V Kepala Staf Kepresidenan di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu, menekankan pentingnya menjaga warisan (legacy) kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo.

Moeldoko melantik Wandy Nicomedus Tuturoong sebagai Deputi IV dan Rumadi Ahmad sebagai Deputi V Kepala Staf Kepresidenan. Pelantikan ini menindaklanjuti Keputusan Presiden RI Nomor 24/M Tahun 2024 dan Nomor 25/M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Deputi di Lingkungan Kantor Staf Presiden.

Dalam sambutannya, Moeldoko mendorong deputi baru dan seluruh jajaran di Kantor Staf Presiden untuk bekerja tanpa henti hingga 20 Oktober 2024 dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada.

Dalam asas serangan, kata dia, kinerja seluruh sumber daya yang ada di lingkungan KSP tidak boleh berhenti hingga 20 Oktober 2024 dengan terus menjaga legacy dari Presiden.

"Saya ingin mengingatkan bahwa tidak boleh ada momentum yang berhenti. Gunakan momentum ini sebaik-baiknya, dan gunakan seluruh sumber daya yang ada dalam mendukung legacy Presiden,” kata Moeldoko.

Sebagai informasi, Wandy Nicomedus Tuturoong dilantik menjadi Deputi IV menggantikan Juri Ardiantoro. Sementara itu, Prof. Rumadi Ahmad menggantikan Jaleswari Pramodhawardani.

Juri Ardiantoro dan Jaleswari Prmodhawardani sebelumnya mengundurkan diri sebagai Deputi IV dan V KSP karena menjadi anggota tim pemenangan pada Pilpres 2024.

Moeldoko yakin kedua deputi baru ini, dengan kemampuan dan pengalaman mereka, akan membawa suasana baru dan energi segar bagi KSP.

"Mereka sudah tidak asing di KSP. Atas kepercayaan Presiden, mereka dilantik dan saya yakin kehadiran mereka akan membawa suasana baru untuk organisasi," kata mantan Panglima TNI itu.

Untuk diketahui, sebelum dilantik menjadi Deputi IV dan Deputi V, Wandy N. Tuturoong dan Prof. Rumadi Ahmad merupakan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV dan V KSP.

Dengan diangkatnya kedua deputi Kepala Staf Kepresidenan yang baru, formasi Deputi di KSP telah lengkap dan akan memimpin kedeputian hingga masa jabatan di KSP berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024