"Para WNA tersebut terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian dengan menyalahgunakan Visa on Arrival (VoA),"

Palu (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim) Sulawesi Tengah (Sulteng) melalui Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Banggai mendeportasi delapan warga negara asing (WNA) asal China karena penyalahgunaan Visa on Arrival (VoA).

"Para WNA tersebut terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian dengan menyalahgunakan Visa on Arrival (VoA)," kata Kepala Kantor Imigrasi Banggai Yusva Aditya dalam keterangan tertulis di Palu, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa visa yang semestinya digunakan untuk kunjungan wisata justru disalahgunakan untuk bekerja secara ilegal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Banggai.

Ia mengatakan tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Ia menyampaikan bahwa proses pendeportasian dikawal langsung oleh tim Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) sejak pukul 05.00 WIB hingga selesai pada Selasa (13/5) di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Yusfa menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga ketertiban administrasi keimigrasian serta kedaulatan negara.

"Imigrasi bukan hanya tentang pelayanan dokumen perjalanan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam pengawasan aktivitas warga negara asing di wilayah Indonesia,” ujarnya.

Ia juga mengatakan tindakan ini juga sejalan dengan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam agenda penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi.

Kepala Kanwil Dirjen Imigrasi Sulawesi Tengah Arief Hazairin Satoto, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas ini.

Ia menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap keberadaan orang asing sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keamanan di daerah.

"Melalui langkah ini, Kanwil Ditjenim Sulteng berharap dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan terhadap aturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

BULELENG, KOMPAS.com - Seorang warga negara Italia berinisial FAFC (42) dideportasi dari Bali akibat penyalahgunaan izin tinggal atau visa.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja, Hendra Setiawan, mengungkapkan bahwa FAFC terlibat dalam memasarkan aktivitas menembak ikan atau spearfishing melalui akun media sosialnya, meskipun ia memiliki izin tinggal terbatas (Itas).

"Yang bersangkutan diduga telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal terbatas (Itas) yang dimilikinya," ujar Hendra pada Rabu (14/5/2025) di Buleleng.

Sebelumnya, FAFC terdaftar sebagai pemegang Itas dan bekerja sebagai instruktur selam atau freediving di Bali, tinggal di wilayah Amed, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, pihak imigrasi menemukan bahwa FAFC aktif memasarkan kegiatan spearfishing melalui media sosial.

"Aktivitas yang dilakukan oleh yang bersangkutan jelas bertentangan dengan tujuan dan ketentuan izin tinggal yang diberikan," tegas Hendra.

FAFC dideportasi pada Minggu (11/5/2025) melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.

Ia menumpangi penerbangan Thai Airways nomor TG 440 (Denpasar – Bangkok), yang selanjutnya menuju tujuan akhir di Malpensa Airport, Milan, Italia.

Hendra menambahkan bahwa pendeportasian ini merupakan langkah untuk menegakkan peraturan keimigrasian.

"Tindakan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan ekosistem pariwisata Bali," ujarnya.

"Kami memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap WNA yang berada di wilayah Bali, khususnya di Kabupaten Karangasem, Buleleng, dan Jembrana, mematuhi peraturan," tutupnya.

Ponorogo, Jatim (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo, Jawa Timur mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) asal Irak berinisial HHMA (43) karena terdeteksi melanggar izin tinggal di Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo, Happy Reza Dipayuda, di kantornya, Jumat mengatakan HHMA diamankan pada 5 Mei 2025 di wilayah Kabupaten Pacitan setelah tinggal secara ilegal sejak 1 April.

"Yang bersangkutan tinggal bersama warga lokal berinisial SAS, dan diketahui tidak memiliki dokumen izin tinggal yang sah," ujarnya.

HHMA masuk ke Indonesia dengan tawaran sebagai investor produksi arang batok kelapa melalui sebuah CV.

Namun dalam perjalanan usahanya, perusahaan yang dikelola HHMA bangkrut. Pelanggaran keimigrasian terjadi karena WNA asal Irak itu tidak pernah mengurus izin tinggal terbatas ke Kantor Imigrasi di Indonesia.

Selain tidak memenuhi syarat sebagai investor, HHMA juga mengaku menjadi korban penipuan senilai Rp33 juta oleh SAS, dan telah melaporkannya ke Polres Pacitan.

"Kami sudah koordinasi dengan Konsulat Irak untuk proses pemulangan. Jika seluruh dokumen lengkap, akan segera dideportasi," kata Happy.

Imigrasi Ponorogo mengimbau masyarakat agar aktif melapor jika mendapati keberadaan WNA mencurigakan di lingkungannya sebagai bagian dari pengawasan bersama.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mendeportasi sembilan warga negara asing (WNA). Para WNA itu dideportasi diduga karena menyalahgunakan izin tinggal selama melakukan kegiatan syuting film di Batam.

"Telah dilaksanakan tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi terhadap 8 WN Singapura dan 1 satu WN Malaysia yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Mereka dideportasi pada Jumat (18/4), melalui pelabuhan internasional Batam Center," kata Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Muhammad Faris Pabittei, Sabtu (26/4/2025).

Para WNA yang dideportasi itu diperiksa oleh imigrasi sejak Jumat (11/4). Para WNA itu diduga melakukan kegiatan pembuatan film di salah satu hotel di Batam Center, Kota Batam.

"Sedangkan WNA tersebut menggunakan Visa on Arrival (VOA) atau izin tinggal kunjungan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan tersebut," ujarnya.

Faris menjelaskan dari hasil pemeriksaan, para WNA tersebut telah mengantongi izin lokasi dari Kementerian Kebudayaan. Namun, mereka tetap melanggar aturan keimigrasian karena tidak menggunakan jenis visa yang sesuai.

"Untuk kegiatan produksi film, seharusnya menggunakan visa dengan indeks C14, D14, atau E23K," ujar Faris.

Dari penindakan tersebut, Faris menyampaikan bahwa Kantor Imigrasi Batam komitmen dalam menegakkan hukum keimigrasian guna memastikan seluruh kegiatan orang asing di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terus berkomitmen dalam penegakan hukum Keimigrasian di wilayah Batam guna memastikan keberadaan dan kegiatan Orang Asing mematuhi hukum di Wilayah Indonesia dan tidak mengganggu ketertiban umum," ujarnya.

Video: WNA di Bali Berulah Lagi, Kini Terlibat Pencurian hingga Penipuan

Video: WNA di Bali Berulah Lagi, Kini Terlibat Pencurian hingga Penipuan

Denpasar (ANTARA) -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Bali mendeportasi warga negara asing asal Amerika Serikat (AS) yang mengamuk dan merusak fasilitas salah satu klinik kesehatan di Pecatu, Kabupaten Badung, Bali.

“Kami deportasi sore ini, pesawat berangkat pukul tujuh malam,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Parlindungan di Denpasar, Senin.

Pelaku yang diketahui bernama Mitchell McMahon itu juga dimasukkan dalam daftar penangkalan masuk wilayah Indonesia untuk periode waktu tertentu.

Berdasarkan data perlintasan Imigrasi, pria berusia 27 tahun itu tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali pada 2 April 2025.

Ia masuk Bali menggunakan visa saat kedatangan atau visa on arrival (VoA) yang berlaku hingga 1 Mei 2025.

Meski termasuk ranah pidana karena melanggar Pasal 406 KUHP terkait tindak pidana perusakan, namun polisi tidak menyeret ke pengadilan karena diselesaikan secara damai antara pelaku dengan pihak Klinik Nusa Medika Pecatu, Kabupaten Badung dan mengganti kerugian sebesar Rp35 juta.

Selain melanggar KUHP, pemuda itu juga melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Sebelumnya, viral di media sosial potongan video yang memuat aksi pria kelahiran Virginia itu yang mengamuk dan merusak fasilitas kesehatan serta membahayakan pasien lain di klinik itu.

Kejadian tersebut diketahui terjadi pada Sabtu (12/4) sekitar pukul 05.00 WITA.

Saat itu, Mitchell yang diantar oleh temannya juga warga negara asing ke klinik menumpangi taksi daring, dalam keadaan tidak sadar.

Namun, tiba-tiba sesaat setelah sadar, ia kemudian menyerang temannya dan merusak fasilitas kesehatan di dalam ruang pemeriksaan di klinik.

Pihak klinik kemudian melaporkan kasus itu kepada petugas Linmas Desa dan Polsek Kuta Selatan untuk ditangani.

Sementara itu, Imigrasi Bali mencatat selama Januari hingga 31 Maret 2025, sebanyak 128 warga negara asing dideportasi yang terbanyak dari Rusia sebanyak 32 orang, kemudian Amerika Serikat ada 10 dan Ukraina ada delapan orang.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Yogyakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Yogyakarta memproses deportasi seorang warga negara asing asal India berinisial EH setelah menyelesaikan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

EH yang terjerat kasus penyelundupan 2.800 gram sabu di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada tahun 2013 telah dijemput petugas Imigrasi dan diserahkan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (7/3).

Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta Tedy Riyandi dalam keterangannya di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan EH langsung diserahkan ke Rudenim Semarang untuk menjalani penahanan sementara hingga seluruh administrasi deportasi rampung.

"Tindakan tegas Imigrasi terhadap orang asing bermasalah diharapkan dapat menjadi efek jera bagi WNA lain agar patuh dan tunduk menghormati hukum serta norma yang berlaku di Indonesia," katanya.

Tedy menambahkan EH tidak ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Yogyakarta karena fasilitas tersebut masih dalam renovasi. EH dititipkan di Rudenim Semarang sambil menunggu proses pemulangan ke negara asalnya.

Untuk memastikan deportasi berjalan sesuai prosedur, Imigrasi Yogyakarta telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar India di Jakarta, terutama terkait penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) atau emergency passport, sebagai dokumen perjalanan EH kembali ke negaranya.

Sementara itu, Kepala Subseksi Keamanan Rudenim Semarang Dany Astrianto mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara Kantor Imigrasi Yogyakarta dan pihak terkait dalam menangani kasus ini.

"Kami juga akan terus bersinergi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa WNA yang berada di Wilayah Hukum Jawa Tengah dan sekitarnya mematuhi peraturan dan norma yang berlaku," kata Dany.

EH dikenakan tindak pidana administratif keimigrasian berupa deportasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain itu, warga negara India itu juga mendapat penangkalan dan tidak akan diizinkan kembali masuk ke Indonesia pada masa mendatang.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akan mendeportasi ratusan Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal di sektor pariwisata dan pertambangan.

Pemeriksaan ini dilakukan di wilayah Bali dan Maluku Utara secara bertahap, yakni mulai 14 Januari sampai 17 Januari 2025, dan mulai 17 Februari sampai 21 Februari 2025.

"Imigrasi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan kontribusi positif. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar aturan dan mengancam ketertiban," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam siaran resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (22/2/2025).

Pemeriksanaan Ratusan WNA

Berdasarkan pemeriksaan di Bali pada Januari 2025, Ditjen Imigrasi memeriksa 267 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Yang telah dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya.

Ditemukan, 74 PMA di antaranya masih aktif menjamin 126 orang WNA. Menindaklanjuti hal ini, 15 WNA telah dideportasi, sedangkan 111 WNA lainnya akan dilakukan tindakan serupa.

Kemudian, pada pemeriksaan tahap kedua, ditemukan 186 WNA yang disponsori 86 PMA bermasalah. Saat ini, para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Ditjen Imigrasi juga menemukan 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiksi. Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi.

Mayoritas WNA dari China

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan, para WNA tersebut telah dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.

Mayoritas WNA tersebut berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, dan Australia, yang bergerak di bidang usaha perdagangan dan konsultan.

Sampai saat ini, kata Godam, pemeriksaan terhadap WNA yang disponsori oleh perusahaan bermasalah masih dilakukan.

"Alasan pencabutan NIB dari 267 perusahaan tersebut adalah karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp 10 miliar ke atas, sehingga potensi uang yang masuk ke Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," kata Godam dalam siaran resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (22/2/2025).

Sasar Sektor Pertambangan

Saat ini, kata Godam, pemeriksaan Ditjen Imigrasi sedang melakukan pemeriksaan pada sektor pertambangan yang mempekerjakan WNA di wilayah Maluku Utara.

Tercatat ada 4.656 orang warga China dari 74 perusahaan yang diperiksa. Temuannya, ada 41 WNA dari lima perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

Sebagai tambahan, pemeriksaan WNA ini merupakan Operasi Wira Waspada yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi.

Operasi dilakukan dengan metode pengawasan langsung ke lapangan, yang melibatkan seluruh jajaran Kantor Imigrasi di wilayah Bali dan Maluku Utara, serta stakeholders terkait.

"Untuk memastikan setiap WNA mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku, Operasi Wira Waspada akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang memiliki aktivitas WNA yang tinggi," kata Godam.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akan mendeportasi ratusan Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal di sektor pariwisata dan pertambangan.

Pemeriksaan ini dilakukan di wilayah Bali dan Maluku Utara secara bertahap, yakni mulai 14 Januari sampai 17 Januari 2025, dan mulai 17 Februari sampai 21 Februari 2025.

"Imigrasi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan kontribusi positif. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar aturan dan mengancam ketertiban," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam siaran resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (22/2/2025).

Pemeriksanaan Ratusan WNA

Berdasarkan pemeriksaan di Bali pada Januari 2025, Ditjen Imigrasi memeriksa 267 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Yang telah dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya.

Ditemukan, 74 PMA di antaranya masih aktif menjamin 126 orang WNA. Menindaklanjuti hal ini, 15 WNA telah dideportasi, sedangkan 111 WNA lainnya akan dilakukan tindakan serupa.

Kemudian, pada pemeriksaan tahap kedua, ditemukan 186 WNA yang disponsori 86 PMA bermasalah. Saat ini, para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Ditjen Imigrasi juga menemukan 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiksi. Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi.

Mayoritas WNA dari China

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan, para WNA tersebut telah dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.

Mayoritas WNA tersebut berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, dan Australia, yang bergerak di bidang usaha perdagangan dan konsultan.

Sampai saat ini, kata Godam, pemeriksaan terhadap WNA yang disponsori oleh perusahaan bermasalah masih dilakukan.

"Alasan pencabutan NIB dari 267 perusahaan tersebut adalah karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp 10 miliar ke atas, sehingga potensi uang yang masuk ke Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," kata Godam dalam siaran resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (22/2/2025).

Sasar Sektor Pertambangan

Saat ini, kata Godam, pemeriksaan Ditjen Imigrasi sedang melakukan pemeriksaan pada sektor pertambangan yang mempekerjakan WNA di wilayah Maluku Utara.

Tercatat ada 4.656 orang warga China dari 74 perusahaan yang diperiksa. Temuannya, ada 41 WNA dari lima perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

Sebagai tambahan, pemeriksaan WNA ini merupakan Operasi Wira Waspada yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi.

Operasi dilakukan dengan metode pengawasan langsung ke lapangan, yang melibatkan seluruh jajaran Kantor Imigrasi di wilayah Bali dan Maluku Utara, serta stakeholders terkait.

"Untuk memastikan setiap WNA mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku, Operasi Wira Waspada akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang memiliki aktivitas WNA yang tinggi," kata Godam.

Imigrasi mendeportasi puluhan warga negara asing (WNA) dari Bali sejak 14 Januari hingga 21 Februari 2025. Mereka dideportasi karena mendirikan usaha fiktif atau mencari pekerjaan di Pulau Dewata.

Mereka berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, hingga Australia. Untuk memuluskan hal itu, pelbagai modus dilakukan agar tidak terdeteksi imigrasi dan tidak membayar biaya birokrasi keimigrasian.

Berikut fakta-fakta puluhan WNA dideportasi gegara pura-pura jadi investor tapi bekerja ilegal di Bali.

Bekerja di 267 PMA Bermasalah

Puluhan WNA itu bekerja secara ilegal di 267 penanaman modal asing (PMA) bermasalah di Bali. Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam.

"Ada 267 perusahaan asing (penanamam modal asing) yang diperiksa sejak 14 Januari 2025 hingga 21 Februari 2025. Perusahaan itu (seharusnya) sudah tidak berjalan karena izin usahanya (NIB) dicabut," kata Saffar saat konferensi pers di area kedatangan Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffar mengatakan total warga asing yang melanggar izin keimigrasian sebanyak 360 orang. Sebanyak 63 di antaranya sudah dipulangkan ke negaranya.

Saffar menerangkan pencabutan NIB terhadap 267 PMA bermasalah itu karena syarat investasi minimal sebesar Rp 10 miliar tidak dipenuhi. Bahkan, 43 di antaranya justru diketahui PMA fiktif.

"Ada 43 perusahaan (PMA) fiktif. Dari 43 itu, ada 48 warga asing yang terlibat. Mereka sudah dideportasi," ungkapnya.

Ratusan WNA Masih Proses Deportasi

Sebanyak 111 orang masih dalam proses pendeportasian. Sedangkan 186 orang lainnya, kini masih dalam proses pemeriksaan.

"Sebanyak 111 orang asing masih dalam proses pendeportasian. Februari ini, masih ada 186 orang asing yang masih kami periksa. Karena, mereka disponsori oleh 86 PMA bermasalah," kata Saffar.

Modus Operandi Pemodal Asing Ilegal

Yuldi mengatakan banyak PMA ilegal yang sudah bertahun-tahun bercokol di Bali. PMA asing itu biasanya tidak memiliki kantor resmi. Kalaupun ada kantornya, biasanya bersifat sementara. Itu pun, tidak diketahui identitas pemodal asing dan keberadaannya.

Kemudian, ada juga PMA ilegal yang diketahui memiliki modal kurang dari Rp 10 miliar. Bahkan, ada juga pemodal asing yang mengeklaim berinvestasi di Bali, tapi perusahaannya tidak ada alias fiktif.

"Di Bali ini banyak, notabene, dia berusaha sebagai investor. Akan tetapi saat kami cek lapangan, perusahaannya itu tidak ada. Kalaupun ada, nilainya (investasi) nggak seberapa," kata Yuldi.

Yuldi mencontohkan ada PMA yang mendirikan restoran di Bali. Setelah dicek, ada restorannya. Tapi nilai investasinya kurang dari Rp 10 miliar. Jika dikalkulasi 267 PMA dikali Rp 10 miliar per PMA, maka ada pemasukan negara sebesar Rp 2 triliun.

"Rp 2 triliun itu apakah ya ada. Pas kami cek ke lapangan, akhirnya ditemukan 267 (PMA ilegal) dengan modusnya yang bermacam-macam," ungkapnya.

Berkedok Investasi tapi Cari Kerja di Bali

Yuldi menyebut ada PMA yang berkedok ingin berinvestasi di Bali. Namun faktanya, pemodal asing itu justru datang ke Bali hanya untuk mencari pekerjaan. Padahal, PMA wajib menyetor dana minimal Rp 10 miliar untuk berinvestasi di Indonesia.

"Tapi kenyataannya, mereka malah ikut mencari pekerjaan," kata Yuldi.

Dalam usahanya mencari kerja di Bali, PMA yang berkedok investor itu menggunakan data perusahaan palsu. Jenis usaha di bidang kuliner yang paling sering disasar PMA palsu itu.

"Ada yang jadi koki di restoran. Kebanyakan kan di restoran kerjaannya. Atau konsultan ya," ungkapnya.

Hyoyeon SNSD-Dita Karang Dikabarkan Sudah Dibebaskan Imigrasi Bali

Hyoyeon SNSD-Dita Karang Dikabarkan Sudah Dibebaskan Imigrasi Bali

Sebanyak 63 warga negara asing (WNA) dideportasi selama operasi keimigrasian Wira Waspada sejak 14 Januari sampai 21 Februari 2025. Mereka berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, hingga Australia. Puluhan WNA itu bekerja secara ilegal dari 267 penanam modal asing (PMA) bermasalah di Bali.

"Ada 267 perusahaan asing (penanam modal asing) yang diperiksa sejak 14 Januari 2025 hingga 21 Februari 2025. Perusahaan itu (seharusnya) sudah tidak berjalan karena izin usahanya (NIB) dicabut," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Lapas, Saffar Muhammad Godam, saat konferensi pers di area kedatangan Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (21/2/2025).

Saffar mengatakan total warga asing yang melanggar izin keimigrasian sebanyak 360 orang. Sebanyak 63 di antaranya sudah dipulangkan ke negaranya.

Sisanya, sebanyak 111 orang masih dalam proses pendeportasian. Sedangkan 186 orang lainnya, kini masih dalam proses pemeriksaan.

"Sebanyak 111 orang asing masih dalam proses pendeportasian. Februari ini, masih ada 186 orang asing yang masih kami periksa. Karena, mereka disponsori oleh 86 PMA bermasalah," kata Saffar.

Saffar menerangkan pencabutan NIB terhadap 267 PMA bermasalah itu karena syarat investasi minimal sebesar Rp 10 miliar tidak dipenuhi. Bahkan, 43 di antaranya justru diketahui PMA fiktif.

"Ada 43 perusahaan (PMA) fiktif. Dari 43 itu, ada 48 warga asing yang terlibat. Mereka sudah dideportasi," ungkapnya.

Tak hanya di Bali. Operasi keimigrasian juga dilakukan di Maluku Utara. Ada 74 perusahaan tambang asing dan 4.656 pekerja asingnya yang diperiksa. Hasilnya, 41 orang asal China dari 5 di antara 74 perusahaan tambang asing itu yang terbukti melanggar aturan imigrasi.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pendeportasian," katanya.

Ratusan Orang Dikirim Ke Sejumlah Negara Secara Ilegal

Ratusan Orang Dikirim Ke Sejumlah Negara Secara Ilegal

dari 267 perusahaan itu telah dicabut karena tidak memenuhi komitmen nilai minimal investasi bagi PMA yakni mencapai Rp10 miliar.

Badung, Bali (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi menjaring sebanyak 312 warga negara asing (WNA) dalam operasi gabungan Wira Waspada sektor pariwisata periode Januari-Februari 2025 di Bali yang dijamin perusahaan penanaman modal asing (PMA) bermasalah.

"Komitmen kami untuk melakukan pengawasan dan penindakan hukum seoptimal mungkin di Indonesia," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Ia merinci dalam operasi pertama pada 14-17 Januari 2025, tim gabungan memeriksa sebanyak 267 perusahaan PMA di Bali.

Saat ini, Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan asing itu sudah dicabut oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada November 2024.

NIB itu didapatkan melalui proses perizinan daring memanfaatkan Online Single Submission (OSS).

Dari jumlah itu, sebanyak 74 PMA masih aktif menjadi penjamin sebanyak 126 WNA yang menyalahgunakan izin keimigrasian.

Dari 126 WNA itu, sebanyak 15 orang diantaranya sudah dideportasi dan masuk daftar penangkalan serta sisanya sebanyak 111 orang asing lainnya menunggu tindakan serupa.

Dalam operasi kedua pada 17-21 Februari 2025, tim gabungan menjaring 186 WNA yang disponsori oleh 86 PMA bermasalah dan saat ini mereka sedang tahap pemeriksaan, sehingga total dalam dua operasi yang diadakan bersama kepolisian, kejaksaan dan BKPM itu menjaring 312 orang WNA.

Selain dua operasi tersebut, Imigrasi juga mengawasi 208 WNA di Bali yang disponsori oleh 43 perusahaan diduga fiktif dan sebanyak 48 WNA diantaranya sudah dideportasi.

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Brigadir Jenderal Polisi Yuldi Yusman menjelaskan mayoritas WNA yang dideportasi berasal dari China, Rusia, Pakistan, India dan Australia dengan bidang usaha perdagangan dan jasa konsultan.

Ia mengungkapkan NIB dari 267 perusahaan itu telah dicabut karena tidak memenuhi komitmen nilai minimal investasi bagi PMA yakni mencapai Rp10 miliar.

"Operasi Wira Waspada akan dilaksanakan berkelanjutan di seluruh Indonesia utamanya yang memiliki aktivitas tinggi WNA," ucapnya.

Selain sektor pariwisata di Bali, operasi tersebut juga menyasar sektor pertambangan di Maluku Utara.

Dalam operasi tersebut, Imigrasi memeriksa sebanyak 4.656 orang WNA asal China dari 74 perusahaan di Maluku Utara.

Hasilnya, terdapat 41 WNA dari lima perusahaan disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

DENPASAR, KOMPAS.com - Pihak Imigrasi menangkap 520 warga negara asing (WNA) yang diduga memanfaatkan visa investor untuk bekerja dan menjalankan perusahaan secara ilegal di Bali.

Mereka ditangkap berkat operasi Wira Waspada yang berlangsung dalam dua tahap, yakni pada 14-17 Januari 2025 dan 17-21 Februari 2025.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, mengatakan, dari 520 WNA yang terjaring dalam operasi tersebut, 63 WNA di antaranya sudah dideportasi.

Sedangkan, WNA lainnya masih menjalani pemeriksaan dan bakal dilakukan tindakan administratif keimigrasian serupa.

"Mayoritas mereka berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (China), Rusia, Pakistan, India, dan Australia dengan bidang usaha perdagangan dan konsultan," kata dia dalam konferensi pers di area Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali, pada Jumat (21/2/2025).

Ia menjelaskan, dalam operasi tahap pertama, pihaknya menargetkan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang Nomor Induk Berusaha (NIB) telah dicabut oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kala itu, petugas Imigrasi menemukan 74 PMA yang masih aktif menjalankan usahanya dan sebagai penjamin 126 WNA.

Dari 126 WNA tersebut, 15 di antaranya telah dideportasi dan sisanya masih dilakukan pemeriksaan.

Sedangkan pada operasi tahap kedua, petugas Imigrasi kembali menangkap 186 orang WNA yang disponsori oleh 86 PMA dengan kasus serupa.

Saat ini, para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Dalam waktu bersamaan, petugas juga menangkap 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiktif.

Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi dan sisanya masih diperiksa.

"Pencabutan NIB dari perusahaan PMA tersebut karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp 10 miliar ke atas, sehingga potensi uang yang masuk ke Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," kata dia.