REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyampaikan kritik tajam terhadap arah perjalanan reformasi di Indonesia yang menurutnya telah melenceng jauh dari tujuan awal.

Dia menilai reformasi yang telah bergulir selama lebih dari dua dekade justru mengalami kegagalan karena dikhianati oleh para pemimpinnya sendiri.

Di kalangan para ahli fiqih dan ushul fiqih, menurut dia, ada satu kaidah terkenal yang menyatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat haruslah selalu berorientasi pada kemaslahatan. Kaidah tersebut berbunyi, tasharrufu al imam 'ala alro'iyati manuthun bil mashlahah.

Menurut dia, semangat ini juga tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Namun, kata dia, realitas yang terjadi justru sebaliknya. Banyak pemimpin saat ini lebih mementingkan diri sendiri, kelompok, dan kroni-kroninya, ketimbang memikirkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

“Pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyatnya kini sangat sulit ditemukan. Akibatnya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) masih marak terjadi di berbagai sektor,” ujar Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (26/4/2025).

BACA JUGA: Video Penghancuran Masjid Al-Aqsa, Serbuan Yahudi, dan Murkanya Dunia Islam

Padahal, lanjut dia, salah satu tujuan utama dari gerakan reformasi 1998 adalah untuk memberantas praktik-praktik KKN tersebut. Namun cita-cita itu justru dikhianati oleh para pemimpin yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perubahan.

“Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa reformasi yang kita laksanakan selama ini telah gagal karena dikhianati sendiri oleh para pemimpinnya,” kata Buya Anwar yang juga Ketua PP Muhammadiyah ini.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) oleh Komisi I DPR RI menuai kritik tajam dari Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Nanik Prasetyoningsih.

Ia menegaskan bahwa apapun agenda yang direncanakan dalam RUU TNI harus tetap menjaga keberlangsungan supremasi sipil dalam sistem demokrasi.

Nanik menggarisbawahi pentingnya adanya batasan yang jelas dan tegas terhadap keterlibatan TNI dalam jabatan sipil.

"Secara formal, pembahasan RUU TNI ini sudah kontroversial karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara berarti. Selama pembahasan dilakukan secara tertutup, muncul kekhawatiran akan berdampak kepada supremasi sipil," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa (18/3/2025).

"Indonesia adalah negara demokrasi sehingga dalam setiap pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan harus mendapat persetujuan dari masyarakat," ujarnya menambahkan.

Nanik, yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Program Magister UMY, menilai hak masyarakat tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah untuk mencegah kebangkitan sistem dwifungsi militer seperti pada masa Orde Baru.

Lebih lanjut, Nanik mengkritik substansi RUU TNI yang memberikan perluasan jabatan sipil untuk anggota militer aktif.

Ia berpendapat bahwa hal ini dapat mengakibatkan TNI melakukan intervensi dalam bidang yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya, berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga terkait.

"Kewenangan TNI tersebut masih akan ditambah dengan perluasan tugas operasi militer selain perang, yaitu di bidang penanganan narkotika, siber dan informatika, serta konflik WNI di luar negeri," jelas dia.

"Itu semua tercantum dalam RUU TNI dan perlu diatur dengan tegas batas dari kewenangan di setiap bidang tersebut, karena selama ini sudah ada lembaga yang berwenang seperti BNN, BSSN, dan Kementerian Luar Negeri," ujarnya.

Nanik juga menekankan bahwa ketidaksesuaian yang terjadi akibat adanya dwifungsi militer dapat mengancam supremasi sipil.

Ia menegaskan pentingnya pemisahan yang tegas antara militer dan sipil.

"Secara objektif, tugas dari militer atau TNI adalah pertahanan dan keamanan nasional dan tidak akan terlibat dalam struktur pemerintahan sipil. Namun dengan adanya RUU TNI, saya khawatir tugas tersebut akan bergeser menjadi subjektif," ungkapnya.

Ia menilai kejanggalan dalam proses pengesahan RUU TNI perlu diperbaiki. Salah satunya dengan mengulang pembahasan dan melibatkan lebih banyak masyarakat.

Nanik menekankan bahwa partisipasi masyarakat yang berarti dapat memenuhi syarat formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ia juga mengusulkan peninjauan ulang substansi RUU TNI dan penempatan supremasi sipil secara proporsional di Indonesia.

"Sipil dan TNI itu sudah ada tempat dan fungsinya masing-masing, jangan dicampur adukkan. Dwifungsi militer di Indonesia sudah dikoreksi pada saat reformasi, mengapa seakan berniat dihidupkan kembali? Artinya akan terjadi kemunduran dalam demokrasi Indonesia. Terlepas dari segala proses politik yang terjadi, dalam hukum sudah jelas diatur melalui UUD 1945 terkait tugas dari TNI, di mana harus ada batas yang tegas antara TNI dengan ranah sipil sehingga sesuai dengan ketentuan konstitusi," pungkasnya.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama. UU ini berbeda dengan UU perlindungan Umat Beragama.

Ia menjelaskan, pembentukan UU tersebut menanggapi adanya diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dilansir detikNews dari Antara, Rabu (12/3/2025).

Menurut Pigai, Undang-Undang Kebebasan Beragama lebih dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Sebab menurutnya, negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," ujarnya.

Ia juga menyebut, usulan itu masih sebatas wacana, hingga dapat diperdebatkan.

"Silakan bila ada yang mau protes, tidak apa-apa. Ada yang tidak protes, tidak apa-apa. Kan boleh dong namanya juga demokrasi," ujarnya.

Usulan pembentukan UU itu, lanjut Pigai, juga untuk menanggapi penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU).

Selain itu, Kementerian HAM juga merekomendasikan revisi Peraturan Kapolri soal ujaran kebencian hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama untuk menanggapi diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Undang-Undang Kebebasan Beragama dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama karena negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," jelasnya.

Walaupun demikian, Pigai mengatakan bahwa usulan Kementerian HAM tersebut dapat diperdebatkan karena baru sebatas wacana.

"Silakan bila ada yang mau protes, tidak apa-apa. Ada yang tidak protes, tidak apa-apa. Kan boleh dong namanya juga demokrasi," ujarnya.

Menteri HAM menjelaskan bahwa usulan tersebut untuk menanggapi penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU).

Selain mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama, Pigai mengatakan bahwa Kementerian HAM merekomendasikan revisi Peraturan Kapolri soal ujaran kebencian hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai upaya meningkatkan angka indeks demokrasi di tanah air.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeklaim bahwa selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak ada warga yang dijerat UU ITE dan dipenjara karena menghina pimpinan atau pejabat negara.

“Sekarang bulan yang ketiga, 100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil. Saya juga belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya,” ujar Pigai, dalam rapat kerja antara Kementerian HAM bersama Komisi XIII DPR RI, pada Rabu (5/2/202).

Pigai berpandangan bahwa kondisi ini menunjukkan kebebasan berekspresi di Indonesia tetap terjaga.

Dia juga menilai dinamika demokrasi saat ini berjalan dengan baik.

Menurut Pigai, setiap pihak, baik masyarakat, oposisi, partai politik, aktivis, maupun organisasi masyarakat, memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya.

"Lalu lintas kebebasan berekspresi tetap selalu berjalan. Dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai, baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, maupun para aktor politik dan civil society," ujar dia.

Pigai juga menekankan bahwa pemerintah tidak membatasi kebebasan masyarakat dalam berkumpul dan berorganisasi.

Dia mencontohkan sikap pemerintah yang tidak ikut campur dalam pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, bahkan saat Pilkada.

"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," ungkap Pigai.

Pigai kemudian menyoroti hasil berbagai kontestasi politik yang menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia semakin terbuka.

"Banyak juga oposisi menang di mana-mana, oposisi menang di mana-mana. Gerindra malah kalah, kalah banyak. Artinya apa? Ini demokrasi di bangsa ini sudah lebih terbuka dan bebas. Semua anak bangsa bertarung. Saya kira ini adalah sebuah prestasi," pungkas dia.

Pengurus Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Amiruddin Al-Rahab, menilai ada dua penyebab terjadinya turbulensi demokrasi di RI. Ia menyebut salah satu alasan lantaran kekuatan partai politik yang semangatnya masih dilakukan secara setengah-setengah atau tidak maksimal.

Hal itu disampaikan Amiruddin dalam diskusi publik 76 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dengan tema 'Hak Asasi Manusia dalam Turbulensi Demokrasi'. Acara ini juga sekaligus meluncurkan buku terkait mantan Ketua Komnas HAM RI, mendiang Abdul Hakim Garuda Nusantara.

"Saya ingin meresponsnya dengan menyatakan bahwa kita menyadari saja sedang berada dalam situasi turbulence itu sudah suatu alarm buat kita, bahwa memang kita belum menyusun pikiran dan agenda kita bagaimana keluar dari situasi itu atau bagaimana menghadapi situasi itu bertambah buruk atau berakhir, itu kan penting," kata Amiruddin dalam pemaparannya, di Auditorium RRI, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2024).

Amiruddin mengulas kekuatan partai politik di zaman orde baru dengan sekarang. Ia menyebut saat ini partai politik sudah terfragmentasi sedemikian rupa, namun kekuatannya justru melemah.

"Kita bisa lihat atau kita bisa simpulkan, situasi sementara situasi seperti ini kita lihat perjalanan 98 itu kan perubahan yang terjadi dari konsentrasinya kekuasaan di dalam sangat mayoritas," ujar Amiruddin.

"Politik waktu saat itu Golkar karena ABRI, reformasi mengubahnya menjadi terfragmentasi, yaitu dengan munculnya multi partai. Tapi sekarang, partainya masih multi tapi semangatnya sudah tidak multi lagi, ya," tambahnya.

Menurutnya, hal itu menjadi tantangan tersendiri untuk demokrasi Indonesia ke depan. Ia menyebut demokrasi di RI juga perlu dicermati lagi untuk mencari sistem mana yang paling pas.

"Kita katakan juga hari ini sistem yang ada hari ini atau yang sudah berjalan dalam 15 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir tidak kompatibel dengan upaya untuk menyelesaikan masalah HAM. Oleh karena itu apa? hal yang mesti dirancang ke depan adalah sistem seperti apa yang akan kompatibel?" katanya.

Ia menyebut penafsiran terkait demokrasi perlu diterapkan oleh masyarakat Indonesia. Dikatakan demokrasi jangan sampai hanya dijadikan prosedur elektoral.

"Makanya saya katakan begini mungkin kita hari ini mengatakan bahwa demokrasi itu sendiri lah HAM. Selama ini kita melihat demokrasi itu hanya sebagai prosedur elektoral ya, mungkin banyak orang hari ini malah demokrasi prosedur elektoral aja, bisa pemilu, bisa ikut Pilkada," kata Amiruddin.

Ia menyebut masyarakat juga harus memperjuangkan hak itu dalam demokrasi. Dikatakan legitimasi pemimpin bisa berkuasa didapat dari kedaulatan rakyat.

"Demokrasi itu adalah hak Anda sebagai warga negara yang harus Anda tuntut kepada negara itu harus dijalankan. Kenapa? karena tanpa itu hak asasi manusia Anda juga tidak akan terlindung," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen penuh terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM.

Hal itu disampaikan Yusril dalam agenda Puncak Peringatan Hari HAM ke-76 dengan tema 'Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045' di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/12) malam.

"Pemerintahan ini mempunyai komitmen yang kuat terhadap hak asasi manusia. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan Kementerian HAM sebagai Governmental Human Rights Focal Point," ujar Yusril dalam sambutannya.

Ia menuturkan Indonesia merupakan negara ke-4 yang memiliki Kementerian Hak Asasi Manusia yang diberi mandat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban negara- terutama pemerintah- di bidang HAM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28i ayat (4) 1945.

Kata dia, pemerintahan sebelumnya bahkan sudah memperlihatkan komitmen besar terhadap HAM yang akan diteruskan dan diperkuat oleh pemerintahan saat ini, baik menyangkut hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

"Pembenahan-pembenahan masih perlu terus kita lakukan, baik itu menyangkut peraturan perundang-undangan, perilaku aparat sipil maupun aparat pertahanan dan keamanan," ucap Yusril.

"Oleh karena itu, main streaming dan penguatan hak asasi manusia bagi aparat sipil, pertahanan dan keamanan menjadi keharusan dan keutamaan," sambungnya.

Yusril menambahkan indeks demokrasi Indonesia yang menurun membutuhkan perharian lebih pemerintah saat ini untuk memperbaiki dan menjamin kebebasan-kebebasan sipil.

Ia juga turut menyoroti angka kemiskinan yang tinggi mencapai 25,22 juta orang, gizi buruk, ketimpangan, yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintahan sekarang untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasarnya.

Kata dia, faktor-faktor penyebab kemiskinan perlu diatasi, termasuk judi online.

"Krisis lingkungan hidup, hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian pemerintah melalui penguatan instrumen bisnis dan HAM yang berlaku bagi pelaku usaha dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Tanggung jawab hak asasi manusia juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah," ungkap Yusril.

"Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia," sambungnya.

Koordinator Presidium Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia (Koorpresnas BEM PTMAI), Yogi Syahputra Alidrus, menolak usulan Polri ditempatkan kembali di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, gagasan tersebut tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga bertentangan dengan semangat reformasi.

"Menggabungkan Polri di bawah Kemendagri merupakan langkah yang fatal. Ini tidak hanya melanggar asas reformasi, tetapi juga berpotensi menciptakan kekacauan struktural dalam pemerintahan," kata Yogi, dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

Yogi mengatakan UUD 1945 secara tegas mengatur perbedaan tugas dan fungsi antara TNI dan Polri. TNI bertanggung jawab atas pertahanan negara, sedangkan Polri mengemban tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lebih lanjut, Yogi menyoroti pernyataan pihak PDIP yang menganggap Polri tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, istilah 'partai cokelat' yang dikaitkan dengan Polri dianggapnya sebagai bagian dari pembodohan publik.

"Jangan-jangan tuduhan ini muncul hanya karena kekecewaan PDIP atas hasil pemilu di beberapa daerah. Padahal, banyak kasus masyarakat yang membutuhkan penyelesaian dari Polri sebagai penegak hukum," ujar Yogi.

Ia menekankan perlunya asas pembuktian dalam setiap persoalan hukum. Menurutnya, tuduhan tanpa dasar yang jelas hanya akan menciptakan opini negatif di masyarakat.

"PDIP seharusnya menunjukkan bukti konkret atas tuduhan yang mereka lontarkan, bukan sekadar melempar opini," katanya.

Selain itu, ia menilai wacana penempatan Polri di bawah panglima TNI atau Kemendagri adalah kebijakan kontroversial yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Ia meminta elite politik untuk lebih bijak dalam mengambil langkah kebijakan, terutama yang berkaitan dengan lembaga negara.

"Kebijakan seperti ini jangan sampai hanya untuk memenuhi kepentingan golongan atau pribadi tertentu. Demokrasi yang sehat memerlukan pemikiran yang matang dan berorientasi pada kepentingan rakyat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Yogi menekankan pentingnya pemisahan antara TNI, Polri, dan Kemendagri. Menurutnya, ketiga lembaga ini memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang harus berjalan secara independen. Hal ini selaras dengan prinsip check and balances yang menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi.

"Pemisahan ini adalah langkah terbaik untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan menjaga profesionalitas masing-masing lembaga," tambahnya.

Yogi juga meminta isu-isu sensitif tersebut tidak digunakan sebagai alat politik yang dapat merusak tatanan demokrasi Indonesia.

"Kita semua bertanggung jawab untuk membangun demokrasi yang lebih matang, bukan malah memperkeruh suasana dengan wacana kebijakan yang tidak relevan," tuturnya.

Ia menambahkan kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ini telah baik dalam pengamanan pemilu dan pilkada. Yogi juga memuji Kapolri membongkar kasus judi online dan lainnya.

"Menurut saya kinerja dari Pak Sigit selaku Kapolri sangatlah luar biasa, selain mengamankan pemilu dan pilkada tahun dan berjalan aman serta damai. Kepemimpinan Kapolri Pak Sigit juga luar biasa karena telah menangani masalah-masalah besar seperti narkoba, judol, dan lain-lain," katanya.

"Oleh karena itu, pada masa jabatan di tahun keempatnya ini, beliau terbukti berhasil memulihkan, mempertahankan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri," sambungnya.

Selain itu ia menilai kinerja jajaran Polri berdasarkan arahan Jenderal Sigit menjadi jadi sangat responsif, terutama terhadap aduan-aduan masyarakat. Bahkan terkadang korban belum buat laporan, jajaran sudah ambil inisiatif untuk 'jemput bola'.

"Nah kinerja seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Menunjukkan bahwa Polri benar-benar hadir untuk memberi rasa aman bagi masyarakat," katanya.