JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian menetapkan lima mahasiswa sebagai tersangka setelah unjuk rasa di Gerbang Pancasila DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025), berujung ricuh.

Salah satu alasan mahasiswa tersebut jadi tersangka adalah karena pembakaran ban dengan bensin yang disiram secara sembarangan dan hampir mengenai petugas yang berjaga.

Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Danny Yulianto mengatakan, unjuk rasa awalnya berlangsung tertib, namun di tengah aksi, sebagian peserta mulai melakukan perusakan dan tindakan vandalisme.

"Pada saat kejadian, pelaku menyiramkan cairan yang diduga bensin secara acak. Cipratannya sempat mengenai petugas dan bahkan temannya sendiri. Ini yang kami nilai sudah membahayakan," ujar Danny dalam konferensi pers, Senin (12/5/2025).

Lima mahasiswa yang ditangkap berinisial AIK (21), JK (22), SS alias M (19), SBR (25), dan MWS (20).

AIK diduga sebagai pelaku pembakaran ban, sementara JK yang juga merupakan koordinator lapangan melakukan aksi mencoret gerbang DPR dengan tulisan bernada provokatif. Tiga lainnya terlibat dalam pelemparan batu dan pencoretan dengan cat semprot.

Danny menyatakan, penyidik menetapkan kelimanya sebagai tersangka karena ada cukup bukti dari rekaman CCTV, keterangan saksi, dan barang bukti di lokasi.

Mereka dijerat dengan Pasal 160, 170, dan/atau 406 KUHP tentang penghasutan, kekerasan terhadap benda, dan perusakan, dengan ancaman pidana di atas lima tahun.

Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ban bekas, botol berisi sisa bensin, pilok, dan pakaian yang dikenakan saat demo.

Sementara itu, tujuh mahasiswa lainnya yang sempat ditangkap telah dipulangkan dengan status sebagai saksi.

Menurut Danny, tindakan tegas perlu diambil karena aksi unjuk rasa tersebut bertepatan dengan persiapan Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang digelar di DPR pada 12–15 Mei 2025.

Ia menegaskan, polisi tidak mempersoalkan substansi tuntutan demo, tetapi tidak akan menoleransi tindakan anarkistis.

"Kalau perbuatannya membahayakan, seperti menyiram bensin sembarangan hingga hampir membakar orang, itu tidak bisa dibiarkan. Kami bertindak demi keselamatan semua pihak," ucapnya.

JAKARTA - Sejumlah mahasiswa melakukan aksi protes terkait pengesahan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) di Gerbang Pancasila, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025). Aksi ini diwarnai pembakaran ban di depan gerbang tersebut.

Tampak asap hitam membumbung ke angkasa akibat penyalaan api. Selain itu, para pendemo juga berupaya merobohkan pagar tersebut.

Sambil menggedor pagar, mahasiswa meminta anggota DPR untuk keluar menemui demonstran. Digedornya pagar tersebut diibaratkan seperti membangunkan anggota DPR yang dianggap sedang tidur.

"Woy sahur woy bangun," teriak mahasiswa.

Selain melakukan aksi pembakaran, mahasiswa juga mengibarkan bendara Indonesia di depan gerbang Pancasila.

DPR telah mengesahkan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) menjadi UU. Pengesahan berlangsung melalui Sidang Paripurna ke-15 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025.

Sebelum disahkan, Ketua DPR Puan Maharani lebih dulu menanyakan kepada para peserta sidang, apakah RUU tersebut bisa diketok sebagai UU.

"Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan dalam ruangan rapat paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

"Setuju," jawab peserta sidang.

Dalam rapat itu, Puan juga menyampaikan bahwa sebanyak 293 anggota hadir sementara 11 orang izin.

?Dengan begitu rapat dinyatakan kuorum. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna dibuka dan terbuka untuk umum,? sambungnya.

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas sempat mencari-cari mahasiswa yang berdemo setelah selesai rapat revisi Undang-Undang TNI di gedung DPR/MPR. Supratman mencari mahasiswa yang berdemo lantaran berjanji untuk menemui mereka setelah menyampaikan aspirasi mereka terkait RUU TNI.

Supratman mulanya sempat menjanjikan untuk bertemu para pendemo mahasiswa setelah rapat terkait RUU TNI. Untuk diketahui, Supratman sempat menemui para pendemo pada Rabu (19/3) sore.

Saat itu Supratman memastikan akan menyampaikan semua tuntutan mahasiswa yang berdemo di depan DPR/MPR saat membahas RUU TNI. Dia berjanji akan menemui mahasiswa kembali setelah menyampaikan aspirasi tersebut.

"Pokoknya prinsipnya semua saya sudah dengar tuntutan kawan-kawan, tugas saya sekarang adalah untuk menyampaikan. Nanti akan saya temui kembali untuk sampaikan hasilnya," kata Supratman ketika menemui para pendemo di sore hari.

Mahasiswa meminta jaminan dari Supratman. Supratman mengatakan akan melanjutkan lebih dahulu rapat terkait RUU TNI.

"Kapan?" tanya salah satu mahasiswa.

"Jaminannya, Pak?" timpal mahasiswa lainnya.

"Tunggu saya ketemu dulu," jawab Supratman.

Para mahasiswa pun mempersilakan Supratman untuk rapat dahulu di dalam Gedung DPR. Mahasiswa berjanji akan menunggu Supratman.

"Bapak nih ketemu, sore nanti kami masih di sini nih, kami tungguin," tutur salah satu mahasiswa.

"Setelah saya ketemu," jawab Supratman.

Perdebatan sempat terjadi lantaran Supratman sebelum dia kembali masuk ke gedung DPR. Namun, Supratman memastikan dirinya berkomitmen untuk menemui massa mahasiswa setelah rapat.

"Kan kita sudah capek dikasih omong kosong, kita butuh jaminan, kalau misalkan 'iya kita akan sampaikan'," timpal mahasiswa lagi.

"Kan kalau itu beda-beda orang," jawab Supratman.

"Pokoknya sekarang tuntutannya saya sudah mengerti kan. Pokoknya semua saya sampaikan," lanjut Supratman.

Massa mahasiswa pun berjanji akan menunggu Supratman sampai malam hari. Bahkan mereka menegaskan Supratman tidak akan bisa pulang sebelum menemui mereka setelah rapat.

"Kami akan tunggu di sini sampai malam. Bapak nggak akan bisa pulang, saya pastikan Bapak nggak akan bisa pulang, Bapak akan nginep di Gedung Parlemen ini," ucap salah satu mahasiswa yang disambut mahasiswa lainnya.

"Oke ya. Apapun hasilnya saya akan sampaikan apa adanya. Kalau mereka ada di dalam semua, saya akan datang sampaikan secepatnya apa yang jadi tuntutan kawan-kawan ini. Saya belum aja ketemu massa minta waktu berapa lama, pokoknya secepatnya," jawab Supratman.

Supratman telah selesai rapat dengan DPR RI terkait RUU TNI pada malam hari ini. Sesuai dengan janjinya, Supratman ternyata betul-betul menghampiri lokasi yang sama di sore hari.

Namun, tampak para pendemo mahasiswa sudah membubarkan diri. Supratman pun menyayangkan hal itu lantaran sudah berjanji bertemu perwakilan mahasiswa.

"Sudah bubar ya? Waduh saya kan janji mau ketemu lagi. Iya sudah, yang penting kita sudah penuhi tuntutan mereka, untuk datang menemui kembali ya," tutur Supratman.

Simak juga Video 'Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI':

(maa/jbr)

JAKARTA - Demo Indonesia Gelap menjadi tema panas di berbagai kota. Pemicu utama diawali dari masalah ekonomi sampai kebebasan berbicara yang dianggap dibatasi dan gaya komunikasi yang kurang diterima akal sehat oleh rakyat.

Menurut pakar hukum Prof Henry Indraguna, ada banyak alasan di balik peristiwa tersebut. "Salah satu alasan adalah masalah ekonomi. Ketika harga-harga barang naik, lapangan pekerjaan terbatas mengakibatkan banyak pengangguran. Lalu terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar, tentu saja rakyat merasa tertekan sehingga demo yang dilakukan mahasiswa sebagai amplifikasi suara," ujar Henry, Sabtu (22/2/2025).

?Kondisi masyarakat yang sesungguhnya adalah reason yang wajar diteriakkan kepada penguasa," tambahnya.

Dia menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang dijadikan preferensi tepat untuk menyiasati cupetnya fiskal. Tentu kebijakan pemerintah ini memicu protes masyarakat yang tak berpihak kepada mereka, sebagai kelas berpenghasilan rendah bahkan susah hidup. Terlebih kalau pengeluaran sehari-hari makin berat. Ini terjadi ketika daya beli turun.

Selain itu, penegakan hukum yang berkeadilan sosial juga menjadi masalah bangsa ini. Negara belum mampu berlaku adil untuk menghukum berat dan memiskinkan para perampok uang rakyat karena tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sementara masih banyak rakyat yang belum mendapatkan penghidupan yang layak dan manusiawi sebagai warga bangsa yang bermartabat di negeri yang sudah merdeka 79 tahun ini.

"Berbagai saluran untuk protes ternyata juga belum mendinginkan suasana. Selain itu persoalan penegakan hukum terutama korupsi, juga ikut memperburuk situasi. Sehingga rakyat menilai bahwa negara belum berlaku adil untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia seperti amanah konstitusi," ungkap Henry.

"Pemerintah kita lihat sudah berusaha sekuat kemampuan mewujudkan hal ini. Tentu ada perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat sehingga apa yang dilakukan pemerintah belum dianggap cukup bijaksana untuk berpihak kepada rakyatnya," lanjutnya.

Henry menawarkan beberapa solusi untuk meminimalisir unjuk rasa, agar tak sampai anarkistis dan malah merugikan kepentingan umum.

"Pertama adalah semua penyelenggara negara dari Presiden hingga pemerintahan paling bawah harus dapat melahirkan pengelolaan uang rakyat secara transparan memberikan pelayanan publik. Prinsipnya, pemerintah perlu lebih terbuka soal bagaimana dana negara digunakan dan pastikan tidak ada yang disalahgunakan," ujarnya.

Kedua, fokus kerja pemerintah harus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan yang benar-benar mendorong kesejahteraan masyarakat.

"Membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang padat karya, memberikan bantuan UMKM, serta memberi perhatian lebih pada rakyat yang benar-benar terhimpit oleh kondisi ekonomi. Kebijakan yang lebih inklusif dan merata bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial," kata Henry.

Yang terakhir, penyebab utama semua adalah kebuntuan komunikasi. Komunikasi yang dilakukan pembantu Presiden antara satu dengan lainnya tidak konsisten bahkan sering terperangkap kepentingan ego masing-masing kementerian atau lembaga. Sehingga dianggap rakyat bahwa kebijakan yang diambil Kepala Negara malah tidak berpihak kepada rakyat.

Henry masih percaya bahwa Presiden merekrut banyak staf khusus tentu dimaksudkan untuk memudahkan berkomunikasi dengan publik.

"Kebijakan itu mestinya perlu disosialisasikan secara masif dengan bahasa masyarakat, bukan bahasa pemerintah. Bahasa yang sederhana, lugas, genuine, dan mudah dipahami rakyat. Pertanyaannya, staf-staf khusus dan staf ahli kementerian yang banyak itu, sudahkah melakukan riset dan menjalankannya. Jangan-jangan mereka malah gagap tidak paham tentang job descriptionnya. Lalu demi untuk bisa dinilai bisa kerja malahan mengeluarkan statement bahkan kebijakan yang blunder bagi rakyat," ujarnya.

Menurut Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini, edukasi yang baik akan membantu masyarakat memahami tujuan dari kebijakan tersebut dan ini mengurangi potensi protes yang berujung pada demonstrasi.

Demo Indonesia Gelap merupakan bentuk ekspresi pesimisme masyarakat. Sekarang tugas pemerintah adalah mengubah pesimisme itu menjadi optimisme.

"Ini hanya bisa terwujud jika kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat. Akan lebih baik bekerja nyata daripada membuat statement-statement yang berujung blunder," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menilai unjuk rasa mahasiswa sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi.

Walaupun demikian, Prasetyo meminta masyarakat berimbang dan jeli menerima serta memahami informasi yang berkembang terutama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

"Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi," kata Mensesneg meneruskan pendapat Presiden terkait unjuk rasa itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Prasetyo, dalam kesempatan yang sama, pun mengajak masyarakat, termasuk mahasiswa yang berunjuk rasa, untuk lebih jeli memahami informasi simpang siur soal kebijakan pemerintah. Dia menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga telah memastikan kebijakan efisiensi pemerintah tidak berdampak kepada anggaran untuk beasiswa, biaya UKT, dan tak juga berdampak kepada pemecatan tenaga honorer.

"Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli. Dari Jumat lalu sudah dijelaskan oleh Bu Menkeu, saya juga hadir, bersama pimpinan DPR, bahwa efisiensi ini tidak berdampak pada pendidikan. KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa, termasuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap berjalan," tutur Mensesneg.

Prasetyo pun kembali menekankan semangat efisiensi itu bukan untuk mengganggu pelayanan kepada masyarakat, tetapi memangkas pengeluaran negara yang selama ini kurang produktif, misalnya, seperti seminar-seminar atau acara diskusi (FGD).

"Semangat efisiensi ini bukan untuk mengganggu masyarakat, tapi untuk memangkas hal-hal yang kurang produktif, seperti acara seremonial, seminar, atau FGD yang sudah terlalu banyak. Sekarang rakyat butuh aksi nyata," ujar Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Menkeu Sri Mulyani menyatakan kriteria efisiensi kementerian/lembaga mencakup aktivitas-aktivitas seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), acara-acara peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya. Artinya, sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi tidak terdampak kebijakan penghematan belanja tersebut.

"Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," kata Menkeu dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2) minggu lalu.

Menkeu melanjutkan jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 sebanyak 1.040.192 mahasiswa. Anggaran yang telah disiapkan untuk beasiswa tersebut sebesar Rp14,69 triliun.

"Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya," kata Menkeu.

Presiden Prabowo dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, juga menekankan efisiensi anggaran pemerintah tidak mengganggu kegiatan operasional. Anggaran yang berhasil dihemat justru dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, misalnya seperti penyediaan pupuk dan perbaikan fasilitas pendidikan.

"Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group discussion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi, rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Ngak usah seminar lagi," tegas Presiden.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengimbau mahasiswa untuk lebih jeli dalam menyampaikan aspirasi dan mengkritik kebijakan pemerintah.

Imbauan ini disampaikan Prasetyo sebagai respons terhadap aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang mengusung tema “Indonesia Gelap”, pada Senin (17/2/2025).

“Pertama, menyampaikan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja. Tapi, kalau boleh, saya mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli,” ujar Prasetyo, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo mengatakan, kebijakan efisiensi yang diberlakukan terhadap kementerian dan lembaga tidak berdampak pada sektor pendidikan.

Menurut dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pimpinan DPR RI telah menegaskan detail efisiensi dalam rapat yang digelar pada Jumat, 14 Februari 2025.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak akan memengaruhi program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Iuran Pengembangan Institusi (IPI), maupun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Bahwa tidak betul itu (berdampak ke sektor pendidikan), tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan,” ujar Prasetyo.

Dia juga menekankan bahwa menyampaikan pendapat tidak menjadi masalah, dan pemerintah akan terus menerima masukan karena hal tersebut merupakan bentuk koreksi bagi mereka.

“Kami pemerintah akan terus menerima masukan karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami,” imbuh dia.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Tema "Indonesia Gelap" mencerminkan kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan negara serta seruan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Di Jakarta, aksi demonstrasi terpusat di kawasan Patung Kuda, di mana ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bergabung dalam protes tersebut.

Massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengajukan 13 tuntutan kepada pemerintah, menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

"Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia," ujar Bagas Wisnu, Jenderal Lapangan Aksi Indonesia Gelap, dalam orasinya.

Berikut adalah 13 tuntutan mahasiswa dalam aksi ini: