Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Korea Selatan (Korsel), Kim Yong Hyun, mencoba bunuh diri di dalam tahanan. Kim ditahan atas tuduhan pemberontakan terkait penetapan darurat militer singkat pekan lalu.

Dituturkan kepala lembaga pemasyarakatan Korsel Shin Yong Hae, seperti dilaporkan kantor berita Yonhap dan dilansir AFP, Rabu (11/12/2024), bahwa Kim berusaha bunuh diri saat ditahan di fasilitas penahanan di Seoul bagian timur.

Tidak disebutkan lebih lanjut kapan upaya bunuh diri itu terjadi, namun menurut Shin, Kim gagal mengakhiri nyawanya sendiri.

Lebih lanjut, Shin menuturkan bahwa Kim kini ditempatkan di sel tahanan protektif dan kesehatannya tetap stabil. Informasi ini disampaikan Shin saat berbicara kepada anggota parlemen Korsel dalam sidang terbaru pada Rabu (11/12) waktu setempat.

Kim mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (5/12) pekan lalu, setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengejutkan publik dengan mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam dan mengirimkan pasukan militer ke gedung parlemen.

Darurat militer itu hanya berlangsung selama enam jam, setelah mayoritas anggota parlemen Korsel berhasil menggelar voting yang hasilnya menolak mentah-mentah penetapan tersebut dan mendesak Yoon untuk mencabutnya.

Selain mengumumkan pengunduran dirinya, Kim juga meminta maaf kepada publik atas gangguan dan kekhawatiran yang ditimbulkan oleh darurat militer tersebut. Dia mengakui bahwa pasukan militer Korsel bertindak atas perintahnya dan menyatakan dirinya mengambil tanggung jawab penuh.

Kim bersama mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Lee Sang Min sedang diselidiki atas keterlibatan mereka dalam penetapan darurat militer, yang dinilai melanggar konstitusi dan hukum Korsel. Kim bahkan telah dicegah untuk pergi ke luar negeri oleh otoritas penegak hukum Korsel.

Pekan ini, pengadilan distrik pusat Korsel merilis surat perintah penangkapan resmi untuk Kim, yang dituduh membantu Yoon melakukan pemberontakan melalui darurat militer.

Pengadilan mengungkap alasan Kim ditahan, yakni salah satunya karena dikhawatirkan akan menghancurkan barang bukti. Kim menjadi pejabat pertama yang ditangkap secara resmi terkait darurat militer tersebut.

Selain Kim dan Lee, Yoon yang mengabaikan desakan publik untuk mundur dari jabatannya juga diselidiki atas tuduhan pemberontakan. Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dan dicegah untuk pergi ke luar negeri oleh otoritas penegak hukum Korsel.

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun mencoba bunuh diri di sebuah fasilitas penahanan di timur Seoul, tempat dia ditahan dengan tuduhan pemberontakan terkait penyelidikan darurat militer. Demikian menurut pejabat pemasyarakatan pada Rabu (11/12).

Menurut Kepala Layanan Pemasyarakatan Korea, Shin Yong-hae, kepada anggota parlemen dalam sidang, setelah percobaan bunuh diri yang gagal, Kim kini ditempatkan di sel perlindungan dan kondisinya dilaporkan stabil.

“Kami mengalami insiden di mana (Kim) menghentikan aksinya begitu kami datang dan memaksa pintu terbuka,” kata Shin.

Pengadilan memberikan persetujuan terhadap surat perintah penahanan pada Rabu pagi, menjadikan Kim sebagai orang pertama yang ditangkap dalam penyelidikan yang berkembang terkait kegagalan penerapan darurat militer oleh Presiden Yoon Suk-yeol.

Dengan penangkapan resmi Kim, penyelidikan terhadap tuduhan pemberontakan terhadap Yoon diperkirakan akan mempercepat prosesnya. Yoon telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilarang bepergian ke luar negeri.

Menurut hukum, seorang presiden dilindungi dari proses hukum selama menjabat, kecuali dalam kasus pemberontakan.

Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti Asia Timur Amnesty International Boram Jang memberikan pandangan mengenai penetapan darurat militer oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.

Boram mengatakan bahwa penetapan yang dilakukan Yoon bisa menjadi kesalahan fatal. Ia pun menegaskan bahwa darurat militer tidak boleh dilakukan yang mempengaruhi hak asasi manusia (HAM).

“Presiden Yoon harus sepenuhnya menjelaskan alasan untuk mengumumkan darurat militer dan memastikan bahwa tindakan apa pun yang membatasi hak asasi manusia adalah pengecualian, bersifat sementara dan terbatas pada apa yang benar-benar diperlukan oleh tuntutan situasi dan semua tindakan ini harus melalui peninjauan Kembali," ucap Boram Jang dikutip dari amnesty.org pada Kamis (5/12/2024).

Ia kemudian menjelaskan pemberlakuan darurat militer berarti penyerahan kekuasaan administratif dan yudisial kepada militer.

"Hal ini mengancam akan membatalkan kemajuan yang telah dicapai dengan susah payah selama beberapa dekade dan dapat berdampak buruk pada hak asasi manusia. Tanpa pembenaran yang memadai, hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum dan standar hak asasi manusia internasional," lanjutnya.

Kemudian penerapan militer darurat juga harus memenuhi supremasi hukum yang berlaku. Sehingga hal tersebut tidak dapat dan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menekan perbedaan pendapat atau membatasi kebebasan mendasar.

"Tindakan Presiden Yoon harus mematuhi standar internasional mengingat ancaman besar terhadap supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia," pungkasnya.

Dasar Hukum Penerapan Darurat Militer Korea Selatan

Berdasarkan hukum Korea Selatan, darurat militer hanya dapat diberlakukan dalam situasi yang menimbulkan ancaman luar biasa terhadap kelangsungan hidup negara. Misalnya seperti perang dan pemberontakan bersenjata.

Namun tidak jelas apakah klaim Presiden Yoon atas darurat militer memenuhi ambang batas hukum dan konstitusional yang disyaratkan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Militer dan Pasal 77 Konstitusi.

Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, tindakan tersebut harus bersifat pengecualian, sangat diperlukan, proporsional, dan bersifat sementara.

Darurat militer hanya dapat diberlakukan karena keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan harus mematuhi pengamanan internasional yang melindungi hak asasi manusia (HAM).