Komedian sekaligus pesinetron yang tampil di Bajaj Bajuri, Mat Solar meninggal dunia pada Senin (17/3/2025) lalu. Perkara tanah sengketa yang tengah ia perjuangkan akan dilanjutkan oleh keluarganya.

Menurut kuasa hukum Mat Solar, Khairul Imam, pihaknya telah memegang bukti atas kepemilikan tanah yang kini telah dijadikan Jalan Tol Serpong-Cinere. Bukti tersebut di antaranya bukti transaksi jual beli tanah antara Haji Idris dan almarhum Mat Solar, seperti kwitansi dan Akta Jual Beli (AJB) dari notaris. Imam menyatakan alat bukti tersebut akan disertakan dalam persidangan berikutnya.

Tanah tersebut menjadi sengketa karena ada 2 orang yang mengklaim kepemilikannya yakni Haji Nasrullah (Mat Solar) dan Haji Muhammad Idris. Kemudian, terdapat masalah administrasi di BPN dan pejabat terkait.

"Kalau dia (Idris) bilang bahwa mengklaim itu punya dia, sedangkan dimediasi yang pernah diadakan di pengadilan juga loh, tapi belum masuk tahap gugatan ya, dia jelas menyatakan bahwa itu sudah dijual sepenuhnya kepada Bapak Haji Nasrullah (Mat Solar) dan dokumen-dokumennya itu sudah diberikan," kata Imam seusai pemakaman kliennya di TPU Wakaf Haji Daiman, Ciputat, Tangerang Selatan, seperti yang dikutip dari detikHot, Rabu (19/3/2025).

Sebelumnya disebutkan bahwa terdapat 2 cara untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah ini yakni melalui gugatan ke pengadilan dan mediasi. Imam mengungkapkan pihaknya sudah melakukan mediasi dengan Haji Muhammad Idris sebelumnya di luar persidangan.

Pihak Haji Muhammad Idris pada kesempatan tersebut menawarkan agar uang ganti rugi tanah dibagi rata, masing-masing mendapat 50 persen.

"Mediasi sudah dilakukan sebelumnya di luar persidangan, namun Pak Haji Idris tetap mempertahankan keinginannya untuk membagi 50 persen," kata Khairul Imam.

Imam menilai tindakan klaim Haji Muhammad Idris ini sudah termasuk unsur pidana. Namun, ia menegaskan hal ini tidak dapat terjadi apabila dari pihak BPN dan pihak terkait melakukan administrasi kepemilikan tanah dengan benar.

"Kalau memang dia klaim itu punya dari pihak lawan, Bapak Haji Muhammad Idris, jelas itu sudah pidana. Ini karena memang kesalahan administrasi yang melibatkan BPN, PUPR, dan pejabat pembuat komitmen," jelasnya.

Imbas sengketa tanah tersebut, kerugian yang dialami keluarga Mat Solar ditaksir mencapai Rp 3,3 miliar. Nilai ini mencakup uang pengganti atau konsesi yang harus diterima setelah tanah tersebut digunakan untuk pembangunan jalan tol.

"Yang di mana sudah dari tahun 2022 kalau nggak salah ya, sebelumnya juga sudah pernah 2019," ujarnya.

Dilansir detikPop, sidang lanjutan sengketa tanah Mat Solar seharusnya digelar pada Rabu (19/3/2025) di Pengadilan Negeri Tangerang. Namun, Mat Solar kini sudah berpulang, maka gugatan tersebut harus dibatalkan.

Keluarga Mat Solar akan mengajukan gugatan kembali tetapi wakilnya adalah pihak keluarga selaku ahli waris.

"Berarti gugatan yang sedang berjalan ini harus dibatalkan dulu. Tapi keluarga sudah siap, tadi setelah pemakaman saya sudah bertemu dengan mereka. Insyaallah gugatan baru dari ahli waris akan segera diajukan," jelasnya.

Video: Mat Solar Meninggal, Bagaimana Nasib Perkara Sengketa Tanahnya?

Video: Mat Solar Meninggal, Bagaimana Nasib Perkara Sengketa Tanahnya?

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 10 pengurus RT dan RW Blok A Perumahan CE di Cinere, Kota Depok, bakal melapor ke Komnas HAM dan Komisi 3 DPR RI usai divonis Pengadilan Tinggi (PT) Bandung membayar ganti rugi sebesar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M.

Warga Perumahan CE itu sudah bersurat ke Komnas HAM dan meminta berkonsultasi langsung.

“Kemudian kita juga mengirim surat ke Komnas HAM. Kita mengirim surat, kita juga ingin menghadap,” kata Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE, Heru Sakidi kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Sementara, permintaan untuk menghadap anggota Komisi III DPR RI saat ini sedang disiapkan warga.

“Kita juga sedang menyiapkan surat ke DPR Komisi 3, iya itu lagi persiapan,” ungkap Heru.

Heru mengatakan, laporan ke Komnas HAM dan DPR ini dibuat agar pihak-pihak tersebut ikut mengawal proses hukum kasus ini.

Terlebih, saat ini 10 warga Perumahan CE tengah menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas kasus tersebut, di mana gugatan diajukan pada Kamis (2/1/2025).

“Mereka pun juga enggak bisa mengganggu proses di MA, enggak boleh walaupun (mereka) pemerintah. Tapi mungkin (mereka) mau menyurati atau menghimbau atau apa gitu kan, Sesuai dengan kewenangan mereka,” jelas Heru.

Selain bersurat ke Komnas HAM dan DPR RI, warga Perumahan CE juga sudah melaporkan perkara ini ke Komisi Yudisial (KY).

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 10 pengurus RT dan RW Blok A Perumahan CE di Cinere, Kota Depok, bakal melapor ke Komnas HAM dan Komisi 3 DPR RI usai divonis Pengadilan Tinggi (PT) Bandung membayar ganti rugi sebesar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M.

Warga Perumahan CE itu sudah bersurat ke Komnas HAM dan meminta berkonsultasi langsung.

“Kemudian kita juga mengirim surat ke Komnas HAM. Kita mengirim surat, kita juga ingin menghadap,” kata Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE, Heru Sakidi kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Sementara, permintaan untuk menghadap anggota Komisi III DPR RI saat ini sedang disiapkan warga.

“Kita juga sedang menyiapkan surat ke DPR Komisi 3, iya itu lagi persiapan,” ungkap Heru.

Heru mengatakan, laporan ke Komnas HAM dan DPR ini dibuat agar pihak-pihak tersebut ikut mengawal proses hukum kasus ini.

Terlebih, saat ini 10 warga Perumahan CE tengah menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas kasus tersebut, di mana gugatan diajukan pada Kamis (2/1/2025).

“Mereka pun juga enggak bisa mengganggu proses di MA, enggak boleh walaupun (mereka) pemerintah. Tapi mungkin (mereka) mau menyurati atau menghimbau atau apa gitu kan, Sesuai dengan kewenangan mereka,” jelas Heru.

Selain bersurat ke Komnas HAM dan DPR RI, warga Perumahan CE juga sudah melaporkan perkara ini ke Komisi Yudisial (KY).

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.

Warga perumahan CE yang berada di Cinere, Depok, buka suara mengenai polemik akses jalan pengembang perumahan CGR yang sampai ke meja hijau. Warga tidak terima dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dan akan mengajukan kasasi atas putusan banding pengembang perumahan CGR.

Untuk diketahui, kasus ini berawal ketika pengembang perumahan CGR menggugat 10 orang warga perumahan CE--salah satunya adalah Ketua RW setempat--di Pengadilan Negeri (PN) Depok karena merasa dihalangi saat ingin membangun jembatan penghubung di atas Kali Grogol sebagai akses ke perumahan CGR. PN Depok pun menolak gugatan itu.

Penggugat yakni pengembang perumahan CGR tidak terima dengan putusan PN Depok, dan mengajukan banding ke PT Bandung. Singkat cerita, putusan PN Depok itu dibatalkan PT Bandung dan mengabulkan gugatan penggugat.

Para tergugat kemudian dihukum memberikan akses ke perumahan CGR. Para tergugat juga dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 40.849.382.721,50 ke pihak pengembang perumahan CGR.

Respons Tergugat

Ketua RW, Heru Kasidi, mengatakan tidak terima dengan putusan PT Bandung. Heru mengatakan akan mengajukan kasasi bersama sembilan tergugat lainnya.

"Kan bukan salah kita, kita akan mengajukan kasasi mungkin minggu ini kita akan ajukan," ujar Heru saat dihubungi detikcom, Rabu (18/12/2024).

Heru mengaku heran dengan putusan itu. Sebab, para tergugat yang berisi Ketua RW, mantan Ketua RW, dan para Ketua RT itu merasa hanya menyampaikan aspirasi warga yang tidak berkenan pengembang perumahan CGR membangun jembatan penghubung dan membuka akses yang besar kepada pengembang terus.

"Jadi kan warga bukan badan hukum, warga juga bukan perorangan, jadi gimana.. kalau pertimbangan PT itu kok sepertinya kita seperti badan hukum yang bisa dituntut kan lucu, kalau ini bisa terjadi terus menjadi keputusan, ini kan bisa mengubah tatanan kemasyarakatan di Indonesia, masa Ketua RT/RW harus mewakili warga dan kalau ada masalah hukum bisa dituntut, ya bisa bubar lah," ucap Heru.

Duduk Perkara

Pengembang perumahan CGR beralasan memiliki lahan di perumahan CE untuk kemudian dihubungkan dengan jembatan ke proyek barunya yaitu perumahan CGR. Namun warga perumahan CE memprotes dengan alasan keamanan.

"Penggugat adalah perusahaan atau developer yang telah memiliki lahan seluas kurang lebih 70 hektare di kawasan Kecamatan Cinere dan sekitarnya dan sebagian telah dibangun menjadi perumahan sejak tahun 1979 dan saat ini Penggugat hendak membangun perumahan CGR di tanah milik Penggugat yang 20 persen terletak di wilayah Blok A perumahan CE sedangkan 80 persen terletak di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati dan untuk pembangunan di wilayah Pangkalan Jati haruslah dibangun jembatan akan tetapi rencana pembangunan perumahan CGR mendapat halangan dari warga Blok A perumahan CE," demikian dikutip dari putusan.

Warga perumahan CE khawatir terkait ancaman keamanan apabila ada jembatan penghubung. Penolakan warga perumahan CE ini dilengkapi dalil bahwa tidak ada peraturan hukum yang dilanggar.

"Para Tergugat telah membantah dengan dalil bahwa tidak ada satu peraturan hukum pun dilanggar oleh Para Tergugat karena penolakan pembangunan Perumahan CGR justru dilakukan oleh sebagian besar warga RW 006 Blok A Perumahan CE dengan alasan keamanan," ucapnya.

Di sisi lain pengembang perumahan CGR berdalih perumahannya menggunakan One Gate System. Alasan pengembang perumahan CGR itulah yang kemudian diamini majelis banding dengan pertimbangan bahwa alasan keamanan berlebihan.

Sedangkan terkait ganti rugi Rp 40 miliar lebih disebut majelis banding dihitung dari kerugian yang didapat pengembang perumahan CGR karena persoalan ini. Pengembang perumahan CGR menyebut 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun sudah laku tetapi karena permasalahan akses sehingga mengalami kerugian karena para pembeli melakukan pembatalan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut Indonesia tertinggal dari negara Asia. Yusril pun menyinggung RI mulai ditinggal Kamboja yang sempat dibantu namun kini entitas di Kamboja memperdaya warga Indonesia dengan judi online (judol).

Hal itu diutarakan Yusril saat orasi ilmiah dalam acara 'Wisuda Poltekip (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan) dan Poltekim (Politeknik Imigrasi) 2024' di Poltekip, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (11/12/2024).

Awalnya Yusril menceritakan RI pertama kali merdeka lebih dulu dari negara Asia Tenggara dan Asia Timur.

"Indonesia pertama kali merdeka 1945 dibandingkan dengan rekan-rekan negara lain di Asia Tenggara dan Asia Timur," kata Yusril dalam paparannya.

Yusri mengatakan RI dianggap bangsa terdepan karena merdeka di pertengahan abad ke-20. Namun, saat ini Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan jauh lebih maju melampaui RI.

"Kita dianggap bangsa yang terdepan mencapai kemerdekaan pada pertengahan Abad 20 yang lalu. Tapi satu demi satu mulai meninggalkan kita. Singapura, Malaysia, Korea Selatan jauh berada di atas kita," jelasnya.

Yusril pun menyinggung Vietnam yang pernah dibantu Indonesia dalam mengurusi pengungsi Vietnam. Para pengungsi itu dulu ditempatkan di Pulau Galang, Kepulauan Riau, serta Kamboja pernah dibantu Indonesia lewat pengerahan TNI-Polri untuk menjaga perdamaian dalam peralihan kekuasaan di Kamboja.

Namun kini pihak dari Kamboja memperdaya RI dengan penyebaran judol. Lebih lanjut, Yusril menyebutkan negara-negara itu sedikit semi sedikit mulai mengejar dan meninggalkan RI.

"Bahkan sekarang ini Vietnam yang kita bantu pengungsinya di Pulau Galang sekarang sedikit demi sedikit mulai mengejar kita bahkan meninggalkan Indonesia. Termasuk Kamboja yang dulu tentara polisi kita membantu peralihan kekuasaan di Kamboja. Sekarang sedikit demi sedikit negara itu mengejar kita bahkan sempat memperdayakan kita dengan judi online," tuturnya.

Yusril menyampaikan hal ini perlu direnungkan agar RI tak tertinggal. Menurutnya, bangsa akan mencapai suatu kemajuan jika memiliki spiritualitas dan moralitas tinggi.

Yusril mengatakan spiritualitas dan moralitas penting dimiliki RI. Dia pun menceritakan Kerajaan Ottoman/Turki Usmani (Ottoman Empire) sebagai penguasa Asia dan Eropa yang runtuh karena tidak memiliki hal tersebut. Turki Usmani juga kalah dan tertinggal karena tercecer di ranah sains dan teknologi.

"Seperti dialami Empire Ottoman di masa yang lalu, penguasa dunia menguasai Asia-Eropa. Bahkan raja-raja di Jawa harus mendapat restu oleh Sultan Turki untuk mendapat sebutan sebagai khalifatullah di tanah Jawa. Ottoman Empire runtuh karena krisis spiritualitas dan moralitas, lama-lama mereka tertinggal di bidang science technology," tutupnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebutkan pemerintah menginginkan perbaikan terhadap penanganan kasus narkoba. Sejalan dengan perubahan KUHP, Yusril menyebut pengguna narkoba merupakan korban narkotika.

"Jadi memang di kalangan pemerintah kita berkeinginan, untuk melakukan perbaikan terhadap orang-orang di kasus narkotika itu. Sejalan juga perubahan KUHP, di mana harus dibedakan antara mereka yang trafficking, mereka yang terlibat dalam illegal trafficking dan trading, dengan mereka yang menjadi pengguna," kata Yusril kepada wartawan di Poltekip, Cinere, Depok, Rabu (11/12/2024).

Yusril mengatakan saat ini pengedar maupun korban atau pengguna masih dipidana. Namun, sejalan dengan perubahan KUHP, pengguna narkoba dikategorikan sebagai korban narkoba.

"Pengguna ini sebenarnya dikategorikan sebagai korban dari narkotika. Kalau sekarang kan, baik pengedar maupun korban, pengguna ya, dua-duanya dihukum," jelasnya.

Dia menyebutkan korban narkotika nantinya akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan begitu, lanjut Yusril, penghuni lapas akan berkurang drastis ke depannya.

"Nanti mungkin sudah tidak begitu lagi. Mereka yang jadi korban akan direhabilitasi dan dilakukan pembinaan. Dengan demikian sebenarnya warga binaan masyarakat akan mengalami penurunan cukup drastis ke depannya," tuturnya.

"Dan tenaga-tenaga yang dapat melakukan kegiatan rehabilitasi itu juga harus dididik. Dan itu belum ada sampai sekarang, kecuali mungkin di Kementerian sosial," tambahnya.

Lebih lanjut, Yusril menyebutkan keputusan hukuman untuk pengguna berada di pengadilan. Pengguna atau korban akan direhabilitasi selama 3 tahun dan tidak berada di lapas.

"Tapi nanti adanya keputusan pengadilan, katakan bahwa si A ini terbukti menjadi pengguna narkoba, lalu kemudian direhabilitasi tiga tahun. Jadi tidak dimasukin penjara lagi," tutupnya.

Simak juga Video 'Yusril Sebut Penyesuaian UU Tipikor dengan UNCAC Harus Dipercepat':

[Gambas:Video 20detik]

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkap alasan pemulangan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negaranya, Filipina. Yusril menyebut transfer Mary Jane itu atas diskresi Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah satu kebijakan yang ditempuh oleh Presiden. Berpaku kepada beberapa konvensi walaupun belum, kita menjadi pihak ataupun kita ratifikasi," kata Yusril kepada wartawan di Poltekip, Cinere, Depok, Rabu (11/12/2024).

Yusril mengatakan sampai saat ini belum ada hukum tertulis tentang transfer narapidana warga negara asing. Sebab itu, kata dia, Presiden Prabowo menggunakan diskresi dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktik penyelenggara negara.

"Dan sampai hari ini sebenarnya aturan hukum tertulis tentang transfer personal itu belum ada, dan karena itu Presiden menggunakan diskresi kebijakan yang ada pada beliau," ucap Yusril.

"Dengan mempertimbangkan berbagai konvensi praktek penyelenggaraan negara dan asas umum pemerintahan yang baik, dan karena itu dapat dibenarkan dari sebuah pandang hukum administrasi negara," tambahnya.

Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Wamen Departemen Kehakiman Filipina Raul Vasquez resmi teken kesepakatan soal transfer narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina sebelum Natal 2024. Raul menyebut kesepakatan ini sebagai kado Natal bagi Filipina dan Indonesia.

"We are hopeful that we will be able to do this before Christmas, so that it will be a happier Christmas for everyone. (Kami berharap dapat dilakukan sebelum Natal agar menjadi Natal yang lebih bahagia bagi semuanya)," kata Raul di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/12).

"Not only for the Filipino people, but also for the Indonesian people as well,and most importantly, to the grieving family of the Velosos. They've long been wanting to see their family back and hold her in their arms. (Tidak hanya bagi masyarakat Filipina, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia dan terpenting bagi keluarga Mary Jane Veloso. Mereka menanti lama menunggu kembalinya keluarga mereka ke pelukannya)," sambungnya.

Saksikan juga video: Yusril Ungkap Diskusi dengan Prabowo soal Pemulangan Mary Jane

[Gambas:Video 20detik]