Ketum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie mendukung proses hukum kasus pemerasan modus minta jatah proyek Rp 5 triliun oleh Ketua Kadin Kota Cilegon, Muh Salim (54). Dia memastikan keanggotaan Kadin dari Salim dkk akan dinonaktifkan.

"Kami menyayangkan tindakan pengurus Kadin Kota Cilegon dan mendukung langkah hukum yang diambil Polda Banten," kata Anindya dalam keterangannya dilansir situs Kadin Indonesia, Minggu (18/5/2025).

"Secara internal, Kadin mengambil tindak tegas dengan menonaktifkan pengurus Kadin Kota Cilegon yang terlibat pemalakan," tambahnya.

Anindya menyesalkan peristiwa saat ketiga tersangka mendatangi kantor PT Chengda, kontraktor utama pembangunan CAA, untuk menanyakan janji yang pernah diberikan. Sebab, saat diskusi berlangsung, terjadi adegan yang menimbulkan kesan intimidasi dan pemalakan.

"Kadin menyesalkan peristiwa itu karena sudah menyebabkan kegaduhan yang tidak perlu," ucapnya.

Oknum Kadin Cilegon Jadi Tersangka

Sebelumnya, Muh Salim ditetapkan sebagai tersangka karena meminta proyek senilai Rp 5 triliun tanpa melalui proses lelang. Ia langsung ditahan setelah gelar perkara dilakukan.

"Pada pukul 21.00 WIB, telah dilaksanakan gelar perkara penetapan tersangka dan penahanan," ujar Dirkrimum Polda Banten Kombes Dian Setyawan, Jumat (16/5).

Muh Salim diduga menggerakkan massa untuk melakukan aksi di lokasi proyek PT China Chengda Engineering. Selain terhadap Muh Salim, polisi menetapkan dua orang lain sebagai tersangka: Wakil Ketua Kadin Bidang Industri Ismatullah (39) dan Ketua HNSI Rufaji Jahuri (50).

"Muh Salim dan Ismatullah menemui pihak PT Total (perwakilan PT Chengda) dan memaksa meminta proyek," kata Dian.

Dalam pertemuan itu, Ismatullah bahkan disebut menggebrak meja saat menuntut proyek tanpa melalui proses lelang. Sementara itu, Rufaji Jahuri diduga mengancam akan menghentikan proyek jika HNSI tidak dilibatkan.

Simak Video: Acungan Jempol Ketua Kadin Cilegon Usai Jadi Tersangka Pemerasan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

FIFA resmi menghukum Indonesia terkait insiden diskriminasi yang terjadi saat laga Timnas Indonesia vs Bahrain pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 25 Maret lalu.

Hal itu diungkap Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga dalam keterangan resmi Minggu (11/5) pagi. Arya mengatakan FIFA sudah mengirim surat keputusan kepada PSSI kemarin, Sabtu (10/5).

"Jadi kita kemarin sudah mendapatkan surat dari FIFA. Dengan referensi FDD-23338 tentang Pasal 15 Diskriminasi, jadilah keputusan dari FIFA yang menyatakan PSSI harus bertanggung jawab atas perilaku diskriminatif suporter pada saat Indonesia melawan Bahrain yang dimainkan tanggal 25 Maret 2025 lalu," ujar Arya.

Dalam surat tersebut, FIFA mengatakan sejumlah suporter Indonesia melakukan pelanggaran diskriminasi saat laga Timnas Indonesia vs Bahrain berjalan 80 menit.

"Berdasarkan laporan pertandingan tersebut, FIFA menyatakan bahwa suporter tuan rumah Indonesia paling aktif di tribune utara dan selatan."

"Peristiwa insiden terjadi di sektor 19, disebabkan oleh suporter Indonesia, pada menit ke-80, sekitar 200-300 suporter tuan rumah meneriakkan slogan xenophobia [ujaran kebencian]: 'Bahrain bla bla bla'," kata Arya menambahkan.

Atas pelanggaran tersebut, Indonesia mendapat dua hukuman dari FIFA. PSSI mendapat hukuman denda lebih dari Rp400 juta, dan PSSI wajib mengurangi jumlah penonton di laga kandang berikutnya.

"Akibatnya yang pertama, PSSI didenda hampir setengah miliar rupiah, atau sekitar Rp400 juta lebih," ucap Arya.

"Kemudian yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas. Dengan menutup sekitar 15 persen dari kursi yang tersedia, ini terutama di tribune di belakang gawang, artinya di utara dan selatan," sambung Arya.

Timnas Indonesia selanjutnya akan menjalani laga kandang melawan China di Stadion GBK, 5 Juni mendatang, pada lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Namun, Arya mengatakan FIFA tetap memberi kesempatan laga Indonesia vs China disaksikan penonton secara kuota penuh. Dengan syarat, kuota 15 persen penonton itu diberikan kepada komunitas anti-diskriminasi.

"Dan kita harus memberikan rencana kepada FIFA, rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan. Tapi FIFA juga memberikan ruang untuk alternatif, boleh saja 15 persen itu diberikan, tapi kepada komunitas anti-diskriminasi, atau komunitas khusus, seperti keluarga. Dan mereka harus memasang spanduk anti-diskriminasi," ucap Arya.

BATAM, KOMPAS.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia akan segera berkoordinasi dengan pihak Imigrasi terkait upaya deportasi terhadap CS, warga negara asing asal Tiongkok yang diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan muda di Batam, Kepulauan Riau.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap kasus ini.

"Pertama, bagaimanapun saya mengecam segala bentuk kekerasan. Kekerasan itu tidak dibenarkan, apalagi terhadap perempuan," ujar Immanuel dilansir dari Tribunnews.com, Kamis (1/5/2025).

"Yang kedua, kita juga bakal melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi untuk mendorong WNA tersebut dideportasi. Langkah-langkah ini kita lakukan agar masyarakat tidak menganggap semua WNA memiliki perilaku seperti ini. Kita mengecam tindakan tersebut," tegasnya.

Kasus ini mencuat setelah IRS (20), perempuan asal Jodoh, Kota Batam, mengaku mengalami penganiayaan oleh CS.

Akibat kejadian itu, IRS mengalami trauma berat dan belum bisa menjalani aktivitas normal.

"Korban masih trauma, bahkan tidak mau keluar dari rumah. Dia sangat takut dan merasa tidak aman, apalagi tahu pelaku masih bebas dan bekerja di Batam," ungkap Butong, anggota keluarga korban.

IRS telah menjalani visum dan menyerahkan bukti medis ke pihak berwenang. Selain dugaan kekerasan fisik, keluarga korban menilai tindakan CS juga melanggar ketertiban umum dan seharusnya menjadi dasar kuat untuk deportasi.

Yang mengejutkan, meskipun sebelumnya disebutkan bahwa CS telah dideportasi, kenyataannya ia masih berada di Batam dan bekerja secara legal dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Hal ini membuat keluarga korban merasa kecewa terhadap pihak Imigrasi.

"Waktu itu orang Imigrasi bilang sudah dicabut izin tinggalnya dan pelaku akan dideportasi. Tapi kenyataannya sekarang dia masih kerja seperti biasa di Batam," kata Butong.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Imigrasi Batam, Kharisma Rukmana, mengatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan, tidak ditemukan pelanggaran keimigrasian oleh CS.

“Sudah dilakukan tahap mediasi terhadap perwakilan demonstran kemarin. Kita menjelaskan bahwa tidak ada pelanggaran keimigrasian, sebab sudah ada surat SP3 terkait kasus dari CS. Kami juga melakukan pemeriksaan, dan ternyata memang tidak ada pelanggaran keimigrasian,” jelas Kharisma.

Canberra (ANTARA) - Tarif-tarif yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) berisiko membawa dunia kembali ke "hukum rimba," di mana negara-negara kecil dan lemah menjadi pihak yang paling menderita, kata Duta Besar (Dubes) China untuk Australia Xiao Qian dalam artikel yang diterbitkan dalam harian lokal The Australian pada Jumat (25/4).

Baru-baru ini, AS tanpa pandang bulu memberlakukan tarif terhadap semua mitra dagangnya, memaksa mereka untuk memulai apa yang disebut sebagai negosiasi tarif resiprokal dan menuntut setiap negara untuk memberikan konsesi yang signifikan, ungkap Xiao, seraya menyerukan kepada masyarakat internasional untuk tetap menerapkan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap tindakan semacam itu.

"Jika AS dibiarkan bertindak sewenang-wenang, dunia akan kembali ke 'hukum rimba', di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan semua negara akan menjadi korban," ujar Xiao.

Delapan puluh tahun lalu, sebagai respons terhadap kehancuran Perang Dunia II, negara-negara mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencegah perang, menyelesaikan perselisihan, dan mendorong pembangunan global.

Sejak saat itu, kata Xiao, sistem internasional yang berpusat pada PBB berdasarkan hukum internasional telah memungkinkan semua negara, terlepas dari skala atau kekuatannya, untuk berinteraksi secara setara dalam kerja sama dan kompetisi global, yang mendorong kemajuan bersama.

Saat ini, sebut dia, AS secara terang-terangan memberlakukan tarif terhadap seluruh dunia dan menjalankan politik hegemonik serta penindasan unilateral di bidang ekonomi dan perdagangan.

"Dalam menghadapi hegemoni, sikap patuh dan kompromi tidak akan menghasilkan apa-apa dan konsesi yang berlebihan hanya akan membuat pihak penekan menjadi semakin berani, yang pada akhirnya akan berujung pada kekalahan bersama dan kegagalan dalam menyelesaikan masalah," ujarnya.

Ia mengatakan China merupakan pendukung teguh multilateralisme dan tatanan internasional berbasis aturan, yang secara konsisten mengadvokasi penyelesaian perbedaan melalui dialog dan negosiasi.

Dalam menghadapi intimidasi sepihak AS, Xiao menyatakan China akan dengan tegas melindungi hak-haknya dan membantu mencegah kembalinya dunia tanpa hukum, di mana kekuatan yang menentukan kebenaran.

Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) mengamankan tiga warga negara asing (WNA) asal China karena diduga melanggar administrasi keimigrasian. Dua orang merupakan investor tambang dan satu lainnya kapten kapal.

"Ketiga orang asing kami amankan hanya untuk dimintai keterangan," ujar Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tikim) Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju Muhammad Adam kepada wartawan, Kamis (24/4/2025).

Ketiga WNA tersebut masing-masing berinisial ZZ (54), WZ (32), dan HZ (57). Mereka diamankan di Kabupaten Pasangkayu pada Rabu (23/4).

"Saat ini (ketiganya) masih dilakukan pemeriksaan di ruang penyidikan Kantor Imigrasi," terangnya.

Sejauh ini, lanjut Adam, belum ditemukan pelanggaran serius dari ketiga WNA tersebut. Dokumen keimigrasian mereka juga dinyatakan lengkap namun, ada perbedaan antara wilayah kerja dan domisili yang tertera dalam dokumen.

"Secara administrasi, ketiganya terdaftar di Jakarta, tapi mereka melakukan aktivitas kerja di Kabupaten Pasangkayu. Ini yang menjadi perhatian kami," jelasnya.

Ia menuturkan pemeriksaan ini dilakukan secara persuasif. Pihaknya hanya memberikan pengarahan agar ketiga WNA itu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pemeriksaan ini hanya sebatas memberikan pemahaman soal regulasi yang benar. Kami ingin memastikan mereka bekerja sesuai aturan di lokasi kerja," imbuhnya.

Video: Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China

Video: Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China

IDXChannel - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent mendorong Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia untuk melakukan perombakan besar-besaran.

Dilansir dari Politico pada Kamis (24/4/2025), Bessent menyatakan AS tidak akan mundur dari kedua lembaga keuangan internasional itu.

"America First tidak berarti America Alone," kata Bessent dalam pidatonya di sela-sela Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia.

Dalam pidatonya, dia mengkritik IMF karena terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengatasi perubahan iklim, isu gender, dan isu sosial lainya, sementara gagal meminta pertanggungjawaban negara-negara yang diberi pinjaman uang untuk melaksanakan reformasi ekonomi.

"IMF dan Bank Dunia memainkan peran penting dalam sistem internasional," kata Bessent.

"Dan Pemerintahan Trump ingin bekerja sama dengan mereka — selama mereka dapat tetap setia pada misi utama mereka," katanya.

Bessent menguraikan beberapa perubahan yang diinginkan AS di IMF dan Bank Dunia. Ia mengatakan Bank Dunia harus menghentikan diskriminasi terhadap sejumlah sumber energi, terutama bahan bakar fosil dan energi nuklir. Bessent juga mengkritik status negara berkembang yang disematkan Bank Dunia terhadap China.

"Meskipun telah mengorbankan banyak pasar Barat, kebangkitan China berlangsung cepat dan mengesankan," kata Bessent.

"Tetapi jika China ingin memainkan peran dalam ekonomi global, maka negara itu perlu naik kelas," katanya.

China juga mendominasi krtitik Bessent tentang IMF. Dia mengatakan lembaga itu perlu mengambil sikap yang lebih tegas terhadap praktik ekonomi Beijing.

"IMF perlu memanggil negara-negara seperti China yang telah menjalankan kebijakan yang mendistorsi ekonomi global dan praktik mata uang yang tidak transparan selama beberapa dekade," kata Bessent. (Wahyu Dwi Anggoro)

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan perombakan besar-besaran terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu) AS. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyebut departemen yang dipimpinnya itu telah menjadi terlalu "gemuk" dan tidak efektif.

Rubio, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), mengumumkan restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (22/4) waktu setempat. Langkah itu, sebut Rubio, akan memangkas posisi-posisi dan mengurangi kantor divisi dalam departemen tersebut, termasuk kantor demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Rubio menyebut langkah itu sebagai perombakan besar-besaran dalam tubuh Departemen Luar Negeri AS, yang telah lama menjadi momok bagi kalangan konservatif AS, meskipun garis besarnya tidak sedrastis beberapa rencana kebijakan yang telah beredar.

"Dalam bentuknya saat ini, Departemen ini gemuk, birokratis, dan tidak dapat menjalankan misi diplomatiknya yang penting di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio dalam pernyataannya, merujuk pada persaingan yang terjadi antara AS dan China.

"Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal daripada memajukan kepentingan nasional inti Amerika," sebutnya, yang dipandang sebagai sindiran untuk kritikan sayap kanan soal demokrasi AS dan promosi HAM.

Salah satu perubahan utama yang dilakukan adalah penghapusan sebuah divisi -- yang sekarang dipimpin oleh Wakil Menlu AS -- yang bertanggung jawab atas "keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia".

Divisi itu akan digantikan oleh kantor baru yang mengatur "koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan", yang akan menyerap fungsi Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) -- yang disingkirkan sejak awal periode kedua Trump dengan penghapusan lebih dari 80 persen programnya.

Kantor baru itu akan mengawasi sebuah biro yang mengatur "demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama". Hal ini merupakan pergeseran dari biro "demokrasi, hak asasi manusia, dan tenaga kerja" yang saat ini ada, yang mencakup advokasi hak-hak pekerja dan perlindungan di luar negeri.

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

Perombakan ini juga akan menutup Kantor Operasi Konflik dan Stabilisasi, yang kegiatannya mencakup satuan tugas yang mengantisipasi dan berupaya mencegah kekejaman di luar negeri sebelum terjadi.

Turut dihapus juga adalah kantor yang menangani kejahatan perang, yang tugasnya baru-baru ini mencakup pendokumentasian perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina. Kantor bernama resmi Kantor Keadilan Pidana Global itu sebelumnya memantau kejahatan perang dan kekejaman di seluruh dunia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengatakan bahwa berakhirnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi kantor itu akan berakhir, dan bahwa area fokus kantor itu "dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, lebih cekatan, dan lebih cepat".

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

TANGERANG, KOMPAS.com - Sebanyak dua warga negara China ditangkap petugas Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang karena bekerja secara ilegal menggunakan visa kunjungan wisata.

Keduanya, berinisial XZ dan ZJ, terjaring dalam pengawasan keimigrasian di dua lokasi berbeda, yakni kawasan Green Lake City, Cipondoh, Kamis (10/2025) dan di Pantai Indah Kapuk 2 pada Jumat (11/4/2025).

“XZ ditemukan bekerja sebagai kuli bangunan dengan mengerjakan pemotongan kayu furniture, rak display, dan kusen aluminium. Sementara ZJ bertugas sebagai mandor yang mempersiapkan pembukaan operasional perusahaan,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Hendro Tri Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Keduanya menyalahgunakan visa kunjungan wisata indeks B1 yang hanya diperuntukkan untuk kegiatan non-komersial, seperti wisata, pertemuan, atau pengobatan.

Selama di Indonesia, XZ menerima upah dan fasilitas tempat tinggal dari perusahaan, sedangkan ZJ difasilitasi akomodasi selama berada di Indonesia.

Tentunya ini bertentangan dengan ketentuan visa B1 dengan izin tinggal kunjungan hanya selama 30 hari.

"XZ bekerja sebagai kuli bangunan sejak Februari 2025. Sementara ZJ sudah mulai bekerja dari 12 Maret 2025," kata Hendro.

XZ dan ZJ diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pelanggaran ini diancam pidana penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp 500 juta.

Saat ini, Imigrasi masih mendalami temuan tersebut untuk menentukan tindak lanjut.

“Jika ditemukan cukup bukti, akan dilakukan penyidikan pidana. Jika tidak, tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan akan dijalankan,” ucap Hendro.

"PB melanggar izin tinggal karena tidak sesuai prosedur keimigrasian,"

Medan (ANTARA) - Kantor Imigrasi kelas I TPI 1 Polonia, Medan, Sumatera Utara mengamankan pria berinisial PB (40) warga negara asing (WNA) asal China di wilayah itu yang melanggar izin tinggal.

"PB melanggar izin tinggal karena tidak sesuai prosedur keimigrasian," ujar Kepala Kantor Imigrasi kelas I TPI 1 Polonia Ridha Sah Putra di Medan, Kamis.

Ridha mengatakan pengamanan ini dilakukan berawal dari adanya informasi adanya WNA yang bekerja di restoran China, Kecamatan Medan Maimun, Medan.

Kemudian, petugas mengamankan WNA asal China tersebut pada Jumat (11/4) yang sebelumnya masuk ke Indonesia pada Februari 2025, setelah dilakukan operasi intelijen keimigrasian dan mengumpulkan bukti yang cukup.

"Dalam pengamanan itu, PB merupakan juru masak di restoran tersebut, dimana pekerjaan ini tidak sesuai izin yang diberikan," ucapnya.

Ridha menjelaskan, dimana PB dilakukan pemeriksaan administrasi sebagai direktur utama di salah satu perusahaan di Kota Medan yang bergerak taman rekreasi anak.

Selain itu, dalam dokumen yang didapatkan PB tinggal komplek di Kabupaten Deli Serdang.

"Setelah dilakukan pengecekan alamat perusahaan itu tidak ada, begitu juga sudah tidak tinggal di komplek tersebut," katanya.

Ridha menambahkan PB pemegang izin tinggal terbatas sebagai penanam modal asing atau investor, diketahui dalam dokumen perusahaan sebesar Rp10 miliar,

"Kami sudah melakukan pengecekan di perusahaan tersebut diduga investasi itu tidak benar," tutur dia.

Ia mengatakan pengakuan PB tersebut, dirinya ingin membuat taman rekreasi hanya saja tidak dilakukan sampai saat ini, sehingga ada rekan warga negara Indonesia mengajak menjadi juru masak tersebut.

"Dalam waktu dekat ini, kami akan melakukan tindakan deportasi dan dilakukan pencegahan maupun penangkalan," kata dia.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Teodorus Simarmata mengapresiasi atas kinerja Imigrasi Polonia upaya dalam pengawasan orang asing.

"Diharapkan kepada masyarakat yang mengetahui adanya orang asing yang mencurigakan agar memberi informasi agar dilakukan tindakan administrasi, dan konsekuensi deportasi," ucapnya.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Hukum (Kemenkum) menyampaikan capaian kinerja untuk triwulan 2025. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara yang paling tinggi mengajukan hak paten di dunia.

"Saat ini kita di Indonesia untuk merek maupun permohonan paten, berdasarkan data karena kita menggunakan data dari WIPO (Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia), kita adalah negara yang tertinggi permintaan untuk pendaftaran baik itu paten maupun merek," kata Supratman dalam paparannya di gedung Kemenkum, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

Kata Supratman, Indonesia mengalahkan negara besar lain, seperti Amerika dan China. Supratman menyebut hal itu sebagai bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya hak paten.

"Mengalahkan negara-negara besar termasuk Amerika, China, Korea, negara-negara industri," sebutnya.

Kemenkum, sebut Supratman, juga telah menyelesaikan proses naturalisasi terhadap enam atlet sepak bola untuk tim nasional. Mereka adalah Dion Markx, Tim Geypens, Ole Romenij, Dean James, Emil Audero, serta Joey Pelupessy.

"Bertambahnya pemain berkualitas akan membuat Timnas tampil maksimal dalam kompetisi skala internasional," kata Supratman.

Di bidang AHU, Kemenkum telah menyelesaikan 2.900.948 permohonan atau sebesar 99,57% dari total 2.913.595 permohonan yang masuk. Permohonan itu terkait layanan hukum perdata, hukum pidana, badan usaha, hukum tata negara, dan otoritas pusat dan hukum internasional.

Kemenkum juga telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi PP di bidang polhukhankam, pemimipas, komdigi, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, serta peraturan daerah hingga Maret 2025. Capaian harmonisasi ditargetkan dipercepat dengan adanya aplikasi e-Harmonisasi.

"E-Harmonisasi memiliki beberapa keunggulan, yaitu instansi pengusul dapat mengajukan permohonan secara daring, dengan jangka waktu hanya 5 hari kerja, dan prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel," ujar Supratman.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

China resmi mengumumkan akan mengurangi jumlah impor film AS. Hal itu diumumkan Badan Perfilman Nasional China di laman resmi mereka pada Kamis (10/4) menyusul perang tarif yang terjadi antara negara mereka dengan AS.

Salah satu juru bicara Badan Perfilman Nasional China mengonfirmasi hal tersebut setelah ditanya mengenai kenaikan tarif AS atas barang-barang China akan memengaruhi impor film AS.

Ia menyatakan AS telah membuat kekeliruan dengan mengenakan tarif berlebihan kepada China dan meyakini itu akan mengurangi niat baik penonton China terhadap film-film Hollywood.

"Tindakan keliru pemerintah AS untuk menyalahgunakan tarif pada China pasti akan semakin mengurangi dukungan penonton domestik terhadap film-film Amerika," kata Administrasi Film China dalam sebuah pernyataan tanggapan.

"Kami akan mengikuti hukum pasar, menghormati pilihan penonton, dan mengurangi jumlah film AS yang diimpor secara moderat," kata juru bicara tersebut seperti diberitakan Global Times.

Juru bicara tersebut juga menekankan bahwa China sebagai pasar film terbesar kedua di dunia tetap berkomitmen pada keterbukaan tingkat tinggi.

Mereka menekankan bakal tetap memperkenalkan film-film luar biasa dari lebih banyak negara untuk memenuhi permintaan pasar.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan antara kedua negara karena tarif hukuman yang dikenakan pemerintah AS atas impor dari China terus melonjak.

Spekulasi tentang larangan film Hollywood mencuat sejak Selasa (8/4) setelah beberapa blogger Cina yang berpengaruh menyuarakan larangan penayangan film Hollywood yang sejalan dengan pertimbangan otoritas untuk melawan ancaman tarif terbaru dari AS.

Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian kala itu masih enggan menyampaikan keputusan terkait hal tersebut.

"Kami tidak mengomentari apa yang telah dikatakan di Internet. Saya hanya menjelaskan posisi China dengan jelas. Kami akan terus mengambil tindakan tegas untuk melindungi hak dan kepentingan kami yang sah dan sesuai hukum."

Lanjut ke sebelah...

Setelah rencana tersebut diumumkan, beberapa netizen Cina menyuarakan dukungan untuk keputusan tersebut. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa sebenarnya tidak menyukai produk film studio AS terkini.

Data pasar telah menggambarkan penurunan daya tarik film-film Hollywood di China bahkan sebelum pengumuman terbaru.

Hingga Rabu (9/4) sekitar 10 film AS telah dirilis di China sepanjang 2025, tapi hanya Captain America: Brave New World dan A Minecraft Movie yang meraup lebih dari 100 juta yuan.

Pakar dari Akademi Pusat Kebudayaan dan Administrasi Pariwisata Sun Jiashan mengatakan China sebagai pasar siap memainkan peran yang lebih signifikan dalam membentuk masa depan sinema global.

"Keputusan Badan Perfilman Nasional China untuk mengurangi impor film Amerika sejalan dengan lintasan pertumbuhan sinema domestik dan mencerminkan lanskap industri film China yang terus berkembang," kata Sun Jiashan.

Begitu pula dengan profesor Nanjing Normal University sekaligus peneliti Zhang Peng yang menyatakan penonton Cina semakin tertarik pada produksi domestik berkualitas tinggi yang selaras dengan budaya dan nilai-nilai lokal.

Film-film China, seperti The Wandering Earth dan Ne Zha 2, disebut tidak hanya meraih kesuksesan box office tetapi juga memperoleh pengakuan internasional.

"Sementara itu, ketergantungan Hollywood pada sekuel dan waralaba superhero telah menyebabkan stagnasi kreatif, yang semakin mengurangi daya tariknya," kata Zhang.

Terpisah, Presiden AS Donald Trump menertawakan keputusan China mengurangi jumlah film Hollywood yang boleh diputar di negara tersebut. Keputusan itu diambil China sebagai balasan tarif terbaru yang diterapkan Trump.

"Saya rasa saya pernah mendengar hal yang lebih buruk," jawab Trump sambil tertawa seperti diberitakan Variety pada Kamis (10/4).

Pengumuman China mengurangi impor film AS muncul setelah putaran tarif terbaru Trump. Trump mengumumkan jeda 90 hari untuk beberapa negara, tapi tetap menaikkan tarif untuk barang-barang China menjadi 125 persen dan naik lagi menjadi 145 persen per Kamis (10/4) waktu AS. 

Sementara itu, China sudah mengumumkan tarif balasan dengan mematok 84 persen untuk produk-produk AS.

Xiamen (ANTARA) - Pejabat senior Partai Komunis China (CPC) Chen Wenqing mengatakan bahwa supremasi hukum berfungsi sebagai landasan bagi kerja sama internasional yang lebih dalam dan jaminan penting bagi pembangunan bersama.

Chen, yang merupakan anggota Biro Politik Komite Sentral CPC sekaligus Kepala Komisi Urusan Politik dan Hukum Komite Sentral CPC, menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah forum internasional tentang layanan hukum Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra (Belt and Road Initiative/BRI).

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah berupaya untuk memperkuat penegakan hukum internasional dan kerja sama yudisial, mengambil langkah-langkah konkret seperti mendirikan pengadilan komersial internasional dan meluncurkan pusat percontohan untuk arbitrase komersial internasional, kata Chen.

Dia menambahkan bahwa China bersedia bekerja sama dengan semua pihak untuk memperkuat keselarasan hukum, kebijakan, standar dan aturan, serta membangun mekanisme pertukaran dan kerja sama untuk penyelesaian sengketa lintas perbatasan dan pengembangan talenta hukum.

China berharap dapat mengintegrasikan semua sumber daya layanan hukum untuk menyediakan platform yang lebih luas bagi kerja sama multilateral di antara negara-negara mitra Sabuk dan Jalur Sutra, imbuhnya.

Pewarta: Xinhua
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025