BNPT Tegaskan Peran FKPT Jadi Garda Terdepan Cegah Terorisme di Daerah
Kepala BNPT pun menekankan pentingnya FKPT untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara proaktif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). [295] url asal
#bnpt #fkpt #terorisme #radikalisme #kepala-badan-nasional-penanggulangan-terorisme #bentuk-fkpt #fkpt-sulawesi-tenggara #penanggulangan #pol #aksi-terorisme #cegah-terorisme #undang-undang #ancaman-radikal #pentin
Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen. Pol. Eddy Hartono menegaskan pentingnya peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Menurutnya, FKPT jadi garda terdepan dalam upaya pencegahan radikal terorisme di seluruh daerah di Indonesia.
"Undang-undang 5 tahun 2018 itu mengamanatkan kepada kita bahwa pencegahan itu hukumnya wajib. Maka kami bentuk FKPT sesuai undang-undang," jelas Eddy dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).
Sebagai garda terdepan pencegahan radikal terorisme di daerah, Kepala BNPT pun menekankan pentingnya FKPT untuk berkoordinasi dan berkolaborasi secara proaktif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
"Lebih aktif dan bisa berbaur dengan Forkopimda agar upaya pencegahan terorisme di daerah dapat berjalan dengan baik," ungkapnya.
Ia mengingatkan meskipun selama tiga tahun terakhir tidak terjadi aksi terorisme (zero attack terrorism) proses radikalisasi masih terus berlanjut bahkan sering mengincar generasi Z melalui media digital. Berkaitan dengan hal ini, FKPT harus bisa menjadi corong informasi sekaligus menyerap informasi terkait perkembangan radikal terorisme di daerah.
"FKPT harus menjadi tempat menampung informasi, mendeteksi masalah, dan melakukan pemetaan wilayah rawan radikalisme," ujarnya.
Sementara itu, Ketua FKPT Sulawesi Tenggara, Andi Intang Dulung mengajak seluruh pengurus dan anggota FKPT di Indonesia untuk siap menjaga Indonesia khususnya dalam menjaga daerah dari ancaman ideologi radikalisme.
"Harus selalu siap siaga, kita harus mampu mencegah agar tidak berkembang jadi tindakan Radikal terorisme.
Ketua FKPT Sulawesi Tenggara ini pun yakin kerja-kerja FKPT di daerah termasuk dalam hal ini terkait koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintahan daerah pasti mendapatkan dukungan penuh di wilayahnya masing-masing karena semua wilayah pemerintahan dari desa hingga provinsi ingin aman dan bebas ancaman radikal terorisme.
"Koordinasi penting, semua daerah pasti ingin aman," tutupnya.
'Lihat juga video: BNPT Resmikan Museum Penanggulangan Terorisme Sekaligus Rayakan HUT Ke-14'
Cegah Terorisme, Pemerintah Awasi Jemaah Tabligh di Masjid Mataram
Pemerintah Mataram awasi jemaah tabligh menjelang Ramadan 2025 untuk cegah terorisme. Koordinasi dengan masjid dan lingkungan jadi syarat utama. [344] url asal
#terorisme #jemaah-tabligh #mataram #ramadan-2025 #jamaah #izin #cegah #cegah-terorisme #nusa-tenggara-barat #masjid-mataram #indonesia #bali #pemerintah-awasi-jemaah-tabligh #takmir #keberadaan-jemaah #masjid-at-taq
Mataram - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengawasi keberadaan jemaah tabligh atau dai kompor menjelang Ramadan 2025. Hal ini untuk mengantisipasi terorisme.
"(Ini dilakukan) dalam rangka antisipasi kami terhadap orang asing yang masuk ke wilayah kami. Kegiatan dakwah pun (akan) kami rapikan," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mataram, Zarkasyi, di Mataram, Rabu (26/2/2025).
Zarkasyi menyebut kegiatan para jamaah tabligh mulai kembali ramai beberapa pekan terakhir menjelang Ramadan. "Kami dapat laporan ada yang masuk di beberapa masjid. Kalau seperti itu kami arahkan langsung ke Masjid At-Taqwa," jelas Zarkasyi.
Kegiatan para jemaah tabligh yang kerap menetap dari satu masjid ke masjid lain itu dilakukan tanpa koordinasi atau izin ke camat hingga kepala lingkungan. Bahkan mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia.
"(Jamaah tabligh) ini kan nggak ada jadwal, nggak pernah menginformasikan ke kami, kapan dia datang. Tiba-tiba (saja) datang dari Bali, Jakarta, Lampung, dan lainnya," jelas mantan Camat Ampenan tersebut.
Zarkasyi menegaskan jemaah tabligh harus mendapatkan izin dari pengurus masjid untuk meminimalisasi potensi gesekan dengan warga. "Paling tidak harus ada koordinasi dengan kepala lingkungan setempat dan takmir masjid. Sehingga (kegiatan ini) tidak menimbulkan penolakan-penolakan (warga)," tandasnya.
(nor/nor)
BNPT Cegah Terorisme lewat Kolaborasi Kewirausahaan Mitra Deradikalisasi
Dengan upaya memberikan wawasan kewirausahaan, diharapkan dapat membuat mitra deradikalisasi itu mendapat kesejahteraan. [404] url asal
#bnpt #penanggulangan #pencegahan #penyebaran #badan #bahasa #penanggulangan-terorisme #badan-nasional-penanggulangan-terorisme #eddy-hartono #fokus-bnpt #bnpt-komjen #bnpt-cegah-terorisme #kolaborasi-kewirausahaa
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk mencegah terorisme. Pencegahan dilakukan lewat cara kewirausahaan kepada mitra deradikalisasi.
Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono mengatakan kolaborasi ini sebagai upaya negara hadir melakukan pencegahan terhadap penyebaran paham-paham radikal terorisme. Pencegahan terorisme dan masalah deradikalisasi jadi fokus BNPT kali ini.
"Jadi sebagai mitra kami, mitra daerah, kami berkolaborasi untuk yang PNM, memberikan wawasan kewirausahaan, sehingga kerja-kerja ini lebih aplikatif dan dirasakan oleh mitra deradikalisasi. Supaya kesejahteraan ini tumbuh berkembang, kesejahteraan di dalam keluarga dan lingkungan masyarakat," kata Eddy kepada wartawan seusai pertemuan di Menara PNM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/13/2024).
Eddy ingin orang-orang yang pernah terpapar paham radikal ini dapat kembali ke masyarakat. Dengan upaya memberikan wawasan kewirausahaan, diharapkan dapat membuat mitra deradikalisasi itu mendapat kesejahteraan.
"Sehingga mitra-mitra deradikalisasi ini terintegrasi secara sosial, bisa bergabung dengan masyarakat, dan dapat diterima oleh masyarakat, dan bisa berkesinambungan untuk memenuhi kesejahteraan hidupnya," kata dia.
Eddy menilai, pribadi seseorang dapat menangkal paham radikal terorisme bisa dibangun atau berasal keluarga dan kesejahteraan. Untuk mendapat kesejahteraan itu, maka mitra deradikalisasi wajib memiliki keterampilan atau pekerjaan.
"Nah, oleh sebab itu kami akan fokus kepada mitra-mitra deradikalisasi supaya mendapat keterampilan, mendapat usaha untuk tadi itu, bahwa kedepan ini lebih sesuai dengan kebijakan Pak Presiden, yaitu meningkatkan ketahanan pangan," ungkapnya.
Pada kesempatan serupa, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan kolaborasi ini memberikan kesempatan baginya untuk mendapat informasi terkait kondisi masyarakat. Informasi itu selanjutnya digunakan untuk mewujudkan program yang efektif di masyarakat.
"Kami juga butuh informasi dari BNPT, agar program-program pemberdayaan kami tepat, kesasaran. Pasti BNPT ada informasi tentang situasi masyarakat di bawah. Dan untuk sebuah program pemberdayaan yang efektif, harus berdasarkan data dan informasi yang memadai," jelas Arief.
Kolaborasi antara BNPT dan PNM sejatinya sudah terjalin sejak 2021. Namun kala itu, kolaborasi masih sebatas bertukar informasi.
"Sekarang kami lebih kepada aksi-aksi lapangan. Kalau yang 2021 sampai kemarin lebih banyak oper data, tukar-mentukar informasi, dan sekarang dalam bentuk aksi-aksi konkret," kata Arief.
Arief sepakat dengan dengan Eddy soal membangun kesejahteraan warga agar tak mudah terpapar paham radikal. Untuk itu dia mendukung penuh semua upaya mencegah terorisme dan radikalisme yang digagas BNPT.
"Yang penting kan ekonominya, kesejahteraannya yang terdukung kan. Kalau bahasa beliau tadi, ini mohon maaf Pakm bahasa beliau tanahnya kita tidak suburkan. Dengan ekonominya yang meningkat, tanahnya tidak kita suburkan untuk tumbuhnya tadi (radikalisme atau terorisme)," ucapnya.
(aud/aud)