JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah belum mengadakan rapat koordinasi membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

Namun, menurut dia, para menteri kabinet mulai berkonsultasi. Salah satunya dengan partai politik (parpol) yang menjadi peserta pemilihan umum (pemilu).

Hal ini dikatakan Yusril usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

"Memang belum ada rapat koordinasi secara langsung untuk membahas masalah (putusan MK) ini, tapi konsultasi antar para menteri juga dengan parpol-parpol itu sudah terjadi untuk membahas implikasi dari putusan MK," kata Yusril, Jumat.

Yusril mengatakan, putusan MK menyatakan bahwa pasal 222 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bertentangan dengan UUD 1945.

Oleh karenanya, usai putusan MK, Pemerintah bersama DPR RI perlu membahas pengaturan baru untuk mengakomodasi putusan MK. Pengaturan baru itu bisa ditempuh dengan revisi undang-undang.

Di sisi lain, Yusril menyebut, pihaknya akan mengacu pada panduan MK untuk mengakomodasi putusan baru tersebut.

"MK sudah memberikan panduan yang disebut dengan konstitutional engineering, lima panduan itu tidak terlalu sulit dilaksanakan, jadi salah satu panduannya dikatakan oleh MK itu jangan sampai terlalu banyak, tetapi jangan juga terlalu sedikit calon presiden," ujar Yusril.

"Jadi, katakanlah Pak Saldi (Hakim MK) mengatakan ada 30 parpol peserta pemilu, apakah maksimum. Tapi, kalau 30 kan banyak juga kan," katanya lagi.

Intinya, menurut Yusril, Pemerintah dan DPR RI perlu mengatur mekanisme lebih lanjut, sehingga pemilihan presiden (pilpres) tidak melahirkan begitu banyak pasangan calon yang membuat tidak efektif, maupun melahirkan calon tinggal karena adanya ambang batas.

"Jadi bagaimana mekanismenya? In between antara terlalu banyak atau terlalu sedikit, nah itu yang mesti dikompromikan. Tapi, pada prinsipnya threshold tidak ada lagi, jadi satu parpol yang tidak mau bergabung, nah dia tidak bisa dipaksa, dia mau mencalonkan silakan saja," ujar Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menyampaikan, sikap pemerintah nanti akan dibawa ke DPR untuk dibahas bersama. Namun, dia tidak menyebut kapan sikap pemerintah akan disampaikan.

"Satu sikap nanti dibawa ke DPR karena memang memerlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru. (Sikapnya) Belum, kan masih lama sebenarnya, itu untuk Pilpres tahun 2029," katajelas Yusril.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf merespons Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, yang menilai tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres setelahpresidential threshold 20 persen dihapus. Dede Yusuf menganggap itu sebagai masukan.

"Semua akan dijadikan masukan yang baik. Nanti dirumuskan di panja RUU saja, dengan harmonisasi akhir bersama MK," kata Dede Yusuf saat dihubungi, Sabtu (4/1/2025).

Dede meyakini akan ada banyak ide dan gagasan untuk membatasi jumlah capres. Dia menyebut proses revisi UU Pemilu masih panjang.

"Karena pasti akan banyak konsep dan gagasan, proses masih panjang paling tidak ada setahun ini untuk melakukan kolaborasi ide," ucap dia.

Pernyataan Yusril

Sebelumnya diberitakan, Mahkamah Konstitusi (MK) meminta ada aturan atau rekayasa sehingga calon presiden dan wakil presiden yang diajukan partai politik tidak terlalu banyak buntut dihapusnya presidential threshold 20 persen. Yusril Ihza Mahendra menilai tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres.

"Kalau membaca pertimbangan hukum dan diktum putusan, tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres, karena hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, akan mengembalikan presidential threshold yang justru sudah dibatalkan oleh MK," kata Yusril saat dihubungi, Jumat (3/1/2025).

Dia mengatakan putusan MK membuat setiap parpol berhak mengusung calon presiden. Selain itu, Yusril menyebut MK juga tetap mempersilakan jika parpol mau berkoalisi mencalonkan presiden-wakil presiden.

"MK tegas menyatakan setiap parpol peserta pemilu berhak mencalonkan capres. Kalau mereka mau bergabung mencalonkan seseorang, silakan bergabung," ucapnya.

Dia menggarisbawahi panduan MK agar gabungan parpol jangan sampai mendominasi pilpres. Menurutnya, hal itulah yang harusnya dibatasi.

"Panduan MK justru memberikan arahan agar, jika parpol-parpol bergabung mencalonkan capres-cawapres, agar jangan sampai mendominasi. Di sinilah pembatasan itu perlu sampai maksimum berapa persen dari total parpol peserta pemilu bisa bergabung mencalonkan seseorang capres. Ini yang perlu dirumuskan secara hati-hati agar norma UU yang nanti dibuat tidak bertabrakan dengan putusan MK ini," jelasnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) meminta ada aturan atau rekayasa sehingga calon presiden dan wakil presiden yang diajukan partai politik tidak terlalu banyak buntut dihapusnya presidential threshold 20 persen. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres.

"Kalau membaca pertimbangan hukum dan diktum putusan, tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres, karena hal itu, baik langsung maupun tidak langsung, akan mengembalikan presidential threshold yang justru sudah dibatalkan oleh MK," kata Yusril saat dihubungi, Jumat (3/1/2025).

Dia mengatakan putusan MK membuat setiap parpol berhak mengusung calon presiden. Selain itu, Yusril menyebut MK juga tetap mempersilakan jika parpol mau berkoalisi mencalonkan presiden-wakil presiden.

"MK tegas menyatakan setiap parpol peserta Pemilu berhak mencalonkan capres. Kalau mereka mau bergabung mencalonkan seseorang silakan bergabung," ucapnya.

Dia menggarisbawahi panduan MK agar gabungan parpol jangan sampai mendominasi pilpres. Menurutnya, hal itu yang harusnya dibatasi.

"Panduan MK justru memberikan arahan agar jika parpol-parpol bergabung mencalonkan capres-cawapres agar jangan sampai mendominasi. Di sinilah pembatasan itu perlu sampai maksimum berapa persen dari total parpol peserta Pemilu bisa bergabung mencalonkan seseorang capres. Ini yang perlu dirumuskan secara hati-hati agar norma UU yang nanti dibuat tidak bertabrakan dengan putusan MK ini," jelasnya.

Dia mengatakan aturan yang ada harus mengantisipasi kemungkinan mayoritas partai berkoalisi. Dia mengatakan harus ada batasan agar suatu koalisi tak mendominasi Pilpres.

"Jangan sampai parpol peserta pemilu bergabung tanpa batas, misal ada 20 parpol ikut pemilu, lantas 19 partai gabung ajukan satu paslon, sisa satu partai yang hanya bisa ajukan satu calon lagi, akhirnya hanya ada dua paslon saja. Ini yang harus dipikirkan bagaimana membatasi gabungan partai agar tidak mendominasi seperti dikatakan MK," ujarnya.

Sebelumnya, MK membacakan putusan perkara nomor 62/PUU-XXI/2023 di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1). MK mengabulkan permohonan yang pada intinya menghapus ambang batas pencalonan presiden.

"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Ketua MK Suhartoyo.

MK pun meminta pemerintah dan DPR RI melakukan rekayasa konstitusional dalam merevisi UU Pemilu. Tujuannya, agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak membeludak.

Simak juga video: Menko Yusril Minta Semua Pihak Hormati Putusan MK soal Sengketa Pilkada

[Gambas:Video 20detik]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Isi pasal itu mengatur syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold.

"Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir. Putusan itu bersifat final dan mengikat (final and binding)," kata Yusril dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Yusril menegaskan, semua pihak termasuk pemerintah terikat dengan putusan MK. Pemerintah menyadari permohonan untuk menguji ketentuan Pasal 222 UU Pemilu itu telah dilakukan lebih dari 30 kali, dan baru pada pengujian terakhir ini dikabulkan.

Yusril menyebut pemerintah melihat ada perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu itu. "Namun apapun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormati dan tidak dapat mengomentari, karena semua itu adalah kewenangan MK yang bersumber dari UUD 45," ucap Yusril.

Setelah adanya tiga Putusan MK Nomor 87, 121, dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden itu, maka pemerintah akan membahas implikasinya terhadap pelaksanaan Pilpres 2029.

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan presidential threshold, maka pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," ujar Yusril.

Yusril mengeklaim, pemerintah akan melibatkan berbagai pihak dalam pembahasan dampak putusan MK itu. "Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat pemilu, dan masyarakat tentu akan dilibatkan dalam pembahasan itu nantinya," ujar Yusril.

Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump mengonfirmasi pada hari Senin (18/11) bahwa ia berencana untuk mengumumkan keadaan darurat nasional.

Kondisi darurat nasional di AS tersebut terkait keamanan perbatasan dan penggunaan pasukan militer untuk melakukan deportasi massal terhadap migran tidak berdokumen di Negeri Paman Sam.

Imigrasi merupakan isu utama dalam kampanye pemilihan, dan Trump telah berjanji untuk mendeportasi jutaan orang dan menstabilkan perbatasan dengan Meksiko setelah jumlah migran yang menyeberang ke AS secara ilegal mencapai rekor selama pemerintahan Presiden Joe Biden.

Di platform media sosialnya Truth Social, Trump mengabarkan unggahan terbaru yang oleh seorang aktivis konservatif AS ini diartikan sebagai kesiapan untuk mengumumkan keadaan darurat nasional dan akan menggunakan aset militer untuk membalikkan invasi di era Biden melalui program deportasi massal."

"Benar," ucap Trump mengonfirmasi hal tersebut usai memastikan kemenangannya kembali secara luar biasa dalam pemilihan presiden (Pilpres) AS 2024 setelah mengalahkan , capres dari Partai Demokrat Kamala Harris pada tanggal 5 November 2024.

Trump telah mengumumkan kabinet yang menampilkan garis keras imigrasi, menunjuk mantan kepala pelaksana Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai Tom Homan sebagai "raja perbatasan"-nya.

Tom Homan muncul di Konvensi Nasional Partai Republik pada bulan Juli 2024, sambil memberi tahu para pendukungnya sekaligus menyindir Biden.

"Saya mendapat pesan kepada jutaan imigran ilegal bahwa Joe Biden telah dibebaskan di negara kita: Sebaiknya kalian mulai berkemas sekarang," ujar Tom Homan, seperti dilansir AFP.

Pihak berwenang memperkirakan bahwa sekitar 11 juta orang tinggal di Amerika Serikat secara ilegal. Rencana deportasi Trump diperkirakan akan berdampak langsung pada sekitar 20 juta keluarga.

Sementara pemerintah AS telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mengelola perbatasan selatannya dengan Meksiko, Trump telah meningkatkan kekhawatiran dengan mengklaim bahwa "invasi" sedang berlangsung oleh para migran, yang menurutnya akan memperkosa dan membunuh orang Amerika.

Selama kampanyenya, Trump berulang kali mencela imigran tidak berdokumen, menggunakan retorika yang menghasut tentang orang asing yang "meracuni darah" Amerika Serikat dan menyesatkan audiensnya tentang statistik dan kebijakan imigrasi.

Trump belum menguraikan tindakan kerasnya terhadap imigrasi secara terperinci, tetapi selama kampanye pemilihannya berulang kali berjanji untuk memberlakukan Undang-Undang Musuh Asing tahun 1798 untuk mempercepat deportasi.

Para kritikus mengatakan undang-undang tersebut sudah ketinggalan zaman dan merujuk pada penggunaan terakhirnya selama Perang Dunia II untuk menahan warga Amerika keturunan Jepang di kamp-kamp interniran tanpa proses hukum yang semestinya.

Jumlah pertemuan patroli perbatasan AS dengan migran yang menyeberang dari Meksiko secara ilegal sekarang hampir sama dengan tahun 2020, tahun terakhir masa jabatan pertama Trump, setelah mencapai puncaknya pada rekor 250.000 untuk bulan Desember 2023.