Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengecam keras praktik percaloan tenaga kerja. Praktik tersebut dinilai melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini pencari kerja.

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Fahrurozi menyampaikan, percaloan tenaga kerja termasuk pungutan liar (pungli) terus menghantui para pencari kerja, untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.

“Praktik percaloan juga melanggar hak asasi para pencari kerja untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya,” kata Fahrurozi mengutip Youtube Kemnaker, Kamis (15/5/2025).

Dari sisi perusahaan, Fahrurozi menilai bahwa praktik percaloan dapat berdampak negatif terhadap produktivitas perusahaan. Menurutnya, hal ini sangat memungkinkan perusahaan tidak mendapatkan pekerja/buruh sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.

Dampak jangka panjangnya, kata dia, produktivitas dan daya saing perusahaan dapat terganggu.

“Sehingga dampak dan praktik percaloan dan pungutan liar sangat mengganggu proses rekrutmen tenaga kerja dan juga produktivitas perusahaan,” tuturnya.

Lantaran praktik tersebut dinilai telah melanggar hak asasi manusia dalam mendapat pekerjaan dan mengganggu produktivitas dan daya saing perusahaan, Fahrurozi mengajak semua pihak untuk memberantas percaloan rekrutmen tenaga kerja.

Salah satu upaya yang dilakukan Kemnaker yakni dengan menandatangani deklarasi setop percaloan di sejumlah perusahaan serta membangun komitmen bersama agar proses rekrutmen tenaga kerja adil dan transparan.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas pelaku calo tenaga kerja. Praktik percaloan dinilai merusak ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Dia menyampaikan, proses rekrutmen tenaga kerja harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang.

“Tentu kalau ditanya, Pak Menteri bagaimana kemudian masih ada praktik-praktik percaloan, ya kita akan proses,” kata Yassierli dalam sambutannya, mengutip YouTube Kemnaker, Kamis (15/5/2025).

Dalam hal ini, Yassierli menyebut bahwa calo tenaga kerja dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

Yassierli mengatakan, Kemnaker sendiri memiliki Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan atau SIAPkerja, sebuah platform yang dirancang untuk membantu masyarakat mencari lowongan kerja dan mempersiapkan diri untuk masuk ke pasar kerja.

Melalui platform ini, Yassierli menyebut bahwa para pencari kerja dapat terhubung dengan perusahaan secara virtual, tanpa ada biaya tambahan. Proses rekrutmen juga dipastikan transparan.

“Disitulah terjadi interaksi virtual tanpa ada pihak ketiga,” ujarnya.

BALIKPAPAN, iNewsBalikpapan.id – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menerjunkan tim siaga penuh untuk mengawal proses keberangkatan jemaah calon haji Kloter 1 asal Balikpapan, Selasa (6/5) dini hari. Sebanyak 360 jemaah diberangkatkan menuju Madinah melalui Embarkasi Haji Balikpapan menggunakan pesawat Garuda Indonesia A330-900 NEO dengan nomor penerbangan GA4101 pada pukul 05.00 WITA.

Pelayanan keimigrasian mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur, Syahrioma Delavino, yang hadir langsung meninjau pemeriksaan dokumen. Ia menyampaikan bahwa Tim Satgas Haji dari Imigrasi Balikpapan menunjukkan kinerja cepat, tepat, dan humanis.

"Pelayanan yang diberikan sangat baik dan profesional. Ini menunjukkan kesiapan penuh tim imigrasi dalam menyukseskan penyelenggaraan haji tahun ini," ujar Delavino.

Dalam tinjauan tersebut, Delavino didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Balikpapan, Buono Adi Sucipto. Keduanya memastikan bahwa pelayanan dokumen berjalan lancar tanpa hambatan.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, juga turut hadir melepas keberangkatan jemaah. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jemaah haji, sesuai dengan tema nasional tahun ini.

“Aman, Nyaman, Mabrur Sepanjang Masa,” kata Seno dalam sambutannya.

Kepala Imigrasi Balikpapan, Buono Adi Sucipto, mengatakan bahwa seluruh petugas telah dipersiapkan secara matang. Ia juga memastikan koordinasi dengan instansi terkait berjalan optimal untuk mendukung kelancaran proses keberangkatan.

"Petugas terbaik kami telah kami kerahkan dan kami pastikan siap melayani sepenuh hati," ujar Buono.

Proses keimigrasian ini menjadi bagian dari sinergi antara Imigrasi, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, otoritas bandara, dan maskapai penerbangan. Imigrasi berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur.

Editor : Mukmin Azis

Luwu -

Tangis wanita berinisial HA (52) pecah usai ditangkap terkait kasus penipuan modus calo penerimaan anggota Polri sebesar Rp 750 juta. Polisi juga mengamankan pria inisial MR (53) dalam kasus ini.

Polres Luwu menghadirkan HA dan MR dalam konferensi pers di Mapolres Luwu pada Rabu (16/4/2025). Keduanya tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Saat digiring polisi ke hadapan awak media, pelaku HA yang mengenakan jilbab abu-abu hitam langsung menangis histeris. Dia mengaku melakukan aksi penipuan karena disuruh oleh seseorang.

"Disuruh jeka juga saya, Pak," kata HA dengan tersedu-sedu.

Kasi Humas Polres Luwu Iptu Yakobus Rimpung mengatakan pelaku ditangkap setelah polisi menerima empat laporan terkait dugaan penipuan tersebut. Kedu pelaku menawarkan bantuan kelulusan dalam seleksi Bintara Polri.

"Sudah 4 laporan yang masuk, pelakunya perempuan berinisial HA dan lelaki MR, dengan modus menjanjikan kelulusan dalam seleksi penerimaan Bintara Polri dengan membayar sejumlah uang," ujar Yakobus kepada detikSulsel, Rabu (16/4).

Yakobus menuturkan HA yang bertugas mencari target calon siswa (casis) Bintara Polri. Sementara MR mengaku sebagai anggota Polri untuk meyakinkan orang tua para korban.

"Modus mereka adalah menawarkan bantuan kelulusan dalam seleksi Bintara Polri. HA merekrut para casis dan meminta sejumlah uang, sedangkan MR berperan meyakinkan orang tua korban dengan mengaku sebagai jenderal berpangkat Irjen," bebernya.

"Mereka meyakinkan orang tua dari calon siswa Polri, bahwa anak mereka akan dijamin lulus seleksi jika membayar mahar sebesar Rp 300 juta hingga Rp 400 juta. Total kerugian yang dialami para korban mencapai Rp 750 juta," sambungnya.

Yakobus mengungkapkan empat casis yang jadi korban masing-masing inisial SC, EP, AD dan ZM. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan korban dari aksi tipu-tipu kedua pelaku bertambah.

"Kami membuka ruang bagi masyarakat yang mungkin juga menjadi korban namun belum melapor. Tidak menutup kemungkinan juga terdapat pelaku lain di balik kasus ini," bebernya.

Kedua pelaku saat ini ditahan di Mako Polres Luwu guna penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan Pasal 378 jo Pasal 55 dan 56 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

"Dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun," tutupnya.

(hsr/hsr)

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) mengumumkan hasil seleksi administrasi calon Hakim Agung dan Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2025. Sebanyak 161 calon Hakim Agung dan 18 orang calon hakim ad hoc HAM pun dinyatakan lolos.

Anggota KY, Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan bahwa mereka lolos administrasi dari total pendaftar berjumlah 183 untuk Hakim Agung dan untuk hakim ad hoc HAM di MA berjumlah 24.

"KY menyatakan calon yang memenuhi syarat administrasi hanya 161 orang calon hakim agung dan 18 orang calon hakim ad hoc HAM di MA. Seleksi administrasi ini diukur berdasarkan indikator kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan," kata Mukti Fajar, Selasa (15/4/2025).

Mukti menjelaskan, seleksi ini dilakukan untuk memenuhi 5 hakim agung Kamar Pidana, 3 hakim agung Kamar Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 5 hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim ad hoc HAM di MA.



Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY, M Taufiq HZ merinci ratusan calon hakim yang lolos itu terdiri dari 68 calon hakim agung Kamar Pidana, 33 calon hakim agung Kamar Perdata, 40 calon hakim agung Kamar Agama, 7 calon hakim agung Kamar Militer, 4 calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 9 calon hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 18 calon hakim ad hoc HAM di MA.

Selanjutnya, peserta akan mengikuti seleksi kualitas pada 29-30 April 2025 mendatang. Adapun mereka akan diuji dengan menulis makalah di tempat, studi kasus hukum, KEPPH hingga tes obyektif.

"Bagi calon yang memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti seleksi kualitas pada Selasa s.d. Rabu, 29 s.d. 30 April 2025," ujar M Taufiq.

Taufik juga menjelaskan para calon hakim agung yang lolos seleksi administrasi didominasi hakim karier (125 orang). Ada juga yang berprofesi akademisi (12 orang), advokat (7 orang), hakim ad hoc (5 orang), dan lainnya (12 orang).

Sementara calon hakim ad hoc HAM di MA berprofesi sebagai advokat (6 orang), kemudian akademisi (5 orang), hakim ad hoc (4 orang), hakim (1 orang), dan lainnya (2 orang).

"Para calon yang lulus seleksi administrasi, tetapi tidak mengikuti kualitas akan dinyatakan gugur. Kepada peserta seleksi untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial meminta peserta seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) di Mahkamah Agung tahun 2025 untuk mengabaikan iming-iming dari para pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi," ucap Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial (KY) M. Taufiq H.Z. dalam konferensi pers daring yang diikuti di Jakarta, Kamis.

KY pun menegaskan bahwa proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM tidak memungut biaya apa pun. Peserta seleksi dapat mendaftar secara gratis melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

Taufiq menjelaskan panitia seleksi tidak menerima pendaftaran secara langsung di Kantor KY. Pertanyaan terkait pendaftaran daring dan proses seleksi dapat disampaikan melalui alamat surat elektronik rekrutmen@komisiyudisial.go.id.

"Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya," katanya.

Tahapan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM tahun 2025 meliputi seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara.

KY resmi membuka seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM mulai 6 hingga 27 Maret 2025. Seleksi tersebut untuk menjawab surat Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Nomor 30 dan 31/WKMA.NY/KP1.1.1/II/2025 mengenai kekosongan jabatan 17 calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc HAM di MA.

Rincian 17 calon hakim agung dimaksud, yakni lima hakim agung kamar pidana, tiga hakim agung kamar perdata, dua hakim agung kamar agama, satu hakim agung kamar militer, satu hakim agung kamar tata usaha negara (TUN), dan lima hakim agung kamar TUN khusus pajak.

KY sebelumnya sempat menyatakan tidak dapat melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA tahun 2025 karena adanya efisiensi anggaran, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Namun, berdasarkan hasil rekonstruksi yang dipaparkan pada rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/2), KY tetap memprioritaskan beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, termasuk di antaranya seleksi calon hakim agung dengan alokasi dana Rp3.527.500.000.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pendaftaran secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Yudisial (KY) resmi membuka seleksi untuk mengisi kekosongan jabatan 17 calon hakim agung dan 3 hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) di Mahkamah Agung pada tahun 2025 mulai Kamis ini hingga Kamis (27/3).

Perincian 17 calon hakim agung tersebut, yakni 5 hakim agung Kamar Pidana, 3 hakim agung Kamar Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), dan 5 hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak.

"Hal ini kami sampaikan untuk menjawab surat Wakil Ketua MA Bidang Nonyudisial Nomor 30 dan 31/WKMA.NY/KP1.1.1/II/2025 tanggal 17 Februari 2025," ucap anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam konferensi pers daring diikuti di Jakarta, Kamis.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M. Taufiq H.Z. menjelaskan bahwa persyaratan calon hakim agung secara umum meliputi warga negara Indonesia (WNI), bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, usia minimal 45 tahun, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Sementara itu, secara khusus, bagi calon hakim agung yang berasal dari kategori hakim karier mesti memiliki ijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.

Calon hakim agung dari kategori hakim karier juga disyaratkan untuk berpengalaman minimal 20 tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi, serta tidak pernah disanksi pemberhentian sementara akibat melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Di sisi lain, untuk calon hakim agung dari kategori nonkarier disyaratkan untuk memiliki ijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan keahlian di bidang hukum tertentu sesuai kamar yang dipilih, dengan dasar sarjana hukum atau lainnya yang mempunyai keahlian di bidang hukum.

Syarat lainnya untuk calon hakim agung nonkarier, antara lain, berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum minimal 20 tahun, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, serta tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran disiplin.

Adapun persyaratan untuk calon hakim ad hoc HAM, yakni WNI, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berumur paling rendah 50 tahun, dan berpendidikan minimal sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum.

Syarat lainnya, antara lain, sehat jasmani dan rohani, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang HAM.

"Pendaftaran secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id," ucap Taufiq.

Sebelumnya, KY sempat menyatakan tidak dapat melaksanakan seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA pada tahun 2025 karena adanya efisiensi anggaran, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Namun, berdasarkan hasil rekonstruksi yang dipaparkan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/2), KY tetap memprioritaskan beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, termasuk di antaranya seleksi calon hakim agung dengan alokasi dana sebesar Rp3.527.500.000,00.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa yang berkaitan dengan hukum dan undang-undang terjadi di sepanjang Minggu (9/2).

Dari mulai calo penerimaan Polri hingga jenazah awak media.

Berikut rangkaian berita hukum yang telah dirangkum ANTARA.

1. Polda Sulteng pecat satu oknum polisi terlibat calo penerimaan Polri

Palu (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan pemecatan terhadap salah seorang oknum polisi AKP M yang terbukti terlibat calo penerimaan anggota Polri.

Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono di Palu, Minggu, mengatakan Polda Sulteng telah memutus perkara dalam sidang kode etik pelanggaran yang dilakukan oknum polisi tersebut dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Baca di sini

2. Menteri ATR pastikan kebakaran di gedung ATR/BPN itu musibah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan bahwa kebakaran yang terjadi merupakan musibah bagi Kementerian ATR/BPN dan bukan menjadi upaya penghilangan barang bukti dari masalah pertanahan yang terjadi.

"Yang terbakar itu bagian Humas, di sana tidak ada dokumen HGB, HGU, atau apapun, jadi tidak ada yang namanya penghilangan barang bukti," ujar Nusron di Jakarta, Minggu.

Baca di sini

3. Akademisi Untar harapkan perubahan pasal di KUHAP tetap relevan

Surabaya (ANTARA) - Akademisi Universitas Tarumanagara (Untar) Jakarta DR Hery Firmansyah SH.,M.Hum.,MPA CTL mengharapkan perubahan pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tetap relevan.

"Kita tak ingin pasal yang dibuat hanya untuk mengakomodasi kepentingan elite yang kemudian akan menjadi dosa jariyah setelahnya," ujar Hery dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Minggu.

Baca di sini

4. Pakar sarankan hakim periksa kesaksian Tio soal terintimidasi

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Beniharmoni Harefa, menyarankan hakim sebaiknya melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kesaksian Agustiani Tio Fridelina yang mengaku terintimidasi dalam kasus Harun Masiku.

Tio merupakan mantan narapidana kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku, yang mengaku ditawari uang Rp2 miliar oleh orang tak dikenal (OTK) sebelum diperiksa penyidik KPK. Tio pun dihadirkan sebagai saksi oleh tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (7/2).

Baca di sini

5. Polri temukan jenazah awak media yang hilang dalam insiden speedboat

Jakarta (ANTARA) - Polisi pada Sabtu pagi waktu setempat menemukan jenazah yang diduga sebagai awak media bernama Sahril yang hilang dalam insiden meledaknya speedboat milik Basarnas Kota Ternate saat melaksanakan operasi evakuasi nelayan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pihak kepolisian sedang berupaya memastikan identitas jenazah dengan prosedur yang tepat.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Denpasar -

Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Muktamar VI di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025). Muktamar ini digelar untuk memilih ketua umum baru sekaligus menetapkan program kerja partai lima tahun mendatang.

Pantauan detikBali di lokasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra dan Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, hadir dalam acara ini.

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster, serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, juga terlihat dalam acara itu.

Dua nama mencuat sebagai kandidat kuat yang akan berebut kursi ketua umum partai. Dua nama itu adalah Afriansyah Noor dan Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho.

Afriansyah Noor berharap muktamar ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh kader partai.

"Muktamar VI ini diharapkan menghasilkan pemimpin yang betul-betul pemimpin yang mempersatukan," ujar Afriansyah Noor saat menghadiri acara tersebut.

Afriansyah mengaku tidak mengetahui kandidat lain yang diajukan dalam pemilihan ketua umum. Namun, ia menegaskan pentingnya pemimpin yang mampu memperkuat soliditas partai.

"Pemimpin yang membuat soliditas Partai Bulan Bintang semakin kuat kokoh dengan kebersamaan yang ada," tambahnya.

Selain pemilihan ketua umum definitif, muktamar ini juga membahas perubahan AD/ART dan program kerja lima tahun ke depan.

Dilansir dari detikNews, Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho juga menjadi kandidat ketua umum dalam muktamar ini. Gugum mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum PBB periode 2025-2030.

Ia diketahui merupakan keponakan mantan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

(dpw/dpw)

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold. Menurut Yusril, tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah calon presiden (Capres) di Pilpres mendatang.

"Kalau membaca pertimbangan hukum dan diktum putusan, tidak mungkin membuat norma baru untuk membatasi jumlah capres," kata Yusril, Sabtu (4/1/2025).

Menurut dia, karena hal itu baik langsung maupun tidak langsung akan mengembalikan presidential threshold yang justru sudah dibatalkan oleh MK. MK dengan tegas menyatakan setiap parpol peserta pemilu berhak mencalonkan capres. "Kalau mereka mau bergabung mencalonkan seseorang silakan bergabung," ujarnya.

Yusril menjelaskan, panduan MK justru memberikan arahan agar jika parpol-parpol bergabung mencalonkan capres cawapres agar jangan sampai mendominasi. Di sinilah, pembatasan itu perlu diatur sampai maksimum berapa persen dari total parpol peserta Pemilu bisa bergabung mencalonkan seseorang capres.

Sehingga, ini yang perlu dirumuskan secara hati-hati agar norma UU yang nanti dibuat tidak bertabrakan dengan putusan MK ini.

"Jangan sampai parpol peserta pemilu bergabung tanpa batas, misal ada 20 parpol ikut pemilu, lantas 19 partai gabung ajukan 1 paslon, sisa 1 partai yang hanya bisa ajukan 1 calon lagi, akhirnya hanya ada 2 paslon saja. Ini yang harus dipikirkan bagaimana membatasi gabungan partai agar tidak mendominasi seperti dikatakan MK," katanya.

Makassar -

Sebanyak 1.521 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 2024. Para napi yang memakai baju tahanan tampak antusias mencoblos di tiga tempat pemungutan suara (TPS).

Pantauan detikSulsel, Rabu (27/11/2024) di Lapas Makassar, Jalan Sultan Alauddin, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tampak para napi mengantre di depan TPS. Mereka mengenakan baju tahanan berwarna biru gelap dan orange.

Petugas lapas mengarahkan para napi menuju ke TPS secara tertib. Petugas TPS kemudian memanggil satu per satu napi berdasarkan surat undangan dan diberikan dua jenis surat suara yakni Pilwalkot Makassar dan Pilgub Sulsel.

Sejumlah napi yang menunggu antrean tampak bercengkrama dengan napi lainnya. Sementara napi yang telah mencoblos langsung diarahkan oleh petugas lapas kembali ke bloknya.

"Secara keseluruhan untuk DPT gubernur di Rutan Makassar sebanyak 1.521 orang. Kemudian DPT untuk pemilihan walikota sebanyak 1.090 orang, terdiri dari laki-laki 1.370 orang dan pemilih perempuan 151 orang," ungkap Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Taufiqurrakhman kepada wartawan di lokasi.

Ada tiga TPS di Lapas Makassar yakni TPS 901, 902, dan 903. TPS 901 sebanyak 543 DPT gubernur dan 498 DPT wali kota, kemudian TPS 902 ada 529 DPT gubernur dan DPT wali kota sebanyak 484 orang, selanjutnya TPS 903, DPT gubernur sebanyak 449 orang dan wali kota sebanyak 108 orang.

Taufiqurrakhman mengatakan warga binaan telah diberikan sosialisasi terkait tata cara pelaksanaan pemungutan suara. Tak hanya warga binaan, petugas lapas juga diberikan arahan agar menjunjung tinggi netralitas sebagai ASN dalam Pilkada 2024.

"Jadi kami memerintahkan kepada petugas rutan untuk tidak berpihak ke paslon manapun," tegasnya,

"Mudah-mudahan pilkada serentak ini di seluruh lapas rutan se-Sulawesi Selatan ini berjalan dengan baik lancar aman dan kondusif," tambahnya.

Sebanyak 1.521 warga binaan Lapas Makassar menyalurkan hak suaranya dalam Pilkada 2024. Proses pemungutan suara berjalan tertib di tiga TPS. (St. Fatimah/detikSulsel)

Humas Rutan Makassar Kelas 1 Andi Nunung menambahkan proses pencoblosan akan berlangsung hingga pukul 13.00 Wita. Setelah itu akan dilanjutkan perhitungan suara.

"Untuk pemilih DPT akan dilaksanakan sampai jam 11.00 Wita, DPT-b nanti jam 11.00 Wita sampai jam 13.00 Wita itu tutup, lanjut penghitungan suara," kata Nunung.

(hsr/ata)

Makassar -

Sebanyak 1.521 warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 2024. Para napi yang memakai baju tahanan tampak antusias mencoblos di tiga tempat pemungutan suara (TPS).

Pantauan detikSulsel, Rabu (27/11/2024) di Rutan Kelas I Makassar, Jalan Rutan Nomor 8, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, tampak para napi mengantre di depan TPS. Mereka mengenakan baju tahanan berwarna biru gelap dan orange.

Petugas rutan mengarahkan para napi menuju ke TPS secara tertib. Petugas TPS kemudian memanggil satu per satu napi berdasarkan surat undangan dan diberikan dua jenis surat suara yakni Pilwalkot Makassar dan Pilgub Sulsel.

Sejumlah napi yang menunggu antrean tampak bercengkrama dengan napi lainnya. Sementara napi yang telah mencoblos langsung diarahkan oleh petugas rutan kembali ke bloknya.

"Secara keseluruhan untuk DPT gubernur di Rutan Makassar sebanyak 1.521 orang. Kemudian DPT untuk pemilihan walikota sebanyak 1.090 orang, terdiri dari laki-laki 1.370 orang dan pemilih perempuan 151 orang," ungkap Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel Taufiqurrakhman kepada wartawan di lokasi.

Ada tiga TPS di Rutan Makassar yakni TPS 901, 902, dan 903. TPS 901 sebanyak 543 DPT gubernur dan 498 DPT wali kota, kemudian TPS 902 ada 529 DPT gubernur dan DPT wali kota sebanyak 484 orang, selanjutnya TPS 903, DPT gubernur sebanyak 449 orang dan wali kota sebanyak 108 orang.

Taufiqurrakhman mengatakan warga binaan telah diberikan sosialisasi terkait tata cara pelaksanaan pemungutan suara. Tak hanya warga binaan, petugas rutan juga diberikan arahan agar menjunjung tinggi netralitas sebagai ASN dalam Pilkada 2024.

"Jadi kami memerintahkan kepada petugas rutan untuk tidak berpihak ke paslon manapun," tegasnya,

"Mudah-mudahan pilkada serentak ini di seluruh lapas rutan se-Sulawesi Selatan ini berjalan dengan baik lancar aman dan kondusif," tambahnya.

Sebanyak 1.521 warga binaan Rutan Kelas I Makassar menyalurkan hak suaranya dalam Pilkada 2024. Proses pemungutan suara berjalan tertib di tiga TPS. (St. Fatimah/detikSulsel)

Humas Rutan Makassar Kelas 1 Andi Nunung menambahkan proses pencoblosan akan berlangsung hingga pukul 13.00 Wita. Setelah itu akan dilanjutkan perhitungan suara.

"Untuk pemilih DPT akan dilaksanakan sampai jam 11.00 Wita, DPT-b nanti jam 11.00 Wita sampai jam 13.00 Wita itu tutup, lanjut penghitungan suara," kata Nunung.

(hsr/ata)

OTT KPK mirip-mirip dengan teknik penyidikan penyerahan di bawah pengawasan, karena ketika penyadapan dilakukan kemudian terjadi rencana transaksi

Jakarta (ANTARA) - Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK Benny Jozua Mamoto menginginkan agar kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK memiliki payung hukum yang khusus.

Dia mengatakan OTT yang dilakukan KPK mirip dengan yang dilakukan dalam penindakan kasus narkotika. Namun, penindakan narkotika dengan metode khusus itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"OTT KPK mirip-mirip dengan teknik penyidikan penyerahan di bawah pengawasan, karena ketika penyadapan dilakukan kemudian terjadi rencana transaksi," kata Benny saat uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa ada teknik penyelidikan dalam penindakan kasus narkotika dengan menyamar sebagai pembeli, kemudian penjualnya ditangkap.

Kemudian ada juga, kata dia, teknik penyerahan di bawah pengawasan yang membuntuti kurir narkoba hingga menyerahkan narkotika kepada penerimanya.

Menurut dia, hal itu serupa dengan penyelidikan yang dilakukan KPK ketika ada penyerahan uang suap atau korupsi.

Dengan payung hukum yang khusus, menurutnya kegiatan OTT oleh KPK tidak akan dipermasalahkan. Namun, menurut dia, hal itu menarik untuk didiskusikan lebih lanjut terkait pengertian pemberantasan pada KPK, yang diawali dari pencegahan.

Walaupun begitu, dia menilai bahwa kekalahan KPK dalam sejumlah praperadilan justru bukan dari kasus hasil OTT. Menurutnya hal itu tergantung pada kecermatan penyidik.

Sedangkan, kata dia, OTT yang dilakukan KPK biasanya sudah lengkap, mulai dari saksi, pelaku, hingga barang bukti.

Dengan kegiatan OTT, menurutnya pengembangan kasus korupsi hingga mengungkap orang-orang lainnya yang terlibat akan lebih mudah.

"Ini satu hal yang menarik untuk didiskusikan dan nanti dibahas," ujar dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024