Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai Mensesneg Prasetyo Hadi layak menjadi juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto. Cak Imin menilai Prasetyo menguasai peran sebagai corong Presiden.

"Layak dia, layak dan bagus sekali," kata Cak Imin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Cak Imin menyambut baik sosok Prasetyo Hadi menjadi jubir Presiden. Cak Imin mengungkit saat Prasetyo Hadi menemui mahasiswa yang berdemo di Patung Kuda, Jakarta.

"Saya menyambut baik, saya sangat senang dan terbukti waktu Mensesneg menemui mahasiswa demo, berbicara dengan teman-teman mahasiswa, bahkan naik panggung juga ketika menjelaskan berbagai agenda pemerintah, Pak Mensesneg betul-betul menguasai," tambahnya.

Prasetyo diketahui ditunjuk menjadi jubir Presiden. Pras, sapaan akrabnya, mengatakan diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4).

Simak juga Video: Bos PPI: Mensesneg Jadi Jubir Presiden Bentuk Kekecewaan ke PCO

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi ajakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta seluruh menteri untuk merapatkan barisan menyongsong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Prasetyo, ajakan tersebut tidak menandakan adanya persoalan internal atau "gonjang-ganjing" dalam kabinet. Namun, justru mencerminkan semangat menjaga kekompakan dan soliditas tim pemerintahan, sebagaimana selalu ditekankan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

“Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menekankan bahwa ajakan untuk merapatkan barisan merupakan bagian dari dinamika kerja tim yang sehat, dan bukan karena adanya keretakan atau ketegangan di antara para menteri.

“Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tetapi itu untuk menjaga semangat. Enggak ada kerenggangan,” pungkas Prasetyo.

Sekadar informasi, Cak Imin mengaku ditelepon oleh Presiden Prabowo guna meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

"Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi ajakan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang meminta seluruh menteri untuk merapatkan barisan menyongsong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Prasetyo, ajakan tersebut tidak menandakan adanya persoalan internal atau "gonjang-ganjing" dalam kabinet. Namun, justru mencerminkan semangat menjaga kekompakan dan soliditas tim pemerintahan, sebagaimana selalu ditekankan oleh Presiden Ke-8 RI itu.

“Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menekankan bahwa ajakan untuk merapatkan barisan merupakan bagian dari dinamika kerja tim yang sehat, dan bukan karena adanya keretakan atau ketegangan di antara para menteri.

“Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tetapi itu untuk menjaga semangat. Enggak ada kerenggangan,” pungkas Prasetyo.

Sekadar informasi, Cak Imin mengaku ditelepon oleh Presiden Prabowo guna meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

"Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," ujar Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto meminta agar para menterinya merapatkan barisan.

Prabowo, kata Prasetyo, selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih sebagai tim, sehingga mereka harus merapatkan barisan.

"Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan," ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menuturkan, ketika Prabowo meminta agar merapatkan barisan, itu tidak berarti selalu sedang ada sesuatu.

Dia mengeklaim pesan Prabowo itu hanya untuk menjaga semangat para menterinya.

"Enggak ada kerenggangan," ucap dia.

Prasetyo menyebut, menteri-menteri Prabowo dalam kondisi solid.

Menurut dia, semua menteri sedang bekerja keras sesuai bidang dan tugasnya masing-masing.

"Dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik kemenko maupun kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan," imbuh Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

Hal tersebut Prabowo sampaikan kepada Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), melalui sambungan telepon, Minggu (20/4/2025) malam.

Ketika Prabowo menelepon, Cak Imin sedang menggelar acara halal bihalal, di mana sejumlah menteri dan wamen Prabowo hadir.

"Tadi Pak Presiden juga menelepon saya menyampaikan selamat halal bihalal hari ini, dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," ujar Cak Imin, di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

JAKARTA, investor.id – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Istana, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran menteri untuk merapatkan barisan bukan menandakan adanya keretakan atau permasalahan di internal Kabinet Merah Putih.

Prasetyo menjelaskan, arahan Prabowo yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar tersebut, justru untuk menjaga semangat sesama anggota kabinet.

“Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” kata Prasetyo saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (24/4/25).

Dia juga bilang, “Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat.”

Prasetyo juga menepis adanya kerenggangan antar anggota kabinet. Menurutnya, situasi di lingkungan pemerintahan tetap kondusif. “Enggak ada kerenggangan,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar via telepon.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar mengaku tengah menggelar acara halalbihalal saat dihubungi oleh orang nomor satu di Indonesia itu. Saat itu, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih turut hadir.

“Tadi Pak Presiden juga menelepon saya, menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” kata Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025).

Cak Imin mengungkapkan, dirinya mengundang Prabowo ke acara tersebut, tetapi Prabowo berhalangan hadir.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Juru Bicara Istana Prasetyo Hadi mengungkap makna pesan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh Menteri Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu membantah jika pesan tersebut diartikan sebagai adanya kerenggangan di internal Kabinet Merah Putih.

"Enggak ada kerenggangan," ujarnya kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/4).

Prasetyo menjelaskan apabila selama ini Presiden kerap menganalogikan Kabinet Merah Putih sebagai sebuah tim. Oleh karenanya, ia menyebut makna merapatkan barisan itu sebagai pesan umum dan biasa disampaikan oleh Presiden.

"Presiden selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih sebagai sebuah tim. Ya memang harus terus merapatkan barisan. Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat," tuturnya.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku mendapatkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto.

Cak Imin menyebut pesan itu disampaikan melalui telepon lantaran Prabowo berhalangan hadir dalam acara Halal Bihalal di kediamannya, pada Minggu (20/4) malam.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) itu menyebut Prabowo mengucapkan selamat dan meminta maaf karena berhalangan hadir. Prabowo, kata dia, juga meminta seluruh menterinya merapatkan barisan.

"Pak Presiden menelepon saya, menyampaikan selamat halal bihalal dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," ujarnya kepada wartawan di kediamannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin irit bicara terkait penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Cak Imin mengaku bahwa pemerintah hanya akan menunggu perkembangan kasus yang menyeret Hasto menjadi tersangka dalam kasus Harun Masiku itu.

Hal ini dia sampaikan saat melakukan peninjauan terhadap lokasi wisata Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) di kawasan Ragunan, Jakarta, Rabu (25/12/2024).

“Saya enggak ada tanggapan, tetapi silakan saja. Kita tunggu perkembangan. Saya tidak terlalu detail memahami masalahnya,” ujarnya kepada wartawan.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai bahwa proses hukum memang harus berjalan. "Tentu normatifnya semua proses hukum harus berjalan,” pungkas Cak Imin.

Sekadar informasi, Hasto diduga turut serta memberikan suap kepada Komisioner KPK Wahyu Setiawan untuk memuluskan Harun Masiku untuk melaju ke Senayan dengan status sebagai anggota DPR Pergantian Antarwaktu alias PAW.

Adapun berdasarkan sumber Bisnis, surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Hasto telah ditandatangani oleh pimpinan KPK jilid VI yang baru saja resmi menjabat pekan lalu, Jumat (20/12/2024).

Untuk diketahui, sebelumnya pimpinan KPK periode 2024-2029 Setyo Budiyanto Cs telah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2024). Mereka baru resmi menjabat setelah melakukan serah terima jabatan dengan pimpinan KPK jilid V yakni Nawawi Pomolango Cs pada Jumat 20 Desember.

Pada sprindik dimaksud, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hasto diduga bersama-sama dengan Harun Masiku, yang saat ini masih buron, memberikan suap kepada anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait dengan penetapan anggota DPR 2019-2024.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta agar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dicopot. Cak Imin menuntut hal ini seusai kisruh Paskibraka lepas jilbab.

"Saya menuntut kepala BPIP harus turun dan diganti atas perilaku. Atas perilaku yang tidak benar dan mengganggu rasa keadilan dan persatuan," tegas Cak Imin di kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Cak Imin mengaku heran soal aturan larangan hijab terhadap Paskibraka. Dia lantas menyoroti jawaban Kepala BPIP yang menyebutkan aturan ini merupakan unsur kesukarelaan.

"Setelah dikomplain seluruh Indonesia, jawabannya kesukarelaan. Kalau ada atasan dan bawahan, kesukarelaan itu pasti tidak terjadi. Semua dihinggapi rasa ketakutan atas yang di bawah terhadap yang di atas," terang Cak Imin.

"Ya anak-anak kita pasti sudah lama ingin jadi Paskibraka kan. Jadi untuk kerelaan ya tentu kerelaan yang terpaksa. Oleh karena itu saya menghimbau dari tempat ini. Mari kita tegak lurus dalam Bhinneka Tunggal Ika dan konstitusi. Seberbeda apa pun kita dalam berpakaian, dalam berprinsip agama, dalam bertata sosial," sambungnya.

Cak Imin menyebutkan, kalau diperlukan, kader PKB siap untuk memimpin BPIP. Dia menekankan keutamaan dari kisruhnya ini adalah BPIP tidak lagi boleh memaksakan atas praktik kehidupan dan kebangsaan.

"Kalau perlu PKB kader-kadernya siap memimpin BPIP dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu. Tapi bukan itu tujuannya. Kita ingin seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, terutama BPIP jangan pernah ada pemaksaan kehendak atas tafsir kebenaran ke-Bhinneka-an Tunggal Ika dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Konstitusi dan keadilan," tuturnya.

Simak Video: PKS Usul Komisi II DPR Panggil BPIP Buntut Larangan Jilbab Bagi Paskibraka

[Gambas:Video 20detik]

Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas. Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai Cak Imin tidak fair dalam memberikan pandangannya.

Hendrawan mulanya merespons positif kritik dari Cak Imin yang pastinya menjadi masukan bagi BPIP. Dia juga menyebutkan BPIP selalu melakukan otokritik.

"Tentu penilaian tersebut akan menjadi masukan bagi BPIP. BPIP sendiri dalam beberapa kesempatan sudah melakukan otokritik terhadap kendala yang dihadapi dalam menjalankan perannya dalam konteks semangat zaman (zeitgeist) yang sangat individualistik, liberalistik, pragmatis seperti sekarang," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (23/7/2024).

Meski begitu, Hendrawan menilai Cak Imin tidak fair dalam menyampaikan kritiknya. Dia beralasan BPIP tidak difasilitasi dengan payung hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"Namun, tidak fair juga menyatakan semua ini merupakan tanggung jawab BPIP yang hanya berpayung hukum Peraturan Presiden (Perpres 7/2018). Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 saja tak bisa membendung bertumbuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang bercorak predatorik di Indonesia. Ekonomi pasar di Indonesia dipersepsi menimbulkan dampak negatif yang besar, karena prasyarat adanya regulasi dan sistem hukum yang kredibel dan birokrasi yang bersih, tidak kita miliki," jelasnya.

Karena itulah, Hendrawan menilai seharusnya Cak Imin menyertakan kritik dengan usulannya. Misalnya, lanjut dia, memperkuat payung hukum untuk BPIP dengan undang-undang.

"Cak Imin harus memperjelas usulannya, kalau punya. Apakah seperti yang diusulkan banyak kalangan, seperti payung hukumnya diperkuat dengan UU, dikembangkan seperti BP-7 di masa lalu, atau bagaimana?" tutur Hendrawan.

Lihat juga Video: Kunker ke Luar Negeri, Prabowo Minta Maaf Tak Hadiri Harlah Ke-26 PKB

[Gambas:Video 20detik]

Pernyataan Cak Imin

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebelumnya mengatakan ideologi Pancasila menjadi fondasi PKB dalam mengatasi tantangan yang ada. Cak Imin pun menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (23/7). Cak Imin mulanya mengusulkan salah satu hasil Mukernas ialah PKB dapat berpegang teguh pada ideologi Pancasila.

"Kalau saya ideologinya Pancasila, visinya politik rahmatan lil 'alamin. Kenapa saya bilang ideologinya Pancasila? Karena pada dasarnya semangat nilai-nilai dan prinsip yang ada di sila-sila Pancasila itu telah menjadi kecukupan kita di dalam melaksanakan seluruh agenda-agenda kita," kata Cak Imin.

"Asal apa? Asal istikamah, commit terhadap seluruh nilai-nilai Pancasila di dalam implementasi kehidupan pemerintahan kita," sambungnya.

Cak Imin mengatakan nilai-nilai Pancasila saat ini masih kurang diimplementasikan dengan baik. Cak Imin pun menyinggung BPIP yang masih belum dikelola dengan cerdas.

"Kita punya apa namanya itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tapi BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas," ujarnya.

Cak Imin pun mengajak para kader untuk membesarkan gagasan dan kelembagaan. Dia juga meminta untuk menahan pilar nilai-nilai Pancasila.

"Karena orang bisa bicara, ngomong, ekonomi kerakyatan, praktiknya kapitalisme. Orang bisa ngomong Marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang disebut sebagai liberal kapitalisme. Ini fakta-fakta yang setiap hari kita jalankan," tuturnya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan ideologi Pancasila menjadi fondasi PKB dalam mengatasi tantangan yang ada. Cak Imin pun menyinggung bahwa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) saat ini belum dikelola secara cerdas.

Hal itu disampaikan Cak Imin saat memberikan sambutan dalam acara Mukernas PKB di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024). Cak Imin mulanya mengusulkan salah satu hasil Mukernas ialah PKB dapat berpegang teguh pada ideologi Pancasila.

"Kalau saya ideologinya Pancasila, visinya politik rahmatan lil alamin. Kenapa saya bilang ideologinya Pancasila? Karena pada dasarnya semangat nilai-nilai dan prinsip yang ada di sila-sila Pancasila itu telah menjadi kecukupan kita di dalam melaksanakan seluruh agenda-agenda kita," kata Cak Imin.

"Asal apa? Asal istikamah, commit terhadap seluruh nilai-nilai Pancasila di dalam implementasi kehidupan pemerintahan kita," sambungnya.

Cak Imin mengatakan nilai-nilai Pancasila saat ini masih kurang diimplementasikan dengan baik. Cak Imin pun menyinggung BPIP yang masih belum dikelola dengan cerdas.

"Kita punya apa namanya itu, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tapi BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas," ujarnya.

Cak Imin pun mengajak para kader untuk membesarkan gagasan dan kelembagaan. Dia juga meminta untuk menahan pilar nilai-nilai Pancasila.

"Karena orang bisa bicara, ngomong, ekonomi kerakyatan, praktiknya kapitalisme. Orang bisa ngomong marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang disebut sebagai liberal kapitalisme. Ini fakta-fakta yang setiap hari kita jalankan," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menganggap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) belum dikelola optimal.

Padahal, keberadaan BPIP penting untuk menjamin Pancasila masih diimplementasikan dalam kehidupan bernegara.

“Kita punya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tapi, BPIP menurut saya belum dikelola secara cerdas,” ujar Muhaimin yang juga kerap dipanggil Cak Imin saat membuka Harlah ke 26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Ia menyampaikan, saat ini banyak terjadi anomali dalam ideologis kenegaraan.

Muhaimin mengatakan, ada yang mengklaim menjalankan ekonomi kerakyatan, tapi praktiknya adalah kapitalisme.

“Orang bisa ngomong marhaenisme, sistem yang terbangun adalah sistem yang yang disebut sebagai liberal kapitalisme,” sebutnya.

“Ini fakta-fakta yang setiap hari kita kunyah, kita jalankan, bahkan kita mengambil banyak keputusan,” sambung dia.

Terakhir, ia menyebutkan PKB bakal melihat lagi apakah undang-undang (UU) omnibus law memang tepat digunakan untuk masyarakat.

“Seluruh undang-undang terbaru yang ada di dalam omnibus law, kita cek ulang apakah sesuai dengan ideologi Pancasila? Di situlah yang disebut komitmen dan keistikomahan kita dalam menjaga pilar,” imbuh dia.

BPIP dibentuk pada 2018 atau empat tahun sejak Presiden Joko Widodo berkuasa. Menurut laman resminya, BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BPIP memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila.

Saat ini BPIP diketuai Yudian Wahyudi sementara Ketua Dewan Pengarah adalah Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDI-P.

Tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) akan mengajukan perlindungan saksi yang akan memberikan keterangan di sidang sengketa Pilpres 2024 ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tim hukum AMIN menyebut hal itu sebagai bentuk melindungi keamanan para saksi.

"Kami akan coba mengajukan tentang perlindungan saksi ini ke LPSK nanti, mana hal-hal saksi-saksi yang urgent akan kami masukkan perlindungan saksi ini," kata Ketua Tim Hukum AMIN Ari Yusuf Amir usai sidang perdana sengketa Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2024).

Ari mengatakan pihaknya juga meminta agar nama-nama saksi dirahasiakan terlebih dulu. Sebab, kata dia, beberapa saksi yang akan dihadirkan telah mengundurkan diri lantaran diduga adanya intimidasi.

"Dalam persidangan tadi, kami sampaikan tentang keamanan dan kerahasiaan saksi-saksi kami. Jadi kami mohon untuk nama-nama dimasukkan belakangan, karena dari sekian banyak saksi kami sudah banyak yang mengundurkan diri," ujarnya.

"Terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mereka mengalami intimidasi, kriminalisasi, dan itu terjadi," sambungnya.

Ari menuturkan pihaknya akan membuktikan adanya intimidasi kepada para saksi. Meski begitu, dia juga bersyukur masih ada saksi yang bersedia untuk memberikan keterangan.

"Faktanya bisa kami buktikan. Tapi alhamdulillah masih ada yang punya keberanian dan siap bersaksi," tuturnya.

Sebelumnya, MK telah menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024 sesi pertama. Agenda sidang perdana ialah mendengarkan permohonan pemohon.

Sidang dibagi dua sesi, untuk sidang pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dijadwalkan pukul 08.00 WIB. Sedangkan Ganjar-Mahfud pukul 13.00 WIB.

Simak Video 'Yusril soal Isi Gugatan Anies: Lebih Banyak Opini daripada Fakta':

[Gambas:Video 20detik]