Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meyakini 44.000 narapidana yang mendapatkan amnesti akan berubah pola pikir (mindset) dari kriminal menjadi humanis dengan adanya pendidikan hak asasi yang akan diberikan Kementerian HAM.

"Itu kewajiban kami [memberikan pendidikan HAM]. Soal nanti berubah total dan lain-lain, belum tentu bisa, ya, syukur alhamdulillah [jika berubah]. Akan tetapi, saya yakin 99 persen berubah,” kata Pigai menjawab ANTARA saat ditemui di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat.

Kementerian HAM berencana memberikan pendidikan HAM kepada narapidana yang diberikan amnesti oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Pendidikan HAM tersebut bertujuan mengubah pola pikir narapidana sebelum kembali ke lingkungan masyarakat.

Guna mendukung pendidikan HAM tersebut, Kementerian HAM telah meluncurkan buku saku HAM bertajuk Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pemberian Amnesti Presiden RI. Buku tersebut nantinya disalurkan ke lembaga pemasyarakatan (lapas), tempat narapidana yang diberi amnesti menjalani hukuman penjara.

"Kami bikinkan 44.000 buku saku, dan kami akan mengumpulkan masing-masing di satu tempat, setiap lembaga pemasyarakatan. Siapa yang sudah lolos asesmen oleh Kementerian Hukum, nanti kami datangi ke lapas. Kalau ada 200 atau 500 orang, kami mengajar: tidak boleh mencuri ini, melanggar HAM ini, melanggar HAM itu," katanya.

Buku saku HAM untuk narapidana yang akan mendapat amnesti diluncurkan saat Rapat Koordinasi Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025. Buku tersebut terdiri atas empat bab, yaitu Apa Itu Hak Asasi Manusia?, Perbuatan Melanggar HAM, Hak dan Kewajiban Warga Binaan, serta Hak dan Kewajiban Warga Negara.

Buku saku HAM, kata dia, disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip HAM yang universal, tidak terpisahkan, serta relevansinya dengan pelaksanaan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Melalui buku itu, dia berharap pembaca memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, baik dalam konteks global maupun implementasinya di Indonesia.

"Kami menargetkan untuk pendidikan kesadaran HAM bagi 44.000 narapidana yang akan dapat amnesti, dan hari ini saya sudah luncurkan buku saku HAM," kata Pigai di Jakarta, Rabu (22/1).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) akan mendistribusikan 44.000 buku saku kepada narapidana (napi) calon penerima amnesti.

Meskipun tidak terlalu yakin bisa mengubah sifat kriminal menjadi humanis, Menteri HAM Natalius Pigai meyakini bahwa usahanya tersebut tidak akan sia-sia.

Menurut Pigai, apa yang dilakukan adalah bagian dari upaya mengubah pola pikir kriminal menjadi lebih humanis.

"Namanya juga usaha kalau dibilang langsung berubah ya mudah-mudahan ya berubah. Tapi kan namanya juga kewajiban, dan kami punya kewajiban sebagai pemerintah," kata Pigai di kantornya, Jumat (31/1/2025).

Dia mengatakan, upaya tersebut minimal untuk memberi masukan-masukan tentang nilai-nilai HAM, mengedukasi narapidana tentang HAM, serta melakukan sosialisasi tentang nilai HAM.

"Itu kewajiban kami tidak masalah. Soal nanti berubah total dan lain belum tentu. Kalau bisa ya syukur alhamdulillah, tapi saya yakin 99 persen berubah," ujarnya.

Pigai menyebut bahwa langkah ini bertujuan memberikan edukasi mengenai nilai-nilai hak asasi manusia sebelum mereka kembali berintegrasi dengan masyarakat.

“Buku saku ini kami siapkan karena semua tindak pidana pada dasarnya adalah pelanggaran HAM, seperti pencurian yang melanggar property rights, pembunuhan yang melanggar right to life, atau penyiksaan yang jelas-jelas melanggar HAM,” katanya.

Pigai juga mengungkapkan bahwa buku tersebut akan diberikan kepada narapidana yang telah lolos asesmen untuk mendapatkan amnesti. KemenHAM juga akan melakukan sosialisasi langsung di lembaga pemasyarakatan.

“Kalau ada 200 atau 500 narapidana yang sudah lolos asesmen, kami akan datang langsung, mengajarkan bahwa mereka tidak boleh mencuri, membunuh, atau melakukan kekerasan karena itu semua melanggar HAM. Setelah itu, buku sakunya langsung kami bagikan,” ujar Pigai.

Buku saku ini nantinya akan dititipkan di setiap lembaga pemasyarakatan melalui petugas pelayanan hukum dan HAM yang bertugas di sana.

Dengan buku saku dan edukasi langsung tersebut, Pigai berharap para narapidana dapat memahami pentingnya menghormati hak asasi manusia saat kembali ke masyarakat.

Pigai mengungkapkan bahwa narapidana yang telah bebas dan menjalani proses reintegrasi sosial akan diberdayakan melalui program pembinaan komponen cadangan (Komcad) oleh Kementerian Pertahanan.

Mereka akan diberi tugas menjaga ketertiban dan keamanan setelah menyelesaikan pelatihan tersebut.

“Nanti setelah keluar, kami mereka akan diberi tugas lain yaitu tugas menjaga ketertiban dan keamanan. Karena itu mereka dididik Komcad dan menjadi kewenangan kementerian pertahanan,” kata Pigai.

Kami menargetkan untuk pendidikan kesadaran HAM bagi 44 ribu narapidana yang akan dapat amnesti dan hari ini saya sudah luncurkan (buku saku HAM)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) meluncurkan buku saku HAM untuk narapidana yang diusulkan mendapat amnesti Presiden RI Prabowo Subianto yang bertujuan sebagai panduan praktis tentang penguatan prinsip hak asasi.

Buku saku yang bertajuk Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pemberian Amnesti Presiden RI itu diluncurkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, dan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat Rapat Koordinasi Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Rabu.

"Kami menargetkan untuk pendidikan kesadaran HAM bagi 44 ribu narapidana yang akan dapat amnesti dan hari ini saya sudah luncurkan (buku saku HAM)," kata Pigai ditemui usai rapat koordinasi tersebut.

Berdasarkan salinan yang diterima ANTARA, buku saku dimaksud terdiri dari empat bab, yaitu bab "Apa Itu Hak Asasi Manusia?", 'Perbuatan Melanggar HAM", "Hak dan Kewajiban Warga Binaan", serta "Hak dan Kewajiban Warga Negara".

Buku saku tersebut disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip HAM yang universal, tidak terpisahkan, serta relevansinya dengan pelaksanaan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Melalui buku itu, para pembaca diharapkan memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, baik dalam konteks global maupun implementasinya di Indonesia.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengapresiasi peluncuran buku saku HAM. Menurut Willy, hal tersebut menunjukkan Kementerian HAM telah mengeksekusi keputusan politik Presiden Prabowo.

"Tentu Komisi XIII mengapresiasi ini dan kemudian kita bersama-sama untuk benar-benar menjaga ini, men-deliver-kan (mengejawantahkan, red.) ini secara bersama-sama. Kalau itu diberikan buku saku ‘kan suatu hal yang luar biasa,” katanya saat ditemui terpisah.

Bersamaan dengan peluncuran buku saku HAM, Kemenham juga meluncurkan logo resmi, laman web, serta program sadar HAM untuk 250 ribu masyarakat sekaligus mengarusutamakan HAM bagi satu juta aparatur negara.

Sebelumnya, Pigai menyebut narapidana yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan amnesti dari Presiden akan diberikan pendidikan HAM terlebih dahulu. Menurut dia, hal itu bertujuan membangun kesadaran HAM dan mengubah pola pikir para narapidana dari kriminal menjadi humanis.

"Pelatihan mereka terkait dengan nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, perdamaian, supaya yang paling penting ‘kan perubahan mindset. Mindset kriminal, (diubah menjadi) mindset human," ujarnya di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Menteri HAM mengatakan pendidikan HAM bagi narapidana yang akan diberi amnesti itu termasuk salah satu fokus Kementerian HAM untuk tahun 2025.

"Sebelum mereka diberi amnesti, kami akan mendatangi lembaga pemasyarakatan, inventarisasi. Sudah mulai inventarisasi dan nanti kita akan melakukan pendidikan," tuturnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025