Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, rupanya tidak asal umbar ancaman. Dia tidak perlu menunggu 3 bulan atau 100 hari, untuk merealisasikan janji politiknya. Trump langsung gerak cepat. Dia menghukum negara-negara, yang dianggap musuh atau merugikan ekonomi AS dengan tarif timbal balik atau reciprocal tariff yang cukup tinggi.

Ada banyak negara yang kena hukuman Trump. Asia, Afrika, Uni Eropa terdampak. Hampir semua negara anggota kerja sama BRICS terkena imbasnya. Hanya Brasil yang relatif ringan. Negeri Samba itu hanya kena tarif timbal balik sebesar 10%. Jauh lebih rendah dibandingkan negara BRICS lainnya seperti Indonesia, Afrika Selatan, China, dan India yang kisarannya di angka 26% - 34%.

Negara BRICS lainnya yang tidak kena tarif Trump adalah Rusia. Namun demikian, kondisi Rusia berbeda dengan negara anggota pakta kerja sama ekonomi tersebut. Rusia tanpa dikenakan tarif, mereka harus bertahan dari berbagai macam sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara Barat, terutama AS.

BRICS belakangan tampil sebagai alternatif kekuatan global di tengah dominasi Barat Salah satu kampanye negara-negara tersebut adalah mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sebagai mata uang perdagangan. Mereka mengampanyekan dedolarisasi. Kampanye ini sempat disinggung oleh Trump. Dia bahkan siap menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang menjadi anggota BRICS.

Dalam catatan Bisnis, pada tanggal 2 Desember 2024 lalu, Trump telah mengancam untuk mengenakan tarif 100% kepada BRICS jika 'ngotot' membuat mata uang baru. "Gagasan bahwa Negara-negara BRICS mencoba untuk menjauh dari dolar sementara kita berdiri dan menonton sudah berakhir," kata Trump.

Selang 4 bulan kemudian, gagasan itu benar-benar direalisasikan. Tidak pernah mundur. Trump benar-benar menghukum, negara-negara BRICS dengan tarif yang cukup tinggi.

Indonesia, yang pada periode pertama Trump aman dari ganjaran tarif, juga tidak bisa berkelit. Kena tarif 32%. India 26%, China 34%, dan Afrika Selatan 30%.
Sementara itu, salah satu pentolan BRICS, Brasil justru berada di angka yang relatif moderat. Mereka hanya kena 10%.

Brasil Diuntungkan?

Terlepas dari alasan Brasil menerima 'perlakuan' berbeda dibandingkan dengan anggota BRICS, tarif Trump dinilai akan menguntungkan ekonomi negara terbesar di Amerika Selatan tersebut.

Mengutip Reuters, pasar lokal bereaksi positif terhadap pengumuman Trump. Real Brasil menguat melewati 5,60 per dolar AS dan mencapai level tertinggi sejak Oktober 2024.

Sementara itu, indeks saham acuan naik tipis 0,23%, dengan banyak yang menunjukkan bahwa beban tarif Brasil yang relatif lebih ringan dapat melindunginya dari risiko perdagangan utama sekaligus menarik aliran modal yang beralih dari Amerika Serikat.

Tim peneliti XP mengatakan kebijakan tarif Trump "buruk secara absolut, tetapi berpotensi positif bagi Brasil," karena perang dagang dapat mendatangkan keuntungan bagi pusat komoditas tersebut sekaligus mempercepat investasi China dalam infrastruktur di seluruh negeri dan Amerika Latin secara lebih luas.

"Selama tahun 2018-2020, di tengah perang dagang dengan Tiongkok, permintaan Tiongkok terhadap komoditas beralih dari AS ke Brasil, yang menguntungkan produk-produk seperti kacang kedelai dan jagung," kata XP.

Iana Ferrao, mitra dan ekonom di BTG Pactual, mengatakan tarif yang dikenakan pada Brasil melegakan mereka yang takut akan hukuman yang lebih berat. "Karena tarif pada negara-negara lain meningkat lebih tajam, sektor-sektor tertentu di Brasil dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang relatif," katanya.

Luis Stuhlbergjer, kepala investasi di Verde Asset Management, mengatakan hubungan perdagangan Brasil yang seimbang dengan Washington berarti negara itu "sangat diuntungkan" di bawah paket tarif di seluruh dunia. "Pertanyaannya adalah apakah Brasil akan mampu memanfaatkan peluang ini," tambahnya.

Bangkitnya Populisme Brasil

Sikap pemerintahan Trump yang lebih lunak ke Brasil juga bisa dibaca secara politik. Apalagi, Brasil sebentar lagi menyelenggarakan Pemilihan Umum alias Pemilu pada tahun 2026 nanti. Salah satu kandidat yang muncul antara lain, mantan presiden Jair Bolsonaro.

Bolsonaro adalah sekutu Trump. Mereka merepresentasikan politikus sayap kanan dengan janji-janji politik yang sangat populis. Dia belum lama ini misalnya mengatakan jika terpilih lagi sebagai presiden menarik Brazil dari BRICS dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Yang terakhir telah dilakukan oleh Trump.

Sebagaimana diberitakan Antara, pernyataan Bolsonaro hanya beberapa pekan setelah Presiden AS Donald Trump dan Presiden Argentina Javier Milei —sekutu dekat Bolsonaro— memutuskan untuk keluar dari sejumlah organisasi dan badan internasional.

Bolsonaro berjanji akan meneken "perjanjian pertahanan yang kuat" dengan AS, memberantas terorisme di perbatasan Brazil dengan Paraguay dan Argentina, serta mengizinkan pangkalan militer AS beroperasi di kawasan itu.

Meski dilarang mencalonkan diri, Bolsonaro dikabarkan akan ikut bertarung dalam pemilihan presiden 2026. Dia berharap Trump bisa menekan pengadilan Brazil untuk menunda larangan terhadap kegiatan politiknya.

Dia juga mengusulkan agar Trump menjatuhkan sanksi pada pemerintahan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva. Sanksi itu bisa membantu Bolsonaro kembali ke dunia politik.

Pada Januari 2023, para pendukung Bolsonaro menduduki gedung-gedung pemerintah, termasuk istana presiden, di Brasilia untuk memprotes hasil pemilihan presiden 2022. Sekitar 2.000 orang ditahan dalam peristiwa itu.

Brazil adalah salah satu negara pendiri BRICS, yakni kelompok 11 negara yang juga beranggotakan Rusia, China, India, dan Indonesia.

Jakarta sedang berada di persimpangan jalan. Di tengah transisi pemindahan ibu kota yang belum pasti, revisi Undang-Undang (UU) Nomor. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang baru saja ditandatangani Presiden Prabowo Subianto menambah ketegangan. Mengubah nomenklatur jabatan atau menyelesaikan masalah administrasi Jakarta? Apakah perubahan ini sekadar langkah kosmetik atau benar-benar menghadirkan solusi?

Perubahan Nama atau Solusi?

Perubahan nomenklatur dalam UU DKJ, meskipun dianggap penting, sering hanyalah langkah simbolis. Tanpa disertai kebijakan substantif, mengubah nama jabatan hanya akan menjadi perubahan kosmetik. Ini terlihat jelas dalam kasus Washington, D.C. dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di Washington, D.C., upaya mengubah sebutan resmi menjadi "New Columbia" tidak mengarah pada perbaikan sistem birokrasi atau peningkatan pelayanan publik, meskipun ada dorongan besar untuk perubahan nama dan status. Masalah inti seperti kekurangan anggaran dan efisiensi pelayanan publik tetap tidak teratasi.

Hal serupa terjadi di DIY pada 2014, ketika perubahan nama Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak disertai dengan reformasi mendalam dalam sistem dan prosedur birokrasi. Meskipun ada perubahan nama, masalah tumpang tindih birokrasi dan lambatnya respon terhadap kebutuhan infrastruktur tetap ada.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur tanpa reformasi mendalam hanya menghasilkan perubahan kosmetik, tanpa membawa dampak nyata dalam efisiensi dan efektivitas birokrasi. Reformasi yang lebih mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah mendasar dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik.

Mengapa perubahan kosmetik sering gagal? Menurut teori perubahan organisasi, perubahan yang hanya menyentuh permukaan tanpa memperbaiki sistem dan prosedur yang ada tidak akan menghasilkan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Reformasi birokrasi di Jepang pada era 1990-an menunjukkan bahwa tanpa perubahan mendalam dalam sistem pengelolaan dan budaya kerja, efisiensi birokrasi tidak meningkat signifikan.

Selain itu, dampak perubahan nama semata dapat dilihat dari sudut pandang psikologis. Ketika perubahan yang diharapkan tidak terjadi, ketidakpuasan dan frustrasi di kalangan pegawai serta masyarakat meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Melaku & Winkler, (2022) menemukan bahwa perubahan yang tidak substantif dapat menyebabkan demoralisasi, mengurangi produktivitas, dan kualitas pelayanan publik.

Dari contoh-contoh di atas, jelas bahwa perubahan nomenklatur memerlukan kebijakan substantif dan reformasi mendalam untuk menghasilkan dampak nyata.
.
Pemindahan Ibu Kota yang Tertunda

Sementara itu, meskipun Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, pemindahan resmi ibu kota ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur masih menunggu keputusan Presiden. Ketidakpastian ini menambah kebingungan di kalangan masyarakat dan investor yang menantikan kepastian untuk merencanakan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

Sejarah memberikan pelajaran penting. Pemindahan ibu kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasília pada 1960, misalnya, berhasil karena didukung dengan perencanaan matang dan kebijakan yang jelas. Tanpa kepastian, pemindahan ibu kota hanya akan menjadi simbol tanpa dampak nyata terhadap pemerataan pembangunan dan pengurangan beban Jakarta.

Brasil merencanakan pemindahan ibu kota selama lebih dari satu dekade, memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas pendukung siap sebelum melakukan transisi. Sebaliknya, ketidakpastian mengenai pemindahan ibu kota di Indonesia menimbulkan keraguan di kalangan investor. Menurut laporan Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing sebesar Rp 5,13 triliun keluar (capital outflow) dari pasar keuangan dalam negeri sepanjang pekan pertama Desember 2024. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpastian terkait pemindahan ibu kota.

Mengatasi ketidakpastian ini memerlukan komitmen kuat dari pemerintah. Pemerintah perlu memberikan kejelasan dan kepastian mengenai rencana pemindahan ibu kota agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan yang pada akhirnya bisa merugikan pembangunan dan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, pemerintah Brasil menyediakan contoh bagaimana perencanaan yang baik dan komunikasi yang jelas dapat membuat proses pemindahan ibu kota berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Pentingnya Partisipasi Publik

Tidak kalah penting, revisi UU DKJ ini menyentuh isu partisipasi publik dalam proses legislasi. Keputusan yang diambil tanpa konsultasi publik yang memadai berisiko menghadirkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja menuai banyak kontroversi, masyarakat yang terlibat dalam diskusi dan evaluasi cenderung lebih menerima kebijakan tersebut karena merasa suaranya didengar.

Partisipasi publik dalam proses legislasi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Menurut teori partisipasi publik, kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat cenderung lebih efektif dan mendapatkan dukungan yang lebih luas. Tanpa partisipasi publik yang memadai, kebijakan ini berisiko tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat dan hanya akan menambah ketidakpuasan.

Pengalaman dari negara lain menunjukkan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Di Swedia, misalnya, proses legislasi selalu melibatkan partisipasi publik melalui konsultasi dan diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hasilnya, kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendapatkan dukungan luas. Ini bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam proses revisi UU DKJ agar lebih melibatkan partisipasi publik secara aktif.

Menuju Solusi Nyata

Secara keseluruhan, meskipun revisi UU DKJ ini membawa perubahan dalam nomenklatur jabatan, penting untuk memastikan bahwa perubahan ini disertai dengan langkah-langkah konkret yang dapat meningkatkan tata kelola dan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Pemerintah harus menghindari membuat perubahan yang hanya mengubah nama tanpa menyentuh substansi kebijakan yang lebih mendalam. Perubahan yang terkesan hanya simbolis tanpa diimbangi dengan kebijakan yang jelas berisiko menghambat kemajuan.

Pemerintah harus fokus pada solusi nyata yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta dan memastikan bahwa perubahan nomenklatur ini tidak hanya sekadar kosmetik tetapi membawa perubahan substansial.Perubahan yang substansial harus mencakup reformasi dalam berbagai aspek, termasuk sistem birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Reformasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Hanya dengan cara ini, perubahan yang diharapkan dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Jakarta.

Langkah Maju untuk Jakarta

Revisi UU DKJ ini membuka ruang untuk diskusi tentang bagaimana seharusnya tata kelola pemerintahan di Jakarta dilakukan, terutama dengan mempertimbangkan pemindahan ibu kota dan kebutuhan untuk memperbaiki sistem administrasi. Jika perubahan ini hanya sebatas kosmetik tanpa mengatasi akar masalah, maka langkah ini hanya akan menambah kebingungan di kalangan publik dan tidak membawa perubahan berarti. Oleh karena itu, partisipasi publik dalam setiap kebijakan dan transparansi dalam proses legislasi sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Jakarta.

Pemerintah harus melakukan lebih dari sekadar perubahan administratif. Reformasi mendalam yang melibatkan masyarakat secara langsung adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang nyata. Jakarta, dan Indonesia secara keseluruhan, membutuhkan kebijakan yang tidak hanya terdengar bagus di atas kertas, tetapi yang benar-benar mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Reformasi yang substansial dan partisipasi publik yang aktif adalah kunci untuk mewujudkan visi Jakarta yang lebih baik dan lebih efisien.

Junet Hariyo Setiawanaktivis literasi hukum

Bisnis.com, RIO DE JANEIRO — Forum Group of Twenty atau G20 mengusulkan reformasi terhadap sejumlah lembaga internasional seperti Bank Dunia agar lebih bermanfaat untuk negara-negara berkembang dan emerging countries.

Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah resmi ditutupnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

Airlangga menyebut banyak aspirasi negara berkembang yang mengusulkan adanya reformasi di tubuh lembaga-lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi multilateral seperti Bank Dunia.

"Dan ini sangat terkait dengan transisi energi, terkait dengan climate di mana dengan peran World Bank yang berbeda, saat dengan didirikan sekitar puluhan tahun yang lalu sehingga kebutuhan terhadap negara-negara emerging countries itu jauh meningkat," kata Airlangga saat ditemui di Hotel Hilton Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

Airlangga pun menyampaikan bahwa Indonesia diminta untuk menyuarakan hal tersebut oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Menurutnya, suara Indonesia didengar.

"Terutama Indonesia dianggap sebagai middle power, dan juga sebagai negara demokratik yang transisi politiknya berjalan secara baik," imbuh Politisi Partai Golkar itu.

Adapun mengenai pembiayaan iklim atau transisi energi, Presiden Prabowo Subianto pada Sesi Ketiga Pertemuan Pemimpin Negara menyampaikan sejumlah potensi energi terbarukan di Indonesia.

Prabowo, kata Airlangga, menyampaikan kepada forum bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk energi terbarukan sampai dengan 75 gigawatt dalam 15 tahun ke depan.

Selain itu, RI disebut berkomitmen untuk menjadi leading sector di sejumlah energi non-fosil seperti hidro, geothermal, solar, dan tidal wave.

"Dan juga memikirkan untuk masuk ke small modular reactor. Dan Indonesia juga memiliki potensi di bidang thorium. Dan ini sejalan dengan yang dibicarakan oleh berbagai negara yang lain," tuturnya.

Negara Berkembang Pimpin G20

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyoroti bahwa negara berkembang kini telah memimpin forum ekonomi terbesar dunia sejak 2022.

Untuk diketahui, ada empat negara berkembang yang memimpin G20 dari 2022 sampai 2025. Mulai dari Indonesia pada 2022, India pada 2023, Brasil pada 2024 serta dilanjutkan oleh Afrika Selatan pada 2025.

"Indonesia, India, Brasil dan sekarang Afrika Selatan membawa sudut pandang yang merupakan kepentingan dari mayoritas populasi dunia," ujar Lula pada sesi penutup KTT G20 yang diselenggarakan di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, Brasil, Selasa (19/11/2024).

Adapun KTT G20 di bawah Presidensi Indonesia diselenggarakan di Bali, sedangkan G20 India di New Delhi. Kemudian, puncak Presidensi oleh Brasil diadakan di Rio de Janeiro.

"Dimulai di Bali, melewati New Delhi dan sampai di Rio de Janeiro, kami berusaha untuk mempromosikan langkah-langkah yang bisa memiliki dampak konkret di hidup masyarakat," ujarnya kepada forum.

Adapun Presidensi G20 Brasil, terang Lula, memiliki tiga pilar utama. Pertama, Global Alliance Against Hunger and Poverty (Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan).

Kedua, reformasi tata kelola global. Ketiga, transisi energi serta perubahan iklim.

Ketiga isu pilar utama Presidensi G20 Brasil itu dibahas dalam tiga sesi pertemuan pemimpin negara yang digelar 18-19 November 2024. Ketiganya juga sudah diadopsi ke Leaders' Declaration sejak hari pertama KTT.

Ledakan di kompleks Mahkamah Agung Brasil sedang diselidiki sebagai "aksi teroris". Motif di balik aksi itu masih gelap, namun otoritas setempat menduga ledakan itu ada hubungannya dengan pemberontakan terhadap Presiden Luiz Inacio Lula da Silva yang terjadi tahun lalu.

Pelaku di balik insiden ledakan itu, yang tewas di luar gedung Mahkamah Agung dalam insiden pada Rabu (13/11) malam, diketahui merupakan anggota partai politik yang menaungi mantan Presiden Jair Bolsonaro. Demikian seperti dilansir AFP, Jumat (15/11/2024).

Upaya serangan itu terjadi ketika Brasil bersiap menjadi tuan rumah KTT G20 yang dijadwalkan digelar pada Senin (18/11) dan Selasa (19/11) mendatang di Rio de Janeiro, dengan dihadiri pemimpin negara-negara besar seperti Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping.

Pria yang diyakini sebagai satu-satunya pelaku, telah tewas dalam ledakan yang mengguncang pintu masuk gedung Mahkamah Agung pada Rabu (13/11) malam. Ledakan itu diduga berasal dari peledak yang dibawa pria tersebut.

Satu ledakan lainnya berasal dari sebuah mobil yang diparkir di kompleks gedung Mahkamah Agung tersebut.

Jenazah pria itu tergeletak semalaman, dengan pasukan penjinak bom berupaya memindahkan detonator yang dibawa pria itu sebelum tewas, sebelum akhirnya dievakuasi pada Kamis (14/11) pagi.

Kepala Kepolisian Federal Brasil, Andrei Passos Rodrigues, dalam konferensi pers di Brasilia mengumumkan bahwa pelaku yang tewas itu bernama Francisco Wanderley Luiz, yang berusia 59 tahun. Disebutkan Rodrigues bahwa Luiz diduga merencanakan serangan sejak lama dan tampaknya bertindak sendirian.

Motif di balik aksi Luiz ini belum diketahui secara jelas. "Kami masih belum mengetahui motif kejahatan tersebut," ucap Rodrigues.

Namun demikian, dia mengingatkan bahwa "ini bukanlah aksi yang terisolasi" dan "para ekstremis kini aktif". Disebutkan Rodrigues bahwa serangan itu mungkin upaya "kekerasan" untuk menggulingkan "supremasi hukum yang demokratis".

Hasil penyelidikan otoritas berwenang mendapati Luiz telah berbulan-bulan menyewa sebuah tempat di "titik strategis" yang terletak dekat dengan Mahkamah Agung Brasil tersebut. Di dalam properti itu, para penyelidik menemukan pesan yang tampaknya menyuarakan dukungan kekerasan terhadap pemberontakan tahun 2023 dan simpatisan mereka.

Dilaporkan juga bahwa Luiz merupakan anggota Partai Liberal (PL) yang dipimpin Bolsonaro, mantan Presiden Brasil yang para pendukungnya pada Januari 2023 lalu berusaha menduduki dan mengambil alih lembaga-lembaga demokrasi di Brasilia dengan kekerasan setelah Lula da Silva kembali berkuasa.

Bolsonaro, dalam pernyataan via media sosial pada Kamis (14/11), mengecam serangan bom itu dan menyebutnya sebagai peristiwa yang terisolasi. Dia juga menyerukan "dialog" untuk melindungi demokrasi di Brasil.