Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, akan membawa Revisi Undang-Undang (RUU) Minerba ke Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

Supratman mengatakan, ada sejumlah poin yang menjadi inisiasi Legislatif dalam RUU Minerba. Salah satunya, perubahan skema terkait pemberian izin usaha pertambangan ataupun wilayah izin usaha pertambangan.

"Semua mekanisme lelang berubah dengan pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," kata Supratman dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/2).

Dia menjelaskan, perubahan skema itu bertujuan memberikan keadilan bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk koperasi.

"Itu isi yang paling penting untuk kita lakukan. Dengan pemberian skema prioritas yang ada, itu artinya pembagian sumber daya alam yang kita miliki, semua komponen bangsa termasuk BUMD daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh Menteri ESDM dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah," kata Supratman.

Usulan berikutnya adalah membatalkan pemberian konsesi terhadap perguruan tinggi. RUU Minerba hanya akan memberikan bantuan dana kepada perguruan tinggi untuk melakukan riset, termasuk beasiswa kepada mahasiswa.

"Jadi di dalam revisi undang-undang kali ini, yang ada adalah bahwa akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian biasiswa kepada mahasiswanya," papar Supratman.

Supratman menegaskan, pemerintah tidak memberikan izin langsung kepada kampus. Penugasan khusus bagi kampus akan disediakan lewat penugasan kepada BUMN. Dirinya menyatakan, itu adalah sikap yang diambil pemerintah.

Poin lain dari RUU Minerba, lanjut Supratman, adalah pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang sudah disepakati antara pemerintah dengan Legislatif.

"Yang kedua juga terkait dengan pemberian konsesi kepada ormas keagamaan, dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR. Kira-kira itu poin penting dari yang disepakati antara pemerintah dan DPR kali ini," katanya.

Untuk itu, Supratman menekankan bahwa tidak ada pemberian konsesi kepada perguruan tinggi untuk mengelola dalam RUU Minerba. Pengelolaan minerba sepenuhnya diserahkan kepada BUMN maupun BUMD.

"Nanti bagi kampus yang membutuhkan diberikan penggunaan dana riset maupun bantuan terhadap beasiswa yang ada," ucapnya.

Merespons penjelasan Supratman, Bahlil di kesempatan yang sama turut menggarisbawahi mengenai penghapusan pemberian konsesi kepada perguruan tinggi, dan sepenuhnya diserahkan kepada BUMN dan BUMD.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Hukum bahwa, tolong dipertebal informasi ini, undang-undang ini tidak memberikan automatically kepada kampus, tapi pemerintah memberikan kepada BUMN dan BUMD serta badan usaha lain," pungkas Bahlil.

Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memenuhi undangan Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus dalam sebuah pertemuan tertutup di kediaman Casa Santa Marta, Vatikan pada Jumat (7/2) waktu setempat.

Megawati menyatakan, Paus Fransiskus tertarik dengan Pancasila dan semangat gotong royong. Selain itu, isu tentang pemanasan global juga menjadi topik pembicaraan.

Mengawali keterangan kepada media, Megawati mengungkapkan bahwa kedatangan ke Vatikan antara lain untuk menjadi pembicara World Leaders Summit on Children's Rights, yang juga dihadiri oleh Paus Fransiskus.

"Saya memang mendapat undangan secara pribadi dari beliau, karena yang paling utama sebetulnya adalah beliau setelah bertemu dengan saya dan kita bicara soal masalah kebangsaan," kata Megawati.

Dari obrolan tersebut, terungkap bahwa Paus Fransiskus tertarik dengan Pancasila dan nilai gotong royong, yang menjadi bagian dari pidato Megawati di World Leaders Summit on Children's Rights.

"Lalu juga yang terutama beliau sangat interest dengan Pancasila, gotong royong seperti juga mungkin yang kalian dengar waktu saya datang ke Summit, dalam pidato saya kan saya juga menerangkan kalau di dalam kehidupan manusia itu sebetulnya Pancasila itu dapat diikuti karena itu sebetulnya internasional," katanya.

"Sehingga dengan demikian bukan hanya milik dari bangsa Indonesia saja, dan sangat, sangat mudah karena itu sebetulnya 5 sila itu adalah masalah kehidupan, terutama masalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan," lanjut Megawati.

Menurutnya, Paus Fransiskus setuju dengan topik perikemanusiaan tersebut. Megawati menyebut, ada perubahan di dunia yang saat ini sangat mengkhawatirkan.

"Seperti kalau beliau juga sangat setuju karena saya mengatakan perikemanusiaan, kalau dilihat sekarang ini terjadi perubahan di dunia yang sangat mengkhawatirkan karena seharusnya sudah tidak ada perang tetapi (tetap) berjalan perang,"

"Dan juga beliau yang paling juga dikhawatirkan itu adalah masalah global warming. Tetapi kelihatannya manusia tidak peduli dengan global warming ini, padahal waktu saya menjadi juri (Zayed Award 2024) ketika bertemu dengan beliau (Paus Fransiskus) sebelum ini, kan kami berbicara lalu beliau menanyakan kalau ada yang mau juga memberikan saran," tutur Megawati.

Mendengar pertanyaan Paus Fransiskus, Megawati pun memberikan saran. Dirinya juga mengungkapkan keheranan akan ketidakpedulian terhadap isu global warming.

"Saya mengatakan kepada beliau, saya titip kepada, kami harus memanggilnya Holy Father, bahwa mengapa manusia itu tidak terlalu care dengan global warming, beliau langsung mengangkat jempolnya dua-dua dan beliau hanya bilang, 'Saya setuju sekali' karena di Vatikan ini ternyata dibikin juga pusat penelitian masalah Kutub, Kutub Utara dan Kutub Selatan, yang beliau sangat khawatir karena mencairnya tidak meleleh lagi, tetapi sudah terpotong-potong sampai bisa sebesar bukit, begitu," papar Megawati.

Kehadiran Megawati di kediaman Paus Fransiskus itu didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Mohammad Rizky Pratama, Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah, dan Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambe.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di tengah kebahagiaan menyambut cucu pertama menyempatkan diri untuk melayat ke kediaman Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Ngawi, Jawa Timur bersama Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono.

Amran dan Sudaryono bersama-sama memberikan penghormatan kepada Sadiran Bau Kuntjoro, ayahanda dari Prasetyo Hadi yang berpulang pada Senin (16/12).

Biasanya, Amran dan Sudaryono kerap berbagi tugas dalam kunjungan-kunjungan kerja ke berbagai daerah. Namun kali ini, keduanya sama-sama berempati terhadap Prasetyo Hadi dan menunjukkan kedekatan antarpejabat dengan kedatangan langsung ke Ngawi.

Kehadiran Amran dan Sudaryono di Ngawi sekaligus menjadi bentuk penghormatan atas jasa dan dedikasi dari mendiang Sadiran Bau Kuntjoro kepada Indonesia. Saat itu, Amran menyampaikan harapan agar Prasetyo Hadi beserta keluarga diberikan ketabahan.

"Saya bersama Pak Wamen bersama berangkat karena duka ini juga menjadi bagian dari kita semua. Semoga almarhum ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan," ujar Amran.

Wamentan Sudaryono menambahkan, kedatangannya bersama Amran ke kediaman Prasetyo Hadi di Ngawi merupakan wujud dukungan moral.

"Kita datang untuk mendoakan almarhum dan memberikan dukungan moral kepada keluarga besar Pak Mensesneg di momen ini," katanya.

Rombongan Amran dan Sudaryono bertolak ke Ngawi pada Selasa (17/12) pagi, langsung menuju rumah duka. Usai memberikan penghormatan, Amran pun kembali ke Jakarta untuk memenuhi agenda lain sesuai jadwal, memperlihatkan komitmen menjaga keseimbangan antara tugas kedinasan dengan nilai kemanusiaan.

Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad resmi ditunjuk menjadi pemimpin Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Pancasila (PP KAUP) periode 2022-2026 di Jakarta, Minggu (15/12).

Pada penunjukan yang dilakukan dalam pengukuhan PP KAUP periode 2022-2026 dan rapat kerja guna membahas program dan arah organisasi mendatang, Sufmi menegaskan komitmen untuk menjadikan KAUP berperan lebih aktif dalam tiga aspek utama.

Aspek pertama, adalah pemberdayaan dan pengembangan jejaring antaralumni Universitas Pancasila. Kedua, terkait kontribusi nyata bagi kemajuan almamater. Terakhir, mengabdi kepada masyarakat melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan.

"KAUP harus menjadi wadah yang efektif dalam mempererat tali silaturahmi antar alumni sekaligus berkontribusi nyata bagi almamater dan masyarakat luas," ujar Sufmi.

Adapun pengukuhan ini sekaligus menandai babak baru perjalanan organisasi alumni Universitas Pancasila dalam memperkuat peran alumni dalam pembangunan bangsa.

Melalui kepemimpinan baru ini, KAUP bertekad mengembangkan berbagai program yang inovatif dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Mitora Pte., Ltd tengah menantikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait sengketa Museum Soeharto di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan nomor perkara 531/Pdt.Sus-Arb/2024/PN Jkt.Pst. Keputusan pengadilan tersebut akan menjadi dasar bagi langkah hukum selanjutnya yang akan diambil perusahaan.

Dalam keterangannya, Executive Assistant Director Mitora, Deny Ade Putera, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menegakkan kebenaran. Apabila Mitora memenangkan perkara ini, mereka berencana untuk mengambil langkah hukum terhadap dua orang saksi, yaitu Gatot dan Kepala Keamanan Museum Soeharto, Mina.

"Gatot dalam kesaksiannya menyebut adanya dana di rekening BCA milik Soehardjo yang hanya diblokir oleh pihak bank," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/12).

Berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA, ia melanjutkan, cek tersebut dinyatakan kosong karena dana tidak mencukupi, yang bertolak belakang dengan klaim yang disampaikan dalam persidangan.

Sementara itu, Mina mengklaim bahwa Andreas Thanos memberikan arahan langsung kepada karyawan di Museum Purna Bhakti Pertiwi. Denny pun membantah klaim tersebut dan menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak pernah terjadi.

"Kesaksian ini dinilai berusaha membangun narasi yang tidak berdasar dan merugikan pihak Mitora," imbuh dia.

Mitora juga menyoroti upaya pembatalan putusan BANI yang sebelumnya diajukan oleh OC Kaligis. Pembatalan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam membongkar dugaan manipulasi hukum.

"Kami juga telah pula mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta perhatian dan penyelidikan terhadap dugaan adanya kejanggalan dalam putusan BANI yang dianggap tidak berpihak pada keadilan," ujar Deny.

Langkah ini diambil sebagai komitmen Mitora untuk memastikan kebenaran terungkap dan keadilan dapat ditegakkan.

Sebagai informasi, sengketa antara Mitora dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi (YPBP) bermula dari Perjanjian Kerja Sama yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 13 tanggal 17 April 2014.

Dalam perjanjian tersebut, Mitora mengklaim telah menjalankan kewajibannya, termasuk menyusun master plan, mempresentasikan proyek, dan mendanai operasional selama periode tertentu.

Namun dalam perjalanannya, Mitora diputus telah melakukan Cedera Janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan Putusan Nomor 47013/11/ARB-BANI/2024.

Merespons hal ini, kuasa hukum Mitora, OC Kaligis, menyatakan keberatan atas putusan BANI tersebut. Sehingga, Mitora secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan putusan BANI.

Jasa Raharja berkolaborasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Penegakan Hukum Triwulan IV/2024 di Aula Rupa Tama, Polda Kepulauan Riau, Senin (9/12).

Diikuti seluruh Kepala Cabang Jasa Raharja, kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara kedua institusi terkait upaya penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat, dengan fokus penanganan kecelakaan lalu lintas.

Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana menyampaikan, Monev Triwulan IV/2024 ini juga menandai koordinasi dan kolaborasi kuat antara Jasa Raharja dan Korlantas Polri.

"Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman bersama mengenai tugas dan fungsi masing-masing institusi, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat," kata Dewi.

Dewi menegaskan, sinergi antara Jasa Raharja dan Korlantas Polri penting untuk memberikan pelayanan terbaik, khususnya dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.

"Kerja sama yang solid telah menunjukkan hasil positif, seperti penurunan angka kecelakaan lalu lintas, serta peningkatan responsivitas dalam penanganan korban kecelakaan," ujarnya.Hingga November 2024, Jasa Raharja mencatatkan penurunan nominal santunan sebesar 1,37 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023. Jumlah korban kecelakaan yang menerima santunan juga turun sebesar 4,19 persen atau setara dengan 6.822 korban.

Menurut Dewi, hal ini mencerminkan efektivitas kolaborasi dalam meningkatkan keselamatan di jalan.

Adapun kegiatan Monev Triwulan IV/2024 ini mencakup diskusi dan presentasi terkait penegakan hukum, analisis data kecelakaan lalu lintas, hingga upaya preventif dan edukatif untuk meningkatkan keselamatan di jalan.

Selain itu, peningkatan layanan kepada masyarakat juga menjadi pembahasan, termasuk optimalisasi penyaluran santunan kepada korban kecelakaan. Usai kegiatan, Dewi Aryani Suzana dan Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso memberikan pengarahan guna memperkuat koordinasi teknis antarjajaran Jasa Raharja dan Korlantas di wilayah terkait secara langsung di Kantor Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau.

"Semoga hasil dari Monev TW IV ini dapat diterapkan secara efektif di lapangan, sehingga mampu meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas," pungkas Dewi.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperkuat kerja sama strategis bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait upaya pencegahan radikalisme di Indonesia melalui penciptaan daya tangkal pada program pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi menyampaikan, data BNPT diperlukan agar program pemberdayaan tepat sasaran, khususnya terhadap kelompok rentan.

"Saat ini, PNM sudah hadir di 6.165 kecamatan di 452 kabupaten/kota di 36 provinsi. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program, kami memerlukan informasi dari BNPT terkait situasi masyarakat di lapangan," kata Arief di Menara PNM, Jakarta, baru-baru ini.

Sejak kerja sama dimulai pada 2021, lebih dari 21,7 juta ibu rumah tangga selaku mitra PNM telah menerima pembiayaan. Arief menyebut, pemberdayaan ekonomi menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan radikalisme.

Saat ini, kolaborasi PNM dan BNPT memasuki fase baru yang berorientasi terhadap aksi di lapangan, antara lain lewat program Desa Siap Siaga yang melibatkan warga setempat. Sebelumnya, kolaborasi berfokus pada pertukaran data dan informasi.

"Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, kita secara tidak langsung menciptakan daya tahan terhadap paham-paham negatif," katanya.

Adapun salah satu fokus kerja sama terkait adalah mendukung mitra deradikalisasi agar dapat berkontribusi kembali dalam masyarakat. Kepala BNPT Eddy Hartono sepakat, bahwa mereka yang pernah terpapar radikalisme membutuhkan dukungan dan perhatian.

Pada implementasi program, pemerintah berkomitmen mamastikan warga terpapar radikalisme mendapat posisi sebagai bagian ekosistem masyarakat.

"Mereka adalah bagian dari anak bangsa yang perlu mendapatkan kesempatan kedua. Dengan keterampilan dan modal usaha, mereka bisa menjadi individu produktif yang berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat," kata Eddy.

PNM mencatatkan, sejak kerja sama dimulai, banyak mitra deradikalisasi yang kembali bergabung dalam kegiatan sosial dan ekonomi. Tak sedikit dari mereka yang menjadi bagian kelompok pemberdayaan masyarakat yang didukung PNM. Untuk itu, program dipastikan masih akan berlanjut.

"Kami akan fokus pada aksi nyata di lapangan, menyasar lebih banyak daerah, dan memastikan bahwa seluruh mitra deradikalisasi mendapatkan akses ke pelatihan dan pembiayaan," kata Eddy.

Untuk itu, Eddy menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi dengan PNM, yang dinilai membantu fokus pada program pencegahan dan deradikalisasi yang bertuju pada mitra-mitra deradikalisasi agar dapat kembali terintegrasi dengan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi, ditegaskan menjadi kunci menciptakan stabilitas sosial.

"Melalui kewirausahaan, kesejahteraan keluarga dapat meningkat, yang pada akhirnya memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh paham radikal," ujar Eddy.

Dirut PNM Arief menambahkan, program ini tidak hanya menyasar penguatan ekonomi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Pada saat bersamaan, kerja sama dengan BNPT menjadi bukti bahwa pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan lembaga keuangan dapat menciptakan solusi komprehensif guna mengatasi radikalisme.

"Dengan membangun kesejahteraan, kita juga mencegah munculnya kembali potensi radikalisme. Ekonomi yang kuat adalah fondasi bagi stabilitas masyarakat," pungkas Arief.