JAKARTA, investor.id - Analis Politik Boni Hargens menilai langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempuh jalur hukum atas tuduhan ijazah palsu menjadi pelajaran penting dalam berdemokrasi. Hal ini menunjukkan bagaimana demokrasi hukum seharusnya bekerja.

Menurut Boni, langkah Jokowi strategis dalam konteks demokrasi karena dalam negara demokrasi, setiap warga negara berdiri pada jarak yang sama kalau ditarik dari garis Konstitusi. Hal tersebut berarti setiap orang sama di mata hukum. 

Implikasinya, siapapun harus tunduk pada supremasi hukum. Mereka yang menempuh cara jalanan dengan menggeruduk rumah Jokowi di Solo sambil mengusung narasi hoaks soal ijazah Jokowi, harus sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum.

“Mereka harus mempertanggungjawabkan tudingannya di ruang hukum, bukan dengan membuat kegaduhan di tengah masyarakat," ujarnya dalam diskusi publik bertajuk 'Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi' yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Boni menuturkan, mereka yang menuding ijazah palsu Jokowi harus dapat membuktikannya di pengadilan. Mereka tidak boleh asal menuduh atau menebar fitnah. Karena dalam proses persidangan barang bukti ijazah aslinya akan dihadirkan. 

“Nah ini sangat bernilai karena akan mendidik masyarakat Indonesia bahwa kita tidak bisa melakukan fitnah atau hoaks apalagi dengan motif politik tertentu yang dilakukan secara berjemaah, vulgar, konsisten dan simultan," pungkas Boni.

Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada empat orang yang berpotensi dilaporkan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan masuk tahap finalisasi.

Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengambil langkah hukum. Hanya saja, Yakub tidak membeberkan identitas keempat yang bakal dilaporkan ke polisi.

"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Sehari setelahnya, relawan Pemuda Patriot Nusantara melaporkan empat orang ke Bareskrim Polri soal tuduhan ijazah palsu Joko Widodo, Rabu (23/4/2025). Laporan tersebut dilayangkan Ketua Pemuda Relawan Nusantara, Andi Kurniawan dan teregister dengan nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya.

Empat orang yang dilaporkan yakni mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah, dan dokter Tifauzia Tyassuma. 

Kuasa hukum pelapor, Rusdiansyah menyebut para terlapor diduga telah melanggar Pasal 160 KUHP terkait tindak pidana penghasutan di muka umum lewat tudingan ijazah palsu milik Jokowi.

"Kita lihat sendiri terjadi di civitas akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi menimbulkan ketidaktertiban dan meresahkan," kata Rusdiansyah.

Rusdiansyah mengatakan laporan tersebut dilayangkan pihaknya atas inisiatif pribadi dan tanpa suruhan atau komunikasi dengan tim kuasa hukum Jokowi. Dia mengaku juga tidak mengetahui keempat orang yang dilaporkan kliennya merupakan pihak yang sama dengan sosok yang akan dilaporkan oleh Jokowi atau tidak.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Langkah hukum yang bakal ditempuh Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) terkait tudingan ijazah palsu ke dirinya dinilai sebagai pelajaran penting dalam berdemokrasi. Pengamat Politik Boni Hargens mengapresiasi langkah hukum yang bakal ditempuh Jokowi.

?Apa yang ditunjukkan Pak Jokowi merupakan terobosan strategis sekaligus pelajaran bagi semua orang tentang bagaimana demokrasi hukum seharusnya bekerja,? ujar Boni dalam Diskusi Publik yang bertajuk ?Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi? yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Dia menuturkan setiap warga negara dalam negara demokrasi berdiri pada jarak yang sama kalau ditarik dari garis konstitusi. Artinya, lanjut doktor jebolan Universitas Walden Amerika Serikat itu, setiap orang sama di mata hukum.


Pengamat Politik Boni Hargens. Foto/Istimewa



"Implikasinya, siapa pun harus tunduk pada supremasi hukum. Mereka yang menempuh cara jalanan dengan mengerudug rumah Jokowi di Solo sambil mengusung narasi hoaks soal ijazah Jokowi harus sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum,? kata Boni.

?Mereka harus mempertanggungjawabkan tudingannya di ruang hukum, bukan dengan membuat kegaduhan di tengah masyarakat,? sambung Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia ini.

Dia pun menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Jokowi. "Saya berterima kasih ya pada Pak Jokowi karena Beliau memberikan teladan yang sangat bagus di dalam hidup berdemokrasi. Bahwa kalau orang memprotes, orang melakukan aksi perlawanan, atau menuding pihak lain, semua bisa diselesaikan lewat proses hukum,? ujarnya.

?Nah, semua kita memang harus menghargai rule of the game dalam sistem demokrasi hukum. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu terobosan yang bagus dan teladan yang menghidupkan demokrasi hukum," tambahnya.

Dia menuturkan, mereka yang menuding ijazah palsu Jokowi harus dapat membuktikannya di pengadilan dan tidak asal tuduh atau menebar fitnah. "Bahwa orang-orang ini yang terus secara konsisten menuding bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu harus berhadapan dengan pengadilan,? kata dia.

Karena, lanjut dia, di dalam proses persidangan nantinya otomatis barang bukti akan dihadirkan, yaitu ijazah aslinya. ?Nah ini sangat bernilai karena dapat akan mendidik masyarakat Indonesia bahwa kita tidak bisa melakukan fitnah atau hoaks apalagi dengan motif politik tertentu yang dilakukan secara berjemaah, vulgar, konsisten dan simultan," ungkapnya.

Saat ditanya lebih lanjut mengapa Jokowi kerap disudutkan, Boni menduga bahwa ada beragam motif yang sengaja diembuskan oleh ragam kelompok yang mempunyai aneka kepentingan berbeda-beda.

?Kita semua tahu, bahwa sejak awal Pak Jokowi ini kerap menjadi sasaran tembak untuk disudutkan dengan berbagai isu negatif. Ya contohnya, ketika karier awalnya setelah menjabat wali kota Solo lalu hijrah ke Jakarta dalam kontestasi pilgub lalu berlanjut menjadi presiden dua periode, banyak sekali fitnah, character assassination,? ucapnya.

?Itu banyak sekali sentimen negatif yang ya bisa dikatakan, untuk membunuh karakternya. Yang kita lihat di permukaan itu kan ada orang bergerombol menuntut soal kepastian ijazah. Tapi sebetulnya ada kepentingan besar di balik itu terkait kekuasaan 2029. Ada kelompok yang tidak ingin Mas Wapres Gibran itu stabil apalagi makin kuat di dalam posisinya sebagai Wakil Presiden dan yang berpotensi menjadi presiden Indonesia di masa depan,? sambung Boni.

Dia mengungkapkan sudah ada kelompok politik yang sudah melirik jabatan Wakil Presiden di Pilpres 2029. ?Sehingga, tentu saja, mereka sekarang bekerja untuk menghancurkan Jokowi dalam rangka melemahkan posisi tawar dari Mas Wapres Gibran di dalam kancah politik ini menuju 2029 dengan cara menggerus semua legacy Pak Jokowi,? katanya.

Dia melanjutkan, bisa jadi kelompok kepentingan itu berasal dari kelompok politik yang dendam atau sakit hati untuk merebut posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mungkin juga dark oposition, oposisi gelap, yaitu kelompok pragmatis yang dikecewakan oleh kebijakan-kebijakan Jokowi saat menjabat presiden selama 2014-2024.

Misalnya, kata dia, pembubaran ormas. Boni melihat kelompok barisan-barisan sakit hati ini kemudian mengkristal jadi satu gugus politik baru. ?Dan mereka terus secara konsisten menekan Pak Jokowi, menyudutkan keluarga Pak Jokowi. Karena sasarannya adalah bagaimana menghancurkan citra Pak Jokowi dan legacy politiknya,? ucapnya.

?Supaya masa depan politik dari anak-anak Pak Jokowi itu juga ikut terganggu. Kan itu aja sebetulnya. Dan jangka pendeknya adalah destabilitas politik yang nanti akan merugikan Pak Presiden Prabowo juga. Jadi atas pertimbangan itu pula, langkah Pak Jokowi untuk membawa proses ini ke ranah hukum itu langkah yang sangat strategis dan juga demokrasi," pungkasnya.

Adapun diskusi itu dihadiri juga oleh Koordinator Gerakan IndonesiaCerah Febry Wahyuni Sabran, Pengamat Politik Indonesian Public Institute Karyono Wibowo, Pakar Kebijakan Publik dari Wellbeing Technology Asep Kususanto, dan Analis Ekonomi Politik Mardiyanto.