Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara berhasil diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

Prabowo mengatakan kekayaan negara harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dia bertekad akan terus menyelamatkan kekayaan negara.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan ini sumpah saya, ini tekad saya dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun, Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mopbilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Tonton juga "Prabowo Sebut Banyak Kekuatan Ingin Indonesia Terpecah Belah" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polres Samarinda, Kalimantan Timur membongkar sabu 5,1 kilogram yang dikendalikan seorang napi di Lapas Nunukan. Dua orang yang bertugas sebagai kurir, yakni BN (56) dan NN (27), ditangkap polisi.

"Sabu 5,1 kg tersebut berasal dari Nunukan, di mana kedua tersangka mendapatkan perintah dari H yang merupakan narapidana di Lapas Nunukan untuk dibawa ke Samarinda," ucap Kapolda Kaltim Brigjen Endar Priantoro, dilansir detikKalimantan, Jumat (20/3/2025).

Sabu seberat 5,1 kilogram tersebut rencananya diedarkan di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Satu orang inisial R yang berperan sebagai perantara masih diburu polisi.

"Saat ini tersangka R telah ditetapkan sebagai DPO. R ini memiliki peran sebagai perantara jaringan tersebut," ucapnya.

BN dan NN ditangkap jajaran Polresta Samarinda di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, pada Senin (10/3). Awalnya polisi meringkus BN dan menyita 2 bungkus teh cina merek Guanyiwang warna kuning, yang berisi sabu dengan berat 2.042 gram.

"Dari keterangan tersangka BN, diketahui sabu diambil dari tersangka NN dan setelah dilakukan penangkapan terhadap NN, ditemukan sabu lainnya, yakni 3 bungkus narkotika dengan berat 2.851 gram dan 4 bungkus dengan berat 208,9 gram," ungkapnya.

Kapolda Kaltim yang didampingi oleh Kapolres Samarinda Kombes Hendri Umar menegaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya menekan peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Timur.

"Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberantas jaringan narkotika hingga ke akar-akarnya," tegas Brigjen Endar.

Baca selengkapnyadi sini.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polisi membongkar peredaran narkotika jenis sabu sebesar 5,1 kilogram yang dikendalikan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Samarinda, Kalimantan Timur.

Pengungkapan kasus itu dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur Brigjen Endar Priantoro bersama Kapolresta Samarinda Kombes Hendri Umar di Gedung Rupatama Polresta Samarinda, Jumat (21/3).

Endar mengatakan ada dua kasus peredaran narkoba yang berhasil diungkap. Kasus pertama, kata dia, terjadi pada Senin (10/3). Dalam kasus ini, ia menyebut penyidik menangkap total dua tersangka yakni BN (56) dan NN (27).

"Dengan lokasi penangkapan di wilayah Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Dua tersangka yang diamankan adalah, BN (56), warga Bontang dan NN (27), warga Bontang," ujarnya dalam konferensi pers.

Dalam penangkapan itu, Endar mengatakan pihaknya menyita barang bukti berupa dua bungkus sabu seberat, 2.042 gram, tiga bungkus sabu seberat 2.851 gram dan empat bungkus sabu seberat 208,9 gram.

"Total barang bukti dalam kasus ini mencapai 5.101,9 gram brutto atau lebih dari 5 kilogram sabu," jelasnya.

Dari hasil penyidikan, Endar mengatakan barang haram itu didapati tersangka dari jaringan narkotika milik narapidana di Lapas Nunukan, berinisial HA. Ia menyebut narapidan itu yang memerintahkan peredaran sabu haram melalui seorang DPO bernama R.

Sementara kasus narkotika kedua berhasil diungkap pada Kamis (6/2) lalu dengan lokasi penangkapan di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang.

Endar menyebut dalam kasus ini total terdapat tiga pelaku yang ditangkap yakni MH (46), warga Samarinda; SZ (44), warga Lumajang; dan SM (36), narapidana di Lapas Bayur.

Dari kasus itu ia mengatakan penyidik menyita barang bukti berupa 26 bungkus sabu seberat 15,08 gram dari tersangka MH dan 5 bungkus sabu seberat 178,47 gram dari tersangka SZ.

Dalam kasus ini, Endar mengungkap SM selaku narapidana di Lapas Bayur berperan sebagai penghubung antara SZ dan seorang DPO bernama A yang mengatur peredaran sabu dari luar.

"Kami akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberantas jaringan narkotika hingga ke akar-akarnya," pungkasnya

Dari hasil pengembangan, ternyata HW juga mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari narapidana lain berinisial W (42)

Samarinda (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda kembali membongkar jaringan peredaran narkoba di wilayahnya, dengan mengungkap sindikat yang melibatkan narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IA Samarinda.

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar saat konferensi pers di Samarinda, Selasa, menyatakan pengungkapan kasus ini bermula dari penangkapan seorang pria berinisial H di Samarinda. Dari tangan H, petugas Satreskoba menemukan barang bukti sabu seberat 10,69 gram brutto.

"Dari penangkapan H, kami melakukan pengembangan lebih lanjut. Hasilnya, terungkap bahwa H ternyata mendapatkan perintah dari seseorang di dalam Rutan Kelas I Samarinda," ujarnya.

Menurut Kapolresta, H diperintah oleh seorang narapidana berinisial HW. HW tercatat sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman di Rutan Samarinda,.

Satreskoba Polresta Samarinda kemudian berkoordinasi dengan pihak Rutan Kelas I Samarinda untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Hasilnya, HW berhasil diamankan bersama dengan telepon seluler yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dalam mengatur peredaran narkoba.

"Dari hasil pengembangan, ternyata HW juga mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari narapidana lain berinisial W (42)," lanjut Kapolresta.

Saat ini, ketiga tersangka telah diamankan di Polresta Samarinda untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Mereka dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Subs Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kapolresta Hendri Umar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Samarinda, termasuk yang melibatkan jaringan di dalam rutan.

"Kami akan terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk menindak tegas para pelaku kejahatan narkotika," pungkasnya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga lembaga penegak hukum yakni Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, dan KPK menyatakan mulai menyelidiki dugaan adanya tindak pidana terkait pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di Perairan Tangerang. Bareskrim Polri bahkan mengarahkan penyelidikannya ke dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Di Kejagung, proses penyelidikan bersamaan dengan laporan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) membuat laporan pada Kamis (30/1/2025). Koordinator MAKI Boyamin Saiman melaporkan adanya pemalsuan dalam penerbitan surat-surat atas kepemilikan lahan laut yang diperjual-belikan untuk pemagaran laut tersebut.

Boyamin menerangkan, pelaporannya ke Kejagung setelah ia menerima informasi bahwa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan terkait kasus yang sama. Dan menurut Boyamin, laporan tersebut sebagai lanjutan atas pelaporan serupa yang MAKI juga lakukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi saya ke sini (Kejagung), karena memang saya dengar sudah ada sprinlid (surat perintah penyelidikan) yang dikeluarkan oleh Jampidsus," kata Boyamin di Kejagung, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

"Tapi yang lebih penting dari itu, saya datang untuk pelaporan resmi dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan surat-surat kepemilikan HGB (Hak Guna Bangunan), mau HM (Hak Milik) di lahan laut utara Tangerang yang dibangun pagar laut," sambung Boyamin.

Boyamin menerangkan, dasar pelaporannya tersebut menggunakan sangkaan Pasal 9 UU Tipikor 20/2001. Pasal rersebut terkait ancaman pidana terhadap penyelenggara negara yang sengaja menerbitkan dokumen-dokumen atau daftar khusus palsu atas objek administrarif.

"Saya meyakini, bahwa terbitnya surat-surat kepemilikan lahan atas laut tersebut palsu. Karena itu diterbitkan pada 2023," ujar Boyamin.

Sementara, kata Boyamin berdasarkan catatan garis pantai di kawasan tersebut tak berubah sejak 1970 hingga saat ini. Menurut Boyamin, jika ada klaim pihak-pihak yang menyatakan bahwa pagar laut tersebut berdiri di atas bekas lahan garapan warga, dan dulunya digunakan dalam kegiatan tambak maupun empang, klaim tersebut, pun tak mendukung kegiatan sertifikasi kepemilikan dan jual beli lahan yang terjadi sepanjang 2023.

Karena menurut Boyamin, mengacu catatan garis pantai, lahan yang dulunya garapan warga tersebut sudah 'termakan' oleh lautan. Sehingga, mengacu perundang-undangan, lahan tersebut masuk dalam kategori musnah. Dan kata dia, lahan musnah tak memungkinkan dilakukan sertifikasi untuk klaim kepemilikan. Apalagi diperjual belikan.

"Jadi kalau terbitnya HGB dan HM tersebut dilakukan pada 2023, padahal sejak 1970 garis pantai tidak berubah, dan tidak pernah bergeser maka sudah jelas penerbitan HGB maupun HM lahan atas laut tersebut adalah palsu," kata Boyamin.

Menurut dia, pemerintah melalui Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, pun menyatakan bahwa sertifikat kepemilikan atas lahan pagar laut tersebut merupakan klaim tidak sah atas objek pajak yang sudah musnah.

"Dan itu tidak bisa disertifikasi untuk kepemilikan. Jadi kalau ada sertifikatnya sejak 2023, sudah dipastikan itu palsu," ujar Boyamin.

Dan Boyamin meyakini, pemalsuan surat-surat tersebut tentunya melibatkan banyak pihak. Mulai dari penyelenggara sari tingkat desa, sampai dengan otoritas penerbitan sertifikat atas lahan laut tersebut. Juga, menurut Boyamin, tentunya melibatkan swasta sebagai penerima manfaat dari penerbitan-penerbitan sertifikat palsu tersebut.

Sebab itu, Boyamin mengatakan, dalam laporannya ke Jampidsus agar turut juga menyelidiki terkait dugaan Pasal 2 ataupun Pasal 5, dan Pasal 6 UU Tipikor untuk mengungkap kasus pagar laut tersebut. Menurutnya, tentu saja ada pihak-pihak yang diuntungkan, ataupun penerima manfaat dari aksi ilegal pemagaran laut sepanjang 30 km yang merugikan negara itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menemukan penerbitan 266 sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (HM) pagar laut di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.

"Saya sudah sampaikan kalau sertifikatnya itu berada di luar garis pantai, pasti akan kami tinjau ulang dan kami proses pembatalan. Akan tetapi, kalau dia berada di dalam garis pantai sebelah sini 'kan berarti itu tidak pantai. Jadi, acuannya garis pantai," ucap Nusron di Tangerang, Rabu (22/1/2025).

Dalam hal ini, pihaknya belum bisa memerinci terkait dengan berapa luasan area dalam sertifikat HGB tersebut, baik yang berada di dalam garis pantai maupun luar pantai dari 266 sertifikat yang telah diterbitkan dalam rentang waktu 2022 hingga 2023.

"Nah, ini 'kan belum selesai semua. Sebanyak 266 kami baru kerja 2 hari. Melototin satu-satu, cocokin peta itu 'kan butuh waktu. Akan tetapi, ada beberapa dari 266 itu yang memang terbukti berada di luar garis pantai, dan itu akan ditinjau ulang," ujarnya.

Dari jumlah 266 sertifikat HGB ini, kata dia, mengalami penambahan jika dibandingkan dengan hasil penelusuran awal di lokasi yang telah terbit sebanyak 263 bidang sertifikat HGB, terdiri atas 234 bidang atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 bidang atas nama perseorangan. Selain itu, ditemukan juga 17 bidang sertifikat hak milik (HM) di kawasan tersebut.

Pada hari ini, lanjut dia, pihak-pihak yang terkait, baik itu juru ukur, juru tetap, maupun yang tanda tangan pada masa itu, hari ini sudah dipanggil dan dalam pemeriksaan oleh APIP Aparatur Pengawas Internal Pemerintah dalam arti di Inspektorat Jenderal.

TANGERANG, KOMPAS.com - Pencabutan pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, dimulai pukul 10.00 WIB, Rabu (22/1/2025).

Hingga pukul 11.00 WIB, proses pencabutan oleh tim gabungan masih berlangsung.

Tim gabungan yang terlibat meliputi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, instansi terkait, dan masyarakat nelayan.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, menjelaskan, pagar bambu dicabut menggunakan tali yang ditambatkan pada kapal petugas gabungan.

Teknik ini memastikan bambu tercabut hingga ke bagian paling bawah sehingga tidak menyisakan material di laut.

"Bambu yang terkumpul akan dijadikan barang bukti untuk proses hukum. Sisanya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan jika diperlukan," ujar Doni.

Pantauan Kompas.com menunjukkan, belum semua bambu terkumpul.

Belasan bilah bambu terlihat mengambang di permukaan air usai pencabutan. Doni memastikan bambu yang tercecer akan segera dikumpulkan.

"Akan diambil nanti. Prosesnya belum selesai," katanya.

Pembongkaran diperkirakan memakan waktu hingga 10 hari. Untuk hari pertama, pemerintah menargetkan pencabutan pagar sepanjang 7 kilometer.

Namun, Doni menambahkan, cuaca di lokasi yang mendung dan gerimis bisa memengaruhi target tersebut.

Doni juga memaparkan, total 2.593 personel gabungan dengan 281 armada dikerahkan untuk pembongkaran.

"KKP mengerahkan 11 armada dengan 450 personel. TNI AL menurunkan 33 armada dan 753 personel. Polair menggunakan 6 armada dengan 80 personel," ujar Doni.

Sementara itu, KPLP menyumbang 2 armada dengan 30 personel. Bakamla mengerahkan 3 armada dan 100 personel. Pemprov Banten mendukung 3 armada dengan 95 personel, serta nelayan mengoperasikan 223 kapal dengan 1.115 orang.

Palangka Raya (ANTARA) - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah membongkar peredaran gelap narkoba jenis sabu di Rumah Tahanan Kelas II Palangka Raya, dengan melibatkan sembilan orang tersangka.

Kabid Brantas BNNP Kalteng Kombes Pol Ruslan Abdul Rasyad di Palangka Raya, Jumat, mengatakan sembilan orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kepemilikan sabu seberat 2 kilogram tersebut yakni dua petugas Rutan Palangka Raya bernama Donny Martinus Samad dan Muh Azwar Maulana yang berperan membantu memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam rutan.

"Kemudian ada empat orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) bernama Subaidi, Fitriansyah alias Petrok, Aldi yang berstatus WBP Rutan Kelas II Palangka Raya dan satu perempuan bernama Riri berstatus WBP di Lapas Perempuan. Sedangkan sisanya tiga orang warga sipil Jandi Niko Prinando, Fransesli I Numan, Yoyep Karuing berperan sebagai pemesan barang terhadap WBP di dalam rutan," kata Ruslan.

Dia menjelaskan, sebelum terbongkarnya bisnis haram di dalam rutan tersebut tim BNNP Kalteng pada 5 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB di Jalan Sapan XXI Kota Palangka Raya berhasil membekuk Jandi Niko Prinando karena menyimpan sabu seberat 1.260 gram di atas plafon.

Setelah mengamankan Jandi Niko Prinando, pihaknya melakukan pengembangan ternyata yang bersangkutan diarahkan oleh dua orang berinisial Fransesli I Numan dan Yosep Karuing yang tidak lain adalah pemesan narkoba tersebut.

"Setelah diinterogasi keduanya mengaku bahwa mendapatkan barang tersebut dari rutan atas bantuan dari Riri sehingga bisa berkomunikasi dengan Subaidi dan Fitriansyah yang berada di dalam rutan, hingga perkara tersebut terbongkar,' ungkap Ruslan.

Perwira berpangkat melati tiga itu menambahkan, dengan kolaborasi Kepala Rutan, Lapas Palangka Raya dan Kemenkumham Kalteng akhirnya tim BNNP Kalteng bisa menangkap WBP yang sudah menjadi target operasi (TO) tim.

Alhasil pada Kamis (9/1) sekitar pukul 20.30 WIB, dilakukan penggeledahan di kebun yang berada di lingkup rutan yang dipimpin langsung oleh Kepala BNNP Kalteng Brigjen Pol Joko Setiono bersama Direktur Kepatuhan Internal Ditjen PAS Lilik Sujandi, Kadiv Pas Kalteng Tri Septono Pambudji yang didampingi dan Kepala Rutan Palangka Raya Sugiyanto.

Dari kolaborasi tersebut pihaknya berhasil kembali menemukan sebanyak 22 bungkus plastik sabu dengan berat kotor 108,22 gram. Selain itu pula satu unit sepeda motor, tiga handphone, bukti transfer dari rekening BCA an Fauzi kepada Donny sebesar Rp7 juta, transfer dari Aldi ke Shopeepay an Azwar sebesar Rp2,6 juta lebih dan terakhir rekaman CCTV Rutan kelas II A Palangka Raya.

"Dari pengungkapan ini kami ingin merubah mindset masyarakat agar rutan benar-benar bersih dari yang namanya peredaran narkoba, maka dari itu kolaborasi yang dilakukan instansi terkait dilakukan dengan fakta-fakta yang ada," demikian Ruslan Abdul Rasyid.

Pewarta: Adi Wibowo
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU--Peredaran narkoba jenis sabu di dalam Lapas Kelas IIB Indramayu berhasil dibongkar. Peredaran barang haram itu diduga melibatkan oknum pegawai Lapas. Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo mengatakan, terbongkarnya peredaran sabu itu bermula dari razia rutin yang digelar oleh pihak Lapas pada 25 Oktober 2024. Hasilnya, ditemukan bungkusan rokok yang didalamnya ada sabu dengan berat 20,58 gram dan satu unit handphone.

‘’Ditemukan di gorong-gorong air,’’ ujar Ari, saat menggelar Press Release di Mapolres Indramayu, Senin (25/11/2024).

Dari situlah, Lapas kemudian berkoordinasi dengan Polres Indamayu yang langsung meluncur ke lokasi untuk melakukan pengembangan. Pada 26 Oktober 2024, kata Ari, polisi melakukan sidak kembali di dalam lapas dan menemukan sabu seberat 15,15 gram. Polisi juga mengamankan sejumlah pelaku.

Pelaku pertama yang diamankan merupakan narapidana berinisial AM. Narapidana itu menjual narkoba ke sesama narapidana lainnya di Lapas Indramayu. Narapidana AM diketahui mendapat barang tersebut dari AR, yang juga merupakan narapidana di Lapas Indramayu. Selain keduanya, seorang narapidana lainnya berinisial KM juga diketahui ikut terlibat.

Dari hasil penyelidikan, sabu tersebut diselundupkan dari luar lapas oleh pelaku lainnya berinisial M, yang kini masih diburu oleh polisi. Menurut Ari, pelaku M memasukkan sabu itu dengan disembunyikan di lampu bohlam. Lampu bohlam itu selanjutnya dititipkan ke petugas Lapas Indramayu berinisial T.

‘’Menurut keterangan AR, bahwa dia mendapatkan barang tersebut dari oknum T yang dibawa dari luar. Ada orang yang menitipkan kepada oknum T melalui lampu bohlam. Untuk oknum T, dari hasil penyidikan saat itu tidak mengetahui bahwa di dalam lampu bohlam itu ada narkoba tersebut,’’ kata Ari.

Ari mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap pelaku yang menyerahkan sabu tersebut kepada oknum pegawai T.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lapas Kelas IIB Indramayu, Hero Sulistiyono, mengungkapkan, pada 25 Oktober 2024, ia memerintahkan jajarannya untuk menggelar razia mendadak. Saat itulah, pihaknya menemukan sabu yang disembunyikan di dalam bungkus bekas rokok yang dilapisi plastik.

Atas temuan itu, pihak Lapas Indramayu langsung berkoordinasi dengan Polres Indramayu. ‘’Mengenai oknum pegawai lapas, dia itu dititipi barang berupa lampu pijar dari luar, dibawa ke dalam, oleh (pelaku) M. Kemudian lampu yang masih utuh itu dikasihkan ke napi yang ada di dalam,’’ katanya.

Hero mengatakan, untuk memastikan apakah oknum pegawai itu terlibat atau tidak, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian. ‘’Untuk sementara, yang bersangkutan tidak diizinkan masuk ke dalam lapas sampai dengan hasil penyelidikan selesai,’’ kata Hero