REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap para pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) kembali diadukan para korban kepada Kementerian HAM beberapa waktu lalu. Para korban mengaku menjadi korban eksploitasi selama melakukan pertunjukan sirkus, termasuk di Taman Safari.

Kuasa hukum korban, Muhammad Soleh, mengatakan kasus itu memang sudah terjadi puluhan tahun silam. Namun, hingga kini masih belum ada kejelasan mengenai kasus pelanggaran HAM yang dialami para pemain sirkus OCI. Padahal, Komisi Nasional (Komnas) HAM telah mengakui terjadinya eksploitasi hiingga penghilangan asal usul anak yang menjadi pemain sirkus OCI. "Itu sudah jelas semua," kata dia saat dihubungi Republika, Sabtu (19/4/2025).

Ia mengakui, dalam pernyataan Komnas HAM tentang kasus OCI yang diterbitkan pada 1 April 1997 tidak disebutkan keterlibatan Taman Safari dalam kasus tersebut. Dalam dokumen itu, kasus kekerasan hanya disebutkan terjadi di Cisarua, Bogor, tanpa ada keterangan lokasi yang lebih detail.

Mesi begitu, Soleh menilai, pernyataan korban jelas-jelas menyebutkan bahwa penyiksaan itu terjadi di Taman Safari. Bahkan, ia mengaku punya bukti bahwa salah satu korban merupakan pegawai Taman Safari ketika itu.

"Ya kalau nggak ada hubungannya, si Vivi yang lapor disiksa di Taman Safari. Dikatakan Vivi itu nggak ada data pegawai, (tapi) kami punya bukti foto. Foto-fotonya Vivi kerja di sana pakai baju Taman Safari," ujar dia.

Soleh menambahkan, Taman Safari dan OCI juga dimiliki oleh orang yang sama, yaitu Tony Sumampau. Karena itu, sulit untuk tidak menghubungkan keterkaitan antara OCI dan Taman Safari dalam praktik eksploitasi para pemain sirkus yang menjadi korban.

Menurut dia, terdapat alasan ekonomi dalam penolakan Taman Safari terkait kasus itu. Ia menilai, mereka takut kasus pelanggaran HAM ini akan membuat masyarakat memboikot Taman Safari.

Sebelumnya, PT Taman Safari Indonesia (TSI) membantah terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi kepada para pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Cisarua, Kabupaten Bogor. Pasalnya, TSI belakangan dikaitkan dengan kasus yang pernah diperiksa Komisi Nasional (Komnas) HAM pada 1997.

VP Legal dan Corporated Secretary TSI Barata Mardikoesno mengatakan, anggapan keterlibatan Taman Safari dengan pelanggaran HAM yang terjadi kepada para pemain OCI itu keliru. Pasalnya, dalam dokumen “Pernyataan Komnas HAM tentang kasus Oriental Circus Indonesia” tanggal 1 April 1997, subjek hukum dalam dokumen itu adalah pihak OCI.

"Subjek hukum dalam dokumen rekomendasi Komnas HAM adalah OCI dan tidak pernah sekalipun disebutkan PT Taman Safari Indonesia," kata dia melalui keterangannya, Jumat (18/4/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Taman Safari Indonesia (TSI) membantah terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi kepada para pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Cisarua, Kabupaten Bogor. Pasalnya, TSI belakangan dikaitkan dengan kasus yang pernah diperiksa Komisi Nasional (Komnas) HAM pada 1997.

VP Legal dan Corporated Secretary TSI Barata Mardikoesno mengatakan, anggapan keterlibatan Taman Safari dengan pelanggaran HAM yang terjadi kepada para pemain OCI itu keliru. Pasalnya, dalam dokumen “Pernyataan Komnas HAM tentang kasus Oriental Circus Indonesia” tanggal 1 April 1997, subjek hukum dalam dokumen itu adalah pihak OCI.

"Subjek hukum dalam dokumen rekomendasi Komnas HAM adalah OCI dan tidak pernah sekalipun disebutkan PT Taman Safari Indonesia," kata dia melalui keterangannya, Jumat (18/4/2025).

Ia menambahkan, dalam dokumen itu juga Komnas HAM tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk membayarkan kompensasi finansial. Pihak OCI hanya diminta bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjernihkan asal-usul pemain sirkus. Selain itu, Komnas HAM juga meminta agar pelbagai sengketa antara OCI dengan anak-anak eks pemain circus agar diselesaikan secara kekeluargaan.

"Berdasarkan proses mediasi dan dokumen pernyataan Komnas HAM, TSI bukanlah pihak yang dimintai tindakan/pertanggungjawaban, dan bukan pihak yang dilaporkan oleh para eks atlet Oriental Circus Indonesia pada April 1997 lalu," kata dia.

Karena itu, Barata mengimbau agar seluruh pihak dapat merujuk dokumen resmi Komnas HAM. Bukan justru kepada pendapat sepihak yang informasinya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. "TSI tidak membenarkan bahkan selalu mencegah segala bentuk kekerasan dalam bentuk apapun," ujar dia.

Sebelumnya, Komnas HAM telah melakukan pemantauan atas kasus anak-anak pemain sirkus di lingkungan OCI. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, pihaknya telah menangani kasus ini sejak 1997 dan saat itu menemukan dugaan pelanggaran HAM.

Beberapa pelanggaran HAM yang terjadi adalah sebagai berikut:

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kasus dugaan pelanggaran HAM yang dialami mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) diselesaikan secara hukum. Komnas HAM juga meminta agar asal-usul para pemain sirkus OCI segera dijernihkan karena hal ini penting bagi para korban untuk mengetahui asal-usul, identitas, dan hubungan keluarganya.

“Komnas HAM meminta agar kasus ini diselesaikan secara hukum atas tuntutan kompensasi untuk para mantan pemain OCI,” ucap Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (18/4/2025).

Uli menjelaskan, sejatinya Komnas HAM telah menangani kasus anak-anak pemain sirkus di lingkungan OCI, Bogor, Jawa Barat, sejak tahun 1997. Ketika itu, Komnas HAM menemukan empat jenis pelanggaran HAM.

Pertama, pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan, dan orang tuanya. Kedua, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.

Ketiga, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya. Keempat, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak.

Namun, kata dia, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor Pol. G.Tap/140-J/VI/1999/Serse Um tanggal 22 Juni 1999, Direktorat Reserse Umum Polri menghentikan penyidikan tindak pidana menghilangkan asal-usul dan perbuatan tidak menyenangkan atas nama FM dan VS.

Kemudian, pada Desember 2024, Komnas HAM menerima pengaduan dari Ari Seran Law Office bahwa permasalahan kasus OCI belum terselesaikan. Sebab, belum ada upaya untuk memenuhi tuntutan ganti rugi sebesar Rp 3,1 miliar yang ditujukan kepada OCI.

Lebih lanjut, Komnas HAM menegaskan bahwa pelatihan keras, utamanya kepada anak-anak, tidak boleh menjurus pada penyiksaan. Apabila hal itu dilakukan maka telah terjadi pelanggaran hak anak.

“Anak-anak tersebut juga mengalami pelanggaran atas hak untuk memperoleh pendidikan yang layak serta hak untuk memperoleh perlindungan keamanan dan jaminan sosial sesuai peraturan perundangan yang ada,” ujar Uli.

Sebelumnya, para mantan pemain OCI juga mengadu ke Kementerian HAM di Jakarta, Selasa (15/4/2025). Audiensi mereka diterima oleh Wakil Menteri HAM (Wamenham) Mugiyanto. Dijelaskan Mugiyanto bahwa berdasarkan cerita yang disampaikan para mantan pemain sirkus tersebut, terdapat banyak kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Menurut Mugiyanto, mereka mengalami kekerasan, termasuk soal kehilangan identitas. “Banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga, yang orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal, identitas seseorang adalah hal dasar. Mereka tidak tahu asal usul, tidak tahu orang tuanya—beberapa dari mereka. Ini harus kita buka jalan supaya mereka bisa mengidentifikasi keluarga mereka, diri mereka sebetulnya siapa,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mereka alami ke Kementerian HAM pada Selasa (15/4/2025). OCI disebut pernah menjadi bagian dari atraksi di Taman Safari.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyimak kesaksian para korban tentang perlakuan tak manusiawi. Para korban menceritakannya dengan berlinang air mata. Dalam kesaksiannya, para korban mengaku disiksa dengan cara dipukul, disetrum, dipaksa bekerja dalam kondisi sakit.

Bahkan ada korban yang dipisahkan dari anaknya seusai melahirkan. Aksi keji ini disebut korban terjadi pada tahun 1970-an. Para korban kekerasan, perbudakan, dan eksploitasi anak itu hingga saat ini merasa tak mendapatkan keadilan.

"Kami mendengarkan mereka. Kami sudah membaca dan mendengar, karena kasus ini memang sudah viral tentang apa yang terjadi pada mantan karyawan Oriental Circus Indonesia. Mereka minta audiensi, dan kami terima serta dengarkan," kata Mugiyanto kepada awak media usai pertemuan itu.

Para korban mengadukan pengalaman tak menyenangkan mereka selama bekerja di sirkus. Mugiyanto menyadari mengingat kembali pengalaman pahit bisa amat menyakitkan bagi korban. Tapi Mugiyanto menegaskan audiensi ini termasuk upaya perlindungan HAM terhadap masyarakat.

"Testimoni tentang hal-hal yang traumatik, menyakitkan, yang pahit itu tidak mudah. Tapi kami membutuhkan itu sebagai bagian dari proses pencarian keadilan," ujar Mugiyanto.

Mugiyanto mengamati saat menyimak kesaksian korban terkuak aspek pelanggaran. Contohnya pelanggaran atas hak dasar seperti identitas. Apalagi sebagian korban tidak mengetahui asal-usul atau identitas keluarga mereka.

"Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasan. Salah satu yang penting adalah soal identitas. Identitas seseorang adalah hak dasar, dan beberapa dari mereka bahkan tidak tahu siapa orang tuanya," ujar Mugiyanto.

Mugiyanto menjamin negara bakal berupaya guna menghindari kejadian serupa terjadi lagi. "Ini harus kami lakukan secepatnya untuk mencegah hal yang sama terulang," ujar Mugiyanto.

Sementara itu, kuasa hukum korban, Muhammad Soleh mengungkapkan lambatnya penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia. Soleh mendorong pemerintah membentuk tim pencari fakta secepatnya guna menyelidiki dugaan eksploitasi dan kekerasan terhadap korban.

“Ketika kita viralkan ini, tidak ada upaya sama sekali. Harapan saya, Kementerian HAM membentuk tim pencari fakta,” ujar Soleh.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan memanggil pihak Taman Safari terkait dugaan eksploitasi terhadap sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI). Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi sekaligus pengambilan tindakan ke depan.

Hal itu disampaikan Wamen HAM Mugiyanto setelah menerima audiensi dengan para mantan pemain sirkus OCI di kantornya, Selasa (15/4/2025) kemarin. Dia menerima aduan para pemain sirkus OCI ini mendapat kekerasan hingga dugaan perbudakan.

"Kemarin saya menerima audiensi dari para korban kekerasan, pelecehan dan dugaan perbudakan. Dari keterangan yang para korban yang semuanya perempuan ini, diduga telah terjadi Pelanggaran HAM. Kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu di tempat mereka bekerja yaitu sebuah bisnis pengelola hiburan sirkus," ujar Mugiyanto, dalam unggahannya di akun resmi Instagramnya, dilihat Rabu (16/4/2025).

KemenHAM akan memanggil pihak Taman Safari. Pemanggilan itu untuk mendengarkan penjelasan dari dua belah pihak.

"@kementerian_ham akan memanggil para pihak yang diduga terkait dalam tindak kekerasan ini untuk didengar keterangannya guna mengambil langkah tepat bagi pemenuhan hak korban dan mencegah terjadinya keberulangan kembali kasus yang sama," ucapnya.

Dalam video yang diunggah Mugiyanto, KemenHAM juga akan mempertimbangkan soal pemulihan mental para korban. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kasus kekerasan yang berulang.

"Salah satu panduan bagi kami di Kementerian HAM, kami pertimbangkan bagaimana soal pemulihan mental psikologis. Itu penting memastikan supaya tidak berulang. Supaya saudara-saudara kita yang sekarang masih bekerja itu tidak mengalami lagi seperti ibu-ibu sekalian di masa lalu," ujarnya.

Pihak Taman Safari Buka Suara

Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampouw menegaskan kasus dugaan penyiksaan itu tidak ada kaitan dengan Taman Safari Indonesia. Dia membantah adanya penyiksaan terhadap pemain sirkus OCI.

"Ini tidak ada kaitannya dengan Taman Safari, Taman Safari kok dibawa-bawa, itu satu. Kedua sirkus, nah sirkus itu dari orang sirkus juga harus membuat statement juga bahwa ini tidak ada," ujarnya.

Tony juga mempertanyakan bukti-bukti dugaan terjadi kekerasan. Dia heran korban kembali membuka kasus ini sekarang.

"Kenapa dia tidak mengajukan ke polisi gitu. Dan kasus ini bukan baru loh, kasus sudah sekian lama, kenapa baru sekarang," Kata Tony.

Oriental Circus Indonesia dan Taman Safari

Oriental Circus Indonesia punya sejarah panjang di Indonesia. Pendiri OCI dan Taman Safari yakni Hadi Manansang.

Hadi lebih dulu mendirikan OCI. Sekitar tahun 1963-1964, Hadi membentuk Bintang Akrobat dan Gadis Plastik. Tiga tahun kemudian hadir lah Oriental Show yang berganti nama dengan Oriental Circus Indonesia pada 1972.

Segala sesuatunya terkait pagelaran sirkus ini, disiapkan sendiri oleh Hadi dan anak-anaknya. Mulai dari pemain sirkus, melatih satwa, menjahit tenda, menyediakan konsumsi, mengangkat peralatan, serta mengurus perizinan.

Berawal dari sirkus dan kecintaan Hadi kepada binatang, dia kemudian membuat Taman Safari Indonesia.

"Kecintaan orangtua saya kepada karyawan, sehingga menciptakan Safari Park sehingga karyawan bisa tetap bekerja dan satwanya bisa berkembang biak. Waktu pertama kali buka, sempat ditanya apakah akan berorientasi bisnis atau konservasi (perlindungan), dan orang tua saya menjawab dua-duanya. 50% bisnis, 50% lagi konservasi," ujar Jansen Manansang, dikutip detikFinance.

Adanya Taman Safari Indonesia juga tak lepas dari Ringling Brother Circus yang menjadi inspirasi keluarga Manansang ini melakukan atraksi sirkus. Di mana, mereka ingin membuat wadah seperti Winter Quarters milik Ringling Brother, yang mengembangbiakkan para satwa selama musim dingin untuk dilatih agar siap tampil kembali di musim yang akan datang.

"Membuat kita berpikir semua satwa akan berhenti saat musim hujan dan mulai berkembang biak, itu tujuan awal kami dalam mengembangkan sirkus," jelas Tony.

"Tapi Tuhan memilih jalan lain untuk kita semua. Waktu itu tangan saya tergigit harimau. Sejak itu, gereja mengirim kami ke Australia untuk berobat. Di sana, kami mengunjungi Safari. Mulai dari sana lah, orangtua berpikir kenapa kita tidak membangun taman safari di Indonesia," imbuhnya.

Hingga akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, Taman Safari Indonesia telah berkembang membuat unit lain seperti Taman Safari Indonesia II di Prigen, Bali Safari & Marine Park di Gianyar, Batang Dolphin Center, serta Jakarta Aquarium.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Momentum halalbihalal ini menjadi ruang memperkuat komunikasi dan sinergi lintas profesi demi kemajuan Kota Bogor.

Kota Bogor (ANTARA) - Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil memandang kolaborasi penting untuk pelayanan hukum yang berkeadilan di Kota Bogor, Jawa Barat.

Saat menghadiri Halalbihalal Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengurus Daerah Kota Bogor di Lorena Ballroom, Swiss-Belinn Bogor, Selasa, Adit menyampaikan apresiasinya atas kontribusi besar notaris dan PPAT dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam urusan keperdataan dan pertanahan.

Adit menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan profesional di bidang hukum merupakan kunci penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Ia mengemukakan bahwa notaris dan PPAT adalah mitra strategis pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, terutama dalam sektor properti dan perdata.

"Momentum halalbihalal ini menjadi ruang memperkuat komunikasi dan sinergi lintas profesi demi kemajuan Kota Bogor," ujar Adit.

Selain menjadi ajang saling memaafkan dan mempererat persaudaraan usai Lebaran 2025, kata dia, kegiatan ini juga menjadi sarana dialog antarprofesi dalam menjawab tantangan pelayanan hukum ke depan, termasuk menghadapi dinamika regulasi serta digitalisasi sistem pertanahan dan perizinan yang semakin kompleks.

Ketua DPRD Kota Bogor berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlangsung secara rutin agar terbangun kepercayaan dan kekompakan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan komunitas profesi di kota ini.

Pewarta: M. Fikri Setiawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Sidang gugatan perdata yang diajukan mantan terpidana kasus suap Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina, terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti digelar hari ini. KPK memberikan bantuan hukum kepada penyidiknya tersebut.

"Pasti KPK akan memberikan pendampingan terhadap AKBP Rossa Purbo Bekti dalam perkara tersebut karena beliau adalah bagian dari pegawai KPK," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ketika dihubungi, Rabu (9/4/2025).

Jubir KPK Tessa Mahardhika mengatakan Rossa telah menunjuk IM57+ untuk menjadi kuasa hukumnya. IM57+ adalah organisasi yang didirikan para eks pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK)

"Penyidik Rossa menunjuk IM57+ untuk menjadi kuasa hukum, dengan bantuan asistensi dari Biro Hukum KPK," kata Tessa.

Sebelumnya, Agustiani Tio Fridelina menggugat penyidik KPK Rossa Purbo Bekti. Gugatan perdata dilayangkan di Pengadilan Negeri (PN) Bogor.

"Jadi hari ini, siang ini, saya atau kami datang ke PN Bogor terkait mewakili kepentingan dari Ibu Agustina Tio Fridelina terhadap gugatan perdata. Artinya, kami melakukan gugatan perdata melawan Bapak Rossa Purbo Bekti, penyidik KPK. Perihalnya adalah perbuatan melawan hukum," kata kuasa hukum Agustiani, Army Mulyanto, di PN Bogor, Selasa (11/2).

Army menyebutkan gugatan perdata dilakukan karena adanya dugaan intimidasi yang dilakukan penyidik KPK terhadap kliennya saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Agustiani menggugat Rossa Purbo Bekti dengan kompensasi senilai Rp 2,5 miliar.

"Substansinya lebih seperti yang kemarin disampaikan pada saat keterangan sebagai saksi, di praperadilan PN Jaksel. Bahwa pada saat pemeriksaan di KPK RI sebagai saksi penggugat, Agustiani Tio Fridelina mengalami intimidasi dari Tergugat Rossa Purbo Bekti," kata Army didampingi suami Agustiani, Adrial Wilde.

Agustiani merupakan mantan terpidana kasus suap Harus Masiku yang telah menjalani masa hukuman. Dia telah dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta pada 2020.

Agustiani disebut sebagai orang kepercayaan Wahyu Setiawan, yang merupakan komisioner KPU. Wahyu Setiawan sendiri telah divonis 7 tahun penjara dan sudah bebas bersyarat.

Wahyu bersama Agustiani dinyatakan bersalah menerima suap dari Harun Masiku senilai SGD 19 ribu dan SGD 38.350 atau setara dengan Rp 600 juta. Suap itu ditujukan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu. Padahal suara Harun Masiku tak memenuhi persyaratan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memastikan proses hukum terkait dugaan pemotongan dana kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor tetap berjalan.

Ia menekankan pentingnya proses penyelidikan untuk mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas pemotongan tersebut.

“Pemeriksaan Polres Bogor terus berjalan agar dipastikan siapa sih sebenarnya yang memungut itu atau yang meminta itu? Sehingga tidak terjadi saling tuduh menuduh,” ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (8/4/2025).

Dedi menyebutkan dirinya telah menggali keterangan dari para sopir angkot dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor terkait kasus tersebut. Dari keterangan yang diperoleh, pihak Dishub maupun sopir angkot sama-sama mengaku tidak terlibat dalam transaksi pemotongan uang tersebut.

“Dan misalnya Pak Dadang Kabidnya (Dishub Kabupaten Bogor) benar dan sudah menyatakan tidak menerima. Dan yang memberi pun menyatakan tidak memberi, ya sudah berarti dia benar,” katanya.

Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa keterangan dari kedua belah pihak harus tetap diuji melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum agar tidak terjadi spekulasi yang menyesatkan.

“Nanti itu kan kebenaran yang bersifat sosial, karena di media sosial saya. Tetapi kebenaran faktual hukumnya biarkan Polres yang membuktikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor mengaku diminta menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 per orang dari dana kompensasi yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Uang kompensasi tersebut merupakan bentuk ganti rugi karena mereka diminta tidak beroperasi selama masa arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk mempublikasikan naskah asli Rancangan Undang-undang (RUU) Polri.

"Kita harus juga nanti, mungkin Mensesneg dan tokoh-tokoh kita itu untuk menunjukkan bahwa naskah yang sah itu diungkapkan kepada masyarakat. Ini yang sah naskahnya supaya enggak beredar macam-macam fiktif," ujar Prabowo dalam wawancara dengan tujuh jurnalis di sebuah meja bundar di kediamannya, Hambalang, Bogor, Minggu (6/4) lalu.

Dalam kesempatan itu, Prabowo bicara soal penguatan kewenangan Polri. Hal itu disampaikan untuk menjawab kekhawatiran publik yang menilai revisi UU Polri tidak menjawab akar masalah di tubuh korps bhayangkara tersebut.

"Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba, dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertib, saya kira cukup. Kenapa kita harus mencari-cari? menurut saya," kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengklaim akan meminta para anggota parlemen khususnya bagian dari koalisi politiknya untuk bisa melibatkan masyarakat awam sebagai mitra dalam pembentukan aturan perundang-undangan di masa mendatang.

Dengan demikian, masyarakat awam bisa lebih merasa dilibatkan dalam penerbitan sebuah peraturan atau perundangan.

"Nanti akan saya bicarakan dengan tokoh-tokoh koalisi supaya ada transparansi. Setiap Undang-undang ya ada dengar pendapat, undang semua stakeholder dibahas," Prabowo menutup pernyataannya.

Pria bernama Rezky Fauzan Ranajaya alias Eki--sebelumnya ditulis ERW--(28) ditangkap polisi usai membunuh tante sendiri, Evi Latifah (58), di Tanah Sareal, Kota Bogor. Rezky telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan.

Pantauan detikcom, Rezky Fauzan alias Eki dihadirkan saat Satreskrim Polresta Bogor Kota menggelar jumpa pers, Senin (7/4/2025). Rezky memakai baju tahanan berwarna oranye.

Pria yang mengaku mahasiswa kampus di Jakarta ini digiring petugas dengan kondisi tangan diborgol. Eki tidak sedikit pun menjawab pertanyaan wartawan yang menghampirinya.

"Kami dari Satreskrim Polresta Bogor Kota menggelar pers rilis terkait pengungkapan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia," kata Kasat Reskrim Polresta Kompol Aji Riznaldi, Senin (7/4/2025).

Aji mengatakan pembunuhan terjadi di kediaman korban dan pelaku di salah satu perumahan di Tanah Sareal, Kota Bogor. Sedangkan pelaku ditangkap tak lama setelah kejadian saat masih berada di lokasi pembunuhan.

"Ditangkap di lokasi. Usai pembunuhan masih tetap ada di rumah," imbuhnya.

Sebelumnya, Kasi Humas Polresta Bogor Kota Ipda Eko Agus menyebutkan pelaku diamankan tidak lama setelah aksi pembunuhan. Pelaku juga sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi bersama tiga saksi lainnya.

"Jadi awalnya kita periksa saksi-saksi, ada 4 saksi yang kita periksa, di mana salah satunya adalah diduga pelaku," kata Eko.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan alasan dirinya membawa kasus pemotongan uang kompensasi sejumlah sopir angkot oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU ke aparat yang berwenang.

Dia mengaku tidak menyukai segala bentuk premanisme dalam bentuk apa pun yang membuat masyarakat merugi, dalam hal ini kepada sejumlah sopir angkot di Kabupaten Bogor.

Ia khawatir, perilaku premanisme yang dilakukan oleh oknum petugas ini akan terus berulang di masa depan, sehingga makin banyak pihak yang dirugikan atas perilaku tidak terpuji ini.

"Bahwa proses hukum harus berjalan, karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi," ujar Dedi, dalam keterangan video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).

Menurut Dedi, proses hukum harus ditegakkan sebagai pembelajaran bagi semua pihak agar tidak ada lagi tindak premanisme dalam bentuk apa pun.

Selain itu, hal tersebut juga sebagai bentuk keadilan bagi sejumlah sopir angkot yang dirugikan atas tindakan pungutan liar (pungli) oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU.

Dedi juga berjanji akan mengganti uang yang disunat sebesar Rp 200.000 kepada para sopir angkot yang menjadi korban.

"Aspek hukum berjalan, (oknum petugas) tidak akan bisa mengembalikan uang Rp 200.000. Tapi, Rp 200.000 dikembalikan oleh saya dan kemudian hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil," tutur Dedi.

Dia menyebut, pemotongan uang tersebut sangat membebani para sopir angkot.

Bahkan, uang sebesar Rp 200.000 bisa untuk mencukupi makan keluarga sopir angkot selama empat hari.

"Rp 200.000 berarti bagi mereka (sopir angkot), artinya bahwa untuk mencukupi kehidupan selama empat hari. Ibu-ibunya masak senilai Rp 50.000 per hari," kata dia.

Diketahui, Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi kepada sopir angkot, kusir delman, penarik becak, hingga pengemudi ojek sebesar Rp 3 juta per orang.

Bantuan ini diberikan Dedi Mulyadi sebagai ganti rugi agar mereka tidak beroperasi selama beberapa waktu demi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah.

Kompensasi itu diberikan dalam dua tahap dengan rincian, uang tunai Rp 1 juta dan paket sembako senilai Rp 500.000 yang dibagikan sebelum, dan tahap kedua setelah Lebaran.

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan memproses kasus pemotongan uang kompensasi ratusan sopir angkot di Kabupaten Bogor oleh oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU ke ranah hukum.

Dia menerima keluhan dari sejumlah sopir angkot yang mengaku disunat oleh oknum petugas tersebut sebesar Rp 200.000 per kepala.

Adapun pemotongan uang tersebut dengan dalih "uang sukarela".

"Tetapi, untuk oknum yang lakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela anda tidak bisa tenang. Bahwa proses hukum harus tetap berjalan," ujar Dedi, dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Jumat (4/4/2025).

Menurut dia, kasus pemotongan tersebut termasuk ke dalam ranah pungutan liar (pungli) yang dapat diproses ke jalur hukum.

Sebab, pungli adalah tindakan melawan hukum yang harus ditindak dengan tegas.

Dedi mengaku akan memperjuangkan warganya yang mendapatkan ketidakadilan dari oknum petugas Dishub dan Organda yang nakal.

Dengan memproses kasus ini ke aparat yang berwenang, ia menyebut bahwa aspek keadilan harus diberikan bagi para sopir angkot yang menjadi korban perilaku tidak terpuji oknum petugas.

"Aspek hukum berjalan, (oknum petugas) tidak akan bisa kembalikan uang Rp 200.000. Tapi, Rp 200.000 dikembalikan oleh saya dan kemudian hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil," tutur Dedi.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi akan mengganti uang kompensasi sopir angkot di Kabupaten Bogor yang disunat.

Dedi meminta para sopir angkot tidak perlu khawatir karena dirinya akan mengganti kerugian akibat ulah oknum petugas Dishub, Organda, dan KKSU.

"Untuk sopir angkot yang dipotong, jangan cemas ya, saya akan siapkan Rp 200.000 lagi sebagai uang pengganti," kata dia.

Diketahui, Dedi Mulyadi memberikan uang kompensasi kepada sopir angkot, kusir delman, penarik becak, hingga pengemudi ojek sebesar Rp 3 juta per orang.

Bantuan ini diberikan Dedi Mulyadi sebagai ganti rugi agar mereka tidak beroperasi selama beberapa waktu demi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 1446 Hijriah.

Kompensasi itu diberikan dalam dua tahap dengan rincian, uang tunai Rp 1 juta dan paket sembako senilai Rp 500.000 yang dibagikan sebelum dan setelah Lebaran.