SEMARANG, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengungkap kasus penipuan yang melibatkan Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora berinisial MJ (44), bersama seorang perempuan bernama WH (45) asal Todanan, Blora.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa MJ juga merupakan residivis kasus Penadahan, sedangkan WH juga pernah tersangkut kasus Penggelapan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, menjelaskan bahwa MJ dan WH menggunakan modus kerja sama bisnis fiktif untuk mengelabui korban.

Mereka mengaku sebagai pihak humas dari sebuah perusahaan pemasok solar industri, lengkap dengan cerita soal jaringan internal hingga keterlibatan komisaris perusahaan.

“Pelaku menjanjikan pengiriman solar industri, padahal gudang perusahaan yang disebut-sebut itu sudah tutup sejak Juli 2022,” ujar Dwi saat dikonfirmasi, Senin (19/5/2025).

Kasus ini terungkap setelah korban melapor pada 11 Mei 2025, merasa tertipu setelah menyetor uang sebagai deposit pengiriman solar yang tak pernah datang.

Tim gabungan Satgas Gakkum Operasi Aman Candi 2025 kemudian bergerak dan berhasil menangkap MJ pada Sabtu, 17 Mei 2025.

Untuk memperkuat kebohongan, WH diduga berperan aktif membantu MJ meyakinkan korban, termasuk dalam membangun narasi palsu soal kelancaran pengiriman dan jaringan bisnis yang mereka klaim.

“Korban dijanjikan pengiriman solar industri secara lancar, asal menyetorkan uang deposit. Total kerugiannya mencapai lebih dari Rp 333 juta,” tambah Dwi.

Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, keduanya dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dengan ancaman pidana penjara maksimal empat tahun penjara.

SEMARANG, KOMPAS.com – Kepolisian Daerah Jawa Tengah menangkap Ketua Ormas Pemuda Pancasila (PP) Blora berinisial MJ (44) terkait kasus penipuan bermodus pengadaan solar industri fiktif.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, mengungkapkan bahwa penangkapan terhadap MJ dilakukan pada Sabtu, 17 Mei 2025.

"Penangkapan yang bersangkutan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025," kata Dwi saat dikonfirmasi, Senin (19/5/2025).

Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan peristiwa penipuan tersebut pada 11 Mei 2025. Korban merasa ditipu oleh janji pengadaan solar industri yang ternyata fiktif.

"Penangkapan tim gabungan Satgas Gakkum Ops Aman Candi 2025," ungkap Dwi.

Selain MJ, polisi juga menangkap seorang perempuan bernama WH (45) asal Todanan, Blora. WH diduga turut membantu meyakinkan korban agar mau menyetorkan uang.

"Adapun modus yang dilakukan pelaku adalah meyakinkan korban untuk menjalin kerja sama bisnis pengadaan solar dengan mengaku sebagai humas dari sebuah perusahaan dan menjanjikan pengiriman solar industri, padahal gudang perusahaan tersebut sudah tidak lagi beroperasi sejak Juli 2022,” jelasnya.

Menurut Dwi, kedua pelaku secara bersama-sama memberikan janji palsu dan meminta korban menyetor uang sebagai deposit untuk pengiriman solar.

"Pada sekira bulan Agustus hingga September 2022, korban dijanjikan pengiriman solar industri secara lancar apabila menyetorkan uang deposit kepada pelaku," lanjutnya.

Akibat penipuan tersebut, korban mengalami kerugian lebih dari Rp 333 juta.

"Bahkan pelaku mengklaim punya jaringan dengan Komisaris perusahaan tersebut untuk meyakinkan korban,” kata Dwi.

Ketua organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora, Munaji alias Mbah Mun (44), ditangkap Polda Jawa Tengah. Saat ini Mbah Mun ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan.

Selain Munaji, pihak kepolisian juga menangkap istrinya, inisial WP (45). Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

"Betul kami lakukan penangkapan dan penahanan terhadap kedua orang di atas. Kasus penipuan penggelapan," ungkap Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Dwi Subagio saat dimintai konfirmasi detikJateng terkait penangkapan Ketua PP Blora Munaji dan istrinya, Minggu (18/5/2025).

Dwi mengatakan penangkapan dilakukan pada Jumat (16/5). Pihak kepolisian kini masih mendalami kasus tersebut.

"(Penangkapan) Jumat malam lalu. Kasus ini perorangan, namun kami sedang dalami karena didapat informasi tersangka tekan pihak lain untuk selesaikan kasus ini," jelasnya.

Pihaknya belum memerinci atas kerugian yang dialami oleh korban. Dwi mengaku terdapat beberapa orang yang menjadi korban penipuan dan penggelapan.

"Korbannya warga Blora. Kerugiannya sedang dalam pendalaman. Infonya ada beberapa warga lain yang juga jadi korban dan tidak berani lapor," ungkapnya.

Adapun beberapa barang bukti juga telah diamankan oleh Polda Jateng. Dwi bakal menyampaikan lebih detail kasus ini saat konferensi pers.

"Nanti dulu ya. Nanti akan dirilis resmi," terangnya.

Adapun modus dalam kasus ini adalah berkaitan dengan kerja sama bisnis. Namun tidak digunakan sebagaimana mestinya malah digunakan untuk kepentingan pribadi.

"(Modus) Kerja sama bisnis, setelah uangnya diterima, ternyata tidak diperuntukkan sesuai perjanjian/untuk kepentingan pribadi. Dan tersangka tidak mau kembalikan," imbuh Dwi.

Lebih lanjut, Dwi mengimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban tersebut untuk segera melapor kepada pihak kepolisian.

"Bisa tolong disampaikan ke masyarakat jika ada korban korban lain yang merasa ditipu atau diancam oleh tersangka agar melaporkan ke Polres Blora atau ke Polda Jateng," imbaunya.

Sementara itu, detikJateng berupaya minta konfirmasi ke Sekretaris PP Blora, Hasyim, terkait kasus yang menjerat Ketua PP Blora Munaji ini. Namun hingga berita ini ditulis belum ada respons.

Video: Ormas Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB di Blora

Video: Ormas Pemuda Pancasila Geruduk Markas GRIB di Blora

BLORA, KOMPAS.com - Organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora batal menggelar demonstrasi ke tiga kantor pada Rabu (7/5/2025).

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kabupaten Blora, Munaji menjelaskan alasannya membatalkan aksi demonstrasi tersebut.

Awalnya, mereka berencana menggelar demonstrasi ketiga kantor yakni Gedung DPRD, Kantor Kejaksaan Negeri dan Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

"Enggak ada yang di kantor, para anggota dewan masih berada di luar kota, pulangnya baru hari ini," ucap Munaji saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (7/5/2025).

Menurutnya, aksi demonstrasi tidak ada gunanya apabila tidak ada anggota dewan yang menemui massa tersebut.

"Kalau di sana enggak ada orang, ya ngomong sama siapa," kata dia.

Sehingga, pihaknya berencana menggelar aksi demonstrasi pada Rabu, (14/5/2025) mendatang.

"Enggak ada dicabut, di dalam surat itu ditunda, terus kita laksanakan tanggal 14 Mei," terang dia.

Sebelumnya diberitakan, Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora berencana akan melakukan demonstrasi di sejumlah titik, seperti Gedung DPRD, Kantor Kejari dan Gedung Dinas Pendidikan (Disdik) Blora, Jawa Tengah, pada Rabu (7/5/2025) besok.

Ketua MPC PP Kabupaten Blora, Munaji menjelaskan rencana aksi tersebut dilakukan untuk mengusut dugaan adanya oknum salah satu aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi sindikat minyak solar ataupun pertalite industri.

"Kaitan demo besok itu adalah adanya diawali dengan adanya salah satu ASN yang menjadi sindikat atau bandit minyak solar industri dan pertalite industri," ucap dia saat ditemui wartawan di markasnya, Kecamatan Ngawen, Selasa (6/5/2025).

Munaji menyebut oknum ASN yang diduga menjadi perantara minyak solar industri tersebut dilindungi oleh salah satu anggota DPRD Blora.

"Di belakang ini memang ada salah satu oknum lah anggota DPRD di Blora, yang membekingi. Ini kan kita enggak kita benarkan lah apalagi Dinas Pendidikan jangan sampai ada unsur yang pidana seperti itu, jangan," terang dia.

Menurutnya, ASN dilarang untuk menjadi perantara minyak solar industri karena melanggar kode etik profesi.

Sebab, apabila ASN tersebut benar terlibat dalam bisnis minyak solar industri, maka akan merugikan masyarakat.

"Kalau per hari kemarin yang kita tahu di lapangan ada sekitar 27 ton, per hari. Berapa itu? Kalau kita mengacu ini kan juga yang dirugikan juga tidak hanya masyarakat, sebenarnya negara pun dirugikan, iya kan karena itu barang subsidi," kata dia.

Maka dari itu, dalam rencana demonstrasi besok, pihaknya mendesak agar Dinas Pendidikan memberikan sanksi kepada ASN tersebut.

"Karena ya juga untuk efek jera di kepegawaian sendiri. Jangan sampai kasihan nanti ya bupati ya kasihan juga kan gitu," jelas dia.

BLORA, KOMPAS.com - Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora berencana akan melakukan demonstrasi di sejumlah titik, seperti Gedung DPRD, Kantor Kejari dan Gedung Dinas Pendidikan (Disdik) Blora, Jawa Tengah, pada Rabu (7/5/2025) besok.

Ketua PP Kabupaten Blora, Munaji menjelaskan, rencana aksi tersebut dilakukan untuk mengusut dugaan adanya oknum salah satu aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi sindikat minyak solar ataupun pertalite industri.

"Kaitan demo besok itu adalah adanya diawali dengan adanya salah satu ASN yang menjadi sindikat atau bandit minyak solar industri dan pertalite industri," ucap dia saat ditemui wartawan di markasnya, Kecamatan Ngawen, Selasa (6/5/2025).

Munaji menyebut oknum ASN yang diduga menjadi perantara minyak solar industri tersebut dilindungi oleh salah satu anggota DPRD Blora.

"Di belakang ini memang ada salah satu oknum lah anggota DPRD di Blora, yang membekingi. Ini kan kita enggak kita benarkan lah apalagi Dinas Pendidikan jangan sampai ada unsur yang pidana seperti itu, jangan," terang dia.

Menurutnya, ASN dilarang untuk menjadi perantara minyak solar industri karena melanggar kode etik profesi.

Sebab, apabila ASN tersebut benar terlibat dalam bisnis minyak solar industri, maka akan merugikan masyarakat.

"Kalau per hari kemarin yang kita tahu di lapangan ada sekitar 27 ton, per hari. Berapa itu? Kalau kita mengacu ini kan juga yang dirugikan juga tidak hanya masyarakat, sebenarnya negara pun dirugikan, iya kan karena itu barang subsidi," kata dia.

Maka dari itu, dalam rencana demonstrasi besok, pihaknya mendesak agar Dinas Pendidikan memberikan sanksi kepada ASN tersebut.

"Karena ya juga untuk efek jera di kepegawaian sendiri. Jangan sampai kasihan nanti ya bupati ya kasihan juga kan gitu," jelas dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Blora, Sunaryo belum berani berkomentar saat dimintai tanggapan terkait pernyataan ketua PP yang menyebut adanya oknum ASN di lingkungannya yang terlibat kegiatan tersebut.

"Saya belum berani komentar mas terkait hal tersebut karena belum memiliki bukti riilnya," kata dia saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (6/5/2025).

Bupati Blora Arief Rohman turut menyesalkan adanya kejadian anarkis yang dilakukan oleh oknum atau kelompok di tengah-tengah aksi demonstrasi May Day di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang. Arief meminta pelaku diproses hukum.

"Hukum harus ditegakkan. Jika memang terbukti melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kami mendorong pihak terkait untuk melakukan proses hukum, karena mencederai aksi damai yang di lakukan oleh para buruh," terangnya kepada awak media, Sabtu (3/5/2025).

Dia menyebut tindakan kelompok tersebut tentunya menodai perjuangan buruh saat demo 1 Mei. Jika ada oknum yang menyusup dalam aksi membuat kericuhan harus diproses secara hukum yang berlaku. Bupati yang kerap disapa Mas Arief berharap kericuhan tidak terjadi lagi.

"Kelompok-kelompok yang terbukti melakukan perusakan dan membuat ricuh agar bisa diproses secara hukum yang berlaku. Tentunya kami bersama forkopimda dalam hal ini Pak Kapolres, Pak Dandim tidak ingin hal hal tersebut terulang kembali," terangnya.

Dia mencontohkan serta mengapresiasi kepada para pekerja dan perusahaan di Blora yang telah menjaga hubungan yang harmonis pada perayaan May Day di Blora.

"Kalau dari Blora, May Day-nya adem ayem dan kondusif. Kami mengapresiasi para perusahaan yang sudah bekerja sama dengan para pekerjanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pekerja karena telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Blora," ujarnya.

Lebih lanjut, Arief menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Blora dalam mendukung kemajuan ekonomi daerah melalui kemudahan perizinan bagi investor dan juga kondusivitas wilayah.

"Semoga perekonomian Blora semakin membaik. Kami akan terus mendorong investasi di Blora dengan memberikan perizinan yang mudah," tambahnya.

Sementara itu, Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto melalui Kasi Humas Polres Blora AKP Gembong Widodo menyesalkan aksi kelompok diduga anarko yang melakukan tindak anarkis di tengah aksi demonstrasi May Day di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang,

"Kami ikut prihatin atas apa yang terjadi May Day di Kantor Gubernur. Kami sangat memahami bahwa aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam demokrasi. Untuk itulah teman-teman kami yang di sana tentu telah mempersiapkan sebaik-baiknya, agar May Day ini bisa digunakan sebaik-baiknya para buruh untuk menyuarakan aspirasinya," ujarnya.

Untuk diketahui, lanjut Gembong, Polda Jawa Tengah (Jateng) membubarkan kelompok diduga anarko yang mengganggu jalannya aksi damai Hari Buruh May Day 2025 di Semarang.

Petugas kepolisian di lapangan lalu mengimbau para buruh dan mobil komando dari aliansi buruh untuk masuk ke halaman lokasi aksi. Polisi melalui pengeras suara juga meminta pembubaran massa dengan tertib.

Setelah memastikan posisi aman bagi para buruh, pasukan Dalmas awal membentuk barisan di depan gerbang dan menyampaikan imbauan pembubaran massa secara tertib. Kendati demikian imbauan tersebut tidak diindahkan.

Sekelompok massa diduga anarko mengganggu aksi damai dengan merusak pagar pembatas jalan, melakukan vandalisme di aspal Jalan Pahlawan, dan terus melempari petugas dengan botol, batu, serta benda-benda berbahaya lainnya.

Namun, aksi tersebut dibalas dengan lemparan petasan dari arah kerumunan. Untuk mengurai dan mengendalikan situasi, polisi melakukan pergantian pasukan dengan lintas ganti PHH Brimob Polda Jateng yang menghalau massa menggunakan gas air mata ke arah kerumunan massa.

Video: Ada Aksi May Day, Jalan Depan Gedung DPR Ditutup

Video: Ada Aksi May Day, Jalan Depan Gedung DPR Ditutup

KOMPAS.com - Rencana penamaan jalan baru di Blora dengan nama sastrawan Pramoedya Ananta Toer mendapat penolakan dari ormas Pemuda Pancasila (PP).

Penolakan nama jalan yang berlokasi di jalan baru dari perempatan Kelurahan Beran menuju Pasar Sido Makmur Blora tersebut diwujudkan melalui surat imbauan.

Pemuda Pancasila meminta agar pemberian nama jalan dikaji ulang.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Blora, Munaji, menyatakan bahwa alasan utama penolakan ini adalah karena belum adanya kajian mendalam sebelum penetapan nama jalan tersebut.

"Karena belum dikaji awalnya, itu juga masih persiapan, terus latar belakang informasi yang didapat dari BIN dan BAIS Mabes TNI bahwa itu ada unsur dugaan keterlibatan C komunis," ujar Munaji saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Munaji menambahkan bahwa seharusnya nama jalan diberikan kepada sosok yang memiliki jasa besar terhadap bangsa Indonesia, terutama yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan.

"Karena biasanya penamaan jalan ini kaitan dengan pahlawan kemerdekaan atau orang yang berjuang," lanjutnya.

Sebagai alternatif, Pemuda Pancasila mengusulkan nama lain yang dianggap lebih layak untuk diabadikan sebagai nama jalan di Blora, seperti Tirto Adhi Soerjo atau Samin Surosentiko, yang dinilai memiliki kontribusi besar bagi Blora dan Indonesia.

"Kan ada orang yang berjasa untuk Blora seperti bapak wartawan Tirto Adhi Soerjo, karena beliau ini benar-benar pejuang wartawan, kan bisa saja dijadikan Jalan Tirto, atau Jalan Samin Surosentiko," kata Munaji.

Lebih lanjut, Pemuda Pancasila menegaskan bahwa sikap mereka bukan bentuk penolakan mutlak, melainkan sebagai bagian dari peran ormas dalam menjalankan kontrol sosial di masyarakat.

"Sifat kita hanya mengingatkan, hanya sebagai kontrol sosial. Makanya imbauan kita untuk dikaji ulang," tegas Munaji.

Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman, memastikan bahwa penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer tetap akan dilaksanakan.

Namun, ia mengungkapkan bahwa peresmian tersebut ditunda karena regulasi terkait masih dalam proses penyusunan.

"Hari ini ditunda, ini hanya karena regulasinya kita belum siap, sedang kita siapkan regulasinya. Kita sedang menyusun Perda soal jalan ini," ujar Arief.

Arief juga menegaskan bahwa lokasi jalan tidak akan berpindah dan akan tetap menggunakan nama Pramoedya Ananta Toer setelah regulasi selesai disusun bersama DPRD.

Sebagai informasi, Pramoedya Ananta Toer merupakan sastrawan besar asal Blora yang lahir pada 6 Februari 1925.

Ia dikenal sebagai penulis produktif dengan karya-karya terkenal seperti Sang Pemula, Cerita Dari Blora, Tetralogi Buru, dan Perburuan.

KOMPAS.com - Pemberian nama jalan Pramoedya Ananta Toer yang berlokasi di jalan baru dari perempatan Kelurahan Beran menuju Pasar Sido Makmur Blora menemui pro kontra di tengah masyarakat.

Salah satu penolakan pemberian nama jalan dengan Pramoedya Ananta Toer tersebut datang dari ormas Pemuda Pancasila (PP).

Hal itu diwujudkan dengan beredarnya surat imbauan dari PP terkait permintaan penundaan pemberian jalan dengan nama Pramoedya Ananta Toer dan pengkajian ulang terkait hal tersebut.

Perlu diketahui, rencana peresmian nama jalan Pramoedya Ananta Toer tersebut masuk dalam rangkaian Festival Blora Seabad Pramoedya Ananta Toer pada Kamis (6/2/2025).

Bupati Blora Arief Rohman pun memberikan penjelasan.

"Hari ini ditunda, ini hanya karena regulasinya kita belum siap, sedang kita siapkan regulasinya. Kita sedang menyusun Perda soal jalan ini," ucapnya di Blorra Creative Space (BCS), Blora, Jawa Tengah, Kamis.

"Kita sudah referensi beberapa daerah lain yang sudah punya Perda, biar nanti puny alegalitas, kita kaji untuk melengkapi regulasinya," imbuh dia.

Arief menegaskan, lokasi penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer tidak akan berpindah.

"Lokasinya tetap di jalan baru, dan kita sedang susun perda dengan DPRD biar nanti secara regulasi sudah sempurna," jelas dia.

Selain belum siapnya regulasi, batalnya penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer di Blora karena ada surat penolakan dari ormas Pemuda Pancasila Blora beberapa hari sebelum rangkaian festival tersebut digelar.

Alasan penolakan Pemuda Pancasila

KOMPAS.COM/ARIA RUSTA YULI PRADANA Sejumlah sketsa dan lukisan yang menampilkan wajah sastrawan Pramoedya Ananta Toer di Blora Creative Space (BCS), Kelurahan Mlangsen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis (6/2/2025)

Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Blora Menaji menjelaskan alasan pihaknya membuat surat imbauan dan menolak adanya pemberian nama jaan Pramoedya Ananta Toer di Blora tersebut.

"Karena belum dikaji awalnya, itu juga masih persiapan, terus latar belakang informasi yang didapat dari BIN dan BAIS Mabes TNI bahwa itu ada unsur dugaan keterlibatan C komunis," ucap Munaji saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Munaji meminta agar penamaan jalan baru harus dikaji terlebih dahulu, ataupun diberikan kepada sosok yang berjasa pada bangsa Indonesia.

"Karena biasanya penamaan jalan ini kaitan dengan pahlawan kemerdekaan atau orang yang berjuang," terang dia.

Menurutnya, selain Pramoedya Ananta Toer, ada banyak pahlawan asal Blora yang layak diabadikan sebagai nama jalan.

"Kan ada orang yang berjasa untuk Blora seperti bapak wartawan Tirto Adi Surjo kan asli Blora, karena beliau ini benar-benar pejuang wartawan, kan bisa saja dijadikan jalan Tirto, atau jalan Samin Surosentiko," jelas dia.

Lebih lanjut, dirinya menerangkan keberadaan ormas merupakan bagian dari kontrol sosial di masyarakat.

"Sifat kita hanya mengingatkan, hanya sebagai kontrol sosial. Makanya imbauan kita untuk dikaji ulang," kata dia.

Sekadar diketahui, Pramoedya Ananta Toer merupakan seorang sastrawan yang lahir di Blora, pada 6 Februari 1925.

Sebagai seorang sastrawan, Pram mempunyai banyak karya novel yang telah diterbitkan, seperti Sang Pemula, Cerita Dari Blora, Tetralogi Buru, hingga Perburuan.

(Sumber: Kompas.com/Aria Rusta Yuli Pradana | Editor: Gloria Setyvani Putri, Sari Hardiyanto)

KOMPAS.com - Pemberian nama jalan Pramoedya Ananta Toer yang berlokasi di jalan baru dari perempatan Kelurahan Beran menuju Pasar Sido Makmur Blora menemui pro kontra di tengah masyarakat.

Salah satu penolakan pemberian nama jalan dengan Pramoedya Ananta Toer tersebut datang dari ormas Pemuda Pancasila (PP).

Hal itu diwujudkan dengan beredarnya surat imbauan dari PP terkait permintaan penundaan pemberian jalan dengan nama Pramoedya Ananta Toer dan pengkajian ulang terkait hal tersebut.

Perlu diketahui, rencana peresmian nama jalan Pramoedya Ananta Toer tersebut masuk dalam rangkaian Festival Blora Seabad Pramoedya Ananta Toer pada Kamis (6/2/2025).

Bupati Blora Arief Rohman pun memberikan penjelasan.

"Hari ini ditunda, ini hanya karena regulasinya kita belum siap, sedang kita siapkan regulasinya. Kita sedang menyusun Perda soal jalan ini," ucapnya di Blorra Creative Space (BCS), Blora, Jawa Tengah, Kamis.

"Kita sudah referensi beberapa daerah lain yang sudah punya Perda, biar nanti puny alegalitas, kita kaji untuk melengkapi regulasinya," imbuh dia.

Arief menegaskan, lokasi penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer tidak akan berpindah.

"Lokasinya tetap di jalan baru, dan kita sedang susun perda dengan DPRD biar nanti secara regulasi sudah sempurna," jelas dia.

Selain belum siapnya regulasi, batalnya penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer di Blora karena ada surat penolakan dari ormas Pemuda Pancasila Blora beberapa hari sebelum rangkaian festival tersebut digelar.

Alasan penolakan Pemuda Pancasila

KOMPAS.COM/ARIA RUSTA YULI PRADANA Sejumlah sketsa dan lukisan yang menampilkan wajah sastrawan Pramoedya Ananta Toer di Blora Creative Space (BCS), Kelurahan Mlangsen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis (6/2/2025)

Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Blora Menaji menjelaskan alasan pihaknya membuat surat imbauan dan menolak adanya pemberian nama jaan Pramoedya Ananta Toer di Blora tersebut.

"Karena belum dikaji awalnya, itu juga masih persiapan, terus latar belakang informasi yang didapat dari BIN dan BAIS Mabes TNI bahwa itu ada unsur dugaan keterlibatan C komunis," ucap Munaji saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Munaji meminta agar penamaan jalan baru harus dikaji terlebih dahulu, ataupun diberikan kepada sosok yang berjasa pada bangsa Indonesia.

"Karena biasanya penamaan jalan ini kaitan dengan pahlawan kemerdekaan atau orang yang berjuang," terang dia.

BLORA, KOMPAS.com - Beredar surat imbauan Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila (MPC PP) Blora terkait penolakan rencana penamaan jalan Pramoedya Ananta Toer di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Dalam surat tersebut disebutkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menunda atau mengkaji ulang pemberian nama jalan baru dengan nama Pramoedya Ananta Toer tersebut.

Saat dikonfirmasi, Ketua MPC PP Kabupaten Blora, Munaji membenarkan adanya surat yang beredar tersebut.

Alasan Pemuda Pancasila menolak pemberian nama jalan

KOMPAS.COM/ARIA RUSTA YULI PRADANA Sejumlah sketsa dan lukisan yang menampilkan wajah sastrawan Pramoedya Ananta Toer di Blora Creative Space (BCS), Kelurahan Mlangsen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis (6/2/2025)

Dirinya menjelaskan alasan Pemuda Pancasila (PP) membuat surat imbauan dan menolak adanya pemberian nama jalan Pramoedya Ananta Toer di Blora tersebut.

"Karena belum dikaji awalnya, itu juga masih persiapan, terus latar belakang informasi yang didapat dari BIN dan BAIS Mabes TNI bahwa itu ada unsur dugaan keterlibatan C komunis," ucap Munaji saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2025).

Munaji meminta agar penamaan jalan baru harus dikaji terlebih dahulu, ataupun diberikan kepada sosok yang berjasa pada bangsa Indonesia.

"Karena biasanya penamaan jalan ini kaitan dengan pahlawan kemerdekaan atau orang yang berjuang," terang dia.

Menurutnya, selain Pramoedya Ananta Toer, ada banyak pahlawan asal Blora yang layak diabadikan sebagai nama jalan.

"Kan ada orang yang berjasa untuk Blora seperti bapak wartawan Tirto Adi Surjo kan asli Blora, karena beliau ini benar-benar pejuang wartawan, kan bisa saja dijadikan jalan Tirto, atau jalan Samin Surosentiko," jelas dia.

Lebih lanjut, dirinya menerangkan keberadaan ormas merupakan bagian dari kontrol sosial di masyarakat.

"Sifat kita hanya mengingatkan, hanya sebagai kontrol sosial. Makanya imbauan kita untuk dikaji ulang," kata dia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menekankan agar jajarannya menyederhanakan seluruh kegiatan seremonial. Dia mengarahkan anggaran dialokasikan untuk program yang berdampak nyata bagi masyarakat luas.

Penekanan ini disampaikan Menteri Agus saat memberi sambutan Hari Bakti ke-75 Imigrasi Indonesia, Jumat (31/1/2025). Penyederhanaan kegiatan seremonial ini merupakan implementasi Kementerian Imipas atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imipas sendiri memperingati hari jadi secara serentak, baik di kantor pusat, kantor wilayah, maupun kantor imigrasi dan rumah detensi di seluruh Indonesia.

"Penyederhanaan dalam kegiatan seremonial ini adalah bentuk nyata untuk mendukung efisiensi anggaran negara. Anggaran yang berhasil dihemat dari penyelenggaraan acara ini akan dialokasikan untuk program-program lain yang lebih mendesak dan berdampak kepada masyarakat, sejalan dengan arahan Bapak Presiden," ungkap Menteri Agus.

Menteri Imipas Agus Andrianto dalam peringatan Hari Bakti ke-75 Imigrasi Indonesia. (dok Imipas)

Hari Jadi ke-75 Imigrasi kali ini mengusung tema 'Melayani, Mengabdi dan Berinovasi'. Peringatan dilakukan dengan pemotongan tumpeng, doa bersama, dan pemutaran video sejarah keimigrasian di Tanah Air.

Di tingkat wilayah, unit pelaksana teknis (UPT), dan perwakilan RI, peserta perayaan dibatasi hingga 15 orang. Meski sederhana, namun syukuran tak mengurangi kebersamaan lantaran Menteri Agus menyapa jajaran kantor imigrasi wilayah lewat video conference.

Menteri Agus menyapa Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat beserta stakeholders seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkayang, Satgas Pengamanan Perbatasan (PAMTAS) dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam kesempatan ini, dia juga membahas soal distribusi bantuan sosial bagi masyarakat perbatasan di Kalimantan Bara dan corporate social responsibility (CSR) untuk UMKM.

Distribusi dilakukan dalam dua tahap, sebanyak 310 paket didistribusikan pada hari ini di PLBN Jagoi Babang, dan 1.800 paket akan selesai didistribusi sebelum 7 Februari 2025 ke desa-desa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Siding dan Jagoi. Selain itu, Menteri Agus juga berinteraksi dengan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah membahas rencana pembentukan kantor imigrasi di Blora, sebagai salah satu program perluasan layanan keimigrasian di seluruh Indonesia.

Ada juga petugas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Papua, Oliver Marsel Ferre, yang berbagi cerita kesehariannya dalam bertugas, saat disapa Menteri Agus.

Syukuran Hari Bakti ke-75 merupakan acara puncak dari rangkaian peringatan Hari Jadi Imigrasi yang dilaksanakan sepanjang Januari 2025. Acara-acara yang sebelumnya digelar dalam rangka HBI antara lain layanan Paspor Simpatik, donor darah, bakti sosial di semua satuan kerja Imigrasi se-Indonesia, serta Immigration Run, Layanan 1.075 Paspor dan Festival Imigrasi yang bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

"Momentum ini bukan sekadar peringatan hari jadi, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab kita untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat dengan lebih baik. Kami percaya, efisiensi dan kebersahajaan dalam pelaksanaan acara justru akan memperkuat makna peringatan ini," pungkas Menteri Agus.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini