REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI - Pemahaman terhadap aspek hukum dalam menjalankan bisnis menjadi hal krusial di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Menyadari pentingnya hal tersebut, Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) yang dikenal sebagai Kampus Digital Kreatif, akan menggelar seminar bertajuk Legal Smart, Business Strong: Kunci Sukses Bisnis di Era Digital pada Senin, 26 Mei 2025, di Aula UBSI kampus Bekasi, Jl Cut Mutiah No. 88, Bekasi.

Kepala kampus UBSI kampus Bekasi Ahmad Fauzi mengatakan Seminar ini terbuka untuk umum, termasuk pelajar, mahasiswa, hingga pelaku usaha. Seminar ini akan memperdalam pemahaman tentang pentingnya aspek hukum dalam menjalankan bisnis di era digital.

"Melalui seminar ini, kami ingin membuka wawasan masyarakat bahwa membangun bisnis digital tidak hanya soal kreativitas dan teknologi, tetapi juga harus memahami regulasi yang berlaku agar bisnis bisa tumbuh secara legal dan berkelanjutan,” ujar Ahmad dalam keterangan rilis, Ahad (18/5/2025).

Seminar ini menghadirkan pembicara-pembicara kredibel dari dunia akademik maupun industri yang akan memberikan sudut pandang komprehensif terkait hukum bisnis digital.

Rektor UBSI Mochamad Wahyudi dijadwalkan hadir memberikan keynote speech sekaligus membuka jalannya seminar. Selain itu, Direktur Teknologi dan Operasional Artajasa Pembayaran Elektronis Dendy Pramudito akan tampil sebagai narasumber utama.

Seminar ini juga memberikan manfaat tambahan berupa e-sertifikat, snack box, serta kesempatan memperoleh beasiswa. Biaya pendaftaran untuk umum sebesar Rp 100.000, sementara undangan dari sekolah tidak dikenakan biaya.

“Bagi peserta yang ingin ikut, bisa langsung mendaftar melalui link yang sudah kami sediakan secara online. Kami juga siap melayani pertanyaan melalui kontak narahubung,” kata Tabrani.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan bit.ly/daftar-hukum-bisnis-ubsi. Informasi lebih lanjut bisa diperoleh dengan menghubungi narahubung di nomor 0819-2399-6187 (Ade).

Dengan dukungan dari KIAN, DICO, dan sejumlah media partner, UBSI Kampus Bekasi terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan pendidikan yang aplikatif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Jadi, dalam Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan Malaysia pada 19, 20, dan 21 Agustus 2025, tujuannya adalah untuk fokus pada referensi dari unsur perspektif bisnis, berkomunikasi dari suara kerangka hukum

Jakarta (ANTARA) - Menteri Reformasi Hukum dan Kelembagaan Malaysia Dato Azalina Othman Said mengatakan bahwa Malaysia ingin mendorong aspek hukum dalam pengembangan bisnis di Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada 19-21 Agustus 2025.

"Jadi, dalam Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan Malaysia pada 19, 20, dan 21 Agustus 2025, tujuannya adalah untuk fokus pada referensi dari unsur perspektif bisnis, berkomunikasi dari suara kerangka hukum," kata Azalina dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan dirinya percaya bahwa organisasi besar seperti Uni Eropa cenderung menyoroti pentingnya sektor bisnis dalam hubungan komunikasi di antara negara-negara anggotanya, dengan sebagian besar hukum yang berlaku di Uni Eropa adalah hukum yang memengaruhi bisnis.

"Itulah yang menjadi titik pemicu hubungan negara-negara Eropa. Jadi, mereka berbicara dalam satu suara ketika menyangkut masalah pengembangan bisnis," katanya.

"Jadi, ini adalah sesuatu yang ingin didorong Malaysia, sebagai Ketua ASEAN 2025, ingin mendorong aspek hukum dengan lebih memperhatikan hukum bisnis," imbuhnya.

Selain latar belakang politik yang berbeda-beda, negara-negara ASEAN juga memiliki sistem hukum yang berbeda, misalnya Malaysia dan Singapura dengan sistem hukum umumnya, sementara Filipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam bahkan Thailand menggunakan sistem hukum sipil.

Meski demikian, terdapat kesamaan nilai dari sistem hukum yang berbeda-beda tersebut, termasuk di antaranya adalah terkait proses hukum dan aksesibilitas terhadap keadilan.

"Jadi, meskipun sistemnya berbeda, hukum umum, hukum perdata, dengan mempertimbangkan nilai-nilainya yang sama, bisnis dari kerangka hukum adalah platform yang fantastis," katanya.

Dan dalam penyelesaian sengketa bisnis atau sengketa komersial internasional, penyelesaian sengketa alternatif, kata dia, merupakan satu hal yang dapat digunakan oleh semua negara ASEAN.

"Itu adalah alat yang dapat Anda gunakan," katanya.

"Jadi, penyelesaian sengketa alternatif dengan menggunakan platform arbitrase atau menggunakan mediasi merupakan platform umum yang dapat dimanfaatkan di negara-negara ASEAN dengan latar belakang hukum yang berbeda," imbuhnya.

Azalina kembali menegaskan bahwa tujuan dari Forum Hukum ASEAN yang akan dihadiri oleh sejumlah menteri hukum ASEAN nanti adalah untuk mengadakan lebih banyak dialog dan diskusi terkait kerangka hukum dari perspektif bisnis.

"Jadi, tujuannya adalah untuk mengadakan lebih banyak dialog dan percakapan terkait elemen kerangka hukum dari perspektif bisnis," katanya.

Pewarta: Katriana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Sekitar 31 tahun lalu sosokEddy Tansil, yang menjadi ‘legenda’ buronan kelas kakap hingga saat ini, resmi ditetapkan sebagai tahanan oleh Kejaksaan Agung.

Pria kelahiran Makassar, 2 Februari 1953, itu ditetapkan menjadi salah satu tersangka dalam kasuskredit macetGolden Key Group diBank Pembangunan Indonesia(Bapindo). Eddy yang menjabat sebagai Presiden Direktur Golden Key Group menjadi tersangka bersama dengan Maman Suparman, mantan wakil kepala Bapindo cabang utama Jakarta.

PALOPO, iNewsLutra.id – Sejumlah masyarakat dan mantan warga binaan menggeruduk Kantor Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kota Palopo. Senin, (17/2/2024). Mereka memprotes kebijakan yang melarang pembesuk membawa makanan dan kebutuhan lain dalam kemasan pabrik.

Kebijakan ini disebut-sebut sebagai upaya menghidupkan kantin lapas. Namun, masyarakat menilai kebijakan tersebut justru merugikan narapidana karena harga barang di kantin lapas jauh lebih mahal dibandingkan harga di luar. Kondisi ini semakin diperparah dengan larangan membawa kebutuhan pribadi dalam kemasan pabrik.

Aksi protes ini bertujuan menyuarakan aspirasi warga binaan yang merasa terbebani dengan aturan tersebut. Dalam pertemuan itu, terjadi adu mulut antara perwakilan masyarakat dan petugas lapas, termasuk Kepala Lapas (Kalapas) Palopo.

Mereka bahkan menduga Kalapas Kota Palopo memperoleh keuntungan dari pengelolaan kantin yang mematok harga tinggi dari umumnya.

"Kami mendapat informasi ada sogokan dari pengelola kantin dan Kalapas menerima Rp20 juta per bulan," ujar Syamsiar Syam, yang akrab disapa Manohara.

Selain itu, Syamsiar juga menyoroti dugaan bisnis alat tes urine di dalam lapas yang dianggap merugikan narapidana. Menurutnya, alat tersebut seharusnya gratis atau bisa dibeli dari luar, tetapi kenyataannya warga binaan harus membeli melalui pihak lapas dengan harga lebih tinggi.

Syamsiar meminta Menteri Hukum dan HAM serta Presiden RI segera menindaklanjuti dugaan praktik bisnis di Lapas Kelas IIA Palopo. Ia bahkan mendesak pencopotan Kalapas Palopo.

"Kami berharap Kalapas Palopo segera dicopot," tegasnya.

Salah satu warga binaan berinisial HBR yang ikut dalam pertemuan itu mengungkapkan kesaksian bahwa kebutuhan dasar seperti sampo dan sabun tidak lagi tersedia.

"Dulu memang ada pembagian, tapi sudah lama tidak ada lagi. Kebutuhan dasar sebenarnya tidak terpenuhi," katanya.

Menanggapi tudingan tersebut, Kalapas Kelas IIA Palopo, Erwan Prasetyo, membantah menerima keuntungan dari pengelolaan kantin lapas.

"Itu tidak benar," tegas Erwan saat ditemui tim iNews setelah menerima aspirasi masyarakat.

Ia juga membantah adanya bisnis alat tes urine, meskipun mengakui bahwa harga alat tersebut di dalam lapas lebih mahal dibandingkan harga di luar.

Saat disinggung mengenai dugaan keberadaan agen bank di dalam lapas yang menjadi alat transaksi bagi warga binaan, Erwan mengaku belum mengetahui hal tersebut.

"Kalau soal itu saya tidak tahu. Kalau transaksi melalui BRI, mungkin bisa dilakukan langsung lewat bank," ujarnya.

Hingga kini, polemik terkait kebijakan kantin dan dugaan bisnis di dalam Lapas Kelas IIA Palopo masih menjadi sorotan.

Editor : Nasruddin

Jakarta -

Kembali bikin ulah, turis Russia kali ini ditangkap karena menjalankan bisnis ilegal selama di Bali.

Dilansir detikBali, Jumat (14/2/2025) rarga Rusia berinisial NK ditangkap petugas imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada 9 Februari lalu.

Perempuan asal Rusia itu diamankan lantaran menjalankan bisnis kecantikan ilegal di Pulau Dewata. NK kini ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar.

"NK diduga menjalankan praktik bisnis kecantikan ilegal. Kami tangkap NK saat akan terbang ke Singapura," kata Kepala Imigrasi Ngurah Rai, Winarko.

Winarko mengungkapkan NK awalnya mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada 7 Februari 2025. Dia berbekal visa kedatangan (Visa on Arrival/VoA).

NK lantas pindah ke Bali. Bukannya berlibur, perempuan Rusia berusia 48 tahun itu malah menjalankan bisnis kecantikan di Bali. Petugas imgrasi menyita sejumlah alat perawatan kecantikan dari tangan bule Rusia itu.

Menurut Winarko, semua aktivitas NK itu sempat dipromosikan dan diunggah melalui akun media sosialnya. Dari situlah, tim siber imigrasi melacak aktivitas ilegal yang dilakukan NK.

"Visa on Arrival (VoA) hanya dapat digunakan untuk keperluan kunjungan sosial, tujuan bisnis, dan berlibur. Tidak boleh digunakan untuk bekerja," pungkasnya.

-----

Artikel ini telah tayang di detikBali.

(upd/upd)

Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) membuka program studi baru Hukum Bisnis. Prodi ini dibuka untuk mempersiapkan mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola aspek hukum dalam dunia bisnis.

Dengan pesatnya perkembangan dunia usaha dan peraturan yang semakin kompleks, kebutuhan akan profesional yang mengerti hukum dan praktik bisnis menjadi sangat tinggi. Hal tersebut yang mendorong UPNVJ untuk melahirkan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang hukum di dunia bisnis.

Keunggulan Prodi Hukum Bisnis

Program Studi Hukum Bisnis di Fakultas Hukum (FH) UPNVJ secara nyata akan berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan yang berfokus pada keberlanjutan Dalam SDGs, Khususnya pada SDGs nomor 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDGs nomor 16 (Keadilan dan Institusi yang Kuat).

Program studi Hukum Bisnis memberikan landasan pendidikan yang relevan. "Ini memungkinkan mahasiswa untuk menggabungkan aspek hukum dan bisnis dalam konteks keadilan sosial dan penguatan institusi, menciptakan lulusan yang memiliki dampak positif pada masyarakat dan dunia bisnis," kata Dekan Fakultas Hukum, Suherman dalam siaran persnya, Sabtu, 25 Januari 2025.

Berlandaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi memastikan bahwa program ini berada di bawah pedoman yang ketat dan baku.

Dengan mematuhi regulasi ini, program studi baru ini memberikan jaminan kualitas pendidikan yang diperlukan untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dan memenuhi standar nasional.

Peluang Karier Prodi Studi Hukum Bisnis

Program studi ini juga lulusan yang dapat bekerja dan berkiprah secara profesional di berbagai sektor, seperti Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Kantor Hukum dan Konsultan Hukum, Perusahaan Swasta, Organisasi Internasional, dan sektor lainnya dengan keahlian dan pengetahuan yang diperoleh selama studi.

Lulusan program studi Hukum Bisnis diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam berbagai sektor tersebut, memastikan bahwa operasi bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan memberikan solusi hukum yang inovatif dan efisien.

Mata Kuliah

Secara implementasi setiap semesternya nanti Hukum Bisnis menawarkan kombinasi antara teori dan praktik, yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa secara komprehensif menghadapi tantangan dalam karir lulusan sebagai ahli hukum bisnis.

Baca juga: Selamat! 28 Program Studi UPNVJ Kantongi Akreditasi Unggul dan Internasional

Distribusi mata kuliah mencakup berbagai aspek penting dalam hukum bisnis, mulai dari hukum dasar hingga hukum khusus yang relevan dengan industri saat ini. Mata kuliah yang ditawarkan juga mencerminkan kebutuhan akan kemampuan analitis dan keterampilan praktis yang diperlukan dalam penyelesaian masalah hukum.

Kurikulum ini juga mencakup pengembangan keterampilan tambahan seperti kepemimpinan, kewarganegaraan, dan etika profesional, yang semuanya sangat penting dalam membentuk lulusan yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Kerja Sama

Meski baru diluncurkan namun kerja sama sudah tersedia pada program studi ini sebagai bentuk komitmen fakultas untuk memberikan mutu dan kualitas yang baik untuk calon mahasiswanya. Kerja sama yang sudah dilakukan besama beberapa instansi dalam negeri di antaranya:

1. Pengadilan Negeri Depok
2. Harta Amulya, Andryanus & Siahaan Law Firm
3. Arifudin & Susanto Partnership Law Firm
4. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yonan & Partners
5. Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang Selatan
6. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
7. PT. Promosindo Medika
8. Jimly School of Law And Govenrment
9. Perkumpulan Laboratorium Dan Klinik Hukum (Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia)
10. (UiTM) Malaysia
11. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
12. Universitas Mataram
13. Universitas Megarezky Makassar
14. Universitas Adzkia
15. Universitas Bina Taruna Gorontalo
16. Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

"Hal yang paling sulit di negeri ini adalah kepastian hukum. Padahal, yang paling dibutuhkan oleh pelaku bisnis adalah kepastian hukum,"

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai kepastian hukum merupakan kebutuhan utama bagi pelaku bisnis, termasuk di sektor tambang.

Pasalnya, kata dia, apabila yang terjadi justru sebaliknya, yakni ketidakpastian hukum dalam sektor pertambangan, maka berpotensi merusak iklim investasi di Indonesia.

"Hal yang paling sulit di negeri ini adalah kepastian hukum. Padahal, yang paling dibutuhkan oleh pelaku bisnis adalah kepastian hukum," ujar Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Dia berpendapat isu tersebut pun semakin relevan setelah kasus korupsi PT Timah Tbk. mencuat, di mana dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan dihitung sebagai kerugian negara dan dijadikan dasar untuk tindak pidana korupsi.

Untuk itu, Ali menekankan bahwa tanggung jawab atas dampak lingkungan seharusnya sudah menjadi tanggung jawab perusahaan dengan melakukan penghijauan kembali atau pengelolaan lahan pasca-tambang, bukan kerugian negara.

“Dampak lingkungan ditanggung negara jika terkait infrastruktur dasar yang memang menjadi kewajiban negara untuk menyediakannya atau terjadi force majeur (bencana alam, kerusuhan, dan lain-lain),” ucap dia.

Selain itu, dirinya turut menyoroti adanya ketimpangan dalam penerapan hukum lantaran banyak pengusaha tambang yang patuh terhadap aturan justru terkena dampaknya, sedangkan pelaku nakal yang merusak lingkungan tetap aman.

Dalam bisnis tambang, kata dia, sebenarnya sudah ada aturan jelas dalam izin usaha pertambangan (IUP)/izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Dengan demikian, lanjut dia, pemerintah tinggal menegakkannya dan memberikan keadilan yang sama kepada para pelanggarnya.

Ali pun mewanti-wanti apabila ketidakpastian hukum berlanjut, terdapat kemungkinan iklim investasi di dalam negeri terganggu di tengah pemerintah yang sedang gencar mendorong hilirisasi sektor energi atau hilirisasi nasional.

"Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum ini jelas akan mengganggu iklim investasi usaha ke depan, termasuk sektor pertambangan yang sangat sensitif terhadap masalah hukum," ungkap Ali.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar menyebutkan pola perhitungan kerugian negara seperti dalam kasus PT Timah menjadi ancaman serius bagi para pelaku usaha tambang.

Adapun dalam kasus tersebut, dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan dihitung sebagai kerugian negara, sehingga berujung pada tindak pidana korupsi.

"Pola perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi timah ini akan menjadi ancaman bagi pelaku usaha tambang. Mereka pun bisa dijerat dengan dalih yang serupa," tutur Bisman.

Dia menambahkan, meskipun dana jaminan reklamasi dan pasca-tambang tidak membebaskan perusahaan dari tindak pidana, pengaitan dampak lingkungan dengan kerugian negara menciptakan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, di satu sisi, sambung dia, pemangku kepentingan mendukung pemberantasan korupsi sektor pertambangan, namun di sisi lain perlu jaminan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menetapkan negara mengalami kerugian senilai Rp300 triliun akibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022.

Kerugian negara tersebut meliputi sebanyak Rp2,28 triliun berupa kerugian negara atas kerja sama penyewaan alat processing (pengolahan) penglogaman timah yang tidak sesuai ketentuan.

Kemudian, terdiri atas sebanyak Rp26,65 triliun akibat pembayaran bijih timah dari tambang timah ilegal serta Rp271,07 triliun kerugian negara atas kerusakan lingkungan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

adanya sejumlah buzzer yang mendukung bahwa RA segera ditangkap Kepolisian

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum tersangka berinisial RA yang diduga membuka praktik kecantikan ilegal, Raden Ariya menduga kasus ini terjadi karena adanya persaingan bisnis.

"Kalau kita lihat sih murni ada dugaan persaingan bisnis karena ini sifatnya laporan informasi masyarakat bukan serta merta ada korban yang merasa dirugikan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin.

Raden juga menambahkan jika ada korban kemudian melaporkan ke Kepolisian. Hal itu baru bisa disebut metode perawatan kecantikan yang dilakukan itu tidak sesuai atau menimbulkan korban.

"Itu baru dugaan kita saja, masih kita dalami terkait yang mencoba menjadi kompetitor bisnis, " katanya.

Raden menjelaskan dugaan tersebut karena adanya sejumlah buzzer yang mendukung bahwa RA segera ditangkap Kepolisian.

"Mungkin dengan dia punya metode perawatan itu menurunkan bisnis dari pada kompetitor yang lain apalagi dia mengatasnamakan dokter tapi dia tidak bisa melakukan metode yang dilakukan oleh RA, " katanya.

Selain itu menurut Raden, kliennya tidak salah karena dia juga mengikuti pelatihan-pelatihan dan mengantongi sertifikat.

"Sebenarnya sudut pandang saya beliau tidak salah salah sekali karena beliau mengikuti banyak pelatihan, ada 33 sertifikat dan obat-obatan juga banyak yang terdaftar di BPOM juga, " jelasnya.

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus praktik terapi kecantikan ilegal di Jakarta Selatan dengan modus bisa menghilangkan bopeng pada wajah.

"Tersangka berinisial RA dan DNJ dengan sengaja membuka jasa bisa menghilangkan bopeng pada wajah dengan cara di gosok dengan alat GTS Roller yang dimana tersangka mengaku memiliki kompeten yang sah dengan didukung oleh sertifikat pelatihan yang dia miliki, " kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Wira Satya Triputra saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/12).

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal bahwa alat Derma Roller dan cream anastesi juga tidak memiliki izin edar, kemudian RA bukan seorang dokter dan DNJ juga bukan seorang tenaga medis.

"Diduga RA dan DNJ telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, " ucap Wira.

Keduanya dijerat dengan pasal 435 Jo. pasal 138 ayat (2) dan atau ayat (3) dan atau pasal 439 Jo. pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Dalam dunia bisnis, prinsip bukan sekadar nilai yang diucapkan, melainkan fondasi yang menentukan arah dan keberlanjutan usaha. Prinsip-prinsip seperti etika, keberlanjutan, dan kolaborasi kini semakin relevan, terutama di tengah persaingan global yang ketat.

Tidak hanya soal meraih keuntungan, bisnis yang berlandaskan nilai-nilai luhur terbukti mampu menciptakan dampak yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan.

Di Indonesia, gagasan ini mendapat sentuhan lokal melalui pendekatan yang dikenal sebagai Strategi Bisnis Pancasila. Salah satu pelaku bisnis yang berupaya mengimplementasikan pendekatan ini adalah Wirson Selo, seorang pengusaha percetakan dengan 15 cabang di berbagai daerah.
Wirson yang juga pelaku bisnis kerakyatan ini, memadukan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam operasional usahanya, menjadikannya bukan hanya alat untuk berkembang, tetapi juga cara untuk menghormati nilai-nilai lokal dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

Baca juga: IGCN dan IDX Tekankan Pentingnya Tata Kelola Bisnis yang Berintegritas

Strategi Bisnis Pancasila: Kolaborasi dan Nasionalisme

Menurut Wirson, Strategi Bisnis Pancasila adalah pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila—dari aspek ketuhanan hingga keadilan—ke dalam setiap lini bisnis.

Dalam aspek ketuhanan, ia menekankan pentingnya integritas, etika, dan kejujuran. Sedangkan aspek nasionalisme diwujudkan dengan cara unik: menggandeng pebisnis lokal saat melakukan ekspansi.

“Saya tidak pernah datang ke daerah baru dengan niat menguasai pasar. Kami bekerja sama dengan pebisnis lokal. Permodalan saya tangani, operasional mereka kelola,” ujar Wirson yang dikutip Sabtu 7 Desember 2024.

Dengan model ini, ia membangun hubungan gotong royong yang saling menguntungkan tanpa harus mengganggu ekosistem pasar setempat.

Wirson percaya bahwa kedaulatan ekonomi harus dimulai dari bisnis lokal yang kuat. Melalui strategi bisnis Pancasila, ia berharap seluruh rantai produksi, dari hulu ke hilir, bisa dikuasai oleh pelaku usaha dalam negeri.

“Kita tidak boleh menjadi tamu di negeri sendiri. Jangan hanya jadi pasar buat asing,” tegasnya.

Pendekatan ini juga mencakup keberlanjutan sebagai bagian dari aspek keadilan. Bisnis yang dijalankan harus memberikan manfaat yang adil kepada semua pihak—termasuk masyarakat sekitar—dan menerapkan praktik yang ramah lingkungan.

Membesar Tanpa Mematikan

Wirson menekankan bahwa bisnis yang sukses tidak berarti harus mematikan pesaing. Prinsip kolaborasi dan keberlanjutan menjadi dasar agar usaha dapat membesar tanpa menciptakan monopoli.

“Dominasi itu mungkin, tapi kita harus tetap berbagi. Jangan sampai ada yang merasa terpinggirkan,” tambahnya.

Strategi bisnis Pancasila menjadi contoh bahwa nilai-nilai lokal seperti gotong royong, keadilan, dan keberlanjutan bisa menjadi daya saing dalam menghadapi tantangan global. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat bisnis, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia.

Melalui prinsip ini, Wirson menegaskan bahwa bisnis yang berakar pada nilai-nilai luhur bisa menjadi solusi untuk membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi di tengah derasnya arus globalisasi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)