Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) IX PT Pertamina (Persero) antara manajemen Pertamina dan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) untuk periode 2025-2027 di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

Dalam kesempatan itu, Yassierli mendorong Pertamina menjadi role model bagi perusahaan lain, baik BUMN maupun swasta dalam membangun hubungan industrial yang kuat dan progresif. Ia menilai PKB IX ini merupakan hasil dari proses dialog sosial yang dinamis dan mencerminkan kematangan dalam hubungan kerja.

"Saya berharap Pertamina dapat menjadi contoh bagaimana hubungan industrial Pancasila diwujudkan melalui dialog, musyawarah, dan kolaborasi antara serikat pekerja dan manajemen. Ini menjadi kunci kemajuan perusahaan di masa depan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/5/2025).

Dia menambahkan ke depan, Pertamina harus tampil sebagai garda terdepan dalam pengembangan SDM unggul. Ia menekankan pentingnya Pertamina menjadi pusat keunggulan (center of excellence) dan magnet bagi para pakar serta pelaku praktik terbaik (best practices) di bidang ketenagakerjaan.

Menurutnya, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal produktivitas tenaga kerja. Selama dua dekade terakhir, produktivitas Indonesia stagnan di angka 10 persen dan masih di bawah rata-rata negara ASEAN. Padahal, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, produktivitas nasional harus ditingkatkan hingga 1,7 kali lipat.

"PR besar bagi Pertamina adalah menjadi lokomotif peningkatan produktivitas nasional. Ini harus menjadi tujuan bersama," ucapnya.

Dia juga mengutip sebuah riset yang menyatakan bahwa 50 persen dari skill set yang ada saat ini akan tidak relevan dalam 10 tahun mendatang. Namun, banyak waktu justru masih dihabiskan untuk menghadapi tantangan-tantangan lama, sementara kesiapan menghadapi future jobs belum optimal.

"Yang mengkhawatirkan adalah jika kita meninggalkan pekerja kita tanpa bekal keterampilan yang relevan. Saat itu terjadi, justru tenaga kerja asing yang siap mengambil peran," katanya.

Dia juga mengajak serikat pekerja untuk bergerak lebih jauh dari sekadar memperjuangkan isu-isu normatif. Ia mengacu pada teori motivasi Herzberg yang membagi faktor kerja menjadi dua dimensi: hygiene factors (faktor higienis) seperti upah dan lingkungan kerja yang sudah banyak dicapai, dan motivating factors (faktor motivasi) yang mendorong pekerja untuk memberi kontribusi terbaik.

"Motivating factors ini hanya bisa tumbuh melalui kolaborasi yang sehat antara manajemen dan serikat pekerja. Dan kunci dari semuanya adalah penguatan SDM," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengumumkan libur dan cuti bersama Idulfitri 1446 H dan Hari Raya Nyepi pada 27 Maret-7 April 2025. Masyarakat yang akan mengurus paspor, visa, izin tinggal dan dokumen keimigrasian lainnya diimbau untuk menyelesaikan permohonan sebelum Kamis, 27 Maret 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam mengatakan, imbauan tersebut bertujuan potensi terjadi hambatan tak terduga dalam proses layanan.

Untuk itu, Godam menyampaikan beberapa imbauan penting bagi masyarakat, baik WNI maupun WNA, yang akan melakukan pengurusan layanan keimigrasian.

"Sistem visa dapat menerima permohonan hingga Kamis, 27 Maret 2025. Namun, hari kerja terakhir sebelum cuti bersama dan libur Lebaran serta Nyepi adalah Rabu, 26 Maret 2025. Jadi, bagi masyarakat yang punya kebutuhan mendesak untuk mengurus paspor, silakan diselesaikan sebelum tanggal 26 Maret," kata Godam.

Adapun layanan perpanjangan izin tinggal dipastikan masih bisa diakses lewat evisa.imigrasi.go.id untuk menghindari overstay. Godam mengingatkan, proses verifikasi petugas akan diselesaikan setelah libur Idulfitri.

Sementara untuk pengajuan visa, permohonan yang masuk mulai tanggal 27 Maret 2025 dan selama libur dan cuti bersama akan mulai diproses pada Selasa, 8 April 2025.

"Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia, serta layanan electronic visa on arrival (e-VoA)," ujar Godam.

Berikut adalah sejumlah imbauan bagi WNI yang akan mengurus paspor:1. Layanan Percepatan Paspor untuk Keperluan Mendesak

Permohonan percepatan paspor untuk kasus-kasus penting ini dapat diajukan jadi dalam sehari, yakni sebelum 27 Maret 2025.

Kantor imigrasi menyediakan layanan percepatan paspor sehari jadi. Layanan ini dapat diakses di seluruh kantor imigrasi dan Immigration Lounge dengan biaya Rp1 juta plus biaya paspor elektronik sebesar Rp950 ribu.

Perlu diperhatikan, layanan ini tidak berlaku untuk pengurusan penggantian paspor karena rusak ataupun hilang.

2. Manfaatkan layanan Immigration Lounge

Immigration Lounge adalah layanan khusus pelayanan pembuatan paspor satu hari jadi serta perpanjangan Visa on Arrival (VoA) untuk warga negara asing (WNA). Di Immigration Lounge, pengurusan paspor lebih efektif dan efisien. Hanya dalam waktu satu jam, paspor sudah selesai dan langsung dapat diambil.

Saat ini, fasilitas Immigration Lounge tersedia di Pondok Indah Mall 3 (Jakarta Selatan), Senayan City (Jakarta Pusat), Mal Taman Anggrek (Jakarta Barat), Grand Metropolitan Mall (Bekasi), Pesona Square Mall (Depok), Ciputra World Surabaya dan Icon Mall Gresik (Jawa Timur).

3. Ambil Paspor Sebelum LiburBagi yang sudah selesai mengurus paspor, segera ambil paspor sebelum 27 Maret 2025. Kantor Imigrasi tutup selama libur Idulfitri, dan akan kembali buka pada 8 April 2024.

4. Penjadwalan ulang melalui M-Paspor

Masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur Lebaran namun masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.

5. Hotline Kantor Imigrasi untuk Layanan Darurat

Masyarakat yang membutuhkan layanan darurat seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dan keadaan darurat lain, dapat menghubungi hotline Kantor Imigrasi terdekat.

Godam menjelaskan, pada periode libur masih akan ada petugas imigrasi yang menjalankan piket pelayanan. Maka, layanan hotline Kantor Imigrasi benar-benar ditujukan bagi mereka yang membutuhkan.

"Layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak, misalnya pemohon sakit dan harus berobat di luar negeri; atau pemohon adalah keluarga inti seseorang yang meninggal atau sakit di luar negeri, untuk hal ini harus dibuktikan dengan dokumen pendukung," papar Godam.

Untuk informasi terkini seputar layanan keimigrasian maupun hotline masing-masing kantor imigrasi, dapat mengunjungi www.imigrasi.go.id atau media sosial kantor imigrasi sesuai wilayah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang disinyalir melibatkan perusahaan asal Eropa, Navayo International AG.

Yusril menyebut Navayo tidak melaksanakan kewajibannya atas kerja sama dengan Kementerian Pertahanan RI terkait proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat bujur timur.

"Dan berdasarkan hasil audit dari BPKP sebenarnya pihak Navayo pun melakukan suatu wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya," kata Yusril usai rapat koordinasi bersama Kemhan di Kantornya, Jakarta, Kamis (20/3).

"Menurut perhitungan oleh pihak BPKP nilai yang sudah dilakukan, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pihak Navayo itu hanya sejumlah Rp1,9 miliar. Jadi, jauh sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka," ujarnya.

Yusril menjelaskan dalam proses yang sedang berjalan sudah ada pihak-pihak terkait di dalam negeri yang dilakukan pemeriksaan, dan ada beberapa yang telah diproses hukum hingga divonis bersalah.

Namun, tutur Yusril, teruntuk Navayo selalu menghindari panggilan Kejaksaan Agung untuk dilakukan pemeriksaan sebelum ditetapkan menjadi tersangka.

"Dalam rapat ini kita sepakati bahwa kalau memang sudah cukup alasan untuk menyatakan mereka sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang sudah ada sekarang ini, maka ya lebih baik dinyatakan sebagai tersangka dan kita minta kepada Interpol untuk mengejar yang bersangkutan agar ditangkap dan dibawa ke Indonesia untuk diadili dalam kasus korupsi," ungkap Yusril

"Sehingga masalah ini tidak menjadi beban bagi kita kalau memang ternyata di balik semua ini ada korupsi. Kenapa pemerintah Indonesia harus membayar kompensasi begitu besar kepada pihak Navayo?" imbuhnya.

Yusril menegaskan pemerintah RI menghormati putusan pengadilan arbitrase Singapura yang mengharuskan Indonesia membayar utang atau ganti rugi kepada Navayo. Aset milik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris terancam disita terkait kasus ini.

Namun, karena ada dugaan wanprestasi oleh Navayo, kata Yusril, pemerintah RI akan berupaya menghambat penyitaan aset di Prancis tersebut.

"Kita ingin melakukan upaya untuk menghambat proses pelaksanaan eksekusi atau penyitaan terhadap aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Prancis karena itu menyalahi Konvensi WINA untuk pelindungan terhadap aset diplomatik yang tidak boleh disita begitu saja dengan alasan apa pun," ungkap Yusril.

Yusril menambahkan dirinya pada 28 Maret mendatang akan menghadiri pertemuan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pertumbuhan Ekonomi (OECD) di Paris, sekaligus melakukan pembicaraan dengan Menteri Kehakiman Prancis.

"Masalah ini juga menjadi satu agenda agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Prancis oleh karena bisa menjadi preseden di seluruh dunia ketika terjadi dispute dengan satu perusahaan swasta, lantas oleh pengadilan negara tertentu kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang sebetulnya dilindungi oleh Konvensi [Wina] tentang aset diplomatik," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Narendra Jatna menyatakan Kejaksaan Agung siap menindaklanjuti dugaan pidana Navayo tersebut.

"Kami di JAMDATUN tentu mengawal semua prosesnya termasuk dari pak Jaksa Agung Muda Bidang Militer untuk aspek pidananya akan kami tindaklanjuti," kata Narendra.

LUMAJANG, KOMPAS.com - Sebanyak 50 warga binaan di Lapas Kelas IIB Lumajang bisa menikmati buka puasa bersama keluarga pada hari ke-13 Ramadhan.

Di balik riuhnya canda tawa keluarga dan warga binaan, ada dua orang yang tak banyak suara tetapi saling menyampaikan bahasa cinta.

Kedua orang itu adalah Muhammad Hafid, warga binaan Lapas Kelas IIB Lumajang, dan istrinya, Hidayah.

Hidayah datang seorang diri ke Lapas Lumajang untuk bertemu sang suami tercinta.

Pegangan tangan pasangan muda ini tidak pernah lepas sejak keduanya duduk di atas karpet hijau ruang buka puasa bersama.

Meski di sisi kanan dan kiri banyak orang lain, mereka tidak malu untuk terus berpegangan tangan sambil berbicara lembut dan tersenyum.

Sesekali, kecupan kasih sayang dari Hidayah juga mendarat di kening Hafid sebagai bentuk dukungan untuk terus bersabar dan kuat menjalani masa hukuman.

Pasangan muda ini baru menikah 1 tahun 8 bulan lalu dan belum dikaruniai buah hati.

Saat usia pernikahan baru menginjak 14 bulan, mereka harus berpisah karena Hafid ditangkap polisi gara-gara kasus narkoba.

"Di sini sudah 6 bulan, nikah dapat setahun 2 bulan saya ditangkap gara-gara pil (narkoba)," kata Hafid di Lapas Kelas IIB Lumajang, Rabu (12/3/2025).

Hafid mengatakan, sebelum pertemuan saat buka puasa ini, 3 hari yang lalu keduanya baru saja bertemu di tempat yang sama saat jam besuk.

Namun, layaknya orang jatuh cinta, rindu akan selalu datang setiap saat di kala jauh dari pandangan mata. "Baru 3 hari lalu dijenguk, tapi ya tetap kangen," ucapnya.

Hidayah datang ke lapas tidak dengan tangan kosong.

Ia membawa tempe kecap kesukaan belahan hatinya itu.

Menurutnya, masakan itu dibawanya tanpa ada permintaan dari Hafid sebelumnya.

Ia berinisiatif memasak makanan kesukaan suami untuk lauk buka puasa bersama. "Bawa tempe kecap kesukaan mas, biar ingat terus sama saya," kelakar Hidayah disambut tawa oleh Hafid.

Saat adzan maghrib berkumandang, pasangan ini juga tidak malu untuk saling menyuapi satu sama lain.Serasa dunia milik berdua.

Kata Hidayah, selama momen pertemuan ini, ia berpesan kepada sang suami untuk bersabar dan kuat menjalani hukuman.

Pesan yang sama juga disampaikan Hafid kepada Hidayah untuk tetap setia menunggunya keluar dari penjara.

Belum diketahui sampai kapan Hafid akan berada dalam penjara karena ia belum dijatuhi vonis oleh hakim.

Saat ini, proses persidangan masih dalam tahapan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

"Belum tahu sampai kapan, belum vonis, jadi tadi kita saling pesan untuk kuat jalani hukuman dan setia menunggu," ucap Hidayah.

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kedekatan antara aparat penegak hukum dengan warga binaan, Wakapolres Polman, Kompol Kemas Aidil Fitri, bersama dengan Pejabat Utama (PJU) Polres Polman, menggelar acara buka puasa bersama di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Polman. Minggu (09/03/25)

Acara dimulai dengan berbuka puasa bersama, yang diikuti oleh para petugas kepolisian dan warga binaan di Rutan Polres Polman.

Setelah berbuka, acara dilanjutkan dengan pelaksanaan shalat Maghrib berjamaah, yang turut dihadiri oleh Wakapolres dan seluruh anggota PJU Polres Polman.

Wakapolres Polman, Kompol Kemas Aidil Fitri, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama dan shalat Maghrib berjamaah ini bertujuan untuk mempererat hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dengan warga binaan, serta memberikan suasana yang lebih humanis di bulan Ramadhan.

"Semoga kegiatan ini dapat memberi semangat kebersamaan dan meningkatkan kualitas hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya para warga binaan," ujarnya.

Selain itu, acara ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi positif bagi warga binaan di bulan yang penuh berkah ini, serta memberikan kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah bersama.

Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari para warga binaan, yang merasa dihargai dan diperhatikan.

Sebagai tambahan, Wakapolres Polman bersama PJU Polres Polman juga memberikan pesan-pesan positif kepada warga binaan agar senantiasa memperbaiki diri dan memanfaatkan waktu di bulan Ramadhan untuk beribadah dan merenung.

Dengan kegiatan seperti ini, diharapkan hubungan antara Polres Polman dan masyarakat, terutama para warga binaan, semakin terjalin dengan baik, menciptakan suasana yang lebih kondusif dan penuh kedamaian di wilayah Polman

Editor : Huzair.zainal

LUMAJANG, KOMPAS.com - Warga binaan di Lapas Kelas II B Lumajang bisa merasakan buka bersama keluarga pada bulan Ramadhan 2025.

Kalapas Lumajang, Mahendra Sulaksan mengatakan, kegiatan buka bersama keluarga dan warga binaan dilakukan dua kali bulan ini, yakni pada 12 Maret dan 24 Maret 2025.

Untuk bisa mengikuti buka bersama dengan warga binaan, keluarga harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Lapas Lumajang.

Pendaftaran sesi 1 mulai dibuka pada 4-10 Maret 2025, sedangkan untuk sesi 2 dibuka pada 17-22 Maret 2025.

"Diadakan 2 sesi buka bersama dengan warga binaan, masing-masing sesi kuotanya dibatasi hanya 50 warga binaan," kata Mahendra melalui pesan singkat, Rabu (5/3/2025).

Selain membatasi kuota warga binaan yang boleh mengikuti buka puasa bersama di setiap sesi, Mahendra menyampaikan jumlah keluarga yang boleh hadir juga dibatasi menjadi 2 orang untuk setiap warga binaan.

Makanan yang boleh dibawa keluarga ke dalam Lapas Lumajang juga dibatasi hanya untuk 2 porsi.

"Pengunjung maksimal 2 orang dewasa atau 1 dewasa dan 1 anak, makanan maksimal hanya untuk 2 porsi nasi dan lauk goreng," katanya.

Untuk memperbanyak kesempatan, warga binaan yang sudah mengikuti buka bersama dengan keluarga di sesi pertama tidak boleh lagi ikut di sesi kedua.

Selain itu, keluarga yang sudah mendaftarkan diri sebagai peserta buka bersama dilarang menggunakan layanan kunjungan pada siang harinya.

"Supaya lebih banyak yang dapat kesempatan, jadi 1 warga binaan hanya boleh sekali ikut buka bersama," ujar dia.

Lebih lanjut, keluarga yang ikut buka puasa bersama juga dilarang membawa beberapa barang ke dalam Lapas Lumajang, seperti uang tunai, dompet, rokok, korek api, jam tangan, sabuk, masker, pisau, dan kunci kendaraan.

Barang-barang tersebut, apabila tetap dibawa, harus dititipkan ke petugas yang berjaga sebelum memasuki area lapas.

"Ada beberapa barang yang kami larang untuk dibawa masuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

JOMBANG, iNEWSSURABAYA.ID – Menyambut datangnya Bulan Suci Ramadan, Lapas Jombang kembali menggelar tradisi Munggahan, sebuah kebiasaan masyarakat Jawa yang bertujuan untuk mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual dalam menyongsong bulan penuh berkah ini.

Tradisi yang berlangsung di halaman tengah Lapas Jombang ini diikuti oleh seluruh petugas lapas. Mereka berkumpul untuk menikmati hidangan nasi tumpeng, simbol rasa syukur, kebersamaan, dan persatuan.

Kepala Lapas Jombang, M. Ulin Nuha, menegaskan bahwa Munggahan bukan sekadar tradisi, tetapi juga wujud rasa syukur atas keamanan dan kelancaran dalam bekerja.

"Munggahan menjadi momen tepat untuk mempererat tali silaturahmi antar petugas Lapas Jombang. Selain itu, ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada bulan suci Ramadan. Kami berharap semangat kebersamaan dan kedamaian semakin tumbuh di lingkungan lapas," ujar Ulin.

Lebih lanjut, Ulin menjelaskan bahwa kegiatan ini selaras dengan arahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang menekankan pentingnya sikap ikhlas dan bersyukur dalam bekerja, demi menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan aman.

"Kami selalu mengingatkan bahwa dalam bekerja harus dilandasi niat yang tulus, agar tercipta lingkungan yang harmonis, nyaman, dan penuh keberkahan," tambahnya.

Selain menyantap hidangan khas Munggahan, acara juga diisi dengan doa bersama, memohon keberkahan dan kelancaran dalam menjalani Ramadan. Tak hanya itu, Lapas Jombang juga telah menyiapkan beragam program keagamaan untuk mendukung aktivitas ibadah warga binaan selama Ramadan.

Beberapa program yang akan digelar di antaranya: Pengajian rutin untuk memperdalam pemahaman agama, Kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, dan Kajian keislaman yang bertujuan meningkatkan kesadaran spiritual

Dengan adanya tradisi Munggahan dan rangkaian kegiatan keagamaan lainnya, diharapkan Ramadan kali ini menjadi momentum bagi seluruh petugas dan warga binaan untuk meningkatkan keimanan, kesabaran, dan semangat memperbaiki diri.

Lapas Jombang tidak hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi juga ruang bagi semua yang ada di dalamnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.

Editor : Arif Ardliyanto

Universitas Muhammadiya Malang (UMM) menggelar Seminar Nasional Sinkronisasi dan Harmonisasi Materi RUU Kejaksaan & RUI KUHAP. Ini karena KUHAP dinilai menjadi induk aturan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dalam seminar ini, hadir Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Trisno Raharjo. Ia berharap KUHAP dapat terselesaikan lebih dahulu sebelum RUU lembaga penegak hukum.

"Hukum acara pidana (KUHAP) harus diselesaikan dulu. Baru kemudian menyusul Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kepolisian bisa kemudian dilakukan," ujar Trisno di Gedung Kuliah Bersama (GKB) 4 Universitas Muhammadiya Malang, Kamis (30/1/2025).

"Kalau hukum acara pidana (KUHAP) bisa diselesaikan dahulu. Maka juga akan bisa menjadi pendamping KUHP baru nantinya," sambungnya.

Menurut Trisno, lembaga penegak hukum harus menanggalkan ego sektoral agar pembahasan RUU KUHAP bisa terselesaikan tahun ini. Karena juga telah masuk dalam prolegnas DPR RI.

"Harus serius para penegak hukum hilangkan ego sektoral hingga RUU ini bisa diselesaikan tahun ini. Karena Januari 2026 KUHP baru sudah berlaku. Kalau hukum acaranya belum sesuai, kita akan melihat banyak hal yang akan tidak sesuai," tuturnya.

Terpisah, Dekan Fakultas Hukum UMM Prof Tongat menambahkan, distribusi kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum harus diperjelas dalam RUU KUHAP.

Langkah ini menjadi hal penting demi menghindari tumpang tindih kewenangan dalam sistem peradilan di Indonesia.

"Distribusi kewenangan masing-masing lembaga harus jelas supaya tidak ada tumpang tindih. Kalau distribusi tidak jelas samar-samar misalnya pasal berkaitan dengan pengendalian penyidikan dan penyelidikan oleh Kejaksaan itu nanti akan menimbulkan tumpang tindih," imbuhnya.

"Termasuk nantinya penanganan tindak pidana yang selama ini kewenangan kepolisian. Kalau misalnya diberikan kepada kejaksaan akan berpotensi tumpang tindih kewenangan," sambungnya.

Maka dari itu, Tongat mendorong perlunya sinkronisasi dan harmonisasi terhadap RUU Kejaksaan, RUU Kepolisian dengan RUU KUHAP.

"KUHAP adalah induk dan rujukan dalam sistem hukum acara pidana, harusnya ada sinkronisasi dengan undang-undang sektoral. Idealnya RUU KUHAP selesai dibahas, kemudian baru mengarah kepada undang-undang sektoral," katanya.

"Tidak terbalik seperti sekarang. Kita sudah bahas RUU Kejaksaan. Sementara RUU KUHAP belum selesai," tandasnya.

Tongat mendorong tim perancang RUU KUHAP untuk bisa resposif terkait perkembangan aspirasi publik. Agar produk KUHAP dapat menjadi pijakan dalam proses hukum acara pidana di Indonesia.

"Makanya kita mendorong kepada tim perancang RUU KUHAP merespon atensi publik. Salah satunya kepastian kewenangan dalam proses Restorative Justice (RJ) yang seharusnya dilaksanakan saat awal proses penanganan pidana," pungkasnya.

Seminar Nasional Sinkronisasi dan Harmonisasi RUU Kejaksaan dan RUU KUHAP menghadirkan sejumlah pakar hukum, praktisi, dan mahasiswa.

Selain Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr Trisno Raharjo, Dekan FH UMM Prof Tongat, juga hadir sebagai pemateri Prof Dr Deny dari Universitas Trunojoyo, Madura, Dewan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminolog Indonesia Dr Sholehuddin, serta Ketua Fordek PTM se-Indonesia Dr Faizal.

Video Maling Kepergok Warga di Malang: Kabur Tapi Balik Lagi Gegara Motor Ketinggalan

Video Maling Kepergok Warga di Malang: Kabur Tapi Balik Lagi Gegara Motor Ketinggalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) akan membentuk komisi bersama (joint commission) dengan Filipina untuk menyelesaikan masalah status kewarganegaraan 8.000 warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Filipina.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, hingga saat ini, sebanyak 8.000 WNI yang berada di Filipina bagian Selatan tidak memiliki status kewarganegaraan yang jelas.

"Mereka merupakan anak dan cucu WNI yang lahir tanpa memiliki akta. Pemerintah Indonesia akan membentuk komisi bersama untuk menuntaskan persoalan ini," ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya saat menerima kunjungan Duta Besar Filipina untuk Indonesia Gina Aragon Jamoralin di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta, pada Senin (11/11/2024).

Yusril menambahkan, tidak hanya WNI yang tinggal di Filipina, tetapi juga terdapat sekitar 300 warga negara Filipina yang tinggal di Indonesia, terutama di kepulauan sekitar Sulawesi Utara, yang mengalami nasib serupa.

"Saya menyarankan supaya dibentuk semacam satu joint commission antara kedua negara untuk merumuskan masalah yang dihadapi dan menyelesaikan persoalan ini," katanya.

Dari segi hukum kewarganegaraan, Yusril menjelaskan, Indonesia dan Filipina mengakui asas teritorial dan memahami bahwa kewarganegaraan tidak hanya berasal dari satu pihak orang tua.

Melalui komisi bersama ini, pemerintah kedua negara akan mendata masing-masing warga negara untuk kemudian diregistrasi.

"Anak-anak yang lahir di sana itu sebagian besar tidak mempunyai akta kelahiran di Filipina, tidak terdaftar, dan saya kira perlu diselesaikan masalah ini mengingat hubungan baik antara kedua negara," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Filipina untuk Indonesia Gina Aragon Jamoralin menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi melalui Konsulat Jenderal Filipina di Manado dengan Kementerian Luar Negeri RI terkait WNI tanpa status yang mayoritas bekerja sebagai nelayan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah Filipina tetap memberikan izin tinggal kepada mereka.

Gina juga menambahkan, ketika para nelayan itu tinggal dan memiliki anak di wilayah Filipina, sebagian besar mereka tidak mengurus dokumen berupa akta lahir dan tidak mendaftarkan anak mereka ke otoritas di Filipina.

"Mereka merupakan generasi kedua dari nelayan-nelayan Indonesia yang tinggal di wilayah selatan Filipina," kata Gina.