Hadiri Muktamar IDI, Yusril Jelaskan Organisasi Profesi Berbeda dengan Ormas
Yusril Ihza Mahendra mendorong organisasi profesi kesehatan di Indonesia hanya satu. Ia menjelaskan organisasi profesi berbeda dengan ormas. [461] url asal
#muktamar-idi #berita-ntb #mataram #yusril-ihza-mahendra #lahirnya #undang-undang #permasalahan-kesehatan #ibi #ppni #pemerintah #kesehatan #persatuan-perawat-nasional-indonesia #tangga #bidang-kesehatan #kesehatan
Mataram - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mendorong organisasi profesi kesehatan di Indonesia hanya satu. Ia menjelaskan organisasi profesi berbeda dengan organisasi kemasyarakatan alias ormas.
"Pemerintah hanya menjembatani perbedaan sampai saatnya nanti kita mempunyai organisasi profesi kedokteran, yang harapan kami mudah-mudahan disepakati jadi satu organisasi profesi. Kalau ormas bisa bikin banyak-banyak," ujar Yusril saat diwawancarai seusai membuka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-32 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (13/2/2025).
Yusril lantas menyinggung banyaknya organisasi profesi kesehatan di Indonesia. Dia menilai para tenaga kesehatan idealnya terhimpun dalam satu organisasi profesi.
Untuk diketahui, ada berbagai organisasi profesi kesehatan di Indonesia. Selain IDI, ada pula Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan lainnya.
"Kalau kita berbicara secara idealnya, dokter itu memang terhimpun di dalam organisasi profesi, bukan terhimpun pada ormas. Kalau ormas siapa saja bisa bikin ormas, tapi kalau organisasi profesi itu hanya orang yang mempunyai profesi," imbuhnya.
Yusril lantas menjelaskan organisasi seperti IDI tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat dokter. Meski begitu, IDI dapat mengeluarkan izin atau rekomendasi hingga sanksi untuk praktik dokter.
Ia mengakui belum ada undang-undang (UU) yang mengatur keberadaan organisasi profesi. Ia mendorong lahirnya UU yang mengatur keberadaan organisasi profesi seperti dimiliki Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Dengan begitu, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/RT) organisasi keprofesian bisa disahkan dengan keputusan presiden.
"Karena dia (organisasi profesi) akan menjalankan sebagian dari fungsi-fungsi negara walaupun dia bukan organisasi negara," kata Yusril.
Yusril menekankan permasalahan kesehatan merupakan tanggung jawab negara. Meski begitu, dia melanjutkan, negara tetap memerlukan orang-orang yang mempunyai keahlian profesi di bidang kesehatan.
"Oleh karena itu, pemerintah betul-betul berkeinginan untuk menjalin suatu kemitraan yang baik dengan IDI sebanyak mungkin," tandas Yusril.
(iws/iws)
Dua Terdakwa Korupsi Shelter Tsunami Ditahan di Lapas Lombok dan Mataram
Dua terdakwa perkara korupsi pembangunan gedung shelter tsunami kini ditahan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat dan Lapas Perempuan Kelas III Mataram. [389] url asal
#korupsi-shelter-tsunami #berita-ntb #korupsi #lapas-perempuan-kelas-iii-mataram #jpu #aprialely-nirmala #pemberantasan #pidana #ntb #agus-herijanto #shelter-tsunami #dua-terdakwa-korupsi-shelter-tsunami #lapas-ke
Mataram - Dua terdakwa perkara korupsi pembangunan tempat evakuasi sementara (TES) gedung shelter tsunami di Pemenang, Lombok Utara, tiba di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dua terdakwa bernama Aprialely Nirmala dan Agus Heriyanto kini ditahan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat dan Lapas Perempuan Kelas III Mataram.
"Hari ini resmi kami memindahkan dua orang terdakwa dalam dugaan tipikor pembangunan shelter tsunami di NTB," kata Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) Greafik Loserte di Mataram, Selasa (21/1/2025).
Greafik mengatakan kedua terdakwa akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Mataram besok, Rabu (22/1/2025). Adapun agenda sidang perdana yakni pembacaan surat dakwaan oleh JPU.
"Sidang direncanakan besok (Rabu) sesuai jadwal yang kami terima di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram," pungkasnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan dua tersangka atas kasus dugaan korupsi pembangunan TES atau shelter tsunami di NTB. Direktur penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka ialah Kepala Proyek Pembangunan Shelter Agus Herijanto (AH) serta pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aprialely Nirmala (AN).
Asep menjelaskan KPK telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. Dia menyebut keduanya ditahan untuk 20 hari pertama.
"Telah ditemukan bukti yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH)," jelas Asep Guntur dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2024) dikutip detikNews.
(iws/iws)
Kuasa Hukum Ajukan IWAS agar Tetap Jadi Tahanan Rumah
Tim kuasa hukum IWAS mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar pria yang tidak memiliki tangan itu tetap menjadi tahanan rumah. [429] url asal
#pria-disabilitas-perkosa-mahasiswi #berita-ntb #kejari-mataram #iwas #penjara #lapas #penahan #tindak #penahan-rutan #lombok-barat #ivan-jaka #pelecehan #terdakwa-iwas #perwakilan-kuasa-hukum-iwas #korban #pidana
Mataram - IWAS, pria difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. Tim kuasa hukum IWAS pun mengajukan permohonan kepada Kejaksaan Tinggi NTB agar pria yang tidak memiliki tangan itu tetap menjadi tahanan rumah.
Perwakilan kuasa hukum IWAS, Kurniadi, mengungkapkan kliennya seharusnya dilibatkan untuk melihat sendiri ruangan yang akan ditempati sebelum resmi ditahan. "Pelaku ini penyandang disabilitas harus dilakukan perhatian khusus, jangan ujuk-ujuk tanpa dasar yang jelas melakukan penahan rutan," ujar dia di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kamis (9/1/2025).
IWAS menangis saat hendak dibawa ke Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. Tak hanya itu, pria tunadaksa itu juga mengancam untuk bunuh diri. Menurut Kurniadi, IWAS belum bisa menerima jika harus berpisah dengan ibunya.
"Sejak lahir sampai sekarang (IWAS) bergantung dengan ibunya," imbuh Kurniadi.
Sementara itu, Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan IWAS akan ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. Ia menegaskan penahanan terhadap pria berusia 22 tahun itu memenuhi syarat, termasuk aspek objektif dan subjektif.
Adapun, aspek objektif yang dia maksud adalah tindak pidana yang dilakukan IWAS memiliki ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. "Sedangkan syarat subjektif, pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS lebih dari satu, dikhawatirkan nanti terdakwa ini bisa mengulangi perbuatannya," ujar Ivan.
Di sisi lain, Ivan menegaskan sudah berkoordinasi dengan Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB terkait penahanan pria penyandang disabilitas itu. Ia juga telah berkoordinasi dengan pihak Lapas Kelas IIA Kuripan untuk memastikan fasilitas dan sarana prasarana ruang tahanan untuk penyandang disabilitas.
"Lembaga pemasyarakatan pun sudah menyiapkan adanya sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas dan ada juga disediakan pendamping," imbuhnya.
(iws/gsp)
Tersangka Korupsi Proyek Shelter Tsunami NTB Ajukan Pengalihan Tahanan ke KPK
Aprialely Nirmala mengajukan pengalihan penahanan sebagai tahanan kota ke KPK seusai ditetapkan sebagai tersangka korupsi Shelter Tsunami di Lombok Utara, NTB. [517] url asal
#kpk #shelter-tsunami #shelter-tsunami-ntb #korupsi-shelter-tsunami #berita-ntb
Mataram - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka korupsi proyek pembangunan gedung tempat evakuasi sementara (TES) atau Shelter Tsunami di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB). Keduanya adalah Kepala Proyek Pembangunan Shelter Agus Herijanto (AH) dan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aprialely Nirmala (AN).
Kuasa hukum Aprialely Nirmala, Aan Ramadhan, mengungkapkan pihaknya telah mengajukan pengalihan status tahanan ke KPK, Selasa (31/12/2024). Ia berharap status Aprialely dapat dikabulkan menjadi tahanan kota.
"Surat pengajuan tadi langsung kami serahkan ke jaksa KPK. Kami ajukan agar ditahan atau paling tidak status tahanan klien kami bisa dialihkan dari tahanan rutan menjadi tahanan kota," kata Aan saat dihubungi melalui WhatsApp, Selasa.
Aan mengatakan pengajuan tahanan kota tersebut dilakukan karena kliennya merupakan seorang ibu rumah tangga. Selain itu, Aprialely juga masih aktif sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (Satker PBL) Provinsi NTB pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Karena klien kami ini belum ada persiapan tiba-tiba ditahan. Jangan sampai adanya penahanan ini kemudian muncul masalah baru lagi dari tanggung jawab pekerjaannya ditinggalkan," imbuhnya.
Aan mengeklaim kliennya akan bersikap kooperatif saat menjalani proses hukum di KPK jika surat pengalihan tahanan itu dikabulkan. Menurutnya, Aprialely juga tidak akan bisa kabur ke luar negeri.
"Dia punya paspor semua masih diblokir. Bahkan setiap ada pemanggilan, klien kami selalu hadir," ujarnya.
Selain mengajukan pengalihan status tahanan, Aan juga meminta KPK agar proses persidangan terhadap Aprialely dilakukan di Pengadilan Negeri Mataram. "Kami sampaikan agar proses hukum ini bisa cepat dikirimi berkasnya ke Mataram biar bisa segera disidangkan, tidak berlarut-larut, kasihan klien kami di Jakarta sendirian," imbuhnya.
Dilansir dari detikNews, Direktur penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dua Agus Herijanto (AH) dan Aprialely Nirmala (AN) ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti. Dia menyebut keduanya ditahan untuk 20 hari pertama.
"Telah ditemukan bukti yang cukup tentang perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Aprialely Nirmala (AN) dan Agus Herijanto (AH)," kata Asep Guntur saat konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (30/12/2024).
Sebelumnya, KPK menyebut nilai proyek Shelter Tsunami di Lombok Utara itu mencapai Rp 20 miliar. KPK mengatakan penyidik memperkirakan kerugian negaranya pun sebesar itu alias total loss.
(iws/iws)
Lapas Lombok Barat Siapkan Sel Khusus untuk IWAS Difabel
Lapas Lombok Barat menyiapkan sel khusus untuk IWAS, pria difabel yang ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, NTB. [467] url asal
#berita-ntb #lapas-lombok-barat #pelecehan-seksual-pria-difabel #pria-disabilitas-perkosa-mahasiswi #pria-difabel-perkosa-mahasiswi #polda-ntb #polda #lapas #komisi-disabilitas-daerah #korban #pemasyarakatan #pih
Mataram - Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB) bicara kemungkinan pria difabel berinisial IWAS dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. IWAS merupakan pria tunadaksa yang telah ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi berinisial MA.
Ketua KDD NTB Joko Jumadi mengungkapkan pihak Lapas Lombok Barat telah berkoordinasi dengan dirinya terkait proses hukum IWAS. Joko meminta pihak Lapas Lombok Barat untuk menyiapkan sel khusus jika IWAS ditahan.
"Paling tidak ruangannya sudah siap," kata Joko kepada detikBali, Selasa (17/12/2024).
Menurut Joko, Lapas Lombok Barat telah memiliki dua ruangan khusus yang bisa digunakan untuk menampung penyandang disabilitas seperti IWAS. Ia menilai kedua ruang tahanan itu bisa ditempatkan untuk IWAS.
"Satu kamar ada ada dua kamar mandi. Toiletnya ada yang jongkok dan duduk, kemudian ada shower," imbuh Joko.
Saat ini, IWAS mash berstatus sebagai tahanan rumah. Joko menyebut pria tunadaksa yang tak memiliki tangan itu baru dapat dipindahkan ke Lapas Lombok Barat setelah masa tahanan rumah tersebut habis.
Di sisi lain, Joko meminta agar IWAS mendapatkan pendamping selama menjadi tahanan lapas. Menurut dia, pendamping IWAS dapat berasal dari warga binaan di lapas tersebut. Nantinya, pendamping itu diberikan tugas untuk memfasilitasi kebutuhan IWAS.
"Umpamanya IWAS butuh bantuan buka celana, nanti akan ada tenaga pendamping yang bantu," kata Joko.
Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat Muhammad Fadli membenarkan telah memiliki ruangan khusus bagi warga binaan lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas. Ia memastikan ada warga binaan yang ditugaskan untuk membantu dan mengurus tahanan lain yang memiliki keterbatasan.
Menurut Fadli, pendampingan serupa juga berlaku untuk tahanan yang sakit. "Ada yang sakit stroke, kami tugaskan warga binaan lain untuk mengurus. Mungkin bisa dipakai cara seperti itu, apabila yang bersangkutan (IWAS) tidak bisa mengurus diri sendiri," pungkasnya.
Diketahui, kasus dugaan pelecehan seksual ini mencuat setelah seorang mahasiswi di Mataram berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Belakangan, korban pelecehan seksual tersebut terus bertambah hingga mencapai 17 orang.
(iws/hsa)